let's fight corruption in Indonesia

Terima kasih kepada Penerbit Pena yang telah mewakafkan 20 buku terbitan Pena ke Rumah Baca Griya Pipit. Terima kasih kepada Pak Arif (Penerbit Pena) dan Johan Romadhan (alumni STA/87) yang telah menginformasikan rencana wakaf dari Penerbit Pena ini. Setelah melalui permohonan, Penerbit Pena telah mengirim buku wakaf tersebut pada hari Jumat yang lalu.

Terima kasih untuk Harsono yang telah menyumbang banner Rumah Baca Griya Pipit. Banyak pengunjung yang bilang bannernya bagus.

Sebuah Perspektif Awam tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Oleh: Rudy M. Harahap The Jakarta Post , minggu lalu (18/10) menerbitkan resensi tentang sebuah buku yang ditulis oleh Baharuddin Aritonang, anggota BPK yang juga mantan anggota DPR. Saya tertarik membeli buku tersebut karena salah satunya mengulas keterkaitan BPK dan BPKP. “ The book also criticizes overlapping duties and responsibilities between the BPK and the BPKP or Development and Finance Comptroller. While the BPK's presence is built into the Constitution, the BPKP is based purely on a presidential decree and enforced with a governmental regulation. This means that the BPKP sits much lower than the BPK in regards to the hierarchy of state institutions. Oddly though, the BPKP is largely employed in much of the same audit work as the BPK ,” tulis The Jakarta Post . Saya pernah membaca buku Baharuddin terbitan sebelumnya, yaitu “Orang Batak Berpuasa”. Maklumlah, walaupun saya orang Batak, saya tidak dibesarkan di sana. J...

Beberapa minggu yang lalu, ketika melakukan pendampingan pengadaan infrastruktur teknologi informasi di RS Jantung Harapan Kita, saya sempat melewati sebuah toko buku di rumah sakit tersebut. Di depan pintunya terpampang sebuah banner buku baru, buku terlaris versi New York Times katanya, dengan judul "Three Cups of Tea". Harganya lumayan mahal, mendekat Rp100 ribu. Karena tertarik, saya membeli dan membaca buku tersebut sampai habis. Sebagian waktu membaca saya habiskan di rumah dan di kereta. Buku ini menceritakan pengalaman Greg Mortenson dalam membangun sekolah di Pakistan dan Afganistan. "Mortenson adalah contoh tentang bagaimana merangkul sesama manusia dengan tulus. Kerja (kemanusiaan) yang tidak membuat orang menadahkan tangan, tapi menempatkan orang yang ditolong dalam posisi bermaftabat," tulis Mardiyah Chamim, dari Majalah Tempo , di cover buku tersebut. Buku ini mengulas tentang pengalaman dan argumentasi Greg tentang pentingnya membangun sekolah dan pe...

DIKOTOMI PERSEPSI Oleh: Tutung Handaru Susilo Tanpa sadar pikiran kita sering terjebak pada dikotomi persepsi. Tanpa sadar pikiran kita digiring dengan berbagai opini oleh para pihak yang memang pandai memainkan 'mind game' dan psikologi publik. Tanpa sadar pikiran kita akan berpersepsi bahwa A lebih baik dari B. Tanpa mengenal sesungguhnya siapa A dan siapa B. Pun karena sejak kecil kita terbiasa dicekoki dengan ikon-ikon dan simbol-simbol yang membuat kita berpikir bahwa ikon ini baik itu tidak. Mungkin hampir semua anak pernah mendengar dongeng kancil dan buaya. Buaya dipersepsikan jahat sedangkan kancil baik. Tanpa harus berpikir kenapa buaya jahat kepada kancil. Hampir semua cerita maupun film dinegeri ini tidak pernah ada menampilkan sosok guru atau polisi atau jaksa atau hakim yang jahat. Semua dipersepsikan sebagai orang baik. Terkadang pun dalam suatu waktu kita pernah berpersepsi; orang kaya itu jahat; orang miskin baik; militer itu jahat; sipil itu baik; orang cina i...

In a mailing list, a question arose why this year BPK website had not published BPK reports on the audit results as usuallly in previous years. Then came the debate about whether or not the report should be published. Here I publish one's opinions on the debate: Regards, In my opinion, the publication is very necessary, very important and must as soon as possible. The publication will be useful for all parties. In connection with the previous comments, about the arrogance, what happens is there is no 'arms length transactions' in the interaction between the BPK auditor and the auditee (particularly Local Government Prov / District / City) or the 'level playing field' that is not balanced. I, since June 1, 2009 or five months of FY 2008 ended, always look forward to the publication of BPK audit reports of LKPP and LKPD (for LKPP already published). I hope someday there is a kind of 'examination' from the accounting profession institutions (auditors), IAI or I...

Di sebuah milis muncul pertanyaan kenapa pada tahun ini BPK belum juga mepublikasikan laporan hasil auditnya di website BPK sebagaimana lazimnya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya laporan tersebut dipublikasikan. Berikut saya publikasikan pendapat seseorang atas perdebatan tersebut: Salam, Menurut saya, publikasi tersebut sangat perlu, sangat penting dan harus sesegera mungkin. Publikasi tsb akan sangat berguna untuk semua pihak. Berkaitan dengan komentar sebelumnya, tentang arogansi, menurut yang terjadi adalah tidak terdapat 'arms length transactions' pada interaksi antara auditor BPK dengan auditee (terutama Pemda Prov/Kab/Kota) atau 'level playing field' yang dilakukan tidak seimbang. Saya, sejak 1 Juni 2009 atau lima bulan setelah T.A. 2008 berakhir, selalu menantikan publikasi laporan hasil audit BPK terhadap LKPP dan LKPD (yg LKPP sudah dipublikasikan). Saya berharap suatu saat ada semacam 'eksaminasi' dari ...

Seorang teman, meng-sms saya: " Rud, tim SBY lagi nyiapin program reformasi birokrasi, salah satunya restrukturisasi lembaga pengawasan. Lu punya ide apa? " Setelah merenung sejenak, saya mencoba membuat tulisan berikut: Penguatan birokrasi akan sangat tergantung pada kualitas pengendalian internal pemerintah. Telah disadari bahwa lemahnya pengendalian internal pemerintah menjadi salah satu sebab utama dalam lemahnya birokrasi dan pada akhirnya rendahnya kualitas pelayanan publik. Dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran birokrasi dalam pelayanan publik telah mengalami pasang-surut. Pemerintah telah melakukan beberapa penataan terkait dengan birokrasi. Menteri Pendayagunaan telah menerbitkan pedoman reformasi birokrasi dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2008 yang memberikan acuan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi birokrasi, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi itu menyangkut people, proce...

Minggu lalu, saya mendapat pertanyaan dari seorang pejabat sebuah pemerintah daerah yang juga PPK terkait dengan HPS. Dalam sebuah pengadaan yang telah ditetapkan pemenangnya, tetapi belum sampai ke kontrak, dia menemukan bahwa ternyata terdapat penawaran yang harga satuan beberapa itemnya di bawah harga satuan menurut HPS. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Dalam Pasal 13 Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa PPK wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran . Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. Menurut penjelasan ayat (1) Pasal tersebut, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain: a. Harga pasar setempa...

Bagi Anda yang tertarik mengikuti lelang ini, segera daftar sebelum ketinggalan. Nilainya lumayan, Rp7 miliar! .

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga. Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji. Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak). Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri. Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela. Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit a...

Bapak/Ibu Yth, Menunjuk publikasi sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia telah menerima 26 pendaftar sebagaimana list berikut: 1 PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA 2 PT PLEXIS ERAKARSA PIRANTINAGA 3 PT INFORMATIKA SOLUSI BISNIS 4 PT TATA BISNIS SOLUSI 5 PT MANDIRI TELA ADI GUNA 6 PT INTEGRASI 7 PT MITRA INFOPARAMA 8 PT ARTHA INTI PRIMA 9 INFOFLOW SOLUTION 10 PT PRAWEDA CIPTAKARSA 11 PT TARAMITRA INFORMATAMA 12 PT ESA MANDIRI TEKNOLOGI 13 PT EBDESK INDONESIA 14 PT BITNET KOMUNIKASINDO 15 PT ASTRA GRAPHIA Tbk 16 PT SHAFA INDONESIA 17 PT ONE SYSTEM SOLUTION 18 PT MAXITECH UTAMA INDONESIA 19 PT COMMERCE EIGHTEEN TECHNOLOGY 20 PT PINNACLE SYSTEMS INDONESIA 21 PT ANABATIC TEKNOLOGI 22 PT GRAHA CIPTA SOLUSI 23 PT BERCA HARDAYA PERKASA 24 PT MITRA INFOSARANA 25 PT SIGMA CIPTA CARAKA 26 PT CIPTAMAYA MITRA SOLUSI Untuk membantu Panitia melakukan proses seleksi selanjutnya agar nantinya dapat diperoleh p...

Friends, I think you should read this article, written by Deni Ratno, an Indonesian investigator who works at PriceWaterhouseCoopers: It was a clear and sunny sunday morning, when I got on an "angkot" (in case you're not familiar with the term, this is a type of public transport vehicle), and did something that I've never done before: having a chat with the driver. Well, to be honest, if I had to have a chat with somebody, angkot driver would be at the bottom of my list. Most of them are as cold as stone so that you would seem to be talking with a statue. But the other day was different. I sat at the front, just adjacent to the driver, and since I got on the car, I noticed that he had spent Rp 6,000 just to buy a tissue, a newspaper and a cheap energy drink. Each at a different block. (Tissue? Last time I remember they used a small towel wrapped around their neck. Cheaper, and more practical) Interestingly, it appeared that the price of those stuffs has been inflated....

Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Moyong dalam sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Moyong, atau nama lengkapnya Moyong Haryanto, ini ternyata adalah orang KPU yang sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di zamannya Pak Harto. Dulu, kata Pak Moyong, petugas yang menghitung hasil Pemilu itu di zaman Pak Harto langsung dari tentara. Pernah seorang vendor keceplosan ngomong di media, akhirnya dipanggil ke BIN dan disuruh jongkok 3 hari, katanya. Pak Moyong ini pernah menjadi Wakil Kepala Biro TI KPU di tahun 2004. Saat ini, beliau itu Wakil Kepala Biro SDM. Beliau juga menjadi panitia pengadaan yang terkait dengan TI di KPU. Sudah lama saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ceritanya sehingga akhirnya 3 spesifikasi perangkat ICR itu terpilih. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab untuk mengambil keputusan penggunaan ICR tersebut di KPU. Rupanya, cukup ruwet juga masalahnya. Yang jelas, Pak Boradi, Wakil Kepala Bir...

Editorial Media Indonesia Rabu, 15 Juli 2009 KORUPSI selalu menggoda. Tidak cuma di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bedanya, koruptor di Indonesia tidak mudah dihukum sedangkan di negara lain lebih gampang dipenjara dengan hukuman berat bahkan mati. Tingkat impunitas yang masih kuat menggejala menyebabkan dunia masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Walaupun pemerintah sekarang adalah pemerintah yang mampu menyeret koruptor dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemerintahan manapun di masa lalu. Inilah yang menyebabkan publik tetap rindu pada sebuah pemberantasan korupsi yang lebih bertenaga dan karena itu memiliki kewenangan istimewa. Itulah semangat awal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Belakangan mulai terlihat keinginan untuk mengoreksi KPK. Dari RUU Pengadilan Tipikor yang belum beres hingga saat ini sampai dengan pertanyaan tentang sejauh mana KPK dikontrol. Lalu, sekarang muncul lagi perdebatan apakah KPK boleh menjebak koruptor atau tidak. Presiden Susilo B...

Saya belum lama mengenalnya. Sudah lama saya tahu namanya. Dalam berbagai artikel, saya menulis namanya, sejak tahun 2003. Tetapi secara pribadi, saya baru menjadi bagian dari langkah politiknya dan mengenali lebih dekat sekitar bulan Agustus 2008, tatkala saya beberapa kali datang sholat Jumat di Istana Wapres. Dia selalu menyapa hangat: "Apa kabar?", kalau sempat bersalaman. Kalau tidak, dia selalu mengangkat tangannya dari kejauhan: "Hai, Indra!" Sebagai orang yang belajar bahasa, sastra, sejarah, politik, terakhir komunikasi, saya tentu tidak akrab dengan pilihan bahasanya. Terlalu cepat, apa adanya, diwarnai dialeg khas Bugis, kadang seakan bergumam. Kalau memimpin rapat, ia sering menulis angka-angka. Ingatannya luar biasa pada nama dan angka. Saya hanya mengikutinya dari kejauhan. Maklum, saya sibuk di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Pertama kali, dia yang mengirimkan sms ke saya, menanyakan sesuatu. Tertulis di sana: "JK". Saya perlu meng...

Rudy M. Harahap Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara Jl. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480 rudy.m.harahap@binus.ac.id Dipublikasikan di Proceeding e-Indonesia Initiative 2009, Bandung, 24-25 Juni 2009 (dengan beberapa updating ) Abstraksi Umumnya, instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi di lingkungannya masing-masing. Namun, pengembangan tersebut masih bersifat sporadis yang belum mengacu kepada framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di suatu instansi pemerintah. Di sisi lain, belum terdapat framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah yang bersifat terbuka dan dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu framework pengembangan sistem informasi yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia, yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP. Framework i...