Langsung ke konten utama

Does Outsourcing Destroy IT Innovation?

by Susan Cramm

Andy Grove penned a fascinating commentary about the impact of outsourcing on American job creation, and the subsequent ability to innovate in the sectors that have been outsourced. He challenges the belief that as long as knowledge work stays in the United States, it doesn't matter what happens to factory jobs. Grove believes that, "not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is important for technological evolution." Grove makes a good argument that, over time, companies lose the ability to innovate in the sectors they outsource.

Does this argument apply at a lower level to IT outsourcing? Consider whether or not this statement has merit: With extensive outsourcing, over time, companies lose the ability to innovate IT.

Successful outsourcing requires strong internal leadership. Question is, how can an organization attract, develop and retain IT-smart leaders in an environment where many of the developmental assignments are outsourced? In the case study outlined in the last blog, the organization needed leaders with expertise if they had any hope of realizing:


1.The project was buried under too many layers of management.
2.Even though there were multiple managers involved, the project lacked the level of management expertise and clear delineation of accountabilities and authorities.
3.The process for defining requirements consisted of too much paper and not enough hands-on prototyping.
4.The project team did not have any practical way to manage scope given that success factors were not defined.
5.The recommended technology approaches were too risky.
6.In spite of strong senior level commitment, the level of front line organizational churn and user dissatisfaction necessitated cancelling and restarting the project.

Relying solely on external service providers for this expertise isn't the answer. Even if our case study vendor knew everything listed above (and, believe me, they did not), vendors often don't know how to be heard and are conflicted about the messages they should send in light of the fact that these messages could negatively impact their relationships and, potentially, their revenue.

Some researchers are questioning the value of broad-based outsourcing. Research on IT management practices within the banking industry found that top-performing companies outsource less, and those that outsource IT on a wholesale basis "struggle to use IT to drive value and have limited strategic flexibility as the business context evolves and hardware prices plummet."

What do you think? Is it possible that large scale outsourcing not only limits strategic flexibility but also the capability to innovate with IT and therefore use IT as a strategic asset?

Source: http://blogs.hbr.org/hbr/cramm/2010/07/does-outsourcing-destroy-it-in.html?cm_mmc=npv-_-DAILY_ALERT-_-AWEBER-_-DATE

Komentar

Anonim mengatakan…
other overview how to understood about Outsorcing..thanks

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...