Rabu, 17 Desember 2008

Tanggapan Lemahnya Manajemen Proyek TI Instansi Pemerintah

Saya mendapat respon tulisan saya tentang lemahnya manajemen proyek TI instansi pemerintah: 

"Kalau yang dimaksud keberhasilan pengadaan adalah selesainya tugas Panitia Pengadaan, saya rasa memang harusnya begitu khan ya Pak? Bukannya tugas Panitia hanya mengadakan? Sama seperti idenya Unit Layanan Pengadaan khan ya Pak?"

Nach, ini dia, kesalahan persepsi selama ini. Ternyata kalau kita baca Keppres 80/2003 lebih dalam, apalagi setelah beberapa revisinya, Keppres tersebut tidak hanya mengatur pengadaan dalam arti sempit, tetapi sudah sampai ke urusan serah-terima dan manajemen kegiatannya. Walaupun namanya adalah Keppres tentang "Pedoman PengadaanI instansi...", dalam Keppres tersebut ternyata diatur bahwa PPK adalah juga "pengguna barang/jasa". Artinya, PPK dianggap manusia super yang tangung-jawab akhir atas keberhasilan atau kegagalan pengadaan, termasuk pemanfaatannya, adalah pada dirinya. 

Manajemen Proyek TI Instansi Pemerintah

Selama ini sering saya temui bahwa jika sebuah proses pengadaan di instansi pemerintah telah selesai, maka selesailah semua urusan. Seolah-olah bahwa keberhasilan pengadaan diukur hanya sampai terpilihnya penyedia barang/jasa. Padahal, itu barulah awal dari sebuah kerja yang melelahkan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai penanggung-jawab pengadaan, sering mengabaikan pengendalian pekerjaan penyedia barang/jasa. Seolah-olah, bahwa penyedia yang terpilih--karena telah melalui proses yang baik-- adalah yang qualified sehingga PPK sering hanya mengandalkan penyedia dalam proses implementasinya. Padahal, keberhasilan sebuah pengadaan sangat tergantung kepada seberapa jauh PPK mampu mengendalikan pekerjaan penyedia.

Dalam pengadaan yang terkait dengan teknologi informasi, jelas sekali kemampuan PPK dalam memonitor dan mengendalikan pekerjaan penyedia sangat penting. Banyak kegagalan implementasi pengadaan yang terkait dengan teknologi informasi di instansi pemerintah karena faktor ini.

Saya melihat, sering terjadi salah kaprah bahwa pengadaan yang terkait dengan teknologi informasi hanya memperhatikan perangkat  di-supply. Padahal suatu perangkat teknologi informasi yang tidak didukung oleh sistemnya akan menjadi seperti tubuh yang tanpa ruh.

Untuk itu, bagi Anda para PPK, monitor dan kendalikanlah pekerjaan penyedia dengan baik. Jika karena masalah kompetensi Anda tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut, gunakanlah ahlinya, sebagai konsultan pengawas.

Sekarang ini, saya menemui 2 project yang bermasalah karena lemahnya manajemen proyek TI. Bahkan, ini terjadi di sebuah instansi yang sangat stratejik. Semoga ini tidak terjadi dengan Anda semua. 

Senin, 08 Desember 2008

Internal Auditor dan Jasa Consulting

Pernyataan berikut sering muncul: “Bahwa BPKP itu fungsinya audit. Audit itu mencocokan apakah sesuatu sesuai dengan suatu standar tertentu. Jadi harus ada standardnya dulu. Kemudian ada pekerjaan atau proses melakukan sesuatu (yang diatur oleh standardnya) terlebih dulu. Baru kemudian bisa di audit. Oleh BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan? Nah kalau BPKP mendampingi … mestinya ya nggak tepat ??? Kapan meng-audit dan assessment-nya? Kalau ada yang menyimpang, yang salah yang menyimpang atau yang mendampingi?”

Hal itu tidaklah salah total. Sebab, masyarakat awam selama ini sering menganggap bahwa kegiatan auditor hanyalah membandingkan antara apa yang diimplementasikan di lapangan dengan apa yang seharusnya. Kegiatan audit ini biasanya dikenal sebagai compliance audit yang sebenarnya hanyalah salah satu peran yang dapat diberikan oleh internal auditor sebagai bagian dari jasa assurance. Padahal, sebenarnya banyak kegiatan jasa assurance lainnya yang dapat diberikan auditor. Artinya, tidak hanya audit dan tidak hanya compliance audit saja.

Menurut standar IIA, assurance services adalah “An objective examination of evidence for the purpose of providing an independent assessment on governance, risk management, and control processes for the organization. Examples may include financial, performance, compliance, system security, and due diligence engagements.”

Jika mengacu kepada PP 60/2008, manfaat jasa assurance yang diberikan internal auditor adalah “untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.” Menurut Pasal 47 PP tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan itu adalah “pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.” Menurut Pasal 48 PP tersebut, bentuk dari pengawasan intern adalah “audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.”

Kedua, dalam hal peran BPKP dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, terdapat salah persepsi bahwa BPKP adalah bagian dari aparat penegakan hukum. Padahal, dalam fungsi dukungan audit BPKP terhadap KPK, BPKP hanya bertugas untuk menjadi tenaga ahli dalam penghitungan kerugian negara. Hal ini sebenarnya bisa juga dijalankan oleh pihak lain, selain BPKP. Misalnya, dari akademisi. Namun, dalam praktiknya yang lebih sering diandalkan dan dijadikan tenaga ahli dalam penghitungan kerugian negara adalah aparat BPKP. Namun, dalam pelaksanaannya, BPKP tentu tidak melaksanakan fungsi penyidikan. Sebab, BPKP bukan aparat hukum. Posisinya adalah sebagai tenaga ahli. BPKP dalam posisinya tersebut tidak boleh melakukan penyidikan, seperti surveilance, penyadapan, intrograsi, dan sejenisnya.

Ketiga, selama ini terjadi salah pandang dalam melihat posisi BPKP sebagai internal auditor Presiden/Pemerintah. Masyarakat memandang bahwa BPKP mestinya independen terhadap Presiden/Pemerintah. Padahal, sebagai bagian dari manajemen Presiden/Pemerintah, BPKP tidaklah bisa independen dari Presiden/Pemerintah. Karena itu, tugas BPKP tidak lepas dari menopang keberhasilan Presiden/Pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan.

Sebenarnya dalam standar IIA sudah jelas bahwa salah satu tugas dari internal auditor adalah memberikan jasa consulting, yaitu “advisory and related client service activities, the nature and scope of which are agreed with the client, are intended to add value and improve an organization’s governance, risk management, and control processes without the internal auditor assuming management responsibility. Examples include counsel, advice, facilitation, and training.”

Jika mengacu ke PP 60/2008, kegiatan jasa consulting dari internal auditor juga telah ditegaskan, yaitu dalam bentuk pembinaan penyelenggaraan SPIP, sedangkan penyelenggaraan SPIP itu sendiri tetap menjadi tanggung-jawab manajemen (Pasal 47). Bentuk pembinaan penyelenggaraan SPIP menurut PP tersebut adalah penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
Standar IIA telah membedakan dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan jasa assurance dan consulting yang diberikan oleh internal auditor, yaitu sebagai berikut:

Assurance services involve the internal auditor’s objective assessment of evidence to provide an independent opinion or conclusions regarding an entity, an operation, a function, a process, system, or other subject matter. The nature and scope of the assurance engagement are determined by the internal auditor. There are generally three parties involved in assurance services: (1) the person or group directly involved with the entity, operation, function, process, system, or other subject matter the process owner, (2) the person or group making the assessment the internal auditor, and (3) the person or group using the assessment the user.”

Consulting services are advisory in nature, and are generally performed at the specific request of an engagement client. The nature and scope of the consulting engagement are subject to agreement with the engagement client. Consulting services generally involve two parties: (1) the person or group offering the advice the internal auditor, and (2) the person or group seeking and receiving the advice the engagement client. When performing consulting services the internal auditor should maintain objectivity and not assume management responsibility.

Beberapa hal terkait dengan jasa consulting yang dilakukan oleh internal auditor menurut standar IIA adalah sebagai berikut:


1000.C1 The nature of consulting services must be defined in the internal audit charter.
1130.C1 Internal auditors may provide consulting services relating to operations for which they had previous responsibilities.
1130.C2 If internal auditors have potential impairments to independence or objectivity relating to proposed consulting services, disclosure must be made to the engagement client prior to accepting the engagement.
1210.C1 The chief audit executive must decline the consulting engagement or obtain competent advice and assistance if the internal auditors lack the knowledge, skills, or other competencies needed to perform all or part of the engagement.
1220.C1 Internal auditors must exercise due professional care during a consulting engagement by considering the:
- Needs and expectations of clients, including the nature, timing, and communication of engagement results;
- Relative complexity and extent of work needed to achieve the engagement’s objectives; and
- Cost of the consulting engagement in relation to potential benefits.
2010.C1 The chief audit executive should consider accepting proposed consulting engagements based on the engagement s potential to improve management of risks, add value, and improve the organization s operations. Accepted engagements must be included in the plan.
2050 The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal and external providers of assurance and consulting services to ensure proper coverage and minimize duplication of efforts.
2110.C1 Consulting engagement objectives must be consistent with the overall values and goals of the organization.
2120.C1 During consulting engagements, internal auditors must address risk consistent with the engagement s objectives and be alert to the existence of other significant risks.
2120.C2 Internal auditors must incorporate knowledge of risks gained from consulting engagements into their evaluation of the organization s risk management processes.
2130.C1 During consulting engagements, internal auditors must address controls consistent with the engagement’s objectives and be alert to significant control issues.
2130.C2 Internal auditors must incorporate knowledge of controls gained from consulting engagements into evaluation of the organization s control processes.
2201.C1 Internal auditors must establish an understanding with consulting engagement clients about objectives, scope, respective responsibilities, and other client expectations. For significant engagements, this understanding must be documented.
2210.C1 Consulting engagement objectives must address governance, risk management, and control processes to the extent agreed upon with the client.
2220.A2 If significant consulting opportunities arise during an assurance engagement, a specific written understanding as to the objectives, scope, respective responsibilities, and other expectations should be reached and the results of the consulting engagement communicated in accordance with consulting standards.
2220.C1 In performing consulting engagements, internal auditors must ensure that the scope of the engagement is sufficient to address the agreed-upon objectives. If internal auditors develop reservations about the scope during the engagement, these reservations must be discussed with the client to determine whether to continue with the engagement.
2240.C1 Work programs for consulting engagements may vary in form and content depending upon the nature of the engagement.
2330.C1 The chief audit executive must develop policies governing the custody and retention of consulting engagement records, as well as their release to internal and external parties. These policies must be consistent with the organization s guidelines and any pertinent regulatory or other requirements.
2410.C1 Communication of the progress and results of consulting engagements will vary in form and content depending upon the nature of the engagement and the needs of the client.
2440.C1 The chief audit executive is responsible for communicating the final results of consulting engagements to clients.
2440.C2 During consulting engagements, governance, risk management, and control issues may be identified. Whenever these issues are significant to the organization, they must be communicated to senior management and the board.
2500.C1 The internal audit activity must monitor the disposition of results of consulting engagements to the extent agreed upon with the client.

Jumat, 05 Desember 2008

Jembatan Barelang


Minggu lalu, saya sempat menghadiri acara focused group discussion yang diorganisasikan oleh Setwapres. Pada kesempatan tersebut, saya sempat mengunjungi jembatan Barelang sebagaimana tampak pada gambar. 

 

Selasa, 25 November 2008

Satu Lagi Tanggapan tentang Sistem SAMSAT Kaltim

Satu lagi tanggapan tentang Sistem SAMSAT Kaltim yang saya peroleh dari milis Unmulnet. Tanggapan ini ditulis oleh Ade Cahyat, Konsultan GTZ yang bekerja di Kaltim:

"Pengalaman saya tetap datang ke Samsat. Tapi, memang, sekarang pelayanan lebih cepat dan ruangan lebih nyaman. Saya terlambat sehari kena denda 600 ribu (tapi memang resmi).

Cuma kayaknya masih tetap tidak bisa bayar pajak di kota lain di Kaltim. Kendaraan saya diregistrasi di Balikpapan, tapi saya lebih sering di Samarinda. Sepengetahuan saya tidak bisa bayar pajak di Samarinda (saya belum coba sih). Kata satu teman yang cukup mengerti sistemnya, secara teknis sangat bisa, tetapi tidak bisa karena kebijakan. He…he..."



Rabu, 19 November 2008

Manfaat Sistem Samsat Kaltim yang Baru Telah Mulai Dirasakan Masyarakat

Atas pertanyaan saya tentang sistem SAMSAT Kaltim yang baru terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, saya memperoleh respon sebagai berikut:

"Awalnya untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor hanya di satu lokasi / kantor saja yg dikerumuni banyak orang termasuk calo2. Harus tanya sana-sini prosedur dan persyaratan yg harus dilengkapi. Ruang tunggu yang panas dan sempit. Waktu penyelesaian bisa dari pagi sampai sore bahkan esok harinya. Untuk kondisi sekarang sudah ada beberapa kantor cabang yang online dengan kantor utama sehingga lebih dekat dengan masyarakat, antrian berkurang, ruang tunggu yang aman & nyaman (ada tempat duduk, AC dan koran lokal), map berisi formulir sudah tersedia, persyaratan dan biaya yang harus dilengkapi juga udah dicantumkan. Orang2nya juga ramah dan tidak dipersulit (walau di persyaratan harus menunjukkan KTP asli, tapi nyatanya pakai copyan aja tidak dipermasalahkan). Setelah melengkapi semua persyaratan dan dinyatakan lengkap, sambil baca-baca koran kurang lebih 1/2 - 1 jam semua urusan selesai. Tidak ada biaya penambahan di luar ketentuan yang sudah ada."

Dari Adamin Siregar

Senin, 17 November 2008

Pelayanan SAMSAT Kaltim


Minggu lalu, saya sempat mampir melihat implementasi sistem SAMSAT Kaltim setelah sekitar 1 tahun berjalan. Saya melihat beberapa hal yang menarik, seperti kenaikan pajak yang signifikan setelah sistem baru dijalankan. Sebuah kantor yang tadinya ditargetkan mengumpulkan Rp150 miliar di tahun ini, ternyata sudah berhasil mencapai Rp185 miliar di bulan ini. Hal ini wajar saja, karena pada sistem yang baru telah digunakan tabel referensi untuk jenis dan harga kendaraan. Kalau sistem yang lama, dengan mudahnya sebuah kendaraan jenis mobil, ternyata dicatat beroda dua, dan diterapkan tarif untuk kendaraan beroda dua.

Hal lain yang sudah dirasakan adalah termonitornya pendapatan secara online dari Dispenda dan tersedianya informasi melalui pelayanan SMS. Ada juga sebuah kantor SAMSAT yang sudah melayani (secara online) wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT lain.

Beberapa hal yang masih lemah juga diidentifikasi, seperti jaringan Telkom se Kaltim yang masih buruk, budaya kerja berbasis TI yang belum didukung oleh kedisiplinan, dan SOP pelayanan online yang belum dibuat.

Sayangnya saya belum sempat menangkap kesan apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah berjalannya sistem baru tersebut. Karena itu, bagi warga Kaltim yang pernah berurusan langsung dengan sistem baru ini, mohon kiranya dapat men-share pengalaman/kesan yang diperoleh selama ini.

Sebagai tambahan informasi, perubahan sistem yang dilakukan adalah dari yang dulunya seluruh kantor SAMSAT belum terhubung dengan jaringan, sekarang sudah terhubung. Database yang sebelumnya Foxbase, sekarang menggunakan Informix di atas mesin berbasis PC dengan processor Intel yang thin client.

Senin, 03 November 2008

A Picture after My New Position



A picture with my successor (standing behind me), after I was promoted to my new position in planning unit.  

Rabu, 15 Oktober 2008

Arsitektur Bisnis Instansi Pemerintah

Seorang teman yang bekerja di sebuah pemda, mengeluhkan banyaknya laporan yang harus disiapkan oleh pemda. Contoh laporan yang sudah diwajibkan adalah sebagai berikut:
  1. LPPD, 
  2. LKPJ, 
  3. LPPD, dan 
  4. LKPD.
Laporan-laporan ini wajib dihasilkan oleh pemda karena adanya regulasi berikut:
  1. PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  2. PP 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

Baru-baru ini juga sudah terbit PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dia membayangkan bagaimana jadinya pemda jika harus menerbitkan LSPI. 

Memang, inilah uniknya negara kita. Setelah gencarnya otonomi daerah, banyak instansi pemerintah pusat yang kehilangan pegangan bagaimana mengelola kegiatan di lapangan, yang kini umumnya ditangani oleh pemda. Keberhasilan pemda dalam mencapai kinerjanya juga akan terkait dengan kinerja instansi pemerintah pusat. Ini sebenarnya bukan soal rela atau tidak relanya instansi pemerintah pusat terhadap instansi pemerintah. Karena itu, mereka berusaha masuk ke pemda melalui regulasi. Entah itu lewat UU, PP, atau peraturan menteri.    

Hanya saja, memang, masalahnya adalah tidak adanya sinkronikasi kegiatan instansi pemerintah pusat dalam membuat regulasi tersebut. Instansi pemerintah pusat cenderung berlomba untuk membuat aturan yang mengutamakan kepentingannya masing-masing. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mengatasi hal ini? 

Sebenarnya, di sinilah tugas dari Pemerintah. Presiden selaku kepala pemerintahan mestinya menata kembali peraturan yang sudah terbit tersebut dan melakukan sinkronikasi. Namun, memang, ada joke di lapangan. Sering sekali inisiatif untuk melakukan pembenahan, malah justru bukan pembenahan yang terjadi, tetapi malah muncul duplikasi peraturan baru. 

Saya rasa, niat baik seperti itu harus di-backup dengan adanya arsitektur bisnis instansi pemerintah (termasuk keterkaitan instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah). Dengan adanya arsitektur ini, maka kita bisa menyusun gap antara yang terjadi saat ini dan harapannya kemudian. Dari sinilah, perbaikan mestinya dimulai. 

Masalahnya, siapa yang harus mulai? Ini pertannyan yang sulit. Apakah Depkominfo? Tentu saja bukan. Sebab, Depkominfo tentu tidak paham proses bisnis instansi pemerintah. Saya lebih cenderung setuju jika inisiatif ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet dengan leading langsung dari Presiden. 

Apakah mereka mampu? Nach, ini pertanyaan kemudian yang harus kita jawab bersama. Namun, saya yakin, jika ditopang banyak pihak, inisiatif ini pasti akan berjalan dengan baik. 





Jumat, 10 Oktober 2008

Subsidi Rakyat Kenapa untuk Spekulan

Saya membaca tulisan di Intranet kami yang saya rasa layak Anda baca. Tulisan diposting oleh Yohanes Indrayono,
 
SUBSIDI UNTUK RAKYAT

KENAPA DIGUNAKAN UNTUK MENYENANGKAN SPEKULAN ?

 

Buy back saham oleh BUMN berarti mensubsidi para investor (spekulan). Dengan buy back saham BUMN,  maka harga saham tersebut akan bisa bertahan (tidak anjlok). Ini adalah mekanisme supply dan demand, buy back berarti demand meningkat, maka harga naik. Para investor asing yang ingin keluar dari pasar karena perlu likuiditas yang seharusnya rugi (atau tidak untuk besar), tapi karena harga jual saham naik (karena effect buy back) maka mereka tidak jadi rugi atau menjadi untung besar. Padahal, saat ini dengan harga berapapun portfolio investor asing akan dilepas, karena market psychology effects menyebabkan mereka akan keluar dulu dari pasar modal di manapun di dunia ini.

Hasil penjualan saham mereka berupa Rp kemudian ditukar ke mata uang negaranya atau US $ untuk dibawa pulang ke negaranya, inilah yang menyebabkan demand atas valas ($) naik, sehingga kurs Rp jatuh. BI mengintervensi pasar dengan meningkatkan supply US $ menggunakan cadangan devisanya, sehingga Rp tidak terlalu jatuh (beli US $ tidak terlalu mahal). Investor asing dapat beli US $ masih dengan harga murah (jumlah Rp yang sedikit untuk beli sejumlah $ atau dengan Rp yang mereka punya dapat ditukarkan US $ yang lebih banyak). Ini sekali lagi menguntungkan investor asing. Apakah ini bukan merupakan subsidi kepada para investor asing ? Lalu kalau cadangan devisa habis, gimana ? Jebol ! US $ bisa melambung tak terkendali.

Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan harga BBM untuk rakyat dan industry kecil dan menengah. Dengan BBM yang turun maka beban rakyat akan turun dan mungkin harga-harga barang-barang kebutuhan rakyat turun (atau setidaknya tidak naik). Dengan BBM untuk industry turun maka production cost turun, daya saing meningkat, ekspor naik, devisa negara naik, dan seterusnya.

Dananya dari mana? Subsidi yang besar dalam APBN itu dengan asumsi harga crude oil di atas $120/barrel. Sekarang sudah turun sampai $80-an, lebih dari 20%. Jika anggaran untuk subsidi BBM dalam APBN (dengan asumsi-asumsi semula) dipakai semaksimum mungkin untuk subsidi BBM, maka harag BBM di dalam negeri akan turun 20%.

Ternyata pemerintah punya dana-dana darurat yang akan dipakai untuk beli saham melalui Pusat Investasi Pemerintah DepKeu, termasuk dana untuk infrastruktur sebesar Rp4 trilyun. Mengapa dana-dana tersebut tidak digunakan untuk subsidi BBM sehingga waktu itu tidak perlu menaikkan harga BBM dalam negeri? Mengapa dana BI, pemerintah, BUMN, dibuang sia-sia untuk mensubsidi spekulan? Itukan uang rakyat  yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat.  Harga BBM dalam negeri seharusnya bisa turun dengan 20%.

Jakarta, October 9, 2008

Selasa, 23 September 2008

Ironisnya Aplikasi Berbasis Web

Seorang teman, Kang Feby, menulis tentang ironisnya aplikasi berbasis web di Indonesia, terutama untuk aplikasi manajemen keuangan. Sekarang ini memang sedang salah kaprah di Indonesia bahwa semua aplikasi yang ideal mesti berbasis web. Menurut teman saya itu, "Aplikasi web hanya cocok untuk aplikasi yang tidak menuntut banyak transaksi yang seringkali menggunakan form-form yang cukup kompleks. Gaya HTTP yang menggunakan 'post' dan 'get' menuntut banyak koneksi dengan server sekalipun hanya untuk job yang mudah seperti menjumlah 2+3."

"Jika aplikasi web digunakan untuk membangun aplikasi yang melakukan banyak transaksi seperti misalnya pada aplikasi produksi, keuangan dan sistem operasional lainnya maka akan terasa bahwa performa sistem aplikasi web jauh berada di bawah performa sistem aplikasi jaringan desktop yang bisa mengolah transaksi secara lokal dan hanya perlu mengirim hasil akhir ke server. Aplikasi berbasis web hanya cocok untuk aplikasi yang menampilkan informasi data atau yang menuntut sedikit transaksi data," tambahnya.

Saya tentu totally agree dengan pernyataan ini. Menurut saya, salah kaprahnya persepsi ini adalah ketika pertama kali website masuk ke Indonesia. Apalagi ketika pada waktu itu kita bisa membikin website dengan makin mudah melalui teknologi html dan php. Makin salah kaprah lagi tentang persepsi ini adalah ketika website pemerintah pun didefinisikan sebagai e-government. Hal ini bisa dilihat pada Panduan Pengembangan e-Government yang diterbitkan oleh Kantor Menkominfo. Anehnya lagi, panduan itu tidak bisa membedakan antara website dan portal integrasi.

Mengenai perdebatan aplikasi desktop vs web mana yang paling optimal, mungkin jalan tengahnya itu, yach desktop dengan port 80. Ini mungkin juga untuk kemudahan dalam hal network adminnya.

Tapi, saya pernah juga diskusi dengan seorang teman, Pak Hemat, tentang keraguan saya untuk mengimplementasikan aplikasi web pada proses manajemen keuangan. Saya lihat--dulu--aplikasi keuangan yang jalan dan sukses, kebanyakan bukan berbasis web. Mungkin pada waktu itu karena web belum mature. Hanya saja, sekarang ini saya lihat banyak ERP, seperti produk SAP dan Oracle, yang sudah baik kinerjanya. Saya dengar tidak terlalu banyak masalah waktu implementasi sistem ERP berbasis web ini, termasuk di dalamnya adalah modul manajemen keuangan.

Teman saya Pak Hemat itu, dulu sangat keukeh bahwa versi web php itu sudah mature dan bisa diimplementasikan untuk aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Sebab, katanya, dulu Pak Hemat pernah mengimplementasikan full web atas proses ini di sebuah pemerintah daerah.

Saya sempat ragu ketika SIPKD akan dikembangkan berbasis web dengan teknologi php. Saya sebenarnya lebih prefer dengan Java. Sebab, jika menggunakan teknologi Java, resource untuk development membangun sistem untuk kepentingan berbasis desktop atau web tidak terlalu besar. Bisa saja untuk awal development-nya difokuskan pada sistem berbasis desktop. Namun, kemudian untuk kepentingan roll-out, beberapa hal diimplementasikan dalam bentuk versi web (walaupun kita harus hati-hati memilih framework-nya agar jangan malah lambat waktu diimplementasikan, walaupun secara arsitektur memang jadi ideal, dan perlu dihitung betul persyaratan hardwarenya).

Nach, sekarang, kita lihat saja realitanya. Mana versi yang paling optimal di lapangan. Kita perlu meriset tentang ini. Kang feby punya versi desktop berbasis Java (saya nggak tahu apa dia juga punya juga yang versi web) untuk aplikasi manajemen keuangan daerah. Kemudian, kita bandingkan dengan versi full web yang dibuat oleh Depdagri (SIPKD), atau mungkin juga oleh Pak Hemat.

-

Kamis, 18 September 2008

Tanggapan Kolom "Mengatur Penyadapan KPK" dari Sulzer

Beberapa tanggapan muncul atas tulisan saya di Majalah Trust edisi No. 44/2008 yang berjudul "Mengatur Penyadapan KPK".

Berikut saya cuplik tanggapan dari Sulzer di milis e-gov Indonesia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Halo Pak Rudy,

Sudah lama juga Saya ngga baca-baca milis eGov.
Ternyata Pak Rudy masih setia, ya...

Mau nambahin Kolom Pak Rudy... Boleh ya..??

Kebetulan beberapa tahun lalu, Saya pernah bersama Bang Henry Siahaan pernah membedah soal sadap-me-nyadap dan mencoba memberi masukan2 ke POLRI waktu itu. Saya lupa persis kapan waktu itu, kira-kira hampir bersamaan dengan Meledaknya Bom di Kedutaan Besar Australia.
Pak DIdi Widayadi kayaknya dapat bahan-bahan dari kita juga waktu itu (Kalau memang disampaikan). Kalau beliau masih ingat.

Dan bagaimana secara teknis CALEA diterapkan untuk LI (baca:El-Ai--Bahasa orang seberang sana...= LAWFUL INTERCEPTION) digunakan untuk menyadap.
Karena Kompetensi Saya bagaimana mendesain dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat Telco agar LI READY dan patching dengan teknology Analog Militer dan Kepolisian, dan membuat Analytical Process-nya.
Yang mana sebenarnya, semua perangkat Telco itu sudah siap digunakan untuk LI, karena memang dipersiapkan JUGA untuk begitu :-)

(Ehh... jangan-jangan ada Engineer-Engineer di Operator Telekomunikasi yang sedang mendengarkan sana-sini no. telp. pilihannya, selagi Saya mengetik ini... )

Tapi kalau soal bagaimana sadap-menyadap.... hal itu merupakan hal yang mudah sekarang ini, bukan...???
Perangkatnya sudah banyak, murah dan kadang dijual di emperan-emperan toko saja...
Jadi Siapa-pun sebenarnya bisa dengan mudah melakukannya.

Yang jadi persoalan, khan... bagaimana hasil sadapan dapat dijadikan Bahan Legal di Pengadilan.
Bagaimana mendapatkan Bahan Ilegal dari Cara-cara Legal. Itu dulu..!!!
Substansi dari Hasil Sadapan, ya itu kan ada mekanisme pemaparan-nya.

Polisi mencari Sidik Jari di gagang Pintu di Rumah yang dibobol maling, juga tidak serta merta memamerkan temuan semua sidik jari-sidik jari yang ada di gagang pintu itu.
Ada mekanismenya...

Benar kan, Pak...??

Jadi kalau sampai ada yang "BAKAL" pusing "Mendengar Percakapannya Diri Sendiri", ya pintar-pintar saja lah jaga mulut dan jaga telinga....

....CAVEAT EMPTOR...????

Bukankah katanya...;
"Dinding saja bisa mendengar.."
"Meja saja bisa bersaksi adanya serah terima uang..."

Apalagi pakai Alat khusus menyadap, bisa ngalahin "Dinding" dan "Meja", kan...???

Atau kejadian Terbakarnya data-data BLBI di BPKP Hayam Wuruk dulu... "Api aja disekolah-in", tau mesti nge-bakar apa....

Waktu memburu keberadaan Tommy Soeharto dulu, alat tracking Alat Komunikasi yg dipakai Tommy cuma seukuran kotak yang biasa dipakai tukang asongan. Dan itu kita cuma punya satu waktu itu. Dan Meng-Operasi-kannya memang persis seperti tukang asongan.
Dan ironisnya, yang meng-operasi-kan alatnya itu bukan seorang dari Kepolisian.
Jadi si Mas "O"--Orang Sipil itu, yang diseret-seret kesana kemari mengikuti perburuan.
Informasi dari sumber lain, katanya..., Polisi-nya ngga mudeng-mudeng diajarin..

Cara KPK bagaimana... ?? ........JANGAN DIJAWAB....!!!

Dari sisi CALEA untuk LI, itu sudah jelas salah.... Orang Sipil terlibat.
Nah bagaimana Penyadapan kita selama ini (yg resmi-nya..) ??


Sepertinya perlu pemberdayaan Kemampuan dan Etika lebih kepada Aparat yg diberikan wewenang menyadap.
Menurut Saya hal ini bukan soal ada-tidak-nya izin dari Pengadilan saja....


Satu lagi. Kita khan.., "SUDAH" punya TNCC (=TransNational Crime Center) yang ternyata (menurut Saya waktu itu) hanya kosong melompong...
KATANYA., secara Teknology kita sudah siap Bekerjasama dengan Interpol se-Dunia... Secara Teknology....???

Ternyata proyek itu hanya menghasilkan Gedung Megah-nya saja yang jadi.... Keberadaan Teknology-nya masih Virtual.
Tapi itu dulu.....!!!

Setelah diadakan Proses Pengadaan baru (lagi...) Walaupun Tender-nya diulang-ulang entah mengapa.
Mudah-mudahan Pak Guntur-TNCC waktu itu berhasil mewujudkan TNCC sebenarnya.
Saya sudah ngga ikut di-gocek-meng-gocek bola terakhirnya. Dan dah ngga tau lagi bagaimana... Sudah malas terlibat...

Satu lagi ilustrasi, bagaimana kita sering bersikap;
Ada Kemauan..., Tapi tidak mampu mewujudkan Teknologi-nya...
Ada Teknologi-nya...., Tapi Ngga ada Kemauan Menggunakannya...

Begini.
Hampir semua Operator GSM sekarang, mereka sebenarnya punya fasilitas GSM-R untuk komunikasi khusus pada Railway System. Sama seperti fasilitas 112, atau "Emergency Call" di HP.
Tapi entah mengapa, sampai hari ini masih banyak Operator GSM yang ogah memberikan fasilitas GSM-R itu ke Dephub atau PT.KA Indonesia.

Saya lihat sendiri bagaimana SINTELIS dimana-mana di per-kereta-api-an masih Manual, bermodalkan Kertas yang dikotak-kotak-i, Ballpen Hitam/merah, Penggaris dan Alat komunikasi seadanya mengendalikan informasi SINTELIS pada pergerakan kereta api dari Bukit Asam, sepanjang rute 600km ke Lampung.

Wuufffff..... !!!! Negara-ku memang Sadiiiiiiis.....!!!
Cobalah Pejabat-Pejabat-nya turun lihat sendiri ke Lapangan...

Saya pernah di-"beri"kan Nada Tinggi oleh salah satu anak buah Pak Asril (Dirjen Perkereta-Api-an waktu itu) ketika mengemukan hal itu di Dephub di Merdeka Barat.

"Rubah dulu donk, Undang-Undangnya....!!", Kata si Bapak yg "baik' itu.
"Kalau Undang-undang-nya bilang Roda Kereta Api masih harus pake besi, ya hari ini, itu ngga akan berubah..., walaupun itu akan memberikan manfaat besar dan keselamatan lebih bila di ganti....", imbuhnya lagi....

Hhhmmmmm..... Begini kah Mental Pejabat Bangsa ku.....???

Makanya, Saya ngga heran kalau sering terjadi Gerbong Kereta Babaranjang yang terguling dan menyibak rel-rel sepanjang ratusan meter tanpa diketahui Masinis didepannya. Panjang Gerbongnya saja bisa lebih 1 KM. Apalagi untuk diketahui oleh mereka-mereka di Stasiun-Stasiun sepanjang perjalanannya.

Padahal lagi...., angka yang Saya dapat, Kereta-Kereta Butut utk Babaranjang itu ternyata merupakan CASH COW terbesarnya PT.KA dan banyak digunakan untuk menutupi biaya Operasi SEMUA Kereta Api-Kereta Api di Jawa dengan Loco-Loco GE baru yang selalu Merugi itu...., dari DULU...!!!!
HAYO... ada yang bisa membantah...!!!????

Kembali ke Laptop...

Saya ngga tau bagaimana merangkumnya. namun bisa lah kiranya kita untuk melihat isu Penyadapan itu dari sisi lainnya agar solusi Penegakan Hukum kita merupakan hasil Pemikiran dari Multi Dimensi, Multi Disiplin.... dan mungkin juga soal Multi Kultur kita...

Demikian Pak Rudy dan Rekan KPK-nya...., terima kasih juga atas ruangnya.....

Salam,
Sulzer Jusman
(Pengamat Pak Rudy... Hanya Alumni TK, SD, SMP, SMA dan Universitas di Depok......)

Tanggapan Kolom "Mengatur Penyadapan KPK" dari Dikky

Beberapa tanggapan muncul atas tulisan saya di Majalah Trust edisi No. 44/2008 yang berjudul "Mengatur Penyadapan KPK".

Berikut saya cuplik tanggapan dari Dikky di milis ptkdk dan stan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Saya pikir dari tulisan Pak Rudy menyiratkan pesan bahwa menegakkan hukum pun harus sesuai dengan hukum. Kita tidak akan mau kan kalau penegakkan hukum dilakukan dengan cara-cara Renegade atau Dark Justice (buat yang ingat film2 jadul). Memang to some extent penyadapan akan efektif seperti yang dilakukan KPK sekarang, tapi jangan lupa bisa jadi cara-cara tersebut keliru dan menimbulkan korban yang tidak bersalah, siapa yang mau tanggung jawab? Atau bisa jadi dari semua penyadapan yang dilakukan KPK saat ini, ada sekian penyadapan yang salah sasaran dan mengandung abuse. Siapa yang bisa kontrol? KPK pun harus sadar bahwa ia pun tidak kebal salah. Tetap harus ada mekanisme kontrol.

KPK hanya memanfaatkan kondisi aturan hukum yang mungkin belum ada. Tapi kedepannya, sebagai negara yang berasaskan rule of law, penyadapan pun harus diatur sedemikian rupa. Jangan salah, pengaturan bukan untuk menghambat penegakkan hukum justru untuk memberikan landasan hukum bagi penegakkan hukum. Sehingga nantinya tidak ada gugatan2 pra peradilan.

Ingat kan kasus Asian Agri melawan DJP tempo hari. Kabarnya kekalahan DJP atas Asian Agri juga karena penegakaan hukum yang tidak dilakukan secara taat hukum.

Jadi, mbok yao kita jangan ekstrim. Tetap harus dikaji sisi manfaat dan mudhorot. Dan yang paling penting, semua harus ada aturannya.

DZ/93

Rabu, 17 September 2008

Mengatur Penyadapan KPK

Saya posting kembali artikel ini sebagaimana dipublikasikan pada Majalah Trust, Nomor. 44/2008

Mengatur Penyadapan KPK
Rudy M. Harahap

(Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi)

Akhirnya, DPR gerah juga dengan penyadapan yang dilakukan KPK. Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat sangat gencar menyuarakan pentingnya pengendalian penyadapan oleh KPK. Dalam suatu pertemuan dengan KPK di DPR, ia menyatakan negara akan kacau jika semua aparat negara--termasuk Presiden--disadap oleh KPK tanpa pengendalian yang ketat.

Sebenarnya, saya sudah lama geli dengan tidak adanya anggota DPR yang mempermasalahkan prosedur KPK dalam penyadapan. Memang, sesuai dengan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan. Namun, dalam UU ini tidak diatur lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur penyadapan tersebut.

Di negara maju, penyadapan adalah tindakan yang sangat dikontrol. Sebab, tindakan penyadapan akan memasuki area privasi seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privasi warga negaranya. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat pun, dalam melakukan penyadapan terhadap teroris, memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan. Kenapa penyadapan diatur secara ketat? Banyak alasannya. Selain untuk menghindari penyalahgunaan alat penyadap, juga untuk kepentingan perlindungan privasi seorang warga negara. Sebab, dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, pembicaraan antara suami-istri yang sifatnya amat pribadi. Atau, dalam hal tertentu, bisa terjadi, seorang warga negara mempunyai pasangan kencan tidak resmi. Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah memasuki area pribadi seseorang jika ternyata penyadapan merekam suasana kencan dan bahkan sampai didengar oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapat izin dari pengadilan, di negara lain, suatu penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misalnya, terdapat dokumen yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal untuk meminta izin penyadapan. Dengan demikian, penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya, dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, intersepsi atau penyadapan oleh KPK tidak dapat dilakukan dengan kebiasaan lama. Menurut Pasal 31 UU ini, setiap orang dilarang melakukan penyadapan, kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, sebuah lembaga penegak hukum pun hanya dapat melakukan penyadapan jika diberikan kekuasaan dengan undang-undang. Hanya lembaga-lembaga khusus tertentu yang diberikan kewenangan ini. Bahkan, tidak semua badan intelejen mempunyai kewenangan legal itu.

Akan tetapi, kewenangan penyadapan ini oleh lembaga penegak hukum sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekusi. Sebab, berdasarkan ayat (4) pasal tersebut, ketentuan prosedur penyadapan masih harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, peraturan pemerintah tersebut belum muncul. Bahkan draftnya pun belum terdengar.

Kalau saja DPR akan mengatur mengenai penyadapan ini, mestinya mereka fokus untuk memberi tekanan ke pemerintah agar peraturan pemerintah yang mengatur penyadapan segera diterbitkan. Kemudian, mengingat RUU Pengadilan Tipikor sudah masuk ke DPR, sebaiknya DPR mempertegas dalam RUU tersebut bahwa aturan mengenai pengadilan mana yang berhak menerbitkan izin penyadapan segera diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.


Dengan demikian, tidak terjadi debat kusir tentang prosedur penyadapan ini dan KPK bisa kembali menjalankan tugasnya dengan pengendalian yang ketat.***

Ilustrasi: Majalah Trust

Minggu, 31 Agustus 2008

Ketika Etika Harus Ditegakkan

Tahun ini merupakan tahun yang terberat bagi mereka yang sangat menggantungkan bisnisnya dari belanja anggaran negara. Selain karena tahun ini banyak pegawai pemerintah yang enggan ditunjuk menjadi panitia pengadaan atau pejabat pembuat komitmen, banyak sekali hambatan yang menghadang proses pengadaan instansi pemerintah di tahun ini.

Kita tentu tahu ketika masih di awal-awal tahun, ketika DIPA pun baru turun, kita sudah dilanda oleh gejolak naiknya harga minyak dunia. Ternyata, gejolak harga minyak itu ditanggapi oleh Menteri Keuangan dengan memberi edaran kepada instansi pemerintah pusat untuk menunda penggunaan anggaran dan melakukan pencadangan sekitar 15% anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Tanpa disangka-sangka, pemerintah akhirnya harus melakukan "pembintangan" terhadap mata anggaran tertentu, termasuk beberapa anggaran belanja modal di instansi pemerintah.

Tindakan "pembintangan" ini tentu akan berakibat tidak adanya inisiatif kegiatan pengadaan di instansi pemerintah. Bahkan, kemudian terdapat sebuah surat dari Direktur Jenderal Anggaran yang meminta agar proses pengadaan pada anggaran belanja modal yang dibintangi untuk dihentikan proses pengadaannya, termasuk tentunya persiapannya. Tentu ini semakin membingungkan aparat pemerintah, terutama panitia pengadaan.

Ketika akhirnya beberapa belanja modal boleh direalisasikan, kita bisa memperkirakan apa konsekuensinya terhadap lingkungan instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang akhirnya tidak siap untuk merealisasikan anggaran pengadaannya. Karenanya, tidak aneh jika banyak instansi pemerintah yang akhirnya melakukan kegiatan pengadaan dengan persiapan seadanya. Padahal, ini bisa membahayakan diri mereka sendiri dan juga merugikan negara.

***

Namun, saya tidak bermaksud untuk mengulas hal ini dari sisi instansi pemerintah. Yang saya akan ulas kali ini adalah pengaruh keadaan tersebut terhadap kegiatan belanja publik di dunia bisnis. Kita tahu bahwa belanja publik adalah salah satu sumber utama yang menggerakkan perekonomian nasional. Ini tidak hanya berlaku di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju.

Kegiatan bisnis sangat tergantung seberapa besar alokasi belanja pemerintah untuk belanja modal. Kegiatan bisnis ini akan menentukan apakah kawan-kawan kita di sektor swasta akan tumbuh atau malah tumbang dalam tahun ini.
Di sini, saya akan menyoroti lebih khusus lagi pada bisnis teknologi informasi. Dengan kekacauan proses perealisasian anggaran tahun 2008 ini, bisa dibayangkan betapa kusutnya bisnis teknologi informasi tahun ini, terutama bagi mereka yang sangat menggantungkan bisnisnya pada belanja pemerintah.

Dalam kekacauan ini, belakangan ini saya melihat etika sudah mulai diabaikan. Sebab, masing-masing kawan kita di dunia swasta akan selalu diukur kinerjanya secara ketat. Bagi prinsipal teknologi informasi, seperti Oracle, Microsoft, IBM, HP, Juniper, ataupun Cisco, biasanya kinerja mereka diukur dengan seberapa besar para personilnya berhasil mengejar kuota penjualan produk teknologi informasi perusahaan mereka.

Sayangnya, karena dikejar kuota dalam kesemrawutan proses perealisasian anggaran pemerintah tahun ini, para kawan kita tersebut sebenarnya yang paling tahu banyak tentang dokumen pengadaan TI mana saja yang tidak layak untuk di-bid. Namun, anehnya, mereka tetap mem-bid dengan konsekuensi apapun. Bagi mereka, yang penting kuota tercapai. Entah nanti produknya terpakai atau tidak, ternyata tidak sinkron atau tidak, mereka sudah tidak peduli lagi. Yang penting labrak dulu.

Namun, saya menghimbau kepada teman-teman saya di dunia TI, terutama yang ada di prinsipal. Jika Anda menemui sebuah dokumen pengadaan yang tidak layak di-bid pada suatu pengadaan, selayaknya Anda mengedukasi partner bisnis Anda dan panitia pengadaan instansi pemerintah terlebih dahulu. Sebab, bisa jadi dokumen pengadaan tersebut lemah karena memang terburu-buru dibuat, terkait dengan amburadulnya proses perealisasian anggaran tahun ini, atau memang karena kerasnya politik internal di dalam.

Dalam pandangan saya, semua orang pasti punya nurani untuk bersih. Nurani untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Setiap orang juga punya pilihan. Jika ini terjadi pada Anda, dalam posisi tertentu, Anda mestinya bisa mundur, tidak terus ikut bid yang isi dokumen pengadaannya tidak jelas, duplikasi di sana-sini, atau itemnya tidak sinkron satu dengan lainnya.

Dalam sebuah profesi, misalnya auditor, kita diperkenankan untuk tidak terlibat dalam suatu hal yang kemungkinan risikonya tinggi. Kita berhak menolak penugasan ketika kita tidak bisa lagi mengantisipasi risiko tersebut. Pilihan mundur adalah yang paling tepat. Dengan Anda mundur, maka itu telah memberikan pembelajaran kepada pihak lain, sesuatu hal ada yang salah. Semoga dengan ini, pihak lain itu bisa belajar untuk melakukan perbaikan dan juga semakin beretika, seperti yang Anda contohkan.

Dan juga, semoga sikap Anda ini bisa menjadi amal Anda di bulan Ramadhan ini.
-

Sabtu, 30 Agustus 2008

Do'a Malaikat Jibril

Saya mendapat kiriman dari seorang teman tentang do'a Malaikat Jibril. Suatu ketika, Malaikat Jibril pernah berdo'a:“Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut: Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada); Tidak berma’afan terlebih dahulu antara suami istri; Tidak berma’afan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.”

Maka Rasulullahpun mengatakan amiin sebanyak 3 kali.

Tanpa kita sadari, dalam 11 bulan banyak kata sudah diucapkan dan dilontarkan yang tak semuanya menyejukkan, dalam 11 bulan banyak perilaku yang sudah dibuat dan diciptakan yang tak semuanya menyenangkan, serta dalam 11 bulan banyak keluhan, kebencian, dan kebohongan menjadi bagian dari diri sendiri. Karena itu, inilah saatnya kita beristirahat dalam “perjalanan dunia”.

Saatnya kita membersihkan jiwa yang berjelaga. Saatnya kita menikmati indahnya kemurahan-Nya. Saatnya kita memahami makna pensucian diri. Untuk bekal kita, menuju pertemuan akhir dengan-Nya.

Saya dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Shaum. Mari bersama-sama meleburkan kekhilafan. Semoga dengan puasa ini akan mempertemukan kita dengan Keagungan Lailatul Qadar dan kita semua menjadi pilihan-Nya untuk dikabulkan do’a - do’a dan kembali menjadi fitrah, menuju pertemuan akhir dengan-Nya, dengan khusnul khotimah. Amiiin.

Senin, 25 Agustus 2008

Sebuah Tanggapan Artikel "Jangan Mencari Kambing Hitam"

Sebuah tulisan menanggapi artikel saya “Jangan Mencari Kambing Hitam" muncul di blog ini.

Pak Rudy, mungkin mulai kerja (bukan bicara normatif) bersih-bersih di BPKP dulu...
Pengadaan tender DW/BI di BPKP belakangan ini, belum-belum sudah ada produk jagoan, disamping tidak fair, juga tidak berorientasi solusi untuk memecahkan masalah.
Kalau pak Rudy lihat di RKS, semua berbasis produk IBM, sayang sekali bertolak belakang dengan spirit pak Rudy di blog ini (padahal cukup dekat dengan lokasi bapak, supaya tidak cari kambing hitam)...

Tapi BPKP masih mending, yang lebih parah lagi Bappenas.
Isi RFP/RKS-nya menyalin dari brosur-brosur produk SAS, padahal konsultannya dari Universitas Indonesia, apa kekurangan informasi dari literatur/buku akademik/praktis yang indenpenden tentang teknologi yang diperlukan dalam pembuatan Data Warehouse dan Business Intelligence??????
Nilai (budget) pengadaan produk (tidak termasuk services) adalah 6 miliar lebih????
Sayang sekali otak (intelek) ditempatkan di bawah uang....
Kebanyakan pegawai pemerintahan ini tidak memiliki dignity (harga diri)...


Kambing hitam???? Kami yang tidak di pemerintahan, sekurang-kurangnya telah melakukan prestasi yang cukup baik dalam membantu negara ini, kalaupun bukan dari tenaga dan pemikiran, tapi dari pajak yang kami bayarkan. Tidak ikut menghancurkan negara ini secara perlahan-lahan...Tidak kabur keluar negeri hanya untuk mendapatkan sesuap nasi... Memberikan kritik bagaimana seharusnya bekerja di bidangnya (tentu kami sudah membuktikan melakukan sesuatu)... Bukan hanya bicara normatif saja....


Rupanya, teman-teman yang berlatar-belakang swasta sangat mengena dengan artikel tersebut. Saya akan menanggapinya satu per satu. Kita mulai dari paragraf terakhir tentang pajak. Sudah jelaslah bahwa sekarang ini hampir semua orang yang bekerja itu membayar pajak. Tidak terkecuali saya ini yang pegawai negeri. Walaupun di pegawai negeri pajak ditanggung oleh negara, itu terbatas untuk gaji. Itu pun yang dibayarkan dari dana APBN. Ketika kita dibayar honor untuk sesuatu kegiatan tertentu dari APBN, pajaknya tidak ditanggung negara. Bahkan jumlah potongan pajaknya jauh lebih besar, yaitu 15%. Begitu juga ketika kita, para PNS, dibayar oleh honor mengajar dari perguruan tinggi swasta, misalnya. Pembayaran pajaknya akan sama dengan pegawai swasta lainnya.

Tentunya, dengan dasar tersebut semua warga negara, apakah berlatar-belakang swasta atau pegawai negeri, harus peduli untuk perbaikan negaranya ke depan. Jangan takut untuk berfikir, berbicara, dan bersikap normatif. Dari sinilah sebenarnya kita mulai untuk melakukan perubahan bagi perbaikan negeri ini ke depan.

Mengenai pengadaan di BPKP, jelaslah kami sangat concern untuk terus melakukan perbaikan. Sebenarnya, pengadaan tersebut tidak memihak kepada siapa-siapa. Namun, peserta biasanya sudah terperangkap tidak berani memberikan solusi alternatif. Sebuah PT yang menjadi peserta lelang tersebut bahkan pernah saya tegor kenapa tidak memberikan solusi lain. Rupanya, PT tersebut tidak berani memberikan solusi lain karena hardwarenya tidak akan mendapat surat dukungan dari prinsipal yang sama dengan solusi tersebut. Dalam bahasa kerennya, sudah dikunci oleh prinsipalnya. Ketika saya katakan bahwa dia bisa menggunakan hardware lain, ternyata untuk mendapatkan surat dukungan dari prinsipal lain, waktunya malah lebih lama, dan dia tidak mengantisipasi sebelumnya. Jadi, jelas ini juga faktor ketidaksiapan pihak swasta, selaku calon vendor, dalam berkompetisi, terutama pada penyiapan aspek administratifnya.

Tapi, ada yang menarik dalam pengadaan di BPKP ini, bahwa ternyata yang menang adalah bukan yang diskenariokan oleh prinsipal sebelumnya. Bahkan, seorang wakil prinsipalnya pun sampai call ke saya tentang apakah mungkin terjadi penggantian terhadap vendor yang terpilih. Jelas saja, karena saya bukan anggota panitia pengadaannya, saya tidak bisa mengganggu-gugat keputusan panitia pengadaan. Mereka sudah bekerja secara independen.

Mengenai pengadaan di Bappenas, saya kurang tahu. Tapi, rekan-rekan dari UI, saya yakin sudah bekerja dengan baik. Memang ilmu tentang DW dan BI di Indonesia masih terbatas. Apalagi untuk implementasi di sektor pemerintahan. Saya yakin, kalaupun ada kelemahan, bukan faktor uang, tetapi itulah kenyataannya. Kita masih lemah dalam pengetahuan tentang DW dan BI ini. Saya berdoa semoga teman-teman di Bappenas bisa bekerja dengan baik dan mencapai kinerjanya untuk implementasi DW dan BI ini.

Minggu, 24 Agustus 2008

Sedikit Cerita tentang Rumah Baca Griya Pipit

Ada satu hal yang selalu menggembirakan saya, yaitu ketika apa yang saya rintis ternyata memberikan manfaat tidak hanya bagi diri saya atau keluarga saya sendiri, tetapi juga masyarakat lingkungan di sekitar saya. Seperti Anda ikuti sebelumnya di blog ini, sekitar bulan Maret lalu saya mencoba merintis Rumah Baca Griya Pipit di perumahan saya. Walaupun dengan ruang yang terbatas, Anda bisa lihat sekarang foto-foto di blog ini tentang dokumentasi sedemikian tertariknya anak-anak di perumahan kami membaca buku-buku tersebut. Biasanya, anak-anak datang ketika sore hari sampai waktu Isya. Sedangkan para orang tua, waktunya tidak tentu, tergantung keperluan mereka.

Awalnya, kenapa saya concern untuk membuat Rumah Baca ini adalah karena dalam pengamatan saya terdapat kecenderungan semakin tingginya masyarakat kota yang bertempat tinggal di pinngiran kota, seperti halnya saya ini yang sekarang bertempat tinggal di sekitar Pondok Aren, perbatasan Jakarta dengan Tangerang.

Dalam pengamatan saya, dengan kecenderungan ini, masyarakat pinggiran akan semakin tergusur secara alami, yaitu dengan menjual lahannya ke developer. Padahal, lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka selama ini. Biasanya, pendapatan dari penjualan lahan itu digunakan oleh masyarakat pinggiran untuk membeli mobil angkot. Kemudian, simpel saja, mereka menjadi pengemudi mobil angkot tersebut. Karena tidak ada manajemen yang baik, seluruh income harian dari menyupir mobil angkot milik sendiri itu digunakan untuk makan sehari-hari dan, bila diperlukan, sebagian untuk perbaikan mobil.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, para warga masyarakat pinggiran itu lupa menginvestasikan sebagian income-nya untuk jaga-jaga mengganti mobil setelah umur ekonomis mobil tersebut habis. Inilah sumber masalahnya. Karena itu, biasanya, tidak aneh, setelah tahun ke-5, atau bahkan tahun ke-3, mobil angkot yang mereka beli tersebut telah hancur. Di sisi lain, lahan mereka pun sudah tidak ada karena digunakan untuk membeli mobil angkot tersebut. Akhirnya, untuk menutup kebutuhan sehari-hari, setelah mobil milik angkot mereka sendiri hancur tidak bisa digunakan, mereka biasanya menjadi pengemudi mobil angkot milik orang lain atau malah mengojek.

Jika diamati, itulah sebabnya tingkat ekonomi dan kehidupan sosial masyarat pinggiran menjadi semakin menurun. Anak-anak mereka menjadi rendah diri karena orang tuanya tidak bisa membiayai mereka sekolah. Jika hal ini tidak ditangani sejak dini, hal ini bisa menjadi potensi kriminal lingkungan di masa datang. Anehnya, pejabat Pemda di daerah pinggiran tidak pernah memikirkan kecenderungan ini. Mereka hanya sibuk membangun infrastruktur.

Demikianlah awalnya saya tertarik untuk membuat Rumah Baca ini. Dengan Rumah Baca ini, saya ingin memberikan media/ruang belajar untuk masyarakat pinggiran secara gratis.

Dalam jangka pendek, memang isinya masih berupa buku, majalah, dan bacaan sejenisnya. Namun, dalam jangka panjang saya harap bisa berkembang ke media lain yang lebih canggih.

Tidak terasa, sekarang sudah ada sekitar 300-an buku terdokumentasikan. Ini diperoleh dari teman-teman saya, seperti Gde dari IBM, Rio dari BPKP, dan Abdurrahman dari Telkom. Juga, ada dari warga perumahan saya sendiri yang dengan sukarela menyerahkan buku yang ada di rumahnya. Saya dengar dari istri saya yang, sambil menjaga toko obat kami, dengan sabar terus menjaga Rumah Baca tersebut, bahwa ada juga seorang ibu yang secara rutin, setiap bulan, menyerahkan buku untuk Rumah Baca tersebut. Ini sangat menyentuh hati saya.

Sekarang, selain telah menambah rak buku yang didesain dan dikerjakan oleh seorang profesional, jalanan di halaman depan Rumah Baca ini juga sudah dipasang konblok. Juga ada penambahan sedikit ruang ke belakang. Sebuah sofa memanjang juga sudah disediakan. Semoga dengan fasilitas ini nantinya para pengunjung makin merasa nyaman.

Nach, bagi Anda yang ingin berpartisipasi menyumbangkan buku atau apapun untuk perkembangan Rumah Baca ini, baik yang bermanfaat untuk anak-anak, atau orang dewasa, silahkan kirim ke ke:

RUMAH BACA GRIYA PIPIT
Perumahan Griya Pipit 6
Blok B8 No. 35
Pondok Kacang Timur,
Pondok Aren,Tangerang 15226

Mengingat paket dari kantor Pos sering tidak sampai ke perumahan kami, sudi kiranya jika kiriman Anda dapat disampaikan melalui kurir.

Senin, 18 Agustus 2008

Mengatur Penyadapan KPK

Oleh: Rudy M. Harahap (Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi)

Akhirnya, gerah juga DPR dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat sangat gencar menyuarakan pentingnya pengendalian penyadapan KPK. Dalam suatu pertemuan dengan KPK di DPR, ia menyatakan dengan berapi-api--bahkan ditampilkan juga di beberapa stasiun teve--akan kacaunya negara ini jika semua aparat negara, sampai Presiden, disadap oleh KPK tanpa adanya pengendalian yang ketat.

Sebenarnya, saya sudah lama geli dengan tidak ada seorang pun dari anggota DPR yang mempermasalahkan prosedur KPK dalam penyadapan. Memang, sesuai dengan pasal 12, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk melakukan penyadapan. Namun, dalam UU ini tidak diatur lebih lanjut bagaimana sebenarnya prosedur penyadapan tersebut.

Di negara yang sudah maju, penyadapan adalah tindakan yang sangat di-control. Sebab, tindakan penyadapan akan memasuki area privacy seseorang. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi privacy warga negaranya. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat pun, dalam melakukan penyadapan terhadap teroris, memiliki mekanisme pengendalian yang ketat.

Salah satu standar umum yang digunakan di luar negeri, suatu penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat ijin dari pengadilan. Kenapa penyadapan ini diatur secara ketat? Banyak sebabnya. Selain untuk menghindarkan penyalahgunaan dari penggunaan alat penyadapan, penyadapan biasanya sangat perlu diatur karena kepentingan perlindungan privacy seorang warga negara. Sebab, dalam suatu kegiatan penyadapan, bisa terjadi ada rekaman pembicaraan atau gambar yang sifatnya pribadi ternyata juga tersadap. Misalnya, seorang suami yang mengadakan pembicaraan atau bergaul secara pribadi dengan pasangannya di kamar tidur. Atau, dalam hal tertentu, bisa terjadi, seorang warga negara mempunyai pasangan kencan tidak resmi. Akan sangat menyinggung perasaan dan sudah memasuki area pribadi seseorang, jika ternyata penyadapan merekam suasana kencan dan bahkan sampai didengar oleh pasangan resmi yang disadap.

Untuk mendapat ijin dari pengadilan, suatu penyadapan di negara lain umumnya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka jika telah terdapat bukti awal sebelumnya. Misalnya, terdapat dokumen foto kopi yang belum ditemukan dokumen aslinya. Adanya pengakuan dari seorang saksi juga bisa menjadi awal untuk meminta ijin penyadapan dari pengadilan. Dengan demikian, penyadapan sebenarnya adalah alat untuk memperkuat suatu bukti, bukan bukti utama.

Sebenarnya, dengan diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, intersepsi atau penyadapan oleh KPK tidak dapat dilakukan dengan kebiasaan lama. Menurut pasal 31 UU ini, setiap orang dilarang melakukan penyadapan, kecuali penyadapan tersebut dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, sebuah lembaga penegak hukum pun hanya dapat melakukan penyadapan jika diberikan kekuasaan dengan undang-undang. Hanya lembaga-lembaga khusus tertentu yang diberikan kewenangan ini. Bahkan, tidak semua badan intelejen mempunyai kewenangan legal ini.

Akan tetapi, kewenangan penyadapan ini oleh lembaga penegak hukum sebenarnya tidak dengan mudahnya untuk dieksekusi. Sebab, berdasarkan ayat (4) pasal tersebut, ketentuan prosedur penyadapan masih harus diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut belum muncul. Bahkan draft-nya pun belum terdengar.

Kalau saja DPR akan mengatur mengenai penyadapan ini, mestinya mereka fokus untuk memberi tekanan ke Pemerintah agar Peraturan Pemerintah yang mengatur penyadapan segera diterbitkan. Kemudian, mengingat RUU Pengadilan Tipikor sudah masuk ke DPR, sebaiknya DPR mempertegas dalam RUU tersebut bahwa aturan mengenai pengadilan mana yang berhak menerbitkan ijin penyadapan segera diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.

Dengan demikian, tidak terjadi debat kusir tentang prosedur penyadapan ini dan KPK bisa kembali menjalankan tugasnya dengan pengendalian yang ketat.***
-

Pilih Diperiksa KPK, Polisi, atau Jaksa?

Banyak orang yang memandang KPK sebagai badan yang mengerikan. Namun, menurut saya, sebenarnya, kalau seorang tersangka ternyata diperiksa KPK justru tidak terlalu masalah. Sebab, KPK sudah lebih terlatih, dan tahu mana yang layak disebut tindak pidana korupsi dan mana yang bukan. Kemudian, kalau seorang tersangka diperiksa oleh KPK, biasanya, urusannya akan cepat tuntas dan tidak berlarut-larut. Anda akan dituntut atau akhirnya tidat dituntut. Hampir tidak ada ceritanya tersangka KPK "dipeloroti" hartanya oleh aparat KPK.

Yang repot, menurut saya, adalah ketika seorang tersangka diperiksa oleh aparat kejaksaan. Sekarang ini masing-masing Kejari diberi target 3 penyelidikan, 2 penyidikan, dan 1 penuntutan. Di tingkat pusat, Kejagung juga telah membentuk task force khusus yang mendalami dugaan korupsi di bidang teknologi informasi. Jadi, sekarang ini, sedikit saja ada laporan atau dugaan korupsi--termasuk korupsi di bidang pengadaan teknologi informasi--aparat kejaksaan akan dengan "senang hati" memproses dan menangkap para tersangka untuk memenuhi target tersebut.

Bayangkan lagi, kalau seorang tersangka diperiksa oleh aparat kepolisian. Banyak keluhan, tersangka korupsi yang diperiksa oleh aparat kepolisian ternyata diperiksa oleh petugas yang hanya berpangkat sersan dan lulusan sekolah menengah. Bisa dibayangkan kesenjangan yang terjadi, di mana tersangka banyak yang sudah berpendidikan sarjana dan pangkat kepegawaiannya tinggi. Bisa dibayangkan pula bagaimana jengkelnya mereka yang kebetulan ternyata diperiksa aparat kepolisian tersebut, bukan oleh KPK.

Jadi, bagi Anda yang sudah menjadi tersangka, bersyukurlah kalau ternyata Anda diperiksa KPK!

Foto: http://english.vietnamnet.vn

-

Senin, 11 Agustus 2008

Tanggapan Krisdianto tentang Studi Kasus Anggaran Berbasis Kinerja

Membaca tulisan tentang case study anggaran berbasis kinerja yang pernah saya cuplik, Krisdianto tertarik memberi tanggapan berikut. Tapi, saya tidak mengerti kenapa tanggapan tersebut dihapus. Padahal, isinya bagus, yaitu sebagai beriku:


wah seru juga ceritanya: dalem....untuk menanggapi cerita ini saya
hanya mau mengajukan pertanyaan juga "apakah ketika si OB disuruh sudah dipikirkan resikonya jika tiket tidak ada?" "apakah ketika si OB disuruh diberitahu dimana tempat tiket yang masih buka/ada?" "apakah ketika si OB disuruh dipikirkan jika tiket bener-bener tidak ada langkah selanjutnya apa?"

maksud saya jika hanya output saja yang dijadikan tolak ukur akhir sepertinya kok agak janggal karena menurut hemat saya output bukanlah suatu mata rantai putus yang begitu saja memutuskan hasil akhir. meski bos saya pernah tanya "kapan selesainya kalo muter terus?". (input-->proses-->output-->outcome-->evaluasi-->rencana--> balik lg) "kapan ambil nilai akhirnya" ketika itu saya hanya bilang "start from ourself"

apakah sudah kita sadari bahwa semua kembali ke kita masing-masing dalam arti ketika sebuah keputusan yang diambil dari output yang ternyata tidak sesuai dengan yang harapan maka kita mungkin bisa berpikir apakah ada resiko yang tidak terpikirkan sehingga outputnya tidak seperti yang kita harapkan. nilai output yang salah tentu akan menimbulkan kerugian "sementara" yang semestinya kita perbaiki jika kita menghadapi masalah yang kurang lebih sama sehingga resikonya menjadi makin minimal.

kadang saya masih bingung juga dengan pola anggaran berbasis
kinerjamaksud saya tidak ada yang aneh dengan hal itu dan bagus - bagus saja. akan tetapi ketika keputusan itu diambil kenapa hanya anggarannya saja yang di potong tapi tidak dengan "proses" di tingkatkan, knapa hanya sampai anggaran itu dipotong (dan tentunya butuh waktu dan biaya...) ketika si ob tidak
mengembalikan yang 50 ribu knapa hanya dia saja yang dipotong?apakah si pemberi tugas juga tidak dipotong karena dia lupa dalam menginformasikanbahwa duit 50 ribu yang menjadi ongkos si OB tertanggung dalam anggaran tersebut? apakah nilai 50 ribu itu dimasukkan kedalam harga pembelian tiket? karena harga itu telah
digunakan untuk menyuruh orang lain dimana ada pengeluaran tambahan disitu? sedang jika nilai 300 itu nilai tiket maka nilai 50 ribu itudapat hilang jika orang itu sendiri yang membeli. karena nilai resikonya tertanggungatas dirinya sendiri yang akan menggunakan tiket tersebut.

sekedar celoteh krisdianto

Jumat, 08 Agustus 2008

Pandangan Lain tentang Sistem E-Procurement Bappenas

Seorang teman, Pak Hemat, di blognya http://hdn.zamrudtechnology.com/?cat=17 menulis tentang sistem e-procurement yang sedang di-pilotproject-kan oleh Bappenas dengan dukungan dana hibah dari USAID. Agar berimbang, saya mencoba menanggapinya.

Pertama, sistem e-procurement yang dipermasalahkan Pak Hemat tidak tepat jika dinyatakan sebagai versi Bappenas. Sebab, sistem ini dikerjakan dari hibah USAID. Suatu hibah semacam ini adalah kerja sama antaraPemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Nama proyek ini adalah MCC-ICCP. MCC-ICCP ini bekerja di tiga tempat, yaitu:

- Bappenas/sekarang LKPP,
- KPK, dan
- MA.

Biasanya, project USAID itu dikerjakan oleh kontraktornya. Dalam hal ini, yang mendapat kontrak dari MCC-ICCP setahu saya adalah Chemmonics. Kemungkinan Chemmonics mensubkontrakkan lagi pekerjaan ini ke sebuah perusahaan atau konsultan invidivu yang direkrut secara terbatas. Dalam suatu hibah, ketiga organisasi di atas hanyalan berperan sebagai user. Proses pemilihan kontraktor biasanya seluruhnya dilakukan oleh USAID.

Peran dari ketiga lembaga di atas hanyalah akan diminta konfirmasi ada keberatan atau tidak dengan penunjukan kontraktor atau konsultan tersebut. Karena ini adalah pilot project, hasil kerja dari kontraktor atau konsultan belum tentu langsung dipakai atau di-roll-out ke seluruh daerah. Jadi, tidak tepat dinyatakan bahwa sistem e-procurement yang dibangun tersebut adalah versi Bappenas/LKPP, tetapi lebih tepat versi USAID karena belum tentu diterima oleh Bappenas/LKPP.

Kedua, tidak tepat jika kita membandingkan sistem e-procurement USAID dengan sistem e-procurement versi IGOS hanya dari kelengkapan fungsi-fungsinya. Bisa jadi, fungsi-fungsi yang disiapkan itu sendiri memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan itulah yang implementable untuk kepentingan pilot project (karena versi USAID ini hanya untuk pilot project).

Ketiga, yang paling penting adalah menilai apakah sistem e-procurement USAID ini jalan atau tidak? Kalau tidak jalan, di mana yang tidak jalan? Kenapa? Kalau berhasil, di sisi mana yang berhasil? Kenapa berhasil?

Keempat, saya tidak mendapat uraian yang cukup apakah sistem e-procurement USAID ini centralized di Jakarta atau distributed di 5 site yang dijadikan pilot project? Bagaimana sebenarnya arsitekturnya? Baik fisik maupun logik sistem e-procurement ini. Kalau sifatnya distributed, tentu tidak akan terjadi monopoli. Kalau centralized, konsultan seperti Pak Hemat tentu masih bisa dilibatkan pada saat perancangan dan implementasinya di lapangan. Toch, akan tercipta efisiensi dalam konstruksinya, dengan asumsi sistemnya memang sudah melewati fase perancangan yang matang, dengan masukan orang-orang di lapangan, termasuk dari Pak Hemat.

Foto: http://tek1systems.com/

-

Jumat, 01 Agustus 2008

Hati-Hati dengan Nomor Ini


Saya barusan mendapat sms berikut:
"Lg meeting pak? Ada org ngaku sbg sek p xxx telp kita dan minta sy call beliau di no hp 0852 97107789. Sy kuatir hanya ngaku2 sj. Pls advice, pak. Tx. yyy"

Saya sudah cek ini ke sekt p xxx, ternyata ini penipuan standar eks kader gang Priok. Bagi yang menerimanya, abaikan saja sms ini.
Foto: http://evildesign.com/
-

Rabu, 30 Juli 2008

Jangan Mencari Kambing Hitam


Ternyata, tulisan saya tentang "Kesadaran Berkolaborasi Data" mendapat tanggapan lagi.

Berikut tulisan pada komentar tersebut:

"Komentar singkat. Membangun sistem seperti itu harusnya nggak sulit-sulit amat, tapi yang sulit niat baik dan kemauan keras dari pemerintah untuk mengimplementasikan dengan benar dan baik (tidak harus perfect, minimal sudah dimulai dengan arsitektur yang benar yang secara gradual ditingkatkan/disempurnakan).Contoh belakangan ini adalah SIN (Single Identity Number), secara teknologi maupun kemampuan SDM Indonesia (tidak perlu konsultan asing)kita mampu membangunnya dan tidak sesulit membangun pesawat. Tapi saat ini saya tidak mendengar kabar bagaimana kelanjutannya, yang pernah saya tahu, ini diperebutkan oleh Kementerian PAN, Dirjen Pajak dan Depdagri, dan seperti biasa Presiden kita tidak bisa memutuskannya dengan cepat.Padahal kalau sistem ini ada, sistem ini akan memudahkan administrasi warga negara."

Saya setuju memang dibutuhkan leadership ketika akan membangun sistem semacam ini. Masalahnya, bisakah kita menunggu leadership dari pemerintah ketika pemerintahnya pun belum IT-literate? Atau lebih teknis lagi, bisakah leadership atas hal ini diperoleh dari seorang pemimpin yang tidak memahami bagaimana mengelola TI?

Saya rasa, tidak tepatlah kita membebankan sesuatu pada orang yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, keberhasilan melakukan ini datang dari diri kita dulu. Janganlah kita terus mencari kambing hitamnya adalah pemerintah. Kita semua secara bersama-sama--dengan membuang ego masing-masing--harus mulai membangun arsitektur tersebut. Pemerintahan bisa berganti, tetapi inisiatif tersebut haruslah terus berjalan.

Foto: dilate.choonz.com
-

Selasa, 29 Juli 2008

Pertanyaan Mendasar: Seberapa Bersihkan Saya?

Saya barusan mendapat comment atas tulisan saya tentang "Kesadaran Berkolaborasi Data".

Tulisannya adalah sebagai berikut:

"Setelah saya membaca seluruh artikel dalam blog sdr, rasanya sungguh sedih sekaligus miris, melihat tulisan anda yg begitu menyentuh dan bersih, padahal kalau melihat sepak terjang anda, sungguh bertolak belakang, Anda ini spt orang yg berlaga bersih tapi kenyataan ternyata nga seperti itu, anda bersikap seolah olah ingin membersihkan negara ini dari koruptor koruptor padahal anda sendiri mlakukan kolusi dan mendapatkan fee dari kolusi tersebut (sama aja koruptor juga tau), saya tau lah pa Rudy jgn terlalu so bersih saya kenal dengan pt. yg suka anda bawa dalam lelang. Negara ini akan semakin rusak dan ancur dengan adanya orang yg munafik seperti anda dan orang orang yg sama dilingkungan anda. Didepan keliatannya bersih tetapi dibelakang melakukan kolusi entah dengan principle, dengan distributor, pola nya dengan membocorkan hasil evaluasi teknis karena anda sebagai evaluatornya, juga men-seleksi perusahaan berdasarkan suka atau tidak suka. sungguh ironi negeri ini kalau pegawai negerinya banyak yg seperti ini ... Demikian saya smapaikan semoga menjadi perhatian, bahwa jika tidak ada orang yg melihat tetapi tuhan masih melihat, tuhan maha adil ... Merdeka"

Saya sebenarnya tidak terlalu surprise dengan komentar ini. Ketika akhirnya kantor saya melakukan reposisi, di mana kami juga berperan sebagai konsultan dan melakukan asistensi, khususnya dalam pengadaan TI, memang risiko inilah yang akan dihadapi. Risiko disalahartikan atau risiko terkena suap. Ketika dalam peran tersebut akhirnya kita harus berinteraksi dengan banyak pihak (termasuk prinsipal), risiko salah interpretasi tersebut tidak terhindarkan.

Tapi, saya tegaskan, saya tidak pernah membocorkan hasil evaluasi teknis kepada siapapun. Godaan seperti ini tentu banyak, termasuk dari prinsipal, yang beberapa orangnya kadang sudah seperti teman dekat saya. Namun, saya selalu berusaha untuk menjaga independensi saya. Bahkan dalam lelang Depsos belakangan ini yang nilainya sekitar Rp13 milyar, pernah saya sampai mengirim SMS berikut ke salah satu pemilik perusahaan yang akan menjadi sub kontraktor suatu peserta lelangnya: "Dengan segala hormat, untuk menjaga independensi saya, saya dan keluarga mohon maaf belum bisa menerima tawaran Bapak". Sampai-sampai orang tersebut kaget dan menelepon balik ke saya. Dia bilang tawaran itu bukan dalam rangka mempengaruhi, tetapi hanya karena pertemanan selama ini.

Memang sering, beberapa vendor yang pernah menang di kantor saya, kemudian ikut lelang di instansi yang saya asistensi dalam pengadaan TI-nya. Ini bisa menjadi bias dan terkesan perusahaan ini dibawa oleh saya. Persepsi ini pernah saya dengar dari seorang panitia lelang di Depsos. Dia dengar dari direktur PT Medcom Indosa Engineering, salah satu peserta lelang SIM PKH, bahwa saya membawa PT Datatel. Padahal, itu salah mengerti. PT Medcom memang kualitasnya kurang bagus ketika bekerja di kantor Menpan ketika saya asistensi. Dan yang bersangkutan tahu kalau saya ikut asistensi di suatu instansi, sangat berat PT Medcom bisa menang jika kualitas dan kompetensinya tidak ditingkatkan. Bahkan, saat ini di PON Kaltim pun, pekerjaan PT Medcom akhirnya bermasalah.

Kalau saya dibilang bersih, secara total sich, saya yakin saya belum sampai tahap ke sana. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di sisi saya. Misalnya, sering juga hari perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Tapi, saya mencoba semakin baik.

Untuk perbaikan bagi diri saya sendiri, alangkah baiknya jika diungkapkan secara jelas di blog ini, kasusnya di mana, kejadian seperti apa, sehingga saya bisa menjelaskan dari posisi saya secara lebih baik. Soal Anda bisa menerima penjelasan dari saya atau tidak, itu soal lain. Setuju? Jika setuju, saya nantikan uraian dari Anda di blog ini.

Senin, 28 Juli 2008

Kesadaran Berkolaborasi Data


Saya sedang menyiapkan suatu sistem di mana datanya berasal dari berbagai sistem di kementerian/lembaga. Cukup sulit mau mulai dari mana. Setelah informasi terdefinisikan, ternyata sumber datanya menyebar. Setelah kami mengunjungi beberapa instansi sebagai calon penyedia data, ternyata instansi tersebut belum memiliki datanya. Suatu instansi yang mestinya berperan dalam mengumpulkan data dari berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, ternyata sampai dengan akan berakhirnya rejim saat ini belum melakukan hal yang signifikan.

Saya kemudian mencoba melakukan riset tentang apa yang telah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Ternyata, departemen ini telah memiliki rencana untuk membangun Government Data Management Center (GDMC). Sayangnya, setelah saya membaca komentar beberapa pejabatnya, ada hal yang salah ketika kita ingin membangun kesadaran berbagi dan bertukar data (http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=368).

Para pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika ternyata terperangkap dengan alat yang akan digunakan untuk mendukung pertukaran ataupun integrasi data. Belum apa-apa, mereka sudah sibuk mendefinisikan data center.

Menurut saya, yang perlu dilakukan pertama adalah pendefinisian proses antar lembaga. Dari sini, akan dapat dipilah mana proses yang salih berkait, termasuk dalam hal datanya. Setelah itu, dapat didefinisikan secara detail format data untuk kepentingan pertukaran tersebut.

Dalam bahasa jaman sekarang, yang saya maksud di atas dikenal sebagai arsitektur. Ingin membangun apapun, saya rasa benar kita harus mendefinisikan arsitekturnya terlebih dahulu.
Sumber gambar: steves.blogharbor.com

Sabtu, 26 Juli 2008

Beginilah Seleksi Jabatan Pemerintah ke Depan


Pada Kamis yang lalu, saya berkesempatan mengikuti Test Potensi Akademik (TPA) dan Test Pengetahuan Pengadaan (TPP) di LKPP. Ketika sampai di ruangan test di Bidakara, saya banyak bertemu orang-orang bagus kantor saya. Juga, orang-orang bagus kantor instansi lain yang saya kenal.

Ketika bertemu dengan beberapa orang kantor saya, komentar yang disampaikan beragam. Misalnya, "Ini orang pusat ngapain lagi ikut test?" Ada juga yang bilang, "Ach, Rud, mana mungkin kau meninggalkan kantor kita..."

Saya tentu tidak terkejut dengan komentar tersebut. Tapi, ada yang perlu saya ungkapkan kenapa saya tertarik mengikuti test tersebut. Sebagaimana saya obrolkan dengan teman-teman dari instansi lain yang kebetulan juga ikut test tersebut, pertama, adalah karena isi iklannya yang menarik di website http://www.lkpp.go.id/. Lihatlah, tertulis: "Kami yakin masih banyak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang berdedikasi, berintegritas dan kompeten! Bergabunglah bersama LKPP..." Ya, iklan ini penuh dengan optimisme masih adanya pegawai negeri yang bisa diandalkan di negeri ini!

Kedua, saya ingin memberi support terhadap usaha semacam ini. Saya yakin, ke depan, rekruitmen dan promosi pejabat pemerintah mestinya menggunakan mekanisme semacam ini, di mana posisi jabatan di suatu instansi bisa di-open untuk semua kandidat dari instansi manapun sepanjang mempunyai kompetensi. Kemudian, kesan like dan dislike bisa dihindarkan.

Yang jelas, soal TPA-nya sangat sulit. Dan saya pun hanya dapat menyelesaikan di bawah 50% dari soal-soal yang ada. Namun, bagi saya, ini bukan soal bisa lolos seleksi atau tidak. Tapi, spritnyalah yang perlu didukung.

Bahkan, Pak Agus Raharjo, Sekretaris Utama LKPP, ketika memberi sambutan pembuka test ini cukup surprise dengan jumlah peserta yang ikut. Dia lihat banyak yang eager untuk mengikuti test ini. Artinya, sebenarnya banyak pegawai negeri yang menyukai kompetisi, bahkan siap tidak lolos kompetisi tersebut, jika dilakukan secara fair.

Bagi Anda yang akan ikut TPA, saya rasa tips pada link ini perlu juga diikuti (sayangnya, saya tidak sempat membaca tips ini sebelumnya).
http://arga.wordpress.com/2008/03/08/tips-menghadapi-tes-potensi-akademik/

Bagi Anda yang ingin tahu mengenai apa itu TPA, bisa dilihat di link berikut:
http://www.pkesinteraktif.com/content/view/993/200/lang,id/

Ada juga yang mencoba membikin software untuk latihan TPA. Tapi, saya belum mencobanya:
http://www.kirimpesan.com/?p=3

Kamis, 17 Juli 2008

Sebuah Paradox Anggaran Berbasis Kinerja

Di kantor saya, Pak Sarjono dari Jogjakarta memposting sebuah tulisan orisinal di Intranet kami yang mengundang banyak komentar. Anda bisa juga menikmati case study ini. Jangan lupa, kalau akan digunakan, ungkapkan sumbernya.

GUGATAN SEORANG OFFICE BOY (OB)
TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Pak Adam, seorang akuntan senior pada Pewakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, menerima keluhan dari Dwi, seorang Office Boy (OB) di kantor yang sama. Si-OB merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pak Muji, seorang Ketua Tim yang baru ditempatkan pada bidang APD. “Pak Adam, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya dirugikan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja”. “Loh, kok bisa gitu? Gimana ceritanya?, tanya Pak Adam. Kemudian si OB pun bercerita :

Begini, pak, saya diminta oleh Pak Muji untuk membeli tiket Kereta Api Kamandanu Jurusan Semarang-Jakarta untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 pukul 21.00 WIB. Pak Muji ada tugas mendadak untuk menghadiri Rapat di Kantor BPKP Pusat pada hari Senin, 14 Juli 2008.

“Mas Dwi, tolong saya dibelikan tiket Kereta Api Kamandanu Jurusan Semarang-Jakarta untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 pukul 21.00 WIB. Saya minta posisi tempat duduk agak di tengah, jangan di belakang”., kata Pak Muji. “Ini uangnya Rp 300 ribu. Harga tiketnya Rp 275 ribu, buat transport PP dari kantor ke stasiun 10 ribu, trus buat kamu tak kasih uang rokok 15 ribu”, tambahnya. “Ya pak, habis sholat jumlat nanti saya langsung berangkat”, jawab Dwi sambil menerima uang dari Pak Muji.

Usai sholat Jum’at, si-OB pun segera berangkat ke Stasiun Tawang naik bus kota. Sesampainya di Stasiun Tawang, ternyata sudah banyak orang yang antri untuk membeli tiket. Kebetulan minggu ini adalah minggu terakhir liburan sekolah, jadi penumpang yang ke Jakarta juga lumayan banyak. Melihat situasi ini, si-OB pun cepat-cepat antri di depan loket. Saat itu di papan informasi terlihat sisa kursi yang tersedia tinggal 20 tempat duduk, sementara jumlah calon pembeli yang berada dalam antrian sekitar 15 orang. Si-OB pun bergabung dalam antrian di depan loket. Dia pun merasa yakin bisa mendapatkan tiket KA sesuai pesanan Pak Muji. Lumayan nih, dapat tambahan 15 ribu, katanya dalam hati.

Setelah menunggu beberapa lama, tinggal 3 orang yang masih antri, tiba-tiba petugas informasi PT. KAI mengumumkan bahwa tiket KA Kamandanu untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 telah habis. PT. KAI tidak melayani penjualan tiket tanpa tempat duduk. Mendengar hal ini, si-OB pun penasaran dan menanyakan kepada petugas loket. “Pak, tiket Kamandanu untuk hari Minggu, 13 Juli 2008 sudah habis Pak? Kan barusan masih ada 20 tempat duduk, sementara yang beli disini cuma 15-an orang dan belinya juga gak ada yang dobel. Yang lainnya kemana pak?”. Dengan sigap petugas loket pun menjawab, “Betul pak, tiketnya memang sudah habis terjual. Kita pake system on-line, jadi dari lain kota misalnya Pekalongan atau Tegal pun bisa langsung beli. Jadi bisa aja tadi sisa tempat duduk 20 kursi, sementara yang beli disini cuma 15, yang lain dibeli di loket online yang lainnya.” Mendengar jawaban ini si-OB pun hanya bisa pasrah. “Waduh gimana nih? Ntar pasti bakalan diomelin sama pak Muji nih!”, kata si-OB. “Gak papa lah diomelin, yang penting aku kan bakalan dapat tambahan 15 ribu”, katanya. Kemudian bergegaslah si-OB ini kembali ke kantor.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit dengan bus kota, sampailah si-OB ini di kantor Perwakilan BPKP Prov. Jateng. Kemudian dia pun segera menemui Pak Muji. Kata si-OB : “Pak Muji, mohon maaf tiketnya sudah habis. Tadi saya udah ngantri tapi tetep gak kebagian tiket. Lagi musim liburan pak, jadi penumpang KA membludak. Ini uang bapak saya kembalikan Rp 250 ribu”.

Pak Muji pun segera menjawab : ”Lho, kok cuma Rp 250 ribu? Tadi kan aku ngasih uang Rp 300 ribu? Tiketnya kan gak dapet, ya harus dikembalikan semua dong!”. Si-OB pun bingung dengan sikap pak Muji. “Lho, kok gitu pak? Saya kan udah capek-capek ke Stasiun, pake ongkos bus juga. Mosok usaha saya gak dianggap?”, kata si-OB. Pak Muji pun menjawab : “Dwi, sekarang ini jamannya anggaran berbasis kinerja. Segala sesuatu diukur dari kinerjanya. Ngukurnya paling enggak dari output, dan kalau bisa dari outcome”. Dalam kasus ini, output dari kegiatanmu mestinya ya Tiket KA yang kupesan. Outcomenya, saya bisa ke Jakarta menghadiri rapat di Kantor BPKP Pusat. Jadi dalam kasus ini, kinerjamu saya anggap nol, karena gak dapat tiket yang kupesan. Konsekuensinya yang uang yang tadi aku kasihkan ke kamu harus dikembalikan semua.”

Mendengar jawaban Pak Muji, si-OB pun jadi tambah bingung, kok jadi gini sih? Saya udah capek-capek ke stasiun, gak dapat uang malah disuruh mengganti uang yang udah telanjur dipake buat ongkos bus kota. Uang rokok yang dijanjikan pun diminta lagi. Gimana nih?

Setelah terdiam beberapa saat, si-OB pun teringat ucapan Pak Adam saat khotbah jum’at tadi. Pak Adam mengatakan bahwa Allah SWT menilai seseorang dari ikhtiar (usaha) yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, jadi bukan semata-mata dari hasil yang dicapainya. Ibaratnya percuma saja seorang anak SMA lulus UAN dengan nilai memuaskan, apabila si anak ini melakukan kecurangan dalam ujiannya. Allah lebih menghargai anak lain yang mengerjakan ujian dengan jujur, meskipun lulus UAN dengan nilai pas-pasan. Teringat hal itu, si-OB pun mengatakan : “Pak Muji, saya tidak sependapat dengan bapak. Saya hanya mau mengembalikan uang Rp 250 ribu. Yang 10 ribu kan udah dipake buat ongkos bus, dan yang 15 ribu kan hak atas jerih payah saya karena saya udah berusaha untuk ke stasiun dan mengantri di loket, meskipun akhirnya saya gak dapat tiket. Mosok bapak gak menghargai usaha saya?”.

Setelah beberapa kali beradu alasan, rupanya diantara pak Muji dan si-OB gak ada titik temu. Mereka pun sepakat untuk meminta pendapat pihak lain yang dianggap lebih kompeten. Si-OB mengusulkan untuk meminta pendapat Pak Adam, karena beliau merupakan akuntan yang cukup senior sekaligus seorang ustad yang sering mengisi khotbah di Masjid kantor. Pak Muji pun menyetujui usulan si-OB dan kemudian keduanya segera menemui pak Adam.
Setelah mendengar cerita dan alasan dari kedua pihak, Pak Adam pun berusaha berpikir keras untuk memberikan pendapat terbaiknya untuk mengatasi perbedaan pendapat antar Pak Muji dan si-OB. Sebagai seorang akuntan senior, dia paham bahwa dalam anggaran berbasis kinerja, kinerja suatu kegiatan setidaknya diukur dari output dari kegiatan itu. Dalam hal ini, dia sependapat dengan pak Muji bahwa output dari kegiatan yang dilakukan oleh si-OB adalah selembar tiket KA sesuai pesanan pak Muji. Kalau gak ada tiket, berarti outputnya gak ada. Jadi bisa dibilang kegiatan yang dilakukan adalah gagal alias kinerjanya nol. Kalau outputnya gak ada, outcomenya pun pasti gak akan tercapai, jadi jelas memang kinerja kegiatan yang dilakukan adalah nol.

Disisi lain, Pak Adam juga masih jelas teringat ucapannya saat khotbah jumat siang ini : “Allah menilai seseorang bukan dari apa yang dicapainya, tetapi justru dari ikhtiarnya dalam mencapai tujuannya. Ajaran agama Islam sangat menghargai “proses”, bukan “hasil akhir”. Sebagai contoh, nilai memuaskan dalam hasil UAN yang diperolah seorang anak, gak ada artinya jika dalam mengerjakan UAN, si anak tersebut melakukan kecurangan (misalnya menyontek). Allah lebih menghargai nilai UAN yang pas-pasan tetapi diperoleh dengan cara yang jujur. Pak Adam pun sangat yakin bahwa ajaran agama lain pun akan mengajarkan hal yang sama.

Setelah terdiam beberapa saat, Pak Adam justru merasakan adanya pertentangan dalam dirinya. Dalam benak Pak Adam justru muncul beberapa pertanyaan :
1. Adakah yang salah dengan anggaran berbasis kinerja? Kenapa variable “proses” luput dari penilaian?
2. Apakah anggaran berbasis kinerja tidak sejalan dengan ajaran agama?
3. Apa pendapat yang harus saya berikan terkait kasus pak Muji dan si-OB?

Setelah berpikir cukup lama, Pak Adam pun belum bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Adakah diantara para milister berkenan untuk membantu Pak Adam?