Langsung ke konten utama

Postingan

MENGGERAKKAN INVESTOR DOMESTIK UNTUK PENGUATAN PASAR SAHAM INDONESIA

Kita memiliki puluhan juta rekening tabungan dan deposito di perbankan Indonesia yang telah menyimpan dana yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Sayangnya, sebagian besar dana ini diam: memang aman-aman saja, tetapi imbal hasil yang diterima nasabah sering kali hanya setara atau bahkan di bawah laju inflasi.  Di sisi lain, kenyataan pahitnya, pasar modal kita masih sangat bergantung pada arus dana investor asing. Sisi buruknya, mereka ini bisa masuk dan keluar dengan cepat sesuka hatinya mengikuti sentimen global. Konsekuensinya, ketika dana asing keluar, sebagaimana terjadi belakangan ini, harga saham pun tertekan sangat dalam. Padahal, fundamental emiten kita sebenarnya banyak yang masih baik. Karenanya, yang layak dikerjakan secara serius berikutnya adalah bagaimana menggeser sebagian dana domestik yang menganggur di tabungan dan deposito tersebut ke instrumen pasar modal. Hal ini bisa menjadi alternatif kebijakan di tengah turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG), te...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Postingan terbaru

SISI GELAP KONSULTAN: MENJUAL JAM TANGAN UNTUK MEMBERITAHU WAKTU

Kasus seorang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dapat menjadi studi kasus yang nyata ( real-world case study ) tentang bagaimana pendekatan ala konsultan dapat memicu resistensi.  Pendekatan ini telah menciptakan masalah baru dalam sebuah organisasi skala besar. Salah satu momen paling kontroversial adalah ketika ia dengan bangganya memaparkan eksistensi "organisasi bayangan" ( shadow organization ) yang berisi sekitar 400 orang product manager , software engineer , dan analis data dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022.  Mari kita lihat poin-poin kritis yang terjadi pada masa kepemimpinannya: Pertama , " silicon valley mindset " sebagai solusi copy-paste , dengan latar belakang konsultan McKinsey dan pendiri Gojek. Hal ini membawa budaya tech-startup yang kental ke dalam tubuh birokrasi pendidikan. Masalahnya, formula sukses korporasi teknologi digital, seperti agile methodology , scrum , sprint , da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

THE DISPARITY BETWEEN THE PROFESSIONAL AND BUREAUCRATIC SPHERES OF CULTURE

It’s fascinating to explore the cultural divide between professionals and bureaucrats. As demonstrated in this interview, the former education minister acknowledged that his failure stemmed from failing to comprehend the nuances of this culture. Therefore, if you aspire to engage with the government system as a professional, it’s crucial to first grasp this significant gap.  https://20.detik.com/detikupdate/20260415-260415233/video-terseret-dugaan-korupsi-nadiem-curhat-tak-paham-budaya-birokrasi 
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BUKAN HANYA BPK, KEWENANGAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28 TAHUN 2026

Slide berikut mencoba menjelaskan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026.  Suatu pandangan berdasarkan Putusan Mahkamah terbaru itu telah diulas secara komprehensif.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERBEDAAN MENDASAR KOPERASI MERAH PUTIH DAN PERUSAHAAN

Agar pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) bisa berterima, pihak yang terlibat dalam pengembangan KMP mestinya memahami perbedaan mendasar antara koperasi dan perusahaan. Sepertinya, mereka yang terlibat masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP. Karena itu, kebanyakan mereka bertanya, "Saya dapat untung apa dari KMP?" Padahal, prinsip dasar atau idea koperasi itu sangat berbeda sekali dengan perusahaan.  Sepanjang kita masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP, sepanjang itu juga kita tidak akan bergerak mengembangkan KMP ini. Pada video berikut, saya mencoba menguraikan perbedaan mendasar antara KMP dan perusahaan, pada sisi lini paling bawah ( bottom line ). KMP secara spesifik dalam laporan keuangannya menggunakan istilah "Sisa Hasil Usaha", sedangkan perusahaan menggunakan istilah "Untung Bersih" atau "Laba Bersih". Kedua istilah ini memiliki konsepsi yang berbeda.  Koperasi itu sendiri merupakan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya