Langsung ke konten utama

KATA GROK, KONTRIBUSI RUDY DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEJAUH INI

Rudy M. Harahap adalah seorang pejabat publik dan akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui perannya di bidang pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas institusi daerah. Berikut adalah uraian kontribusi Rudy M. Harahap berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap berfokus pada pengawasan isu strategis nasional dan daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ia menekankan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan, yang merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, ia menginisiasi Workshop dan Coffee Talk pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini bertujuan meningkatkan kontribusi korporasi daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal, yang sejalan dengan target nasional percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-Pandemi

Rudy M. Harahap aktif mengawal pengelolaan Dana Desa, yang telah mencapai Rp400 triliun dari 2013 hingga 2021. Dalam tulisannya di BaKTINews (Januari 2023), ia menyoroti tantangan pengelolaan keuangan desa pasca-pandemi COVID-19. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar dana tersebut efektif menurunkan kemiskinan dan mendukung pembangunan nasional di tingkat desa, yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia.

3. Kontribusi Akademik dan Pemikiran Birokrasi

Dengan latar belakang pendidikan tinggi, termasuk gelar PhD dari Auckland University of Technology dengan tesis tentang integrasi sistem manajemen kinerja di sektor publik Indonesia, Rudy memberikan kontribusi intelektual dalam reformasi birokrasi. Tulisan-tulisannya di Birokrat Menulis mencerminkan upayanya mendorong birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani masyarakat. Ia juga membahas pentingnya governance, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang akuntabel dan profesional.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Digitalisasi

Dalam berbagai forum, Rudy menekankan peran teknologi, seperti cloud computing, dalam penguatan tata kelola korporasi. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti Bank Kalbar dan Huawei Tech Investment, untuk meningkatkan kapasitas BUMD, BLUD, dan BUMDes. Ini menunjukkan visinya dalam mengintegrasikan solusi modern untuk mendukung pembangunan nasional yang berdaya saing.

5. Advokasi Akuntabilitas dan Profesionalisme

Sebagai pejabat eselon 2 di instansi pengawasan dan Ketua Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), Rudy berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas program pembangunan. Ia mendukung visi Presiden Joko Widodo agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui pengawasan yang ketat dan profesional.

Secara keseluruhan, kontribusi Rudy M. Harahap dalam pembangunan nasional tercermin dalam upayanya memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Perannya sebagai pengawas, pemikir, dan fasilitator menjadikannya figur penting dalam mendukung visi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENYERAHAN DAN PENUTUPAN PROYEK (PROJECT CLOSURE) SECARA PROFESIONAL

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program ( programme ).  Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek ( project manager ) atau pemimpin program ( program manager ) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek ( project management ).  Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka ( framework ) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP ( Managing Successful Programmes ).  Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini  Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, progra...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...