Langsung ke konten utama

Menpan: Bukan Saatnya Lagi Berpikir untuk Jadi PNS


Ayoo generasi muda, wejangan Pak Menteri ini perlu didengar. Jangan lagi menulis di buku Anda mempunyai cita-cita jadi PNS. Itu masa lalu.




PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

"Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012).
Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak anak muda yang bersekolah dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa menikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan.

"Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus dimanfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin program untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah malah yang menikmati warga negara lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Azwar yang juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, mengatakan, sebanyak lebih dari 1.200 anak muda Sumatra Selatan mengikuti seleksi calon wirausahawan muda yang diadakan PAN di Palembang hari ini. Palembang dipilih sebagai salah satu kota ajang pencarian calon wirausahawan muda dikarenakan banyak sekali potensi ekonomi di Sumatra Selatan yang masih belum tergarap secara optimal. “Kita melihat besarnya potensi di Sumsel terutama Palembang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh putra daerah guna menunjang kemajuan perekonomian,” jelasnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan I/2012 pertumbuhan (growth) ekonomi Sumsel terkontraksi atau mengalami perlambatan sebesar -0,7 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tahun 2011. Terkontraksinya pertumbuhan triwulan I/2012 lebih disebabkan oleh berakhirnya momen Sea Games yang berlangsung di triwulan IV/2011.

Azwar menjelaskan perlambatan sebesar - 0,7 persen tersebut dapat dikejar dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan dilakukan oleh calon wirausahawan muda binaan PAN . “Mereka ini nantinya akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa menjalankan roda bisnis nya. Dan pada akhirnya bisa menggenjot ekonomi daerah yang sempat turun sebesar 0,7 persen,” tegasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...