Langsung ke konten utama

Buku: Three Cups of Tea

Beberapa minggu yang lalu, ketika melakukan pendampingan pengadaan infrastruktur teknologi informasi di RS Jantung Harapan Kita, saya sempat melewati sebuah toko buku di rumah sakit tersebut. Di depan pintunya terpampang sebuah banner buku baru, buku terlaris versi New York Times katanya, dengan judul "Three Cups of Tea". Harganya lumayan mahal, mendekat Rp100 ribu. Karena tertarik, saya membeli dan membaca buku tersebut sampai habis. Sebagian waktu membaca saya habiskan di rumah dan di kereta.

Buku ini menceritakan pengalaman Greg Mortenson dalam membangun sekolah di Pakistan dan Afganistan. "Mortenson adalah contoh tentang bagaimana merangkul sesama manusia dengan tulus. Kerja (kemanusiaan) yang tidak membuat orang menadahkan tangan, tapi menempatkan orang yang ditolong dalam posisi bermaftabat," tulis Mardiyah Chamim, dari Majalah Tempo, di cover buku tersebut.

Buku ini mengulas tentang pengalaman dan argumentasi Greg tentang pentingnya membangun sekolah dan pendidikan di Pakistan dan Afganistan. Satu-satunya cara, menurut dia, untuk menghadapi teroris adalah dengan membangun sekolah dan pendidikan di negara-negara tersebut.

Tampaknya, apa yang dinyatakan Greg sangat relevan dengan kejadian belakangan ini di Indonesia. Ketika masalah teroris berkembang terus--sebagaimana argumentasi Greg ke pemerintahan Bush--tidak cukup dengan 'memusnahkan' para teroris tersebut. Akar masalahnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Di negara-negara miskin, banyak orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan yang baik. Karena itulah, banyak yang akhirnya dengan mudah direkrut menjadi teroris karena keterbelakangan mereka itu.

Anda tentu bisa setuju atau tidak setuju dengan argumentasi tersebut. Namun, rasanya, sebelum Anda menyatakan setuju atau tidak setuju dengan argumentasi tersebu, Anda layak membaca buku ini terlebih dahului.

Namun, bagi Anda yang merasa belum mampu membeli buku tersebut, silahkan mampir untuk membuka-buka beberapa halaman di Rumah Baca Griya Pipit yang kami bangun bersama.

Selamat membaca!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...
Posting Komentar
Baca selengkapnya