Langsung ke konten utama

e-Gov BP Batam

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga.

Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji.

Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Komentar

Krisdianto mengatakan…
Pengalaman yang menarik pak, kalo boleh tanya
1. apa resepnya pemda daerah itu memiliki keinginan ke arah itu?

2. apakah peran tata kelola pada pemda tersebut sudah bisa dikatakan berjalan dengan ada kesadaran pada tingkat pengambil keputusan akan kebutuhan informasi?

3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap perkembangan peran tata kelola di daerah dalam era disentralisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat ?

mohon pencerahanya...
28 Agustus 2009 pukul 01.02
Rudy M Harahap mengatakan…
Proyek ini bukan di Pemda Batam, tetapi di Badan Pengusahaan (dulu Otorita) Batam.
28 Agustus 2009 pukul 07.54
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya