Langsung ke konten utama

Where are Tomorrow's IT Leaders?

Susan Cramm

This week I met with some senior IT leaders to discuss my new book and the future of IT. At the end of the discussion, one of the participants expressed concern about the ability to develop future IT leaders in light of the fact that the company is outsourcing and "we aren't hiring junior IT people anymore." As I looked around the table, I realized that this organization is running on the leaders they developed five, 10, even 15 years ago, in their pre-outsourcing days. These people are getting older and looking tired. Outsourcers, not employees, are performing many of the jobs that helped build their leadership skills.

Where will this organization, and others, find their future IT leaders if not from the junior ranks?

The most obvious answer is to go where the jobs have gone and recruit from IT outsourcers and vendors. But these candidates are a mixed bag. Using Gartner's IT leadership competencies as context, it's likely that the potential candidates will have strong technical skills but equally likely that they will lack the necessary insider understanding of the business and how to exert influence and lead change. As a CIO, I admire the work ethic, drive and process discipline of consultants and I have tried on many occasions to bring them into the organization, usually with little success. Unfortunately, most lacked the ability and patience to sell-in strategies and foster motivation for change (from the inside vs. the outside), lead and grow diverse teams, and deal with the sometimes mind-numbing routine responsibilities inherent in management roles.

Even if the external hires are perfectly qualified, hiring senior level leaders from the outside has a spotty track record. Overall, leaders are built, not bought. And building leaders requires a pipeline and a process. The pipeline is fed by junior and mid-level positions and the process is one of developing leaders by positioning them in a sequence of powerful on-the-job experience. One of the most powerful ways to develop leaders is through cross boundary moves, from line to staff, from region to corporate, from Asia to the United States to South America, from manufacturing to IT to marketing. As a practical matter, cross boundary moves should start relatively early in an employee's career. Doing so not only lowers the risk (to the organization and the individual) but also opens to the doors to further cross boundary moves as the leader progresses in their career.

Outsourcing reduces the pipeline and impacts the process since it reduces the number of junior and mid-level roles and the number of positions available for on-the-job training.

Developing leaders has always been difficult. Broad based outsourcing exacerbates this difficult challenge by removing the number of rungs on the IT leadership development ladder.

There has to be a path out of this conundrum. How is your organization developing its future IT leaders?

http://blogs.hbr.org/hbr/cramm/2010/08/where-are-tomorrows-it-leaders.html?cm_mmc=npv-_-DAILY_ALERT-_-AWEBER-_-DATE

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...