let's fight corruption in Indonesia

Pulau Tidung Tanggal 25 Desember 2012 lalu saya sempat berkunjung ke Pulau Tidung. Kunjungan ini sebenarnya merupakan kunjungan yang tidak direncanakan. Secara kebetulan ada keluarga yang mengajak ke pulau tersebut. Secara sekilas saya juga pernah mendengar pengembangan pariwisata di Pulau Tidung dari sebuah radio. Bahkan, ada twitternya. Pariwisata yang digalakkan ke Pulau Tidung adalah pariwisata berbasis komunitas. Artinya, kita sebagai turis menginap di rumah warga sekitar. Tadinya, saya tidak membayangkan akan seperti apa tinggal di rumah warga. Rupanya, sudah banyak rumah warga yang dimodifikasi agar bisa dinikmati oleh para turis. Perjalanan ke Pulau Tidung dengan kapal kecil dari Muara Karang menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Harga tiket kapal Rp40 ribu per orang. Kalau ingin cepat, kita bisa juga menggunakan jet foil, tetapi berangkat dari Marina Ancol dengan tiket sekitar Rp240 ribu per orang. Waktunya sangat pendek, sekitar satu jam. Suasana di dalam kapa

Tanggal 27 Desember 2012 saya berkesempatan mengikuti diskusi terbatas. Diskusi ini dilaksanakan atas kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform . Peserta diskusi ini umumnya adalah orang-orang hebat di dunia TI, seperti Onno W. Purbo, Betty Alisyahbana, Gildas, dan lainnya. Ada juga dari birokrat, seperti Inu dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Bambang Heru dari Kementerian Kominfo, Dwi Atmaji dari Bappenas. Dari LKPP sendiri diikuti secara lengkap oleh jajaran pimpinannya. Fokus diskusi adalah perumusan arah pengadaan nasional ke depan. Banyak masukan berarti dari para pakar. Masukan dari saya sederhana saja, bagaimana agar reformasi pengadaan yang bisa dibilang sudah mulai terasa hasilnya dengan Layananan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diekspansi ke reformasi aspek lainnya. Sangat sayang sekali jika potensi yang ada tidak diarahkan ke sana. Sementara itu, bisa dibilang inilah program reformasi yang bersifat

Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita sering tidak sadar bagaimana menggunakan teknologi yang tepat pada saat rapat. Sebagai contoh, pengunaan notebook. Kita sering menjumpai peserta rapat yang sibuk dengan gadget -nya masing-masing. Bahkan, di banyak daerah, saya melihat ketika pimpinan memberikan pengarahan pun banyak peserta yang asyik dengan notebook -nya masing-masing. Bagi pimpinan yang tidak mengetahui penggunaan teknologi informasi yang tepat, mereka berberfikir bahwa anak buahnya itu sedang mencatat arahannya. Padahal, tidaklah demikian. Mereka sedang asyik mengakses internet atau mengerjakan hal lain yang tidak terkait langsung dengan topik rapat. Atau bahkan merupakan pengalihan dari ketidaktertarikan mereka dengan arahan pimpinan. Pada lingkungan kerja saat ini, memang multi-tasking adalah hal yang tidak terhindarkan. Teknologi memungkinkan manusia mengerjakan banyak hal pada waktu yang sama. Buruknya, kualitas kerja pun menjadi kurang diperhatikan. Manusia ban

TEMPO.CO,   Jakarta  - Wakil Gubernur Basuki ''Ahok'' Tjahaja Purnama heran dengan status audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Padahal BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan di DKI Jakarta. "Saya bingung mengapa Wajar Tanpa Pengecualian, ada apa dengan BPK?" ujar dia, Kamis, 22 November 2012. BPK merilis pernyataan yang menunjukkan ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 400 miliar di Jakarta. BPK menyatakan potensi kebocoran terjadi pada rentang waktu 2005-2011 lalu. Adapun pos paling rawan tingkat kebocorannya adalah pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pajak perparkiran. Basuki mengaku tidak heran dengan potensi kebocoran di sektor pajak parkir. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan parkir di Jakarta kepada pihak swasta. "Soalnya tahun lalu biaya untuk UPT parkir Jakarta Rp 22 miliar tapi pemasukan pajak cuma Rp 20 miliar, kan tekor," ujarn

JAKARTA, KOMPAS.com — Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer). Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif. "WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012). Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temu

Pemberitaan tentang narkoba dan korupsi belakangan ini saling berlomba untuk saling menyalib. Ketika Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana hukuman mati karena narkoba, banyak kalangan yang mengecam. Sampai-sampai, terjadi perdebatan sengit di media antara Ketua MK dan kalangan istana. Ketua MK menuding adanya dugaan mafia narkoba yang sudah menyusup ke kalangan istana. Bahkan, di dunia twitter, tudingan itu sudah mendekati keluarga lingkungan istana. Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, bai

Menarik sekali melihat pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Ahok, Basuki, Wakil Gubernur DKI. Pembahasan di-upload di Youtube. Semua warga bisa mendengar isi diskusi secara terbuka. Dengan demikian, kemungkinan para peserta rapat memanipulasi isi rapat ke media bisa dihindari. Hal menarik kedua, Wakil Gubernur ternyata paham betul bagaimana membahas anggaran. Ia sangat mengerti bahwa banyak usulan anggaran yang sebenarnya tidak dipahami oleh pejabat puncak. Ketika Ahok menanyakan apa yang dimaksud item per item, tampak sekali pejabat kelabakan menjawab pertanyaannya. Apalagi ketika membahas topik teknologi informasi. Ahok sepertinya paham sekali dengan teknologi informasi. Ia mengkritik habis penggunaan istilah teknologi informasi yang sering menipu. Intinya, ia tidak ingin terjadi duplikasi penganggaran teknologi informasi. Hal ini mestinya dijadikan peluang bagi pengelola teknologi informasi di Pemda DKI. Mumpung pimpinannya sangat memahami teknologi informasi, mestinya mereka

Saya sering melihat mudah lunturnya idealisme para aktivis civil society di Indonesia. Dalam jangka pendek, banyak aktivis yang bisa mempertahankan idealismenya. Namun, dalam jangka panjang, tidak banyak aktivis yang bisa bertahan dengan idealismenya. Karena itu, kalau kita melihat pergerakan kaum muda dari catatan sejarah, pergerakan itu umumnya malah dimotori oleh kaum birokrat. Lihatlah contoh Budi Utomo yang dimotori oleh birokrat atau priyayi kedokteran. Bandingkan misalnya dengan aktivis PRD yang kini kendor idealismenya ketika menjadi staf khusus kepresidenan atau menjadi anggota parlemen. Hal ini telah mengganggu pikiran saya sejak lama. Saya membandingkannya dengan dunia civil society atau non-government organisation di negara maju. Pertanyaan saya, kenapa aktivis civil society bisa bertahan lama di negara-negara Eropa? Bahkan, di sana tidak jarang jika aktivis civil society menjadi profesi seseorang dan ditekuni sampai akhir hayatnya. Kenapa di Indonesia tidak? Kenapa akhi

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah

Pagi ini saya menghadiri sosialisasi e-Audit BPK. Menarik juga. Idea yang sudah berkembang 3 tahun lalu, ternyata baru hidup lagi hari ini. Walaupun nara sumber BPK bilang, bahwa yang dulu itu baru pilot. Bahkan, sampai-sampai, ada seorang auditor BPK yang eks Plh. Kepala Perwakilan BPK gemas dengan acara tersebut. Terasa lama implementasi e-Audit tersebut. Sudah 3 tahun berlalu, dari tahun 2010. Dia bilang, kenapa BPK tidak menerbitkan saja Peraturan BPK sebagai dasar kewajiban auditee untuk menyiapkan data/informasi yang dapat diakses. Ini jeruk makan jeruk namanya. Acaranya mengundang auditee, yang gugat malah dari internal sendiri, sang senior auditor. Syukurnya, wakil dari ahli hukum BPK memberi jawaban cerdas. Peraturan BPK bisa dibuat dan mengikat auditee kalau itu dipersyaratkan Undang-Undang. Masalahnya, untuk akses data ini tidak diatur di Undang-Undang manapun. Karena itu, mereka mengembangkan MOU dan Peraturan Bersama. Suatu ide cerdas. Lantas, apa yang akan dilakukan dala

Beberapa waktu ini kita ditontonkan oleh pertarungan Polri dan KPK. Tontonan itu, dari diskusi saya ke beberapa rekan, ternyata menjadi tontonan yang tidak mengenakkan bagi banyak pihak. Bagi yang memiliki naluri keadilan sangat tinggi, tontonan tersebut terasa sangat menyesakkan dada. Apapun penjelasan dari Polri, selalu dipersepsikan negatif oleh masyarakat.  Sialnya, banyak pihak kini menghubungkan tindakan Polri yang membabi-buta, terutama ketika terjadi  unjuk gigi Polri untuk menangkap penyidik KPK di sarang KPK, dengan keterlibatan Kapolri secara langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi alat simulator. Mereka melihat indikasi ini dari adanya keputusan Kapolri terkait dengan petapan pemenang pengadaan alat simulator. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu saudara penyidik KPK yang akan ditangkap oleh Polri di media sosial. Sebenarnya, Kapolri sudah menyatakan bahwa ia menetapkan pemenang tersebut karena persyaratan peraturan, dalam hal ini Peraturan Presiden No

Beberapa minggu lalu saya mengalami cidera lutut. Tiba-tiba saja, pas di pagi hari, ada bagian yang menonjol di bawah lutut bagian depan kaki saya. Rasanya sangat sakit sekali. Saya baru sekali ini mengalaminya. Kemudian, saya mencoba mengingat-ingat apa penyebabnya. Saya baru ingat bahwa saya baru mencoba sepeda statik. Saya yakin inilah penyebabnya. Padahal, tadinya saya pikir bahwa olah raga bersepeda adalah yang paling aman. Selama ini saya menggunakan sepeda biasa untuk berolah raga dan tidak pernah mengalami masalah ini. Kemudian, saya searching di internet. Ada artikel menarik tentang cidera lutut ini dengan judul Nyeri Lutut Setelah Besepeda. Cedera Apanya ya? Bahkan, ditampilkan juga gambarnya. Dari sini saya tahu, bahwa ternyata bersepeda pun bisa mengakibatkan cedera. Dari gambar tersebut, ternyata dapat disimpulkan bahwa cidera lutut saya ini disebut Osgood-Schlatter Disease . Dari link di wikipedia, gambaran fisiknya sangat nyata seperti tampak pada gambar berikut.

Masih ingat ketika Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah? Apakah pantas pemimpin lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim di suatu peradilan? Kepercayaan ( trust ) adalah sangat penting. Kalau kita tidak memiliki trust kepada pihak lain, tentu akan sangat sulit untuk membangun kerja sama dengan pihak lain tersebut.   Saya lebih melihat permasalahan pengadilan tipikor bukan semata-mata pada hakim pengadilan tipikor, tetapi permasalahan yang sifatnya sistemik. Pembentukan pengadilan tipikor, dari awalnya, memang telah menimbulkan masalah. Masyarakat sudah melihat dari dahulu bahwa keputusan pemerintah dan DPR dalam membentuk pengadilan tipikor adalah bagian dari upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi.   Dalam menghadapi kasus korupsi di daerah, sampai sekarang tidak ada sistem yang bisa memberikan perlindungan atau mengendalikan agar pengadilan berjalan dengan indep

Inikah buat inisiatif good governance di negara kita? Yang mestinya meningkatkan kesejahteraan warganya, kenapa malah ada yang semakin dirugikan? Mari kita renungkan bersama. http://news.detik.com/read/2012/08/26/130111/1999150/10/berbagi-kerugian-di-proyek-miliaran-rupiah?9922022

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi : Tes calon pegawai negeri sipil.   JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium 10 perguruan tinggi negeri akan membantu pelaksanaan perekrutan calon pegawai negeri sipil 8 September mendatang. Tugas ke-10 PTN itu mulai dari penyusunan materi soal kompetensi dasar hingga pemindaian lembar jawaban komputer. Rencananya, tahun ini akan ada penerimaan 14.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari tenaga honorer, ikatan dinas, dan pelamar umum. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengemukakan, sistem baru perekrutan CPNS ini untuk memperoleh PNS berkualitas dengan standar yang sama dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk tahap uji coba tahun ini, proses seleksi CPNS akan dilakukan di 20 institusi kementerian dan 25 daerah. ”Proses rekrutmen selama ini banyak kekurangan. Sekarang beda. Ada pengawasan ketat dan terbuka,” kata Azwar seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pen

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan memiliki hajatan besar, yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun ini, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini, pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui konsorsium perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut adalah dala bentuk pembuatan soal test kompetensi dasar (TKD) dan koreksi berkas. Namun, untuk ujian lain diserahkan prosesnya ke masing-masing instansi. Artinya, peserta seleksi akan dinilai oleh 2 pihak, yaitu konsorsium perguruan tinggi dan instansi yang merekrut CPNS. Yang menarik lagi, hasil test TKD tersebut ada masa berlakunya. Nilai TKD ini juga dapat digunakan untuk mendaftar ke instansi lain. Misalnya, jika Anda mendaftar ke suatu instansi, tetapi Anda tidak lulus pada instansi tersebut, sepanjang lewat passing grade, hasil test tersebut bisa Anda gunakan untuk mendaftar ke instansi lain yang membuka lowongan, sepanjang masih dalam masa berlaku. Dengan demikian, Anda tidak perlu melak

Foto: Alat Top-Up e-Toll Card  Apakah Anda pernah menggunakan e-Toll Card? Tentu sangat disayangkan bagi Anda yang sering menggunakan jalur tol, tetapi tidak menggunakan kartu tersebut. Padahal, banyak manfaat yang Anda bisa peroleh. Dengan kartu itu, Anda bisa sedikit terhindar dari antrian. Dalam beberapa bulan lalu, bahkan bagi penggunanya diberikan diskon khusus. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, Anda akan mendapat diskon ketika menggunakan kartu ini. Ketika beberapa waktu lalu diskon itu diterapkan, saya lihat sudah banyak pengendara yang menggunakannya. Sayangnya, ketika tidak ada diskon, sudah semakin sedikit pengendara yang menggunakannya. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah karena diskon tadi atau karena faktor lain? Setelah saya amati, tampaknya yang paling utama bukan karena faktor diskon tersebut, tetapi karena sulitnya mengisi kartu tersebut. Ternyata tidak banyak ATM Bank Mandiri yang dapat digunakan untuk mengisi kembali kartu tersebut. Hanya per

Sumber foto: http://breakthematrix.com/civil-liberties/record-police/ KPK telah membuka genderang perang dengan kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap salah satu kesatuan di kepolisian, yaitu Korps Lalu Lintas (Korlantas). Orang Medan menyebutnya secara bercanda tindakan ini seperti: “Ngeri-ngeri sedap”. Orang Betawi menyebutnya: “Uji nyali”. Bagaimana tidak? Inilah baru pertama kalinya setelah sekian tahun berdiri KPK berani melakukan unjuk gigi ke kepolisian. Sudah sejak lama masyarakat menantikan hal ini. Sebelumnya, banyak pihak meragukan KPK berani memasuki “area” kepolisian. Sebab, KPK sampai dengan saat ini masih banyak tergantung pada kepolisian dari segi sumber daya manusianya. Beberapa perwira kepolisian adalah aparat KPK. Tidak main-main, yang disasar KPK kali ini adalah perwira berbintang dua. Kita tahu bagaimana sistem hirarki di kepolisian dan angkatan bersenjata. Perwira berbintang biasanya masuk sebagai the untouchable man . Sebab, tidak mungkinlah merek

Bagi Anda di Pemda yang akan mengadakan dan membangun sistem informasi PBB/BPHTB, terdapat dokumen yang  menarik untuk direfer. Silahkan digunakan dan disebarkan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dokumen ini dapat diakses di  https://www.facebook.com/groups/pbb.bphtb/ .  Anda harus melakukan registrasi dahulu ke group agar dapat mengakses dokumen tersebut.  Perhatikan bahwa prinsip good governance harus dijaga ketika Anda akan mengadakan sistem agar tidak terkena kasus hukum. Dokumen ini bersifat netral, terbuka, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin membuat pelayanan PBB/BPHTB menjadi semakin baik. Artinya, sistem tersebut diadakan tidak semata-mata untuk kepentingan yang menguntungkan diri pribadi Anda, tetapi harus mengutamakan masyarakat umum. 

Menulis bagi saya sebenarnya adalah pekerjaan yang menyenangkan. Ketika sebagai aktivis di kampus, saya terbiasa menulis untuk jurnalisme kampus. Karena itu, kalau diminta menulis untuk kepentingan kompetisi, jarang saya lakukan. Namun, kali ini saya tertarik ikut kompetisi Vivalog. Saya tertarik karena diminta untuk mengulas perubahan Vivalog. Sudah lama memang saya memposting tulisan saya di Vivalog. Sebab, selain untuk mendukung pimrednya yang kebetulan saya kenal ketika pertama kali membangun Vivanews, saya menyukai apa yang diupayakan oleh Vivalog. Dengan model ini, Vivalog telah membangun dunia nyata citizen journalism . Di negara maju, citizen journalism bukanlah hal baru. Namun, di Indonesia baru tumbuh. Dengan fasilitasi Vivalog, saya yakin pertumbuhan citizen journalism di Indonesia ini semakin maju. Pertumbuhan pesat ini dimungkinkan oleh Vivalog. Sebab, Vivalog tidak mensyaratkan platform tertentu agar bisa ditampilkan dalam Vivalog. Berbagai platform diterima, sepanjang

  Sumber Foto: http://www.hacknmod.com/wp-content/uploads/2008/12/customer-service.jpg Ketika saya menulis tentang bagaimana seharusnya KRL dikelola, ternyata terdapat tanggapan yang menarik, yaitu dari orang yang mengaku dari KAI. Ia menyatakan bahwa apa yang saya tulis adalah karena ketidaktahuan saya. Seolah-seolah, sebagai orang KAI, ia tahu lebih banyak hal tentang KRL. Pandangan seperti itu memang telah menjadi tantangan tersendiri di sebuah organisasi yang sudah "mapan" seperti KAI. Mereka sering menganggap bahwa customernya itu lebih bodoh dari mereka. Karena itu, mereka cenderung hanya mencekoki saja customer-nya dengan produk mereka. Padahal, belum tentu produk tersebut sesuai dengan kebutuhan customernya. Ini yang biasa disebut perusahaan yang product-oriented. Atau, kadang disebut terperangkap di supply side. KAI sering memunculkan inovasi baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan customer. Sialnya lagi, karena tidak didukung oleh riset yang handal, produk hasil

Seperti tidak pernah usang, penumpang KRL Jabodetabek selalu mengeluh tentang layanan KRL. Padahal, beberapa tahun belakangan ini KRL sudah dikelola secara terpisah dari PT KAI. Kini KRL Jabodetabek dikelola oleh PT KAI Commuter Jabodetabek. Hanya saja, memang apa yang mesti dikelola oleh masing-masing pihak tampaknya belum terdefinisikan dengan jelas. Akibatnya, jika terjadi permasalahan, penanganannya menjadi sangat lambat. Hal ini dipersulit lagi ketika PT KAI Commuter Jabodetabek mesti berurusan dengan instansi lain terkait pengelolaan perkeretaapian. Sebagai contoh, ketika sebuah pohon tumbang di sebuah jalur, biasanya mereka akan meminta bantuan pemerintah setempat dalam penanganannya. Selain itu, belum tampak adanya unit Emergency Response Team yang bisa bergerak dengan cepat. Beberapa hari ini, kita bisa lihat, ketika terjadi putusnya sebuah jalur listrik antara Tanah Abang – Serpong, tampak begitu lambatnya penanganan pengelola KRL. Memang, permasalahan jalur tentu bukan ha

Sekarang ini, muncul kebijakan fullboard. Sayangnya, ada efek negatif yang sangat terasa. Banyak peserta yang kembali ke tempatnya masing-masing lebih cepat dari jadual yang direncanakan. Sementara itu, panitia telah memesan makanan untuk peserta ke petugas hotel sesuai dengan jadual yang direncanakan. Akibatnya, banyak makanan yang terhidang, tetapi tidak disantap. Menurut standar hotel, sisa makanan ini tidak boleh dimakan atau dibawa pulang oleh petugas hotel. Akhirnya, makanan yang tersedia menjadi sia-sia. Tidakkah kita sadar masih banyak rakyat di negara lain yang tidak bisa makan? Akankah kita tidak takut akan kemurkaan Tuhan? Marilah kita sama-sama peduli terhadap hal ini. Pemikiran Anda bersama mengatasi kemubaziran ini sangat saya nantikan.

Ayoo generasi muda, wejangan Pak Menteri ini perlu didengar. Jangan lagi menulis di buku Anda mempunyai cita-cita jadi PNS. Itu masa lalu. PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. "Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012). Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, d

Sumber Foto: http://www.travelinsurancecompares.com/ Dalam minggu ini, marak diangkat topik tentang tingginya biaya perjalanan dinas pegawai negeri. Dalam kondisi anggaran negara yang mayoritas sudah terkuras untuk subsidi, pemerintah harus memeras otak agar bisa berfikir inovatif. Salah satunya, tentu melihat kembali komposisi anggaran pengeluaran. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah perjalanan dinas. Dari diskusi di media, tampak sekali bahwa pemerintah dan berbagai pakar mulai peduli tentang adanya kebijakan yang salah dalam anggaran pengeluaran pemerintah, baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah. Sebenarnya, kesalahan kebijakan ini sudah berlangsung lama. Awalnya memang tidak disengaja. Dahulu, tujuannya adalah baik, yaitu ketika kita memasuki era kemerdekaan, kita bisa melihat bahwa ternyata anggaran untuk membiayai gaji pegawai negeri sangat kecil. Pada awalnya, itu tidak menjadi masalah. Sebab, pada awalnya, menjadi pegawai negeri me