Sabtu, 29 Desember 2012

Berkunjung ke Pulau Tidung



IMG-20121226-00014

Pulau Tidung
Tanggal 25 Desember 2012 lalu saya sempat berkunjung ke Pulau Tidung. Kunjungan ini sebenarnya merupakan kunjungan yang tidak direncanakan. Secara kebetulan ada keluarga yang mengajak ke pulau tersebut. Secara sekilas saya juga pernah mendengar pengembangan pariwisata di Pulau Tidung dari sebuah radio. Bahkan, ada twitternya.

Pariwisata yang digalakkan ke Pulau Tidung adalah pariwisata berbasis komunitas. Artinya, kita sebagai turis menginap di rumah warga sekitar. Tadinya, saya tidak membayangkan akan seperti apa tinggal di rumah warga. Rupanya, sudah banyak rumah warga yang dimodifikasi agar bisa dinikmati oleh para turis.

Perjalanan ke Pulau Tidung dengan kapal kecil dari Muara Karang menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Harga tiket kapal Rp40 ribu per orang. Kalau ingin cepat, kita bisa juga menggunakan jet foil, tetapi berangkat dari Marina Ancol dengan tiket sekitar Rp240 ribu per orang. Waktunya sangat pendek, sekitar satu jam.
IMG-20121226-00012Suasana di dalam kapal
Kapal kecil dari Muara Karang telah dilengkapi pelampung yang memadai. Jadi, cukup yakinlah untuk segi keselamatan. Lagi pula, kalaupun ada gangguan kapal, penumpang tidak akan terdampar terlalu jauh karena jalur yang dilewati tidak jauh dari pulau-pulau sekitarnya. Kemungkinan kalau ada masalah penumpang akan terdampar ke pulau terdekat.

Tadinya, saya tidak merencanakan menginap di Pulau Tidung. Namun, ketika tiba di sana, kapal yang kembali ke Muara Karang sudah berangkat lebih awal. Tidak ada kapal lagi untuk kembali setelah pukul 12.00 WIB. Tampaknya juga memang wisata ke Pulau Tidung sudah diarahkan untuk menginap.

Harga penginapan tidak terlalu mahal. Untuk sebuah rumah dengan 2 kamar, sekitar 300 – 400 ribu. Ada ruang tamu di dalamnya dengan 2 kamar mandi. Dengan demikian, cukup banyak menampung orang sebenarnya. Kalau ingin menyewa rumah yang 1 kamar dan ada ruang tengahnya, harganya sekitar 200 – 300 ribu.

Wisata di Pulau Tidung cukup banyak. Dengan penduduk sekitar 5 ribu orang, di sana kita bisa berwisata ke Pantai Cinta, di sebelah Timur. Di sana ada Jembatan Cinta. Di lokasi ini, kita bisa berwisata dengan Banana Boat. Harganya sekitar 150 ribu per boat yang bisa diisi 5 orang. Anda juga bisa melakukan penyelaman snorkeling melihat keragaman hayati bawah. Harganya sekitar 35 ribu per orang.
IMG-20121225-00007
Banana Boat
Selain itu, Anda juga bisa melihat matahari terbenam di pantai sebelah Barat. Katanya, di sana ada rumah pangung kecil, tetapi saya tidak sempat ke sana. Saya sempat ke dermaga Utara. Kita bisa melihat nelayan yang baru bersandar.
Sayangnya, pantai di sebelah Selatan mengandung banyak limbah dari Jakarta. Bahkan, ada lampu bohlam. Ini akan membahayakan anak-anak kecil yang berwisata ke sana. Padahal, pantai sebelah Selatan ini berpasir dan cukup bagus.
Namun, untuk kuliner di pulau ini sangat menyenangkan. Kita bisa makan malam seafod dengan harga terjangkau. Jika Anda beruntung, kunjungi rumah makan tenda yang menjual kepiting dengan rasa yang memikat. Juga udang segarnya. Kami ada 20 orang yang ikut makan malam menghabiskan sekitar 1,2 juta. Cukup murah bila dibandingkan makan seafod di Jakarta.
Saya sempat ngobrol dengan salah satu nahkoda Pak Suhadi orang asli Pulau Tidung. Dia bilang, kalau kita mau berwisata ke sana juga bisa menggunakan travel. Asalkan jumlah di atas 12 orang. Tarifnya 280 ribu per orang. Ini sudah termasuk penginapan satu malam, ongkos kapal pulang-pergi, bersepeda, snorkeling, dan barbeque di malam hari.
Ayoo susun agenda Anda ke sana. Siapkan lebih awal karena Jumat – Senin biasanya hari-hari sibuk di sana.

Jumat, 28 Desember 2012

Memperluas Reformasi Pengadaan Nasional

Tanggal 27 Desember 2012 saya berkesempatan mengikuti diskusi terbatas. Diskusi ini dilaksanakan atas kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform. Peserta diskusi ini umumnya adalah orang-orang hebat di dunia TI, seperti Onno W. Purbo, Betty Alisyahbana, Gildas, dan lainnya. Ada juga dari birokrat, seperti Inu dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Bambang Heru dari Kementerian Kominfo, Dwi Atmaji dari Bappenas. Dari LKPP sendiri diikuti secara lengkap oleh jajaran pimpinannya.

Fokus diskusi adalah perumusan arah pengadaan nasional ke depan. Banyak masukan berarti dari para pakar. Masukan dari saya sederhana saja, bagaimana agar reformasi pengadaan yang bisa dibilang sudah mulai terasa hasilnya dengan Layananan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diekspansi ke reformasi aspek lainnya. Sangat sayang sekali jika potensi yang ada tidak diarahkan ke sana. Sementara itu, bisa dibilang inilah program reformasi yang bersifat masif dan dapat dirasakan langsung oleh banyak pihak.

Sudah saatnya para pihak yang me-lead reformasi pengadaan memperluas jangkauan reformasi ke aspek lain, seperti perencanaan dan penganggaran, bahkan ke pelaporan. Kita belum merasakan reformasi nyata pada aspek di luar pengadaan. Banyak memang inisiatif teknologi informasi untuk mendukung reformasi keuangan. Namun, mengingat bisnis keuangan di sektor publik sangat tertutup, masyarakat tidak merasakan manfaat transparansi dari adanya teknologi informasi tersebut. Hal ini berbeda dengan LPSE.

Pada LPSE, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah membuka gerbang transparansi di sistem birokrasi. Pengadaan itu sendiri bisa dibilang merupakan proses inti dari sistem birokrasi. Karena itu, sudah saatnya orang-orang hebat yang terlibat dalam reformasi pengadaan mau melakukan ekspansi ke aspek lain yang saat ini terseok-seok.

Selain itu, saran saya berikutnya adalah memperkuat quality assurance dari produk LPSE itu sendiri, baik pada aspek sekuriti, pengendalian, maupun audit. Hal ini perlu berjalan beriringan. Mengingat tersedianya orang-orang yang handal di bidang ini, Indonesia pasti siap untuk mengawal proses reformasi birokrasi yang tidak basa-basi lagi.

Kebiasaan Buruk Rapat

Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita sering tidak sadar bagaimana menggunakan teknologi yang tepat pada saat rapat. Sebagai contoh, pengunaan notebook. Kita sering menjumpai peserta rapat yang sibuk dengan gadget-nya masing-masing. Bahkan, di banyak daerah, saya melihat ketika pimpinan memberikan pengarahan pun banyak peserta yang asyik dengan notebook-nya masing-masing.

Bagi pimpinan yang tidak mengetahui penggunaan teknologi informasi yang tepat, mereka berberfikir bahwa anak buahnya itu sedang mencatat arahannya. Padahal, tidaklah demikian. Mereka sedang asyik mengakses internet atau mengerjakan hal lain yang tidak terkait langsung dengan topik rapat. Atau bahkan merupakan pengalihan dari ketidaktertarikan mereka dengan arahan pimpinan.

Pada lingkungan kerja saat ini, memang multi-tasking adalah hal yang tidak terhindarkan. Teknologi memungkinkan manusia mengerjakan banyak hal pada waktu yang sama. Buruknya, kualitas kerja pun menjadi kurang diperhatikan. Manusia banyak yang tidak fokus dalam bekerja. Mereka kurang bisa meresapi secara mendalam hal-hal yang dikerjakannya. Manusia cenderung cepat berpindah dari topik yang satu ke topik yang lain. Hal ini pun juga merembet ke pemberitaan di media. Media cenderung saat ini mudah berpindah dari isu yang satu ke isu lain. Akhirnya, tidak ada penyelesaian terhadap isu yang pernah diangkat.

Penggunaan teknologi yang tidak tepat mengakibatkan banyak rapat yang tidak efektif. Rapat pun hanya menjadi ajang seremonial. Rapat yang semestinya ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat kolaboratif, bersama-sama, akhirnya hanya menjadi ajang untuk bekerja sendiri-sendiri. Yang membedakan dengan bekerja tanpa di ruang rapat adalah adalah mereka berada pada ruang yang sama, tetapi tidak secara khusus untuk menuntaskan masalah bersama.

Sebenarnya, penggunaan teknologi yang tidak tepat ini pun sudah berlangsung lama. Jauh sebelum adanya teknologi komputer. Kalau Anda perhatikan, hal ini juga terjadi pada waktu penggunaan buku kerja atau agenda dengan tulisan tangan. Perhatikanlah bahwa banyak peserta rapat hanya mencatat hal-hal yang disampaikan pimpinannya. Rapat yang mestinya dua arah, akhirnya hanya dialog satu arah, monolog.

Kebiasaan mencatat ketika rapat sebenarnya juga merupakan upaya seseorang memproteksi dirinya agar terhindar berkomunikasi atau berdialog langsung dengan pimpinannya. Pada umumnya karena dibentuk oleh budaya feodalisme mereka takut bertatapan mata langsung dengan pimpinannya. Padahal, pada suatu rapat dibutuhkan dialog dua arah, bukan monolog. Dialog ini dapat dibangun jika masing-masing pihak bertatapan muka secara langsung. 

Buku kerja atau agenda adalah salah satu teknologi yang salah digunakan. Manusia menggunakannya secara tidak tepat. Pimpinan rapat pun melihatnya sebagai hal yang baik ketika semua stafnya pada saat rapat mencatat. Padahal, kegiatan mencatat itu adalah pengalihan dari kesungkanan mereka berdialog dengan pimpinan rapat. 

Karena itulah, saya termasuk malas mengikut rapat. Jika isi rapat tidak ada dialog, maka rapat menjadi membosankan. Para pihak tidak bisa saling mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Saya lebih bersedia mengikut rapat yang isinya ada dialog. Agar dialog ini dapat berjalan, maka berbagai penggunaan teknologi harus diminimalkan. 

Kamis, 29 November 2012

Basuki ''Ahok'' Heran dengan Audit Keuangan DKI  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki ''Ahok'' Tjahaja Purnama heran dengan status audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Padahal BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan di DKI Jakarta. "Saya bingung mengapa Wajar Tanpa Pengecualian, ada apa dengan BPK?" ujar dia, Kamis, 22 November 2012.

BPK merilis pernyataan yang menunjukkan ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 400 miliar di Jakarta. BPK menyatakan potensi kebocoran terjadi pada rentang waktu 2005-2011 lalu. Adapun pos paling rawan tingkat kebocorannya adalah pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pajak perparkiran.

Basuki mengaku tidak heran dengan potensi kebocoran di sektor pajak parkir. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan parkir di Jakarta kepada pihak swasta. "Soalnya tahun lalu biaya untuk UPT parkir Jakarta Rp 22 miliar tapi pemasukan pajak cuma Rp 20 miliar, kan tekor," ujarnya.

Adapun soal fasilitas sosial dan fasilitas umum, Basuki mengaku belum tahu-menahu potensi kebocorannya. Karena itu, dia meminta BPK mengaudit kembali keuangan pemerintah. "Jadi biar bisa kami tindak juga, justru kami senang," katanya.

Besarnya potensi kebocoran itu, kata Basuki, membuatnya menilai status laporan keuangan Jakarta tidak seharusnya WTP. "Jadi paling tinggi harusnya WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," kata dia. Basuki heran BPK memberikan status WTP, padahal ada potensi kebocoran anggaran setidaknya Rp 400 miliar.

Basuki berharap BPK mau mengeluarkan data hasil auditnya terhadap kinerja keuangan pemerintah Jakarta. "Keluarkan data itu biar bisa kami kejar," katanya. Dia mengaku sudah bertindak keras terhadap kalangan internal pemprov agar tidak ada potensi kebocoran.

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/22/231443502/Basuki-Ahok-Heran-dengan-Audit-Keuangan-DKI

Basuki: Buat Apa WTP kalau Masuk Penjara?

JAKARTA, KOMPAS.com — Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer).

Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif.

"WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.

Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temuan yang paling menonjol dan berpotensi merugikan negara sekitar Rp 70 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berhasil memperbaiki atau mengembalikan uang negara sebesar Rp 30 miliar.

"Semuanya kita selesaikan sampai tahun depan," ujar Basuki.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/29/14284827/Basuki.Buat.Apa.WTP.kalau.Masuk.Penjara

Sabtu, 24 November 2012

Narkoba dan Korupsi

Pemberitaan tentang narkoba dan korupsi belakangan ini saling berlomba untuk saling menyalib. Ketika Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana hukuman mati karena narkoba, banyak kalangan yang mengecam. Sampai-sampai, terjadi perdebatan sengit di media antara Ketua MK dan kalangan istana. Ketua MK menuding adanya dugaan mafia narkoba yang sudah menyusup ke kalangan istana. Bahkan, di dunia twitter, tudingan itu sudah mendekati keluarga lingkungan istana.

Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, baik yang dilakukan oleh inspektorat atau melalui BPKP.

Bisa kita bayangkan kini kegoncangan yang terjadi di lingkungan kabinet. Pertanyaan mendasar adalah apakah Dipo Alam sudah tidak mempercayai lagi mekanisme yang ada? Atau Dipo Alam sudah sangat jengkel dengan kondisi yang ada di lingkungan kabinet? Ini tentu pertanyaan yang sulit dijawab. Hanya Dipo Alam sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Hanya saja, menurut saya, kedua hal itu terjadi bersamaan hanyalah karena faktor kebetulan saja. Isu narkoba dan korupsi memang sering bertarung di negara kita saat ini. Hal ini tampak dari informasi seorang pejabat sebuah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ketika secara kebetulan bertemu di sebuah pesawat dari Medan, pejabat tersebut bercerita tentang narapidana di lembaga pemasyarakatan kita. Menurutnya, dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang pernah dikendalikannya, jumlah narapidana tertinggi adalah terkait dengan pelanggaran narkoba. Kedua adalah pelanggaran tindak pidana korupsi.

Sayangnya, menurutnya, kita memberikan perlakuan yang sama antara narapidana pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Akibatnya, para sipir kesulitan mengendalikan mereka. Selain jumlah sipir yang terbatas -- di mana ada lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya 3.000, tetapi sipirnya hanya 20 orang -- para sipir kesulitan menangani narapidana pengguna narkoba.

Untuk mengatasi narapidana pengguna narkoba, katanya, sudah menjadi rahasia umum ada treatment khusus. Ketika narapida tersebut sakau, sudah pasti ada dokter yang menangani. Para dokter ini terpaksa memberikan penanganan ke para narapidana ini dengan obat sejenis narkoba juga, paling tidak megadon. Jika ini tidak diberikan, para narapida yang sakau akan melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat beberapa narapidana yang meninggal di LP Kerobokan, Denpasar. Bentuk tindakan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk memukul-mukul pagar besi, atau yang paling drastis membenturkan kepalanya ke benda keras yang ada di sekitarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya, sudah tidak terhindarkan lagi untuk memisahkan antara narapidana pengguna dan pengedar narkoba. Jika tidak, maka sebenarnya bukanlah hal aneh jika para narapidana bos pengedar narkoba malah mengendalikan bisnis narkobanya dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam pandangannya, harus diberikan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Bagi pengedar narkoba, tidak ada ampun lagi, mereka harus dihukum mati. Terhadap pengguna, harus dilakukan program rehabilitasi.

Saya sependapat dengan argumentasi tersebut. Sebab, jika kita tidak cerdas mengelolanya, permasalahan narapidana narkoba ini akan menjadi masalah baru dalam tindak pidana korupsi. Saya mendengar bahwa ternyata pemberian hukuman seorang pengguna narkoba apakah akhirnya akan dipidana penjara atau dimasukkan ke panti rehabilitasi telah menjadi bisnis tersendiri di kalangan aparat penegak hukum. Artinya, jika permasalahan narapidana pengguna narkoba ini tidak dibenahi malah akan menimbulkan bisnis korupsi baru di lingkungan birokrasi, terutama para aparat penegak hukum di lingkungan eksekutif ataupun judikatif.

Selasa, 13 November 2012

Menarik, Pembahasan Anggaran di Pemda DKI

Menarik sekali melihat pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Ahok, Basuki, Wakil Gubernur DKI. Pembahasan di-upload di Youtube. Semua warga bisa mendengar isi diskusi secara terbuka. Dengan demikian, kemungkinan para peserta rapat memanipulasi isi rapat ke media bisa dihindari.

Hal menarik kedua, Wakil Gubernur ternyata paham betul bagaimana membahas anggaran. Ia sangat mengerti bahwa banyak usulan anggaran yang sebenarnya tidak dipahami oleh pejabat puncak. Ketika Ahok menanyakan apa yang dimaksud item per item, tampak sekali pejabat kelabakan menjawab pertanyaannya. Apalagi ketika membahas topik teknologi informasi. Ahok sepertinya paham sekali dengan teknologi informasi. Ia mengkritik habis penggunaan istilah teknologi informasi yang sering menipu. Intinya, ia tidak ingin terjadi duplikasi penganggaran teknologi informasi.

Hal ini mestinya dijadikan peluang bagi pengelola teknologi informasi di Pemda DKI. Mumpung pimpinannya sangat memahami teknologi informasi, mestinya mereka berani mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh investasi dan rencana investasi teknologi informasi di Pemda DKI. Kesungkanan dalam membahas usulan anggaran sudah saatnya sekarang ditinggalkan.

Senin, 29 Oktober 2012

Idealisme Aktivis dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Saya sering melihat mudah lunturnya idealisme para aktivis civil society di Indonesia. Dalam jangka pendek, banyak aktivis yang bisa mempertahankan idealismenya. Namun, dalam jangka panjang, tidak banyak aktivis yang bisa bertahan dengan idealismenya. Karena itu, kalau kita melihat pergerakan kaum muda dari catatan sejarah, pergerakan itu umumnya malah dimotori oleh kaum birokrat. Lihatlah contoh Budi Utomo yang dimotori oleh birokrat atau priyayi kedokteran. Bandingkan misalnya dengan aktivis PRD yang kini kendor idealismenya ketika menjadi staf khusus kepresidenan atau menjadi anggota parlemen.

Hal ini telah mengganggu pikiran saya sejak lama. Saya membandingkannya dengan dunia civil society atau non-government organisation di negara maju. Pertanyaan saya, kenapa aktivis civil society bisa bertahan lama di negara-negara Eropa? Bahkan, di sana tidak jarang jika aktivis civil society menjadi profesi seseorang dan ditekuni sampai akhir hayatnya. Kenapa di Indonesia tidak? Kenapa akhirnya di Indonesia malah mereka beralih menjadi orang government? Baik dalam bentuk sebagai anggota parlemen, anggota komisi, atau kepala daerah. Sebagai contoh, sekarang ini rekan saya dari aktivis civil society sedang berjuang menjadi kepala daerah.

Saya mempunyai asumsi bahwa hal itu dikarenakan tidak adanya social safety net yang sistematik di negara kita. Yang ada baru bersifat sporadis, seperti BLT, PKH, dan sejenisnya. Wajar saja di negara lain idealisme para aktivis itu bisa dipertahankan karena kebutuhan minimal mereka sudah terpenuhi. Sebagai contoh, jika seorang aktivis dipecat dari organisasinya, mereka tidak perlu takut tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, seperti makan dan kesehatan, karena pasti dapat dipenuhi dari social safety net, asalkan mau antri dan seadanya.

Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Jika seseorang dipecat dari organisasinya, mereka para aktivis tidak memiliki jaring pengaman. Paling-paling, jaring pengaman mereka adalah keluarganya. Karena itu, aktivis yang bisa mempertahankan idealismenya adalah mereka yang memiliki keluarga yang mapan. Aktivis yang keluarganya tidak mapan akan mudah "dibeli" oleh kekuasaan. Sumber kekuasaan terdekat adalah di government. Karena itu, banyak aktivis civil society yang akhirnya merapat ke government.

Berdasarkan hal itu, saya memiliki pandangan bahwa, jika kita ingin mempertahankan sebanyak-banyaknya orang yang berprofesi sebagai aktivis civil society, Indonesia harus mengimplementasikan social safety net yang dapat dipertahankan sustainability-nya. Syukurnya, di Indonesia akhirnya mulai dibentuk hal sejenis melalui UU Nomor 40 Tahun 2004. Waktu itu, terjadi perdebatan panjang tentang UU ini. Namun, tidak sekeras perdebatan Obamacare di Amerika Serikat. Aneh juga memang. Padahal, isinya hampir sama dengan Obamacare.

Rencananya, UU ini sudah mulai diimplementasikan tahun 2014 (BPJS I) dan 2015 (BPJS II). Hari ini saya berkesempatan memoderatori pendefinisian requirement Sistem Informasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dipresentasikan Prof. Zainal Hasibuan. Walaupun pesertanya tidak banyak, tapi dihadiri oleh key stakeholdersnya, yaitu orang-orang penting dari Kementerian Kesehatan, Askes, Jamsostek, dan lainnya.

Banyak pertanyaan yang muncul. Tentu yang sangat penting adalah pertanyaan: Mulai dari mana membuat sistem tersebut mengingat sudah banyaknya sistem existing. Semua tentu akan menyatakan bahwa sistemnya yang terbaik. Bagaimana mengintegrasikannya? Kemudian, muncul juga pendapat perlunya memulainya dari pembuatan data dictionary.

Yang menarik adalah pendapat Prof Zainal. Ia menyatakan bahwa pendekatan data dictionary itu sebenarnya sudah usang. Menurutnya, yang perlu dibenahi pertama kali adalah IT governing process-nya, termasuk data governance. Saat ini sudah ada governing body, yang mirip super body, yaitu BPJS, yang meng-govern jaminan sosial nasional. Jika IT governance process bisa disusun, maka persoalan teknis lain terkait arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur bisa diselesaikan satu persatu.

Anda mempunyai pendapat lain? Silahkan posting di sini.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Kenapa SPBU Petronas Gagal Berbisnis di Indonesia?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia.

Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat.

Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat.

Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah memilih konsultan riset. Bisa jadi Petronas untuk menjaga citranya memilih konsultan riset dari orang asing, bukan konsultan riset Indonesia. Akibatnya, banyak interpretasi yang salah dari riset pasar. Sebagai contoh, bisa jadi periset menanyakan ke responden apakah jika Petronas membangun SPBU-nya di Indonesia mereka mau menggunakan SPBU tersebut? Tentu orang Indonesia cenderung menjawab "ya". Padahal jawaban tersebut harus divalidasi lagi. Sebab, bagaimanapun orang Indonesia itu sangat nasionalis. Jika perbedaan harga dan kualitas tidak signifikan, tentu orang Indonesia lebih memilih perusahaan nasional.

Interpretasi yang salah terhadap persepsi orang Indonesia ini pernah saya temui ketika saya rapat dengan orang asing yang berkewarganegaan Australia. Orang asing yang konsultan ini sangat senang karena, katanya, rapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Semua pihak sepakat dengan apa yang diusulkan dengan indikator tidak adanya debat frontal dari peserta rapat. Saya terpaksa harus menjelaskan interpretasi yang salah tersebut, yaitu dengan menjelaskan bahwa peserta rapat sungkan menyatakan pendapatnya karena di rapat tersebut ada pimpinannya. Dari bahasa tubuh, peserta rapat tampaknya tidak setuju. Akhirnya, konsultan tersebut mendalami lagi apa yang diinginkan peserta rapat dan mengubah strateginya.

Penyebab kedua kesalahan Petronas memilih strategi memasuki pasar, dugaan saya, bisa jadi adalah adanya konflik kepentingan konsultan perencana. Ada kebiasaan buruk di Indonesia yang mungkin tidak diketahui Petronas, yaitu konsultan perencana cenderung tidak mengambil untung pada waktu pelaksanaan kontrak konsultan. Mereka biasanya berharap mengambil untung dari fee kontraktor terpilih.

Kebiasaan ini, jika tidak dikendalikan hati-hati, bisa mengakibatkan apa yang direncanakan akan jauh lebih besar dari kebutuhan market. Lihat saja dari jumlah pompa yang dibangun per stasiun. Jumlahnya sangat tidak logis sekali untuk pemula yang akan memasuki pasar Indonesia.

Dugaan saya, konsultan perencana sengaja memperbesar kebutuhan agar nilai proyek pada waktu diimplementasikan sangat besar. Dengan demikian, konsultan perencana juga akan mendapat fee yang besar dari kontraktor.

Harapan saya, mudah-mudahan bukan karena dugaan kedua, tetapi lebih karena salah interpretasi hasil riset pasar. Namun, pembelajaran yang diperoleh, para investor mesti lebih bijak ketika akan berinvestasi di Indonesia.

Jumat, 12 Oktober 2012

Catatan Seputar e-Audit BPK

Pagi ini saya menghadiri sosialisasi e-Audit BPK. Menarik juga. Idea yang sudah berkembang 3 tahun lalu, ternyata baru hidup lagi hari ini. Walaupun nara sumber BPK bilang, bahwa yang dulu itu baru pilot.

Bahkan, sampai-sampai, ada seorang auditor BPK yang eks Plh. Kepala Perwakilan BPK gemas dengan acara tersebut. Terasa lama implementasi e-Audit tersebut. Sudah 3 tahun berlalu, dari tahun 2010. Dia bilang, kenapa BPK tidak menerbitkan saja Peraturan BPK sebagai dasar kewajiban auditee untuk menyiapkan data/informasi yang dapat diakses. Ini jeruk makan jeruk namanya. Acaranya mengundang auditee, yang gugat malah dari internal sendiri, sang senior auditor. Syukurnya, wakil dari ahli hukum BPK memberi jawaban cerdas. Peraturan BPK bisa dibuat dan mengikat auditee kalau itu dipersyaratkan Undang-Undang. Masalahnya, untuk akses data ini tidak diatur di Undang-Undang manapun. Karena itu, mereka mengembangkan MOU dan Peraturan Bersama. Suatu ide cerdas.

Lantas, apa yang akan dilakukan dalam sistem e-Audit? Nyatanya sederhana saja. Sebagian malah baru pada tataran konsep. Bagaimana data/informasi Anda sebagai auditee bisa diupload ke dalam sistem BPK. Setelah itu, terserah auditor BPK akan digunakan untuk apa melalui akses ke portalnya. Begitu juga auditee, diharapkan bisa akses ke portal tersebut. Tampaknya, pertukaran secara host to host belum bisa dilakukan. Ini implementasi yang paham realitas Indonesia. Koneksi pun cukup menggunakan internet. Sekuriti cukup dengan mengenkripsi file yang akan ditransmit. Sebenarnya, solusi email dalam tahap awal, bisalah menjadi jawaban. Sayang tidak dilakukan. Toch, data auditee K/L/pemda itu tidaklah
terlalu besar.

Yang menarik, komentar peserta. Cukup detail. Misalnya, spesifikasi datanya akan seperti apa. Ini tentu akan dibahas dalam peraturan bersama yang adalah juknis MOU. Tinggal, masing-masing pihak harus membahasnya. Kemudian, kenapa tidak menggunakan VPN. Dan seterusnya.

Sayangnya, tidak ada yang bertanya tentang bagaimana memastikan bahwa data/informasi yang ditransmisikan adalah data yang valid. Apa alat kendalinya? Anehnya, nara sumber BPK hanya bilang bahwa instansi harus memastikan data yang akan ditransmisikan adalah data yang valid. Bagaimana memastikan si operator hanya mentransmisikan data yang sudah diapprove oleh atasannya? Bukankah itu juga tugas penerima data untuk memastikan bahwa data yang akan diproses lebih lanjut adalah data yang valid? Bukankah ini prinsip boundary control yang sederhana, sebelum masuk ke input control?

Waktu tentu tidak cukup bagi saya untuk berkomentar. Sebab, sang nara sumber itu adalah adik kelas yang juga rekan kerja saya di asosiasi profesi. Nanti jeruk makan jeruk. Apalagi, nara sumber sudah menyebut nama saya dari awal, terasa penghormatan bagi saya, walaupun hanya pendengar yang baik. Tentu tidak pas untuk berkomentar lebih banyak. Tapi, cukuplah tulisan ini untuk perenungan.

Bravo BPK!

Senin, 08 Oktober 2012

Benarkah Kapolri Terlibat?


Beberapa waktu ini kita ditontonkan oleh pertarungan Polri dan KPK. Tontonan itu, dari diskusi saya ke beberapa rekan, ternyata menjadi tontonan yang tidak mengenakkan bagi banyak pihak. Bagi yang memiliki naluri keadilan sangat tinggi, tontonan tersebut terasa sangat menyesakkan dada. Apapun penjelasan dari Polri, selalu dipersepsikan negatif oleh masyarakat. 

Sialnya, banyak pihak kini menghubungkan tindakan Polri yang membabi-buta, terutama ketika terjadi  unjuk gigi Polri untuk menangkap penyidik KPK di sarang KPK, dengan keterlibatan Kapolri secara langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi alat simulator. Mereka melihat indikasi ini dari adanya keputusan Kapolri terkait dengan petapan pemenang pengadaan alat simulator. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu saudara penyidik KPK yang akan ditangkap oleh Polri di media sosial.

Sebenarnya, Kapolri sudah menyatakan bahwa ia menetapkan pemenang tersebut karena persyaratan peraturan, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54/2010. Namun, entah karena media yang tidak mampu menangkap isi pernyataan Kapolri atau memang penjelasan Kapolri yang tidak memadai, kesan keterlibatan Kapolri semakin mengental. Apalagi, ketika upaya mengkrimaninalisasi KPK semakin kentara, tidak kelihatan adanya upaya tegas dari Kapolri untuk menghentikan hal tersebut. Belakang ini, bahkan persepsi negatif sudah berkembang ke arah Presiden. Entah sengaja dibentuk atau tidak, sekarang terbentuk persepsi bahwa Presiden dalam posisi tersandera oleh Polri. Karena itu, terkesan Presiden tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan upaya "kriminalisasi" tersebut. Karenanya, tidak terhindarkan jika akhirnya para tokoh dan penggiat anti korupsi turun langsung ke jalan untuk menghentikan upaya kriminalisasi tersebut.

Sebelum hal ini semakin meruncing, dengan kemungkinan kejatuhan seorang presiden, perlu rasanya saya sedikit mengulas peran Kapolri terkait regulasi pengadaan. Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk menjadi ajang pembelaan bagi Kapolri, tetapi semata-mata untuk pembelajaran bersama.

Prosedur Pengadaan
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2010, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70/2012, memang ada pemberian peran terhadap Kapolri. Sebab, ia adalah Pengguna Anggaran Polri. Kapolrilah yang paling bertanggung-jawab dalam manajemen penggunaan anggaran yang ada di Polri. Namun demikian, walaupun ia penanggung-jawab utama, sebenarnya tugas dan kewenangannya dalam pengadaan itu telah dibagi-bagi ke banyak pihak, yaitu pejabat pembuat komitmen, panitia/unit pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Ketiga pihak inilah yang sehari-hari melakukan kegiatan pengadaan. Sebagai contoh, panitia/unit pengadaanlah yang menetapkan siapa yang akan menjadi rekanan suatu pengadaan (pemenang lelang).

Masalahnya, untuk kepentingan pengendalian, khusus untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp100 miliar, terdapat risiko yang sangat besar jika penetapan pemenang diberikan kewenangannya ke panitia/unit pengadaan. Karena itu, khusus untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp100 miliar, penetapan pemenang tetap berada di bawah kewenangan Kapolri. 

Memang jika dipandang secara umum, seolah-olah Kapolri terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut. Sebenarnya, hal ini tidak demikian. Seluruh proses tetap berjalan di ketiga pihak tersebut. Kapolri hanya terlibat dalam penetapan pemenang. Artinya, yang membuat kontrak dengan rekanan tetap saja pejabat pembuat komitmen. 

Sudah pasti, ketika melakukan penetapan tersebut, ada risiko terjadinya korupsi. Namun, sebelum kita curiga bahwa Kapolri terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi, pertama sekali kita harus menentukan di mana dugaaan korupsi itu terjadi. Jika memang dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi dalam penetapan pemenang lelang, barulah Kapolri terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dari beberapa publikasi di media, tampaknya korupsi tidak terjadi di proses tersebut, tetapi pada waktu implementasi kontrak, yaitu tidak dipenuhinya hal-hal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Jika hal ini yang terjadi, tentu yang sangat bertanggung-jawab adalah pejabat pembuat komitmen dan panitia penerima hasil pekerjaan. 

Persepsi Negatif
Hanya saja, karena kurang cerdasnya dalam membuat komunikasi publik, akhirnya apapun yang disampaikan oleh Polri menjadi semacam bumerang. Alih-alih ingin memperjelas permasalahan, ketika setiap unsur dari Polri berbicara ke masyarakat cenderung malah menambah persepsi negatif masyarakat ke Polri. Polri pun tampak kelelahan dalam menyikapi ini. 

Walaupun telah memiliki divisi khusus untuk komunikasi publik, tampaknya Polri perlu merenungkan kembali strategi dalam berkomunikasi dengan publik. Mereka perlu mencontoh praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh kepolisian di negara lain. 

Saya melihat, jika pemerintah tidak bisa mengatasi ini dengan baik, akan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan yang semakin tinggi kepada pemerintah. Pemerintah pun bisa dianggap sudah tidak efektif. Jika sudah tidak efektif, tentu bisa berakibat drastis. Jangan dianggap enteng. Kejatuhan seorang presiden bisa bukan karena ia melanggar hukum saja. Bisa jadi malah kejatuhannya karena tidak kemampuannya mengelola konflik dengan baik, termasuk ketidaktegasan dalam bersikap.   

Senin, 17 September 2012

Menangani Cedera Lutut

Beberapa minggu lalu saya mengalami cidera lutut. Tiba-tiba saja, pas di pagi hari, ada bagian yang menonjol di bawah lutut bagian depan kaki saya. Rasanya sangat sakit sekali. Saya baru sekali ini mengalaminya. Kemudian, saya mencoba mengingat-ingat apa penyebabnya. Saya baru ingat bahwa saya baru mencoba sepeda statik. Saya yakin inilah penyebabnya. Padahal, tadinya saya pikir bahwa olah raga bersepeda adalah yang paling aman. Selama ini saya menggunakan sepeda biasa untuk berolah raga dan tidak pernah mengalami masalah ini.

Kemudian, saya searching di internet. Ada artikel menarik tentang cidera lutut ini dengan judul Nyeri Lutut Setelah Besepeda. Cedera Apanya ya? Bahkan, ditampilkan juga gambarnya. Dari sini saya tahu, bahwa ternyata bersepeda pun bisa mengakibatkan cedera.

Dari gambar tersebut, ternyata dapat disimpulkan bahwa cidera lutut saya ini disebut Osgood-Schlatter Disease. Dari link di wikipedia, gambaran fisiknya sangat nyata seperti tampak pada gambar berikut.

25 year old male with Osgood-Schlatter disease.

Cara mengobatinya juga menarik. Ternyata ada istilah dalam dunia kedokteran yang populer untuk pengobatan ini, yaitu RICE (Rest, Ice, Compress, and Elevation). Saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Pada minggu terakhir, sesuai dengan saran di beberapa tulisan, juga saya kombinasikan dengan bantuan urut tradisional. Namun, memang diingatkan jangan melakukan pengurutan tradisional ketika cidera awal. Sebab, biasanya di dalam otot bisa jadi ada luka. Kita perlu menunggu sampai luka dalam itu sembuh dahulu baru diurut. Jika tidak, malah akan malah memburuk.

Untuk membantu agar cepat sembuh, lutut saya tersebut saya berikan bandage, seperti gambar berikut.

Kemudian, juga agar jalan bisa stabil saya gunakan knee-support seperti di gambar berikut.

Memang, baiknya, kita beristirahat penuh ketika terjadi cidera lutut tersebut. Sayangnya, saya harus menghadiri beberapa rapat dan mengajar mahasiswa saya. Jadi, dengan berbagai keterbatasan dan merasakan sakit yang sangat, saya tetap melakukan keseharian. Akan tetapi, pas di minggu terakhir, kondisi saya benar-benar anjlok dan akhirnya saya pun harus beristirahat total. 

Yang paling penting, dari pengalaman cidera ini, ketika kita berolah raga warming up itu sangat penting. Kemudian, ketika menggunakan sepeda statik, sangat penting memulainya dari ritme lambat dahulu, baru kemudian setelah tubuh kita siap, bisa dengan ritme cepat. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk Anda semua.

 

Sumber bacaan:

http://soltherapy.wordpress.com/2008/07/25/rules-for-bandaging/

http://www.diytrade.com/china/pd/1644945/KNEE_SUPPORT_SS52_3.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Osgood%E2%80%93Schlatter_disease

https://pedalsepedaku.wordpress.com/tag/cedera-lutut/

Minggu, 26 Agustus 2012

Sistem yang Tidak Mendukunglah Penyebab Tidak Tepatnya Membangun Pengadilan Tipikor di Daerah

Masih ingat ketika Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah? Apakah pantas pemimpin lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim di suatu peradilan? Kepercayaan (trust) adalah sangat penting. Kalau kita tidak memiliki trust kepada pihak lain, tentu akan sangat sulit untuk membangun kerja sama dengan pihak lain tersebut.
 
Saya lebih melihat permasalahan pengadilan tipikor bukan semata-mata pada hakim pengadilan tipikor, tetapi permasalahan yang sifatnya sistemik. Pembentukan pengadilan tipikor, dari awalnya, memang telah menimbulkan masalah. Masyarakat sudah melihat dari dahulu bahwa keputusan pemerintah dan DPR dalam membentuk pengadilan tipikor adalah bagian dari upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
 
Dalam menghadapi kasus korupsi di daerah, sampai sekarang tidak ada sistem yang bisa memberikan perlindungan atau mengendalikan agar pengadilan berjalan dengan independen. Kita bisa melihat bahwa budaya komunal kita sangat memungkinkan untuk mengintervensi para hakim di daerah. Jika pengadilan tipikor dijalankan di daerah, para hakim dengan mudahnya didekati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebab, di daerah itu budaya kekeluargaan sangat kental. Jika seseorang terlibat kasus korupsi, ia akan melibatkan jalur melalui keluarganya agar dapat menghubungi para hakim. Hal semacam ini sudah sangat sulit dilakukan jika hakim tersebut berada di Jakarta.

Berbagi Kerugian di Proyek Miliaran Rupiah

Inikah buat inisiatif good governance di negara kita? Yang mestinya meningkatkan kesejahteraan warganya, kenapa malah ada yang semakin dirugikan? Mari kita renungkan bersama.


http://news.detik.com/read/2012/08/26/130111/1999150/10/berbagi-kerugian-di-proyek-miliaran-rupiah?9922022

Kamis, 16 Agustus 2012

PTN Bantu Seleksi PNS

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi : Tes calon pegawai negeri sipil.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium 10 perguruan tinggi negeri akan membantu pelaksanaan perekrutan calon pegawai negeri sipil 8 September mendatang. Tugas ke-10 PTN itu mulai dari penyusunan materi soal kompetensi dasar hingga pemindaian lembar jawaban komputer.
Rencananya, tahun ini akan ada penerimaan 14.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari tenaga honorer, ikatan dinas, dan pelamar umum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengemukakan, sistem baru perekrutan CPNS ini untuk memperoleh PNS berkualitas dengan standar yang sama dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk tahap uji coba tahun ini, proses seleksi CPNS akan dilakukan di 20 institusi kementerian dan 25 daerah.
”Proses rekrutmen selama ini banyak kekurangan. Sekarang beda. Ada pengawasan ketat dan terbuka,” kata Azwar seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud, Rabu (15/8), di Jakarta.
Azwar Abubakar mengatakan, karena moratorium PNS, rekrutmen dibatasi. Pengangkatan PNS hanya berdasarkan analisis jabatan dan beban pekerjaan. ”Akan lebih jelas, butuh PNS di bagian apa dan keahliannya apa,” kata Abubakar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menambahkan, sistem penerimaan CPNS akan menggunakan sistem yang sama dengan Ujian Nasional dan Seleksi Nasional Masuk PTN. Standar pelaksanaan, terutama materi soal, akan sama di seluruh Indonesia, yakni tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik kepribadian.
Ketua Konsorsium PTN yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno mengatakan, sistem seleksi CPNS selama ini terdesentralisasi di kementerian masing-masing dan pemerintah daerah. Ia menilai tahun ini merupakan momentum yang penting bagi masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam proses seleksi CPNS.
Ke-10 PTN itu adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Institut Teknologi Sepuluh November. (LUK)

Selasa, 14 Agustus 2012

Kolaborasi Rekrutmen CPNS

Sumber Foto: http://www.berita8.com/read/2012/07/20/3/56623/Pemerintah-Buka-14.560-Lowongan-CPNS--

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan memiliki hajatan besar, yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun ini, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini, pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui konsorsium perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut adalah dala bentuk pembuatan soal test kompetensi dasar (TKD) dan koreksi berkas. Namun, untuk ujian lain diserahkan prosesnya ke masing-masing instansi. Artinya, peserta seleksi akan dinilai oleh 2 pihak, yaitu konsorsium perguruan tinggi dan instansi yang merekrut CPNS.

Yang menarik lagi, hasil test TKD tersebut ada masa berlakunya. Nilai TKD ini juga dapat digunakan untuk mendaftar ke instansi lain. Misalnya, jika Anda mendaftar ke suatu instansi, tetapi Anda tidak lulus pada instansi tersebut, sepanjang lewat passing grade, hasil test tersebut bisa Anda gunakan untuk mendaftar ke instansi lain yang membuka lowongan, sepanjang masih dalam masa berlaku. Dengan demikian, Anda tidak perlu melakukan ujian TKD lagi, sepanjang terpenuhi persyaratannya. Anda hanya perlu mengikuti ujian materi non-TKD.

Memang, mengingat ini adalah kolaborasi awal, tentu masih banyak tantangan di sana-sini. Sebagai contoh, sampai dengan saat ini, berkas soal yang akan digandakan oleh instansi belum diterima oleh instansi yang akan mengadakan ujian. Ini menimbulkan was-was instansi yang akan mengadakan ujian dalam waktu dekat ini.

Selain itu, timbulnya kecurigaan dari beberapa pihak di instansi tentang keterlibatan konsorsium. Seolah-olah, tidak ada kepercayaan kepada instansi untuk melakukan sendiri secara mandiri proses rekrutmen tersebut sehingga harus melibatkan konsorsium perguruan tinggi. Belum lagi jika diperhitungkan biaya yang diberikan negara ke konsorsium yang nilainya cukup signifikan hanya untuk kepentingan membuat soal dan mengoreksi berkas jawaban TKD.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Namun, saya yakin, komunikasi terus-menerus antara para pihak akan meminimalkan kesalahpahaman tersebut. Dengan komunikasi yang terus menerus, maka akan terbangun kolaborasi antara government and civil society. Kolaborasi dua pihak ini sangat penting di masa datang, jika kita ingin mengimplementasikan good governance di negara ini.

Bagi Anda yang akan mengikuti ujian, saya yakin Anda akan mempersiapkan diri dengan baik. Hindarkan upaya-upaya untuk melobi atau berbuat curang. Integritas Anda akan seperti apa di masa depan sebagai pegawai negeri akan terbentuk dari mulai proses rekrutmen ini. Yang paling penting,  Anda harus percaya bahwa banyak pegawai negeri yang menjadi pengawas ujian yang memiliki integritas. Upaya menyuap mereka atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada mereka akan menjadi perbuatan yang sia-sia.

Kepada para panitia yang menyelenggaran ujian ini beserta pengawas ujian, saya yakin banyak di antara Anda yang memiliki integritas. Mari bersama-sama memperkuat integritas itu. Setiap ada upaya apapun yang akan melanggar proses yang disepakati dalam menjaga integritas harus Anda perhatikan dan ingatkan. Pengabaian terhadap keburukan di depan mata sudah tidak tepat lagi. Saluran bagi Anda untuk menyampaikan informasi pelanggaran sudah semakin banyak. Manfaatkanlah semua saluran tersebut.

Semoga langkah kecil ini akan makin membangun Indonesia yang lebih baik lagi. ***


Kamis, 09 Agustus 2012

Membenahi Alat Top-Up e-Toll Card

IMG-20120705-00053
Foto: Alat Top-Up e-Toll Card 

Apakah Anda pernah menggunakan e-Toll Card? Tentu sangat disayangkan bagi Anda yang sering menggunakan jalur tol, tetapi tidak menggunakan kartu tersebut. Padahal, banyak manfaat yang Anda bisa peroleh. Dengan kartu itu, Anda bisa sedikit terhindar dari antrian. Dalam beberapa bulan lalu, bahkan bagi penggunanya diberikan diskon khusus. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, Anda akan mendapat diskon ketika menggunakan kartu ini.

Ketika beberapa waktu lalu diskon itu diterapkan, saya lihat sudah banyak pengendara yang menggunakannya. Sayangnya, ketika tidak ada diskon, sudah semakin sedikit pengendara yang menggunakannya. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah karena diskon tadi atau karena faktor lain?

Setelah saya amati, tampaknya yang paling utama bukan karena faktor diskon tersebut, tetapi karena sulitnya mengisi kartu tersebut. Ternyata tidak banyak ATM Bank Mandiri yang dapat digunakan untuk mengisi kembali kartu tersebut. Hanya perangkat ATM di lokasi tertentu saja yang dapat mendukungnya.

Memang, untuk mengatasi itu, kita bisa mengisi ulang kartu tersebut di perangkat top-up yang ada di stasiun pengisian BBM. Ternyata, itu pun tidak bagus layanannya. Saya pernah beberapa kali mencoba mengisi ulang kartu tersebut di stasiun tersebut, tetapi prosesnya lama. Karena tidak sabar, akhirnya malah dikeluhkan oleh pengendara lain yang berada di belakang antrian. Belakangan ini, ketika saya mencoba mengisi ulang kartu tersebut, umumnya petugas di stasiun menyatakan adanya gangguan pada perangkat tersebut.

Selain di stasiun pengisian BBM, Bank Mandiri sebenarnya juga menyediakan perangkat top-up di pusat perbelanjaan. Sialnya, perangkat yang bersifat swalayan ini malah tidak bisa berjalan sama sekali. Saya sudah beberapa kali mencoba di Giant Bintaro. Selalu gagal. Anehnya, tidak ada satu pun petugas yang ditempatkan oleh Bank Mandiri di sana.

Saya menduga bahwa ada yang salah dalam sistem top-up tersebut. Tampaknya, sistem belum dirancang dengan matang. Saya lihat perangkat ini selalu gagal terhubung ke server Bank Mandiri. Memang, saya lihat mereka sudah menggunakan jalur cadangan. Jika terjadi kegagalan pada satu jalur koneksi ke server, perangkat akan mencoba jalur satunya lagi. Akan tetapi, koneksi jalur kedua ini pun sering gagal. Kalaupun berhasil, prosesnya sangat lama. Itu tentu akan menjengkelkan penggunanya.

Saya melihat investasi semacam ini juga kurang dikaji dengan matang oleh pihak bank. Jika akhirnya implementasi sistem ini gagal, biayanya akan dibebankan ke nasabah. Artinya, nasabah diberikan berbagai layanan yang sistemnya belum teruji. Jika gagal, bank tidak mau mengakuinya secara jujur.

Anehnya, kegagalan produk seperti ini belum menjadi perhatian serius bagi pengamat layanan konsumen. Yang dikeluhkan masih yang kasat mata, seperti produk yang kadaluarsa. Hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti produk teknologi informasi yang gagal di bank, kurang menjadi perhatian.

Pengamat mestinya sudah mulai mendalami hal ini. Dengan demikian, para provider seperti bank akan lebih berhati-hati dalam meluncurkan produknya. Jika sudah produk gagal, mestinya tidak dibebankan ke konsumen, tetapi justru harus diganti rugi oleh perusahaan penyedia layanan.

Minggu, 05 Agustus 2012

Mengambil Momentum Reformasi Kepolisian dari Sengketa Penyidikan Korlantas

Sumber foto: http://breakthematrix.com/civil-liberties/record-police/

KPK telah membuka genderang perang dengan kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap salah satu kesatuan di kepolisian, yaitu Korps Lalu Lintas (Korlantas). Orang Medan menyebutnya secara bercanda tindakan ini seperti: “Ngeri-ngeri sedap”. Orang Betawi menyebutnya: “Uji nyali”. Bagaimana tidak? Inilah baru pertama kalinya setelah sekian tahun berdiri KPK berani melakukan unjuk gigi ke kepolisian. Sudah sejak lama masyarakat menantikan hal ini. Sebelumnya, banyak pihak meragukan KPK berani memasuki “area” kepolisian. Sebab, KPK sampai dengan saat ini masih banyak tergantung pada kepolisian dari segi sumber daya manusianya. Beberapa perwira kepolisian adalah aparat KPK.

Tidak main-main, yang disasar KPK kali ini adalah perwira berbintang dua. Kita tahu bagaimana sistem hirarki di kepolisian dan angkatan bersenjata. Perwira berbintang biasanya masuk sebagai the untouchable man. Sebab, tidak mungkinlah mereka bermain kotor dengan tangannya sendiri. Perwira tinggi tentu dapat bermain kotor tidak dengan tangannya langsung, tetapi menggunakan tangan prajurit di bawahnya. Karena itu, ketika KPK berani menetapkan tersangka perwira berbintang dua, pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Kalau sekedar kalap untuk menunjukkan nyali jajaran pemimpin KPK saat ini, rasanya itu terlalu sederhana.

Pengalaman ICAC

Sebenarnya, berdasarkan pengalaman Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong, yang pertama sekali disasar mestinya dari dahulu adalah korupsi di kepolisian. Namun, selama ini kita tidak melihat adanya tindak nyata KPK terhadap kepolisian. Mereka seakan tidak bergigi menghadapi kepolisian. Padahal, ketika kali pertama ICAC Hongkong dibentuk, begitu banyak polisi korup yang ditangkap dan dipenjara.

Memang, kita tidak fair jika menandingkan ICAC Hongkong dengan KPK. Sebab, pembentukan ICAC Hongkong itu dikawal langsung oleh Pemerintah Inggris yang pada waktu itu membawahi Hongkong. Logistik juga langsung dikendalikan oleh Pemerintah Inggris. Hal ini berbeda sekali dengan awal pembentukan KPK, di mana kebutuhan datang dari masyarakat, hasil reformasi. Pada awalnya, mereka pun kurang di-support dengan infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Karena itu, KPK banyak memperoleh bantuan dari negara lain.

Ketika akhirnya saat ini mereka ingin mandiri dengan sumber dana dari APBN, kita bisa melihat terseok-seoknya upaya mereka. Dengan berbagai cara, anggaran untuk membangun gedung KPK pun akhirnya menjadi berlarut-larut. Mestinya, gerakan sosial dengan icon “Koin KPK” sudah mempermalukan pejabat-pejabat penting negara. Namun, sepertinya malu itu sudah tidak ada lagi.

Mengambil Momen Positif

Begitu juga ketika kita lihat pertarungan penyidikan antara KPK dan kepolisian terkait kasus Simulator SIM ini. Kita lihat dengan argumentasi berbagai macam, malu itu sudah tidak ada. Mereka berfikir bahwa masyarakat masih bodoh. Dengan argumentasi yang cenderung dibuat-buat, kepolisian masih mempertahankan upaya melakukan penyidikan kasus tersebut. Akhirnya, bukan dukungan yang diperoleh kepolisian, tetapi malah muncul kecurigaan yang bermacam-macam dari masyarakat. Bahkan, kecurigaan ini sudah merembet ke pribadi presiden. Jika tidak dikelola dengan baik, citra kepemimpinan presiden akan semakin buruk, bahkan dapat menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan.

Sebenarnya, jika dikelola dengan baik, apa yang terjadi belakangan ini bisa membangun citra kepolisian dan pemerintah saat ini. Sebab, bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum, bahkan di internal kepolisian, bahwa salah satu persoalan reformasi di kepolisian adalah dalam sistem back-office. Jika kita mau jujur dalam memberikan apresiasi, kepolisian telah banyak melakukan reformasi di sisi layanan langsung ke masyarakat (front-office). Kita bisa memperpanjang SIM secara mudah dari SIM-Mobile. Bahkan, layanan ini bisa diakses di pusat perbelanjaan.

Kemudian, kepolisian sudah demikian semangatnya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Lihatlah TMC yang aktif menggunakan Twitter. Reserse menggunakan blog untuk menginformasikan kejahatan yang berkembang. Bahkan, CCTV untuk menginformasikan kemacetan di beberapa jalan protokol telah dibangun. Kepolisian telah berusaha memanjakan masyarakat selaku customer-nya.

Pembenahan Sistem Back-Office

Yang belum begitu berhasil dibenahi adalah pada sistem back-office. Kita bisa melihat bahwa belum ada integrasi antara SIM di satu daerah dengan SIM di daerah lain. Seseorang bisa memiliki SIM berbeda jika memiliki KTP yang berbeda daerah. Dari segi Nomor Kendaraan di STNK pun, tidak ada integrasi sistem. Karena itu, ketika seseorang akan memindahkan kendaraannya dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda kepolisian daerahnya harus mengurus proses mutasi yang berbelit dengan biaya yang mahal.

Padahal, kepolisian itu adalah lembaga berskala nasional. Namun, dalam praktiknya sistemnya masih terpisah-pisah. Jika misalnya ada kendaraan yang berasal dari satu daerah digunakan untuk kejahatan pada daerah lain, maka kepolisian setempat harus menelusurinya ke kepolisian asal kendaraan tersebut. Sampai saat ini, belum dibangun sistem yang berskala nasional.

Sistem informasi layanan BPKB antara satu kepolisian daerah juga masih berbeda dengan kepolisian daerah lainnya. Belum lagi jika kita menelusuri sistem STNK antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sering pula, di suatu daerah tidak terintegrasi antara sistem BPKB dan sistem STNK. Padahal, keduanya sudah dilayani dalam SAMSAT, sistem layanan satu atap sejak lama.

Layanan Kepolisian sebagai Sumber Pendapatan

Jika ditelusuri sejarahnya, sebenarnya inovasi kepolisian telah banyak menguntungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, saya dengar dari seorang mantan perwira berbintang tiga, dulunya sebenarnya tidak ada pungutan SAMSAT. Kepolisianlah yang merintisnya. Sekarang penerimaan pemerintah daerah dari PKB dan BBN-KB sangat signifikan. Pemerintah daerah provinsi banyak yang mengandalkan penerimaan ini untuk membangun daerahnya.

Memang, khusus pendapatan yang diterima kepolisian, penerimaan ini dirasakan belum transparan oleh masyarakat. Terkesan bahwa aparat kepolisian yang ditempatkan pada SAMSAT atau layanan SIM masih menikmati lahan basah. Karena itu, jarang sekali aparat kepolisian ditempatkan terlalu lama di daerah yang rentan tersebut. Kepolisian telah melakukan rotasi pada posisi-posisi sensitif tersebut agar terhindar dari salah kendali dan tercipta proses reformasi. Namun, masyarakat memandangnya belum cukup.

Fleksibilitas Dana Kepolisian

Berdasarkan kondisi tersebut, sudah tepat rasanya kepolisian mengambil momentum penggeledahan kasus Simulator SIM. Mereka mesti membenahi kembali sistem back-office-nya. Setiap lingkungan yang rentan terhadap risiko harus dikelola. Misalnya, dalam hal penerbitan SKCK. Kepolisian harus membenahi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SKCK. Penerimaan dari SKCK juga harus dikelola secara transparan.

Hanya saja, keluhan dari aparat di lapangan adalah ketika seluruh penerimaan terkait layanan kepolisian dikelola secara transparan dan akuntabel, kepolisian akan kesulitan untuk menanggung biaya operasi penanggulangan kejahatan tertentu. Karena itu, agar fair, harus dimungkinkan adanya dana-dana cadangan untuk kepolisian, sebagaimana telah disediakan untuk organisasi seperti BNPB. Kepolisian juga harus diberikan fleksibilitas dalam mengelola anggarannya.

 

Kamis, 02 Agustus 2012

Panduan Mengembangkan Sistem Informasi PBB/BPHTB

Bagi Anda di Pemda yang akan mengadakan dan membangun sistem informasi PBB/BPHTB, terdapat dokumen yang  menarik untuk direfer. Silahkan digunakan dan disebarkan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dokumen ini dapat diakses di  https://www.facebook.com/groups/pbb.bphtb/Anda harus melakukan registrasi dahulu ke group agar dapat mengakses dokumen tersebut. 


Perhatikan bahwa prinsip good governance harus dijaga ketika Anda akan mengadakan sistem agar tidak terkena kasus hukum. Dokumen ini bersifat netral, terbuka, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin membuat pelayanan PBB/BPHTB menjadi semakin baik. Artinya, sistem tersebut diadakan tidak semata-mata untuk kepentingan yang menguntungkan diri pribadi Anda, tetapi harus mengutamakan masyarakat umum. 

Jumat, 27 Juli 2012

[VIVA.co.id] Vivalog Sangat Berperan dalam Mendorong Citizen Journalism

citizen_journalism

Menulis bagi saya sebenarnya adalah pekerjaan yang menyenangkan. Ketika sebagai aktivis di kampus, saya terbiasa menulis untuk jurnalisme kampus. Karena itu, kalau diminta menulis untuk kepentingan kompetisi, jarang saya lakukan. Namun, kali ini saya tertarik ikut kompetisi Vivalog. Saya tertarik karena diminta untuk mengulas perubahan Vivalog.

Sudah lama memang saya memposting tulisan saya di Vivalog. Sebab, selain untuk mendukung pimrednya yang kebetulan saya kenal ketika pertama kali membangun Vivanews, saya menyukai apa yang diupayakan oleh Vivalog. Dengan model ini, Vivalog telah membangun dunia nyata citizen journalism. Di negara maju, citizen journalism bukanlah hal baru. Namun, di Indonesia baru tumbuh. Dengan fasilitasi Vivalog, saya yakin pertumbuhan citizen journalism di Indonesia ini semakin maju.

Pertumbuhan pesat ini dimungkinkan oleh Vivalog. Sebab, Vivalog tidak mensyaratkan platform tertentu agar bisa ditampilkan dalam Vivalog. Berbagai platform diterima, sepanjang berbasis web. Hal ini berbeda sekali dengan media lain yang sudah membangun model citizens journalism di Indonesia. Mereka mensyaratkan blog yang ditampilkan harus menggunakan platform mereka, seperti Detik dan Jakarta Post.

Memang, dengan model ini, ada keterbatasannya. Berbagai ragam tampilan blog dari para blogger akan muncul. Akan tetapi, ini akan menjadi keberagaman tersendiri. Dari keberagaman itu, Vivalog telah berperan menstrukturkan penyajian informasi masing-masing blog, yaitu dengan memuat sedikit ringkasan, mengeditnya, dan memberikan judul yang menarik. Bahkan, dengan cerdas Vivalog menampilkan gambar-gambar yang justru lebih membuat pembaca tertarik dengan isi blog.

Selama saya menggunakan Vivalog, setiap postingan saya akhirnya banyak dibaca. Saya melihat hits yang tinggi ketika saya meng-sharing blog saya ke Vivalog. Tujuan di mana saya ingin saling berbagi pandangan dan pengalaman bisa semakin tercapai. Bahkan, sering juga saya mendapat tanggapan yang pedas atau yang mendukung di blog saya ketika saya sudah men-sharing suatu topik di blog saya ke Vivalog.

Dengan tampilan yang dibuat sekarang, saya melihat bahwa Vivalog sudah semakin menunjukkan identitasnya. Warna yang ditampilkan sekarang ini, saya yakin adalah proses yang panjang. Memilih warna tentu membutuhkan pengetahuan tersendiri. Pasti akan terjadi perdebatan tentang warna tersebut dari para blogger. Akan tetapi, bagi saya, itu tidak masalah sepanjang diterapkan secara konsisten. Ini akan menjadi corporate image dari Vivanews. Nanti pun akan diperoleh format yang paling tepat.

Hanya saja, memang kekurangannya, pada saat login ada usaha tersendiri. Saya yang terbiasa login lewat account facebook tidak bisa langsung login. Dulu ada pilihan langsung di menu login jika kita akan login dengan account facebook. Sekarang, kita harus gagal login dahulu baru muncul pilihan tersebut.

Kekurangan berikutnya, Vivalog belum memfasilitasi blog dalam bahasa Inggris. Padahal, rasanya ini perlu dipikirkan ke depan agar para blogger Indonesia semakin dikenal di kancah internasional.

Sukses terus Vivalog!

image

image

Sabtu, 21 Juli 2012

Tantangan Organisasi Mapan: Mampu Mendengar Kebutuhan Pelanggan

 

Sumber Foto: http://www.hacknmod.com/wp-content/uploads/2008/12/customer-service.jpg

Ketika saya menulis tentang bagaimana seharusnya KRL dikelola, ternyata terdapat tanggapan yang menarik, yaitu dari orang yang mengaku dari KAI. Ia menyatakan bahwa apa yang saya tulis adalah karena ketidaktahuan saya. Seolah-seolah, sebagai orang KAI, ia tahu lebih banyak hal tentang KRL.

Pandangan seperti itu memang telah menjadi tantangan tersendiri di sebuah organisasi yang sudah "mapan" seperti KAI. Mereka sering menganggap bahwa customernya itu lebih bodoh dari mereka. Karena itu, mereka cenderung hanya mencekoki saja customer-nya dengan produk mereka. Padahal, belum tentu produk tersebut sesuai dengan kebutuhan customernya. Ini yang biasa disebut perusahaan yang product-oriented. Atau, kadang disebut terperangkap di supply side.

KAI sering memunculkan inovasi baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan customer. Sialnya lagi, karena tidak didukung oleh riset yang handal, produk hasil inovasi tersebut tidak terjaga sustainability-nya. Akhirnya, produk tersebut bukannya memberi nilai tambah ke organisasi, tetapi malah membebani organisasi. Apalagi jika di dalam proses inovasi tadi, prinsip governance tidak dijalankan, di mana terdapat upaya hanya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.

Sebagai contoh, lihatlah ketika beberapa tahun yang lalu KAI memasang perangkat gateway sebagai alat kendali tiket. Perangkat ini sekarang hanya menjadi perangkat rongsokan di stasiun-stasiun Jabodetabek. Kita bisa hitung, berapa besar kerugian yang mesti ditanggung oleh KAI akibat kegagalan inovasi tersebut. Padahal, ketika diluncurkan pertama sekali, pimpinan KAI mengagung-agungkan teknologi yang digunakan. Kata mereka, mereka menggunakan teknlologi yang dibangun oleh anak negeri.

Sekedar menggunakan teknologi anak negeri saja tidaklah cukup. Mereka mestinya melakukan uji kelayakan produk tersebut sebelum diluncurkan ke pasar. Syukurnya, sampai saat ini, manajemen KAI masih bisa selamat dari tuntutan hukum akibat kegagalan produk tersebut. Sebab, aparat penyidik belum memahami bahwa kegagalan produk tersebut juga telah menimbulkan kerugian negara. Penyidik tinggal menelusuri apakah ada pelanggaran hukum di dalamnya, dan ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, agar bisa diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Baru-baru ini mereka memunculkan lagi produk baru di lokomotif KRL, yaitu layar tv. Padahal, untuk jarak yang pendek seperti itu, tidak diperlukan layanan ini. Akhirnya, muncul banyak caci maki dari pengguna. Mereka bilang yang mereka butuhkan pendingin lokomotif. Dengan demikian, tampak adanya gap antara apa yang dibutuhkan customer dengan apa yang menjadi prioritas manajemen KAI.

Mestinya, manajemen KAI mengubah paradigmanya menjadi berorientasi ke pengguna (customer-oriented). Sebenarnya, saya sebagai pelanggan KRL, sebagaimana pelanggan yang lain, tidak membutuhkan layanan yang muluk-muluk. Yang paling penting adalah jadual yang tepat waktu, AC yang terpelihara, dan ditanganinya setiap gangguan yang terjadi dengan cepat. Ini semua yang saya butuhkan sehari-hari. Yang paling sederhana saja, ternyata tidak bisa dipenuhi oleh manajemen KRL, seperti AC yang sudah tidak terpelihara. Padahal, ketika gerbong KRL baru datang dari Jepang, semua AC-nya dalam keadaan terpelihara.

Memang, masalahnya, pengelola KRL sepertinya tidak sadar atau terkaget-kaget dengan perubahan pola transportasi customer di Jabodetabek. Tampaknya, mereka tidak siap ketika tiba-tiba banyak golongan ekonomi mapan yang menggunakan KRL karena tempat tinggal mereka yang berpindah di pinggiran Jakarta. Bila Anda memiliki customer yang ekonominya mapan, maka Anda harus siap dengan prilaku mereka. Mereka akan cenderung cepat menyampaikan keluhan jika memperoleh layanan yang tidak memuaskan. Sarana yang digunakan pun beragam. Belakangan ini, yang paling efektif, mereka menyuarakannya lewat twitter.

Sialnya bagi pengelola KRL, menteri yang membawahi BUMN pun sudah cerdas menggunakan media sosial. Akhirnya, setiap keluhan pengguna KRL langsung sampai ke menteri tersebut. Walaupun sang menteri tidak seluruhnya meneruskan keluhan tersebut ke manajemen KAI, hal ini telah membuat gerah mereka. Mereka juga tidak mempunyai sistem yang handal dan terintegrasi untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Lihatlah keluhan customer di website KAI ditampung begitu saja, tanpa jelas di mana statusnya. Akhirnya, alih-alih website tersebut mampu mengelola keluhan customer, malah makin memperburuk citra KAI.

Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi pengelola KAI untuk merasa lebih pintar dari pelanggannya jika mereka tetap ingin survive. Atau, mereka akan seperti saat ini, tidak bergerak ke mana-mana dan selalu merasa lebih pintar dari pelanggannya.

Jumat, 20 Juli 2012

Optimalisasi Media Sosial dan Sistem Cadangan KRL Jabodetabek

IMG-20110514-00094_2

Seperti tidak pernah usang, penumpang KRL Jabodetabek selalu mengeluh tentang layanan KRL. Padahal, beberapa tahun belakangan ini KRL sudah dikelola secara terpisah dari PT KAI. Kini KRL Jabodetabek dikelola oleh PT KAI Commuter Jabodetabek. Hanya saja, memang apa yang mesti dikelola oleh masing-masing pihak tampaknya belum terdefinisikan dengan jelas. Akibatnya, jika terjadi permasalahan, penanganannya menjadi sangat lambat. Hal ini dipersulit lagi ketika PT KAI Commuter Jabodetabek mesti berurusan dengan instansi lain terkait pengelolaan perkeretaapian. Sebagai contoh, ketika sebuah pohon tumbang di sebuah jalur, biasanya mereka akan meminta bantuan pemerintah setempat dalam penanganannya. Selain itu, belum tampak adanya unit Emergency Response Team yang bisa bergerak dengan cepat.

Beberapa hari ini, kita bisa lihat, ketika terjadi putusnya sebuah jalur listrik antara Tanah Abang – Serpong, tampak begitu lambatnya penanganan pengelola KRL. Memang, permasalahan jalur tentu bukan hanya tanggung-jawab PT KAI Commuter Jabodetabek, tetapi juga KAI dan bahkan Kementerian Perhubungan. Namun, hal ini telah mengakibatkan keluhan bertubi-tubi dari pelanggan. Kita bisa mengikuti keluhan itu dari account twitter @KRL_Jabodetabek dan @KRLMania. Pelanggan paling sering menyuarakan kesenggaraan yang mereka rasakan melalui account ini. Sayangnya, tidak ada sedikit pun permintaan maaf dari manajemen PT KAI Commuter Jabodetabek ataupun PT KAI dan Kementerian Perhubungan melalui media sosial.

Pengelola KRL tampaknya tidak menyadari bahwa pengaruh media sosial itu sudah sangat besar. Jika sebuah organisasi tidak bisa merespon dengan baik, maka citranya akan semakin buruk. Padahal, sudah banyak pihak yang mengerti tentang pentingnya optimalisasi media sosial. Bahkan, Pilkada DKI yang baru dimenangkan Jokowi beberapa waktu lalu baru disadari oleh lawannya Foke adalah pengaruh dari optimalisasi media sosial.

Memang, penggunaan media sosial tidaklah cukup. Agar tidak dikesankan hanya unggul dalam pencitraan, pengelola KRL harus membangun sistem backoffice yang kuat. Sebagai contoh, jalur listrik untuk beroperasinya KRL itu sebenarnya tidak terhindarkan akan terganggu karena penggunaan yang terus menerus. Bisa dalam bentuk ada perangkat yang menyangkut atau bahkan terputus. Namun, pengelola KRL mesti menyiapkan rencana kontinjensi yang handal. Mestinya, ketersediaan perangkat cadangan sudah harus menjadi standar pengelola KRL.

Perangkat cadangan itu bisa disediakan dalam bentuk standby untuk segera dapat diaktifkan ataupun hanya tersimpan pada suatu tempat untuk dapat segera di[pasang dan diaktifkan sewaktu-waktu. Bentuk pertama biasanya adalah yang paling canggih. Sebagai contoh, pada jalur listrik. Mestinya, jalur listrik untuk mendukung operasi KRL itu tidak hanya 2 jalur. Sebab, jalur yang rutin digunakan sudah 2 jalur. Pengelola KRL mestinya membangun 1 jalur cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika salah satu dari 2 jalur yang ada terganggu.

Memang, pendekatan sistem cadangan model pertama itu akan sangat mahal. Pengelola KRL harus melakukan investasi yang cukup besar. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan ketersediaan layanan dan potensi pendapatan dari penumpang, nilai tersebut sebenarnya tidak signifikan. Sayangnya, karena salah dalam pengelolaan di manajemen yang lama, mereka tidak mempunyai anggaran untuk investasi tersebut. Karena itu, yang paling bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan pilihan kedua.

Pada sistem cadangan model kedua, mestinya pengelola KRL memiliki gudang-gudang di dekat jalur KRL. Gudang-gudang ini menyimpan perangkat cadangan yang diperlukan. Dengan demikian, ketika terjadi putusnya sebuah jalur kabel, langsung bisa diganti dari stok yang ada di gudang terdekat. Pengelola KRL bisa mencontoh model ini dari pengelola penerbangan, seperti PT Garuda Indonesia. Mereka memiliki cadangan stok yang tersebar di berbagai negara.

Jika sistem cadangan ini bisa diterapkan, saya yakin pengelola KRL bisa dapat segera merespon setiap permasalahan dengan cepat. Bagi pelanggan, sebenarnya yang menjadi perhatian bagi mereka bukan soal adanya permasalahan, tetapi bagaimana sebuah organisasi bisa merespon dengan cepat atas permasalahan yang muncul.

Rabu, 04 Juli 2012

Fullboard dan Kemubaziran

Sekarang ini, muncul kebijakan fullboard. Sayangnya, ada efek negatif yang sangat terasa. Banyak peserta yang kembali ke tempatnya masing-masing lebih cepat dari jadual yang direncanakan. Sementara itu, panitia telah memesan makanan untuk peserta ke petugas hotel sesuai dengan jadual yang direncanakan. Akibatnya, banyak makanan yang terhidang, tetapi tidak disantap. Menurut standar hotel, sisa makanan ini tidak boleh dimakan atau dibawa pulang oleh petugas hotel. Akhirnya, makanan yang tersedia menjadi sia-sia. Tidakkah kita sadar masih banyak rakyat di negara lain yang tidak bisa makan? Akankah kita tidak takut akan kemurkaan Tuhan? Marilah kita sama-sama peduli terhadap hal ini. Pemikiran Anda bersama mengatasi kemubaziran ini sangat saya nantikan.

Senin, 14 Mei 2012

Menpan: Bukan Saatnya Lagi Berpikir untuk Jadi PNS


Ayoo generasi muda, wejangan Pak Menteri ini perlu didengar. Jangan lagi menulis di buku Anda mempunyai cita-cita jadi PNS. Itu masa lalu.




PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

"Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012).
Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak anak muda yang bersekolah dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa menikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan.

"Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus dimanfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin program untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah malah yang menikmati warga negara lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Azwar yang juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, mengatakan, sebanyak lebih dari 1.200 anak muda Sumatra Selatan mengikuti seleksi calon wirausahawan muda yang diadakan PAN di Palembang hari ini. Palembang dipilih sebagai salah satu kota ajang pencarian calon wirausahawan muda dikarenakan banyak sekali potensi ekonomi di Sumatra Selatan yang masih belum tergarap secara optimal. “Kita melihat besarnya potensi di Sumsel terutama Palembang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh putra daerah guna menunjang kemajuan perekonomian,” jelasnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan I/2012 pertumbuhan (growth) ekonomi Sumsel terkontraksi atau mengalami perlambatan sebesar -0,7 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tahun 2011. Terkontraksinya pertumbuhan triwulan I/2012 lebih disebabkan oleh berakhirnya momen Sea Games yang berlangsung di triwulan IV/2011.

Azwar menjelaskan perlambatan sebesar - 0,7 persen tersebut dapat dikejar dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan dilakukan oleh calon wirausahawan muda binaan PAN . “Mereka ini nantinya akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa menjalankan roda bisnis nya. Dan pada akhirnya bisa menggenjot ekonomi daerah yang sempat turun sebesar 0,7 persen,” tegasnya.

Jumat, 04 Mei 2012

Mengendalikan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri

Sumber Foto: http://www.travelinsurancecompares.com/

Dalam minggu ini, marak diangkat topik tentang tingginya biaya perjalanan dinas pegawai negeri. Dalam kondisi anggaran negara yang mayoritas sudah terkuras untuk subsidi, pemerintah harus memeras otak agar bisa berfikir inovatif. Salah satunya, tentu melihat kembali komposisi anggaran pengeluaran. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah perjalanan dinas.

Dari diskusi di media, tampak sekali bahwa pemerintah dan berbagai pakar mulai peduli tentang adanya kebijakan yang salah dalam anggaran pengeluaran pemerintah, baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah. Sebenarnya, kesalahan kebijakan ini sudah berlangsung lama. Awalnya memang tidak disengaja. Dahulu, tujuannya adalah baik, yaitu ketika kita memasuki era kemerdekaan, kita bisa melihat bahwa ternyata anggaran untuk membiayai gaji pegawai negeri sangat kecil. Pada awalnya, itu tidak menjadi masalah. Sebab, pada awalnya, menjadi pegawai negeri memang didokrin sebagai pengabdian kepada negara. Karena itu, setelah kemerdekaan, sebenarnya tidak banyak orang yang mau menjadi pegawai negeri.

Di masa lalu, menjadi pegawai negeri sudah disadari sejak awal harus bersedia berkorban, sebagai pejuang kemerdekaan. Karena itu, mereka yang menjadi pegawai negeri adalah lebih karena loyalitasnya pada negara, tanpa didukung oleh kompetensi yang memadai. Karena itu, banyak eks pejuang kemerdekaan yang langsung dikaryakan sebagai pegawai negeri. Sebagai contoh, di kantor bea dan cukai, dahulunya banyak diisi pegawai negeri yang merupakan eks tentara pelajar. Bisa dibayangkan sulitnya mengelola para pegawai yang eks tentara pelajar ini. Tidaklah aneh jika di masa lalu masyarakat mengeluhkan kinerja instansi bea dan cukai.

Kemudian, ketika kita memasuki era pembangunan, yaitu era orde baru, pemerintah mulai bergerak untuk berkinerja. Namun, telah disadari bahwa pegawai negeri yang ada di instansi pemerintah mayoritas tidak kompeten. Karena itu, pemerintah secara tidak terbuka mulai memikirkan kebijakan yang tepat. Akhirnya, pemerintah mengambil kebijakan tidak menaikkan gaji pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja pegawai. Itulah sebabnya, di masa orde baru pegawai negeri pun dibayar rendah, bahkan di bawah upah minimum regional. Untuk mendorong kinerja, pemerintah mengambil kebijakan bahwa bagi mereka yang kompeten akan melakukan perjalanan dinas. Di sinilah kemudian tampak bahwa kebijakan penganggaran akan terkait dengan kinerja. Mereka yang melakukan perjalanan dinas adalah mereka yang kompeten. Secara tidak langsung mereka akan memperoleh pendapatan tambahan dari perjalanan dinas ini.

Sialnya, pada masa akhir orde baru, menjelang era reformasi, muncul kesalahan implementasi dari kebijakan perjalanan dinas ini. Perjalanan dinas kemudian dimaknai semacam kompensasi tambahan bagi semua pegawai negeri. Selanjutnya, memperoleh pendapatan dari perjalanan dinas dianggap hak setiap pegawai negeri karena gajinya yang rendah. Harus diakui, tanpa tambahan pendapatan dari perjalanan dinas, maka mayoritas pegawai negeri tidak akan survive. Anda bisa menghitung berapa pengeluaran standar pegawai negeri dibandingkan dengan gaji pokoknya (walaupun sudah termasuk tunjangan yang jumlahnya kadang tidak signifikan).

Sekarang, ketika pemerintah sedang kesulitan pendanaan, karena tidak berani membatasi subsidi bahan bakar dan kecenderungan menghindari pinjaman dari donor, pemerintah mulai menggali-gali sumber yang bisa dioptimalkan. Karena itu, perjalanan dinas semakin diperketat. Sebagai contoh, perjalanan dinas yang dahulunya dibayar dalam bentuk uang harian yang cukup memadai dalam bentuk lumpsum hanya untuk kepentingan mengikuti rapat dinas, kini pembiayaan per harinya untuk pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah pusat sudah sangat kecil dalam bentuk at cost, bahkan sangat tidak memadai, sekitar seratus ribu rupiah saja. Ini tentu tidak berlaku bagi pegawai di pemerintah daerah, di mana kebiasaan lama masih terjadi. Mereka masih menggunakan sistem perjalanan dinas lumpsum. Karena itu, sering kita melihat pegawai negeri yang berasal dari pemerintah daerah masih sangat sering mengadakan rapat-rapat di hotel. Bahkan, sering terjadi pemalsuan dokumen perjalanan dinas oleh pihak-pihak tertentu hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari biaya perjalanan dinas.

Namun, memang semua kebijakan pemerintah bisa dengan mudah dipermainkan oleh pegawai negeri ketika di lapangan. Walaupun pemerintah pusat sudah menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas, pada praktiknya masih ada saja yang bisa mengakalinya. Sebagai contoh, biaya hotel dan pesawat dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realitanya. Bisa saja tarif perjalanan dinas dengan pesawat sebenarnya dibayarkan hanya Rp2 juta, tetapi dipertanggungjawabkan sebesar Rp3 juta dengan rekayasa tertentu. Para auditor juga akan kesulitan untuk menelusuri hal ini. Sebab, harga jual dari sebuah maskapai biasanya per penumpang tidak disimpan secara khusus dalam database-nya. Sebab, kadang perusahaan maskapai harus menjual ke agen travel. Ketika pegawai negeri berargumentasi bahwa ia membeli dari agen travel, maka berapa perhitungan harga tiket real yang dibayarkan pegawai negeri tadi akan sulit sekali ditelusuri. Agen travel juga cenderung menghindar untuk menginformasikan ke auditor berapa sebenarnya harga real yang dibayar oleh pegawai negeri tadi karena pertimbangan menjaga hubungan dengan pelanggannya.

Dalam jangka pendek, mengangkat isu tentang borosnya perjalanan dinas pegawai negeri memang akan menjadi pembelajaran yang baik. Para pegawai negeri tentu akan berhati-hati dan cooling down dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Namun, dalam pandangan saya, jika pemerintah tidak menyelesaikan akar masalahnya, hal ini akan berulang kembali. Artinya, upaya menghindari pemborosan perjalanan dinas hanya akan berjalan sesaat. Belum melekat dan tidak menjadi budaya pegawai negeri.

Salah satu akar masalah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di sebuah media, yaitu banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai negeri yang sebenarnya bisa diefisienkan karena sebenarnya tidak perlu. Yang telah diidentifikasi adalah banyaknya pelaporan yang harus disampaikan oleh instansi di bawah kepada instansi di atasnya. Sebagai contoh, sebuah instansi pemerintah daerah harus menyampaikan laporan ke Menteri PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan menteri teknis terkait. Untuk kepentingan penyusunan laporan inilah perjalanan dan rapat-rapat dinas tersebut diciptakan.

Jika saja pelaporan dari instansi di bawah ke instansi di atasnya dapat diintegrasikan, tentu para pegawai negeri tidak perlu berulang-ulang menyusun laporan yang secara isi sama, di mana sebenarnya hanya format pelaporannya saja yang berbeda. Kegiatan yang berulang-ulang inilah yang mengakibatkan menggelembungnya biaya perjalanan dan rapat dinas pegawai negeri. Belum lagi jika kita membahas tidak adanya integrasi aplikasi-aplikasi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dan supporting system lainnya. Sebagai contoh, ketika kita menyusun anggaran, aplikasinya berbeda dengan aplikasi untuk mengeksekusi anggaran. Akhirnya, pegawai negeri sibuk melakukan pekerjaan berulang, seperti melakukan entri ulang data awal, ke aplikasi lainnya.

Mengingat kegiatan tersebut adalah dalam hubungan kerja dengan instansi di atasnya, tentu atasan sebuah instansi tidak akan dapat menolak usulan perjalanan dinas dari bawahannya. Sebab, bawahannya akan berargumentasi bahwa laporan tersebut dipersyaratkan oleh pemerintah pusat atau instansi di atasnya. Dan ini memang benar-benar kebutuhan real, walaupun sebenarnya tidak stratejik. Karena itu, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini perlu segera dirumuskan oleh pemerintah. Sekedar mengelektronikkan penyampaian laporan dengan email, misalnya, tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus mau berfikir lebih konseptual dan komprehensif, dan menghindari penanganan masalah semacam ini hanya untuk kepentingan popularitas. Penangan masalah seperti ini harus dengan kajian yang mendalam.

Mengintegrasikan sistem pelaporan dari instansi di bawah ke instansi di atasnya pun mudah sekali diucapkan. Dalam realitanya, akan banyak tantangan yang ditemui. Alih-alih ingin mengintegrasikan, biasanya malah menciptakan sistem baru yang membebankan instansi. Sebab, tidak semua instansi mau menjalankan inisiatif pengintegrasian ini karena kepentingan mereka yang mungkin akan terganggu. Untuk itu, untuk mengatasi hal ini, pertama sekali kita harus menyusun framework konseptual integrasi tersebut terlebih dahulu agar semua pihak memiliki visi yang sama untuk kepentingan bangsa. Yang kemudian paling penting adalah pimpinan kementerian/lembaga harus mengutus stafnya yang paling kompeten dan mau berfikir secara terpadu untuk kepentingan nasional, tidak semata-mata kepentingan instansinya, untuk kepentingan pembahasan framework tersebut. Jangan sampai wakil dari kementerian/lembaga malah menjadi agent untuk mengamati proses integrasi tersebut dan memberikan informasi yang salah ke pimpinan kementerian/lembaga. Memilih siapa staf kementerian/lembaga yang akan diutus untuk kepentingan integrasi tersebut tentu cukup sulit. Tapi, saya yakin, masih ada staf kementerian/lembaga yang bisa diandalkan untuk kepentingan tersebut, terutama mereka dari generasi muda, yang mau berfikir untuk kepentingan yang lebih besar.

Akar masalah kedua adalah rendahnya penghasilan pegawai negeri pada beberapa instansi. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer dengan menaikkan penghasilan bulanan pegawai negeri, dengan tingkat penghasilan sebagaimana para profesional yang bekerja di sektor swasta. Kenaikan ini bisa diberikan dalam bentuk remunerasi. Beberapa instansi yang telah menerapkan remunerasi, saya lihat, walaupun tidak seluruhnya, telah mulai menuju pada arah yang tepat. Sumber anggaran untuk menaikkan penghasilan pegawai negeri menurut saya dalam jangka pendek bisa diambil dari penghematan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut. Artinya, berani mengalihkan 50% anggaran perjalanan dinas untuk kepentingan menaikkan penghasilan pegawai negeri itu sudah merupakan point tersendiri bagi pemerintah saat ini. Sebanyak 25% anggaran perjalanan dinas bisa dialihkan untuk mengatasi subsidi bahan bakar, sedangkan sisanya sebesar 25% tentu masih diperlukan untuk kepentingan yang bersifat stratejik.

Jika kedua hal ini bisa dijalankan dengan segera, maka saya yakin dalam waktu tidak lama lagi birokrat di instansi pemerintah pusat dan daerah tidak lagi menjadi sumber masalah, tetapi bagian dari pemecahan masalah bangsa ini.