let's fight corruption in Indonesia

This morning I read an article on Harvard Business Review about leadership from Linda A. Hill, a professor at Harvard Business School, and Kent Lineback, an ex-executive in business and government. They discussed about how to be a great boss. They wrote, too often managers underestimate how much time and effort it takes to keep growing and developing. They argued becoming a great boss is a lengthy, difficult process of learning and change, driven mostly by personal experience. As a result, so much time and effort are required. It is like a journey – journey of years. They added, what makes the journey especially arduous is that the lessons involved cannot be taught. Leadership is using ourselves as an instrument to get things done in the organization. No doubt, it is about self-development. As a manager, usually we face chaotic workdays, day by day. To deal with the chaos, we need a clear underlying sense of what’s important we and our group to be in the future. Management is respons

Oleh: Rudy M. Harahap Akhirnya, jadi juga Wikileaks dikaji oleh komunitas sandi. Setengah hari  tadi saya mengikuti seminar “Kasus Wikileaks, Sebuah Cermin Diri dari Keamanan Informasi” di Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Ciseeng, Bogor. Ada 2 pembicara. Mereka masih muda-muda. Dulunya juga alumni dari STSN dan kemudian bekerja di Lembaga Sandi Negara  (LSN). Sayang sekali, sekarang ini mereka sudah “berpraktik” di sektor swasta, menjadi konsultan, katanya. Hilanglah kader unggulan di sektor publik dalam bidang sekuriti. Jadi, siapa lagi yang tersisa di sektor publik? Kepada salah satu teman yang juga pejabat setingkat direktur di LSN, saya bilang, sayang sekali kita kehilangan kader potensial tersebut. Memang, tidak mudah untuk dapat mempertahankan kader-kader potensial dengan sistem reward dan punishment yang masih seperti ini, kecuali mereka yang sudah mulai mengimplementasikan remunerasi. Kesan kental makin muncul bahwa sektor publik sudah tidak kompetitif lagi untuk tempat be

Ada tulisan dari Pak Sumitro yang diposting di beberapa milis, mantan direksi di PT Pos Indonesia yang sekarang aktif di Mastel. Idenya adalah bagaimana agar beberapa organisasi memperkenankan pegawainya bekerja di rumah 1 – 2 hari. Untuk memantau hasil kerjanya, dapat digunakan SmartPhone. Ide ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di negara maju. Mengimplementasikannya di Indonesia, tentu masih banyak perdebatannya. Silahkan ditanggapi untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. ------------------------------------------------------------------------------------------- Masyarakat Indonesia memang sangat trendy, gadget yang baru muncul pasti diserbu oleh masyarakat Indonesia yang ingin tampil lebih dibandingkan yang lainnya. Ini sudah terbukti sejak awal tahun 1990-an, dimana Indonesia menjadi pengguna Nokia Communicator 9000 terbesar didunia yang saat itu menjadi simbol status bagi pemiliknya. Di tahun 2010 ini memang lebih banyak pilihan bagi masyarakat, mulai dari iP

Saya mencoba membeli batterai Fujitsu P 1610 lewat tokobaterai.com. Di websitenya tampak bahwa baterai tersebut masih ready stock. Kemudian, saya melakukan booking. Selanjutnya, mendapat konfirmasi nota untuk pembayaran dan dinyatakan dalam notanya bahwa barang akan dikirim 1 hari setelah uang ditransfer. Nota saya terima melalui email. Tadinya, saya mau melakukan pembayaran lewat ATM. Tapi, saya ragu kalau nanti ini penipuan. Saya mencoba telepon ke alamat toko. Ternyata, teleponnya susah masuk. Satu hari kemudian, ada yang menerima telepon. Saya tanyakan apakah bisa saya beli langsung ke tokonya. Dia bilang bisa. Katanya, tunjukkan saja nota hasil konfirmasinya. Akhirnya, saya suruh supir saya untuk datang langsung ke tokonya. Ternyata, baterai tersebut tidak ada. Saya komplain lewat telepon. Ech, dengan entengnya penerima toko menyatakan informasi di websitenya tidak update. Katanya, orang gudang yang lebih tahu stocknya ada atau tidak. Pertanyaannya, jika publikasi informasi melalu

101. Program reformasi di Indonesia substansinya terlalu formalitas, tidak ada ukuran yang jelas. Indonesia hanya melakukan reformasi terhadap sektor publik, yaitu reformasi birokrasi, tanpa melakukan reformasi pada sektor lain, yaitu reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi, dan seterusnya. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9K501J7arTrMDFjMWJhYWItNTE0Yy00Zjg0LTllZWQtODBkZTM4NDNlNWZl&hl=en&authkey=CM6wpM8B

Keynote Speech Deputi Program Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pertemuan Nasional Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik Diselenggarakan oleh BPKP di Hotel Savoy Homann Bandung, 14 Desember 2010   Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan s alam s ejahtera untuk ki ta s emua . Yang terhormat, Kepala BPKP Para Deputi dan Sestama di lingkungan BPKP Para Peserta Seminar Hadirin Undangan yang kami muliakan.   Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara seminar sehari yang bertema : Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik. Saya berterimakasih kepada penyelenggara seminar ini yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang upaya percepatan reformasi

Seorang direktur di sebuah kementerian mengeluhkan tentang adanya keanehan dalam proses pengajuan pembayaran seorang kontraktor teknologi informasi di kementeriannya. Melalui pesan singkatnya, ia menyatakan bahwa inspektorat jenderalnya pun merasakan keanehan dengan pengajuan pembayaran tersebut. Sebab, progress pekerjaan, berdasarkan yang diamati oleh mereka, belum tampak kemajuan nyata dari proyek tersebut. Anehnya, pembayarannya sudah diproses. Pada saat akhir tahun seperti ini, memang ada yang aneh dalam sistem penganggaran kita, di mana kita sangat kaku menerapkan cash basis dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Akhirnya, tidak ada pembayaran sama sekali yang dibolehkan setelah tanggal 31 Desember. Akibatnya, semua pembayaran harus sudah diproses ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) pada waktu menjelang akhir tahun. Dalam sebuah sosialisasi, dipresentasikan deadline masing-masing proses pembayaran tersebut, yaitu: No Jenis SPM SPM Paling Lambat Disampaika

Pada proses reformasi, sering terjadi keluhan tentang rendahnya dukungan kepemimpinan dalam proses reformasi. Terkait dengan itu, banyak pihak beranggapan bahwa reformasi di Indonesia seperti berjalan di tempat karena tidak jelas dan kurangnya kepemimpinan dari presiden saat ini. Terkesan bahwa, jika ingin berhasil, suatu perubahan sangat tergantung atau menggantungkan diri kepada kapasitas kepemimpinan seorang presiden. Benarkah demikian? Apakah dengan kepemimpinan presiden yang kuat maka reformasi akan berhasil? Saya tidak setuju sepenuhnya dengan argumentasi tersebut. Argumentasi saya, jika kita terlalu menggantungkan diri kepada kepemimpinan seorang presiden, maka kita akan malas dan cenderung berfikir lebih baik tidak melakukan apapun sampai dengan dipilihnya presiden yang kuat dalam hal kepemimpinan reformasi. Sampai kapan kita harus menunggu agar diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat? Apakah tahun 2014 akan merupakan tahun menjanjikan untuk itu? Argumentasi kedua, a

Saat ini kita sibuk dengan reformasi birokrasi. Dari pengalaman Korea Selatan, saya lihat istilah reformasi birokrasi sebenarnya sudah ditinggalkan. Mereka dulu pun tidak secara khusus menggunakan julukan reformasi birokrasi, tetapi reformasi yang bersifat nasional. Artinya, mereka tidak hanya melakukan reformasi di sisi administrasi publik/birokrasi, tetapi juga reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi kinerja, reformasi e-government, dan seterusnya. Saat ini, saya melihat euforia reformasi telah dilewati di Korea Selatan. Mereka sekarang sudah bicara sampai manajemen kinerja, baik pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, tetapi juga tingkat kepresidenan. Karena itu, mereka kini memiliki Government Performance Evaluation Committe. Proses evaluasi dilakukan melalui integrated evaluation system (e-ipsis). Seluruh proses evaluasi kini diintegrasikan ke dalam e-ipsis. Hal ini tentu bisa dilakukan setelah peraturan-peraturan yang menyangkut pelapor

Minggu lalu, saya bersama Pak Ibenk diundang menjadi nara sumber dalam diskusi grand design sistem informasi Sekretariat Kabinet. Pada diskusi ini, dipaparkan rencana ke depan pengembangan sistem informasi di Sekretariat Kabinet. Pada acara tersebut, Sekretariat Kabinet mulai mendeklarasikan arah mereka ke depan kepada wakil kementerian/lembaga yang diundang. Salah satu hal penting adalah pengembangan cabinet meeting system . Dengan sistem ini, pemerintah sudah mulai berfikir bagaimana agar ke depan, untuk kepentingan rapat kabinet semua materi rapat sudah dapat diterima secara digital. Selain itu, peserta rapat kabinet juga dapat mengikuti hasil rapat kabinet (dokumentasi) melalui media online, yang tentunya sudah melalui jalur yang diamankan. Selain itu, pemerintah juga mulai berfikir untuk membangun sistem pemantauan atas kemajuan implementasi kebijakan. Dengan sistem ini, kementerian/lembaga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan tersebut

Beberapa hari ini saya membaca buku enterprise integration yang diberikan oleh staf saya. Tadinya, buku ini diberikan staf saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategic business analysis (SBA). Ia ingin memperjelas argumentasi saya bahwa selama ini kita sering salah dalam melakukan analisis kebutuhan informasi. Kebanyakan kita dididik dengan pendekatan business process analysis (BPA). Padahal, untuk organisasi sektor publik, di mana proses bisnis biasanya sangat rentan terhadap perubahan politik, adalah salah hanya menggunakan pendekatan BPA. Pendekatan BPA juga diterapkan untuk mendukung efisiensi organisasi melalui TI, bukan untuk kepentingan stratejik. Di sektor publik, mengharapkan efisiensi dengan TI tampaknya hanya cerita siang bolong. Jarang terjadi TI dapat menciptakan efisiensi, apapun argumentasinya. Buku yang diberikan staf saya menguraikan dalam salah satu babnya SBA. Namun, bukan itu yang menarik bagi saya di buku tersebut, tetapi teknologi EA. Salah satunya a

Sebuah milis mendiskusikan anggotanya, Misbakhun, yang terkena kasus Century. Ada kecenderungan anggota partai yang lain, teman yang terkena kasus, mencoba mengklarifikasi temannya yang sudah terkena kasus hukum tersebut. Namun, penulis lain menjelaskan dari perspektif yang berbeda.  Materi tersebut menurut saya bagus sekali untuk didiskusikan setelah merebaknya peran anggota partai yang menyebar ke mana-mana. Di masa lalu, peran ini hanya terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu Suharto. Sekarang ini tidak ada lagi panutan yang powerful, sehingga kekuasaan dan pengaruh anggota partai menjadi tidak terkendali dan semakin “menggemaskan”. Memang hal ini tidak bisa dipandang secara sederhana. Seringkali sesuatu yang kita lihat sederhana, ternyata tidak sesederhana itu. Secara simpel, memang benar jika kita sudah memasuki dunia politik praktis, banyak risiko yang bisa terjadi. Karena itu, kita harus siap-siap terhadap segala konsekuensinya. Sering pula, apa yang dilakukan seperti haln

Pada artikel sebelumnya (21/10), saya menguraikan betapa sulitnya tahun 2010 ini bagi mereka yang berbisnis di bidang teknologi informasi. Umumnya, proyek-proyek teknologi informasi di sektor publik, sebagai salah satu penggerak ekonomi, menjadi andalan mereka. Apalagi, belakangan ini pengadaan teknologi informasi adalah hal penting dalam proses penataan pelayanan publik. Hampir-hampir tidak ada instansi pemerintah yang tidak mengadakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnisnya, walaupun dengan skala ekonomi yang beragam. Hal ini juga didorong oleh gencarnya promosi e-government dari penggerak teknologi informasi. Bagi mereka yang bisnisnya tidak tergantung proyek-proyek pemerintah, tentu tidak terlalu masalah. Mereka bisa mengambil income dari pasar retail. Hanya jumlahnya masih tidak terlalu besar. Sebab, pada negara berkembang seperti Indonesia, ekspansi perekonomian tentu masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Apalagi jika di daerah yang baru dibentuk hasil dari p

Pemerintahan SBY Periode Kedua telah memasuki tahun kedua. Banyak kritik yang masuk dari masyarakat. Sebuah diskusi di stasiun televisi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pemerintahan saat ini sangat menarik untuk diikuti. Ada juga sebuah penelitian yang baru di-release yang menceritakan harapan masyarakat agar Wapres Budiono mau berperan seperti JK, mengisi keterbatasan--kalau tidak mau disebut kekurangan--SBY. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa perekonomian kita tidak berubah banyak. Orang-orang miskin masih mudah ditemui. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan nafkah oleh masyarakat tertentu masih sering dirasakan. Walaupun, dengan indikator kurs valas yang semakin menguat, indikator semacam ini tampak menjadi bertolak-belakang. Seakan-akan, kita sudah semakin baik dengan kurs mata uang rupiah yang semakin menguat terhadap dollar. Rasa frustasi di kalangan birokrasi juga semakin tampak. Setiap saya mengikuti pertemuan, cerita-cerita tentang pesimis

Selama ini, kita sering mendengar argumentasi bahwa sebenarnya permasalahan di negara kita bukanlah soal kurangnya peraturan. Banyak peraturan yang telah diterbitkan di negara kita. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Peraturan tersebut banyak yang tidak berhasil diimplementasikan. Artinya, bukan persoalan tidak adanya peraturan, tetapi lebih kepada tidak diimplementasikannya peraturan tersebut. Karena itu, tidak perlu lagi menerbitkan peraturan. Namun, belakangan ini, saya menjadi ragu dengan argumentasi tersebut. Apakah benar kesalahan kita selama ini adalah karena kita tidak mau menjalankan peraturan tersebut? Atau, jangan-jangan karena peraturan tersebut memang tidak implementable? Kita perlu melakukan refleksi kembali, jangan-jangan banyaknya peraturan yang tidak bisa berjalan di negeri ini karena terlalu banyaknya peraturan yang saling tumpang-tindih, tidak jelas, dan hanya disusun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Saya menganggap bahwa kita perlu mel

Resensi Buku: Memberantas Mafia Pajak, Jangan dengan Rekayasa Oleh: Rudy M. Harahap Robert Klitgard pernah menyatakan dalam bukunya Membasmi Korupsi (1998), salah satu hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah isu korupsi itu sendiri. Isu korupsi sering digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan penguasa untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Artinya, isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Dalam skala kecil, ternyata isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan politik kantor. Misalnya, jika ada pejabat yang ingin dipromosikan, ia dengan berani menunjukkan diri dengan menghukum pihak-pihak yang akan dijadikan "korbannya". Inilah yang juga pernah terjadi dalam pemberantasan mafia pajak, sebagaimana ditulis oleh Heri Prabowo dalam buku terbarunya "Catatan Harian Seorang Mafia Pajak". Sebelum membeli buku ini, saya sempat membacanya secara sekilas. Tadinya, saya pikir ini adalah tulisan biasa saja, yang bisa saya baca isinya sekilas di t

Bagi Anda yang membutuh peraturan tentang pedoman pengadaan barang/jasa ini, versi dokumen lengkap yang diperoleh dari Sekretariat Kabinet dapat diakses pada link berikut: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Susan Cramm This week I met with some senior IT leaders to discuss my new book and the future of IT. At the end of the discussion, one of the participants expressed concern about the ability to develop future IT leaders in light of the fact that the company is outsourcing and "we aren't hiring junior IT people anymore." As I looked around the table, I realized that this organization is running on the leaders they developed five, 10, even 15 years ago, in their pre-outsourcing days. These people are getting older and looking tired. Outsourcers, not employees, are performing many of the jobs that helped build their leadership skills. Where will this organization, and others, find their future IT leaders if not from the junior ranks? The most obvious answer is to go where the jobs have gone and recruit from IT outsourcers and vendors. But these candidates are a mixed bag. Using Gartner's IT leadership competencies as context, it's likely that the potential candidates

Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry (BB). Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara. Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BB, tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal, negara maju seperti Singapura, yang sangat “melek” teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan BB. Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BB bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa "berlenggang-kanggung" bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus, menggunakan BB. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang sal

by Susan Cramm Andy Grove penned a fascinating commentary about the impact of outsourcing on American job creation, and the subsequent ability to innovate in the sectors that have been outsourced. He challenges the belief that as long as knowledge work stays in the United States, it doesn't matter what happens to factory jobs. Grove believes that, "not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is important for technological evolution." Grove makes a good argument that, over time, companies lose the ability to innovate in the sectors they outsource. Does this argument apply at a lower level to IT outsourcing? Consider whether or not this statement has merit: With extensive outsourcing, over time, companies lose the ability to innovate IT. Successful outsourcing requires strong internal leadership. Question is, how can an organization attract, develop and retain IT-smart leaders in an environment where many of the developmental assignm

Bagi Anda yang dalam waktu dekat akan membeli atau menjual rumah atau tanah, lakukan segera balik-nama surat-surat pembelian dan penjualannya. Mengapa demikian? Dalam jual-beli ini, telah lama berlangsung kewajiban untuk melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sekarang ini, kalau Anda mau mengurus surat-surat rumah/tanah, Anda dipersyaratkan untuk membayar BPHTB tersebut dan menyampaikan bukti pembayarannya (surat setoran bea-SSB) ke PPAT dan Kantor Pertanahan.  Untuk membuktikan bahwa SSB tersebut valid, maka PPAT/Kantor Pertanahan akan meminta Anda untuk datang ke kantor pelayanan pajak (KKP) dan meminta stempel sebagai bukti validasi dari KKP. Namun, sejak 1 Januari 2011, keseluruhan BPHTB akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemda). Yang menjadi masalah saat ini, kepada dinas/satuan kerja apa di Pemda pengurusan stempel tersebut? Apakah ke dinas pendapatan? Atau dinas lain? Beberapa daerah ada yang telah mengubah dinas pendapatan

UU 28/2009 telah memperluas objek pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah PBB (pedesaan dan perkotaan) dan BPHTB. Pada dasarnya, perluasan objek pajak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Transisi BPHTB ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun (sampai awal 2011), sedangkan PBB sekitar 4 tahun (sampai awal 2014). Saat ini, peraturan yang terkait dengan peralihan itu sedang disiapkan. Banyak pertanyaan terkait transisi ini. Salah satunya, bagaimana transisi aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB ini sebaiknya. Kita tentu mengetahui bahwa aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB yang selama ini dikelola oleh Ditjen Pajak termasuk yang paling canggih di Indonesia, bila dibandingkan dengan aspek TI pelayanan publik yang ada di instansi lain. Tentu kita juga tahu bahwa saat ini kondisi TI di instansi pemerintah daerah sangat lemah. Hanya beberapa instansi saja yang mempunyai sistem TI yang baik. Karena itu, proses transisi ini harus dipertimbangkan dengan matang. Banyak hal ya

PENGUKURAN RISIKO MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PADA SEBUAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA) Rudy M. Harahap, Andri Setiawan, Adi Subakti Kurniawan, Merlin Mulia Jurusan Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara rudy.m.harahap@binus.ac.id Abstraksi Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengukur risiko-risiko dalam pengerjaan proyek-proyek teknologi informasi. Pengukuran risiko teknologi informasi yang dilakukan akan menampilkan nilai tingkatan dari frekuensi terjadinya risiko terhadap dampak yang dapat dihasilkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memitigasi risiko pada proyek teknologi informasi. Penelitian ini menemukan perbedaan prioritas risiko dari penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang dapat membantu untuk meminimalkan risiko yang ditemukan. Penelitian ini dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan kegagalan suatu proyek teknologi informasi. K