Langsung ke konten utama

KATA GROK, KONTRIBUSI RUDY DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SEJAUH INI

Rudy M. Harahap adalah seorang pejabat publik dan akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui perannya di bidang pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas institusi daerah. Berikut adalah uraian kontribusi Rudy M. Harahap berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap berfokus pada pengawasan isu strategis nasional dan daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ia menekankan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan, yang merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, ia menginisiasi Workshop dan Coffee Talk pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini bertujuan meningkatkan kontribusi korporasi daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal, yang sejalan dengan target nasional percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-Pandemi

Rudy M. Harahap aktif mengawal pengelolaan Dana Desa, yang telah mencapai Rp400 triliun dari 2013 hingga 2021. Dalam tulisannya di BaKTINews (Januari 2023), ia menyoroti tantangan pengelolaan keuangan desa pasca-pandemi COVID-19. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar dana tersebut efektif menurunkan kemiskinan dan mendukung pembangunan nasional di tingkat desa, yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia.

3. Kontribusi Akademik dan Pemikiran Birokrasi

Dengan latar belakang pendidikan tinggi, termasuk gelar PhD dari Auckland University of Technology dengan tesis tentang integrasi sistem manajemen kinerja di sektor publik Indonesia, Rudy memberikan kontribusi intelektual dalam reformasi birokrasi. Tulisan-tulisannya di Birokrat Menulis mencerminkan upayanya mendorong birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani masyarakat. Ia juga membahas pentingnya governance, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang akuntabel dan profesional.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Digitalisasi

Dalam berbagai forum, Rudy menekankan peran teknologi, seperti cloud computing, dalam penguatan tata kelola korporasi. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti Bank Kalbar dan Huawei Tech Investment, untuk meningkatkan kapasitas BUMD, BLUD, dan BUMDes. Ini menunjukkan visinya dalam mengintegrasikan solusi modern untuk mendukung pembangunan nasional yang berdaya saing.

5. Advokasi Akuntabilitas dan Profesionalisme

Sebagai pejabat eselon 2 di instansi pengawasan dan Ketua Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), Rudy berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas program pembangunan. Ia mendukung visi Presiden Joko Widodo agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui pengawasan yang ketat dan profesional.

Secara keseluruhan, kontribusi Rudy M. Harahap dalam pembangunan nasional tercermin dalam upayanya memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Perannya sebagai pengawas, pemikir, dan fasilitator menjadikannya figur penting dalam mendukung visi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Internal Auditor dan Jasa Consulting

Pernyataan berikut sering muncul: “Bahwa BPKP itu fungsinya audit. Audit itu mencocokan apakah sesuatu sesuai dengan suatu standar tertentu. Jadi harus ada standardnya dulu. Kemudian ada pekerjaan atau proses melakukan sesuatu (yang diatur oleh standardnya) terlebih dulu. Baru kemudian bisa di audit. Oleh BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan? Nah kalau BPKP mendampingi … mestinya ya nggak tepat ??? Kapan meng-audit dan assessment-nya? Kalau ada yang menyimpang, yang salah yang menyimpang atau yang mendampingi?” Hal itu tidaklah salah total. Sebab, masyarakat awam selama ini sering menganggap bahwa kegiatan auditor hanyalah membandingkan antara apa yang diimplementasikan di lapangan dengan apa yang seharusnya. Kegiatan audit ini biasanya dikenal sebagai compliance audit yang sebenarnya hanyalah salah satu peran yang dapat diberikan oleh internal auditor sebagai bagian dari jasa assurance. Padahal, sebenarnya banyak kegiatan jasa assurance lainnya yang dapat diberikan auditor. Ar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya