let's fight corruption in Indonesia

Soal pengadaan barang/jasa (PBJ) masih menjadi isu yang terus muncul. Mungkin karena dorongan dari pemerintah saat ini di mana kita dipaksa untuk terus berkinerja, sementara itu sistem PBJ masih tidak memungkinkan hal itu. Suatu hal yang sangat dilematis. Sistem PBJ di negara kita masih menjadi hambatan utama untuk berkinerja. Dari ngobrol ngalor-ngidul, ternyata soal ini pun rupanya sudah pernah dibahas di literatur. Kondisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dua pertarungan pendekatan reform berbasis NPM. Dalam reform NPM itu ada dua pendekatan yang populer, yaitu "liberation management" versus "market-driven management". Pendekatan pertama mengasumsikan orang-orang di sektor publik itu adalah orang-orang baik yang sialnya sedang berada pada sistem yang buruk. "The liberation management school characterizes professsional public managers as good managers caught in bad systems." Mereka ini biasanya dibombardir oleh berbagai peraturan yang duplikas

Untuk memahami pergerakan bisnis Korea, kita harus memahami pergolakan politik dan hukum di sana. Tahun 2000-an, setelah reformasi, saya pernah bertemu dengan seorang monk Korea di Manila. Ia adalah aktivis Transparency International Korea. Saya tanya, kenapa monk terlibat di pergerakan ini. Dan seterusnya. Kemudian, dia bercerita banyak. Ia menjelaskan peran utama monk dalam menggerakkan reformasi. Salah satu guidance yang tegas dari monk (ulama) adalah: "Aktivis anti-korupsi boleh bekerja sama dengan siapapun. Namun, satu yang tidak boleh, bekerja sama dengan militer." Kenapa? Karena orang-orang militer tidak bisa dipercaya, katanya. Jangan pernah percaya dengan militer, itu warning para monk. Salah satu momen penting kemajuan pesat reformasi Korea adalah ketika ada ajudan yang menembak mati presiden Korea (Park Chung-hee). Orang bilang, jika presiden ini tidak ditembak mati, maka Korea akan mempunyai presiden diktator seperti Suharto, di mana di awal sangat baik, dan me