Langsung ke konten utama

Ironisnya Aplikasi Berbasis Web

Seorang teman, Kang Feby, menulis tentang ironisnya aplikasi berbasis web di Indonesia, terutama untuk aplikasi manajemen keuangan. Sekarang ini memang sedang salah kaprah di Indonesia bahwa semua aplikasi yang ideal mesti berbasis web. Menurut teman saya itu, "Aplikasi web hanya cocok untuk aplikasi yang tidak menuntut banyak transaksi yang seringkali menggunakan form-form yang cukup kompleks. Gaya HTTP yang menggunakan 'post' dan 'get' menuntut banyak koneksi dengan server sekalipun hanya untuk job yang mudah seperti menjumlah 2+3."

"Jika aplikasi web digunakan untuk membangun aplikasi yang melakukan banyak transaksi seperti misalnya pada aplikasi produksi, keuangan dan sistem operasional lainnya maka akan terasa bahwa performa sistem aplikasi web jauh berada di bawah performa sistem aplikasi jaringan desktop yang bisa mengolah transaksi secara lokal dan hanya perlu mengirim hasil akhir ke server. Aplikasi berbasis web hanya cocok untuk aplikasi yang menampilkan informasi data atau yang menuntut sedikit transaksi data," tambahnya.

Saya tentu totally agree dengan pernyataan ini. Menurut saya, salah kaprahnya persepsi ini adalah ketika pertama kali website masuk ke Indonesia. Apalagi ketika pada waktu itu kita bisa membikin website dengan makin mudah melalui teknologi html dan php. Makin salah kaprah lagi tentang persepsi ini adalah ketika website pemerintah pun didefinisikan sebagai e-government. Hal ini bisa dilihat pada Panduan Pengembangan e-Government yang diterbitkan oleh Kantor Menkominfo. Anehnya lagi, panduan itu tidak bisa membedakan antara website dan portal integrasi.

Mengenai perdebatan aplikasi desktop vs web mana yang paling optimal, mungkin jalan tengahnya itu, yach desktop dengan port 80. Ini mungkin juga untuk kemudahan dalam hal network adminnya.

Tapi, saya pernah juga diskusi dengan seorang teman, Pak Hemat, tentang keraguan saya untuk mengimplementasikan aplikasi web pada proses manajemen keuangan. Saya lihat--dulu--aplikasi keuangan yang jalan dan sukses, kebanyakan bukan berbasis web. Mungkin pada waktu itu karena web belum mature. Hanya saja, sekarang ini saya lihat banyak ERP, seperti produk SAP dan Oracle, yang sudah baik kinerjanya. Saya dengar tidak terlalu banyak masalah waktu implementasi sistem ERP berbasis web ini, termasuk di dalamnya adalah modul manajemen keuangan.

Teman saya Pak Hemat itu, dulu sangat keukeh bahwa versi web php itu sudah mature dan bisa diimplementasikan untuk aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Sebab, katanya, dulu Pak Hemat pernah mengimplementasikan full web atas proses ini di sebuah pemerintah daerah.

Saya sempat ragu ketika SIPKD akan dikembangkan berbasis web dengan teknologi php. Saya sebenarnya lebih prefer dengan Java. Sebab, jika menggunakan teknologi Java, resource untuk development membangun sistem untuk kepentingan berbasis desktop atau web tidak terlalu besar. Bisa saja untuk awal development-nya difokuskan pada sistem berbasis desktop. Namun, kemudian untuk kepentingan roll-out, beberapa hal diimplementasikan dalam bentuk versi web (walaupun kita harus hati-hati memilih framework-nya agar jangan malah lambat waktu diimplementasikan, walaupun secara arsitektur memang jadi ideal, dan perlu dihitung betul persyaratan hardwarenya).

Nach, sekarang, kita lihat saja realitanya. Mana versi yang paling optimal di lapangan. Kita perlu meriset tentang ini. Kang feby punya versi desktop berbasis Java (saya nggak tahu apa dia juga punya juga yang versi web) untuk aplikasi manajemen keuangan daerah. Kemudian, kita bandingkan dengan versi full web yang dibuat oleh Depdagri (SIPKD), atau mungkin juga oleh Pak Hemat.

-

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...