Minggu, 15 November 2009

Progress: Rumah Baca Griya Pipit


Terima kasih kepada Penerbit Pena yang telah mewakafkan 20 buku terbitan Pena ke Rumah Baca Griya Pipit. Terima kasih kepada Pak Arif (Penerbit Pena) dan Johan Romadhan (alumni STA/87) yang telah menginformasikan rencana wakaf dari Penerbit Pena ini. Setelah melalui permohonan, Penerbit Pena telah mengirim buku wakaf tersebut pada hari Jumat yang lalu.

Progress: Rumah Baca Griya Pipit


Terima kasih untuk Harsono yang telah menyumbang banner Rumah Baca Griya Pipit. Banyak pengunjung yang bilang bannernya bagus.

Jumat, 23 Oktober 2009

Buku: Orang Batak Memandang BPK


Sebuah Perspektif Awam tentang Pemeriksaan dan Pengawasan

Oleh: Rudy M. Harahap

The Jakarta Post, minggu lalu (18/10) menerbitkan resensi tentang sebuah buku yang ditulis oleh Baharuddin Aritonang, anggota BPK yang juga mantan anggota DPR. Saya tertarik membeli buku tersebut karena salah satunya mengulas keterkaitan BPK dan BPKP. “The book also criticizes overlapping duties and responsibilities between the BPK and the BPKP or Development and Finance Comptroller. While the BPK's presence is built into the Constitution, the BPKP is based purely on a presidential decree and enforced with a governmental regulation. This means that the BPKP sits much lower than the BPK in regards to the hierarchy of state institutions. Oddly though, the BPKP is largely employed in much of the same audit work as the BPK,” tulis The Jakarta Post.

Saya pernah membaca buku Baharuddin terbitan sebelumnya, yaitu “Orang Batak Berpuasa”. Maklumlah, walaupun saya orang Batak, saya tidak dibesarkan di sana. Jadi, mohon dimaklumi jika kurang memahami budaya Batak. Karena itu, saya mencoba mempelajarinya dari buku tersebut. Buku ini telah membuka wawasan saya tentang bagaimana orang berpuasa di kampung halaman saya.

Untuk menambah pengetahuan saya tentang wawasan Burhanuddin mengenai pemeriksaan dan pengawasan, saya membeli buku ini Minggu malamnya. Dalam buku tersebut, memang ada bab khusus yang mengulas karut-marutnya sistem pemeriksaan di Indonesia (bab X, hal 105 – 111). Sebenarnya, tidak banyak ulasan tentang ini di buku tersebut. Namun, media menganggapnya menarik.

Saya tidak begitu tertarik dengan analisisnya yang sering merendahkan BPKP di buku tersebut. Saya anggap apa yang dikatakannya haruslah dianggap sebagai pandangan seorang warga masyarakat yang memandang berbeda tentang perspektif pengawasan dan pemeriksaan yang--bagaimanapun rendahnya--tetap harus dihargai. Apalagi, beliau hanyalah seorang yang berlatar belakang ilmu farmasi. Jadi, kalau ada salah-salah sedikit dalam pandangannya, itu hal yang biasa. Sebagaimana pengetahuannya yang menyatakan bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hanya meluluskan program D3 (hal 189).

Walaupun Burhanuddin begitu nyinyir-nya terhadap BPKP, tetapi ada satu hal yang menarik dari buku tersebut. Pada akhirnya, Burhanuddin mengakui bahwa tidak mudah untuk “melumpuhkan” BPKP. Di akhir jabatannya, beliau mengakui, alih-alih disarankan untuk memerger pegawai BPKP ke BPK atau menyebarkan pegawai BPKP ke seluruh instansi, Pemerintah ternyata justru memperkuat kewenangan BPKP. “Kehadiran BPKP malah semakin dikukuhkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kehadiran Peraturan Pemerintah ini semestinya memerlukan pertimbangan BPK, tapi dalam kenyataannya pertimbangan itu tidak pernah ada, dan Peraturan Pemerintah tersebut tetap saja ditandatangani oleh Presiden,” tulisnya pada halaman 111.

Yang menyedihkan bagi saya, sebagai generasi muda di negeri ini, ternyata orang setingkat Burhanuddin--yang mestinya sudah memasuki area stratejik sebagai seorang negarawan—ternyata masih berkutat di aspek-aspek operasional. Terhadap hubungan BPK-BPKP, saya melihat Burhanuddin sudah terperangkap ke masalah pribadi. Padahal, jika saja ia cukup cerdas, maka mestinya dapat dilakukan aliansi stratejik (strategic alliance) dengan BPKP. Aliansi ini dapat menghasilkan sebuah sinerji besar untuk mengatasi masalah-masalah bangsa, yang tidak lagi mempersoalkan teknis pendekatan yang digunakan, apakah dengan pemeriksaan ataupun pengawasan.

Mestinya, Burhanuddin menyadari bahwa sebuah organisasi publik, setelah dibentuk, tidak akan mudah untuk dilikuidasi, terkecuali adanya pemikiran politik yang radikal dari seorang pimpinan negara. Karena itu, adalah tidak tepat jika kita akan menuju sistem kenegaraan yang lebih baik, kita hanya sibuk untuk menata aspek kelembagaannya saja. Sebab, walaupun secara formal BPKP dibentuk dengan Peraturan Presiden, jauh di bawah BPK yang dibentuk dengan UUD 1945, tidak bisa dihindarkan bahwa BPKP juga menyumbangkan peran yang signifikan dalam membangun good governance di sektor publik. Sebagai contoh, banyak instansi yang memperoleh opini audit rendah dari eksternal auditor (seperti BPK), setelah dibina oleh BPKP ternyata dapat memperoleh opini yang meningkat.

BPKP juga sangat berperan dalam hal meningkatkan kualitas pencatatan asset di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas ketaatan instansi pemerintah terhadap peraturan (termasuk upaya menghindarkan terjadinya korupsi), dan, yang belakangan ini berkembang, membantu instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Presiden. BPKP, belakangan ini, sesuai dengan PP 60/2008, telah direposisi sehingga diperankan untuk mengawal agar akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik. Artinya, BPKP tidak lagi berperan di tingkat bawah saja, tetapi juga tingkatan stratejik, yaitu menjaga tercapainya program dan agenda Presiden.

Dengan berbagai keterbatasannya, buku ini juga memiliki nilai-nilai pembelajaran yang baik. Misalnya, tentang persoalan internal BPK sendiri, konflik di antara pimpinan BPK (walaupun tidak diungkap secara vulgar), intrik-intrik di dalam BPK, kejujuran seorang Burhanuddin, lembaga pemeriksaan di negara lain, dan pentingnya reformasi birokrasi. Anehnya, Burhanuddin tidak mengulas sama sekali hubungannya dengan Ketua BPK, Anwar Nasution. Tapi, dari beberapa paragraf, tampak jelas adanya konflik Burhanuddin dengan Anwar dan anggota BPK lainnya, seperti pelimpahan kasus aliran BI ke KPK dan penuntutan masalah kewenangan pemeriksaan pajak di Mahkamah Konstitusi yang, ternyata, tidak melalui pembahasan terlebih dahulu di tingkat pimpinan BPK!***

Penulis adalah peserta Diklat PIM III LAN Angkatan VIII. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili lembaga manapun.

Rabu, 14 Oktober 2009

Buku: Three Cups of Tea

Beberapa minggu yang lalu, ketika melakukan pendampingan pengadaan infrastruktur teknologi informasi di RS Jantung Harapan Kita, saya sempat melewati sebuah toko buku di rumah sakit tersebut. Di depan pintunya terpampang sebuah banner buku baru, buku terlaris versi New York Times katanya, dengan judul "Three Cups of Tea". Harganya lumayan mahal, mendekat Rp100 ribu. Karena tertarik, saya membeli dan membaca buku tersebut sampai habis. Sebagian waktu membaca saya habiskan di rumah dan di kereta.

Buku ini menceritakan pengalaman Greg Mortenson dalam membangun sekolah di Pakistan dan Afganistan. "Mortenson adalah contoh tentang bagaimana merangkul sesama manusia dengan tulus. Kerja (kemanusiaan) yang tidak membuat orang menadahkan tangan, tapi menempatkan orang yang ditolong dalam posisi bermaftabat," tulis Mardiyah Chamim, dari Majalah Tempo, di cover buku tersebut.

Buku ini mengulas tentang pengalaman dan argumentasi Greg tentang pentingnya membangun sekolah dan pendidikan di Pakistan dan Afganistan. Satu-satunya cara, menurut dia, untuk menghadapi teroris adalah dengan membangun sekolah dan pendidikan di negara-negara tersebut.

Tampaknya, apa yang dinyatakan Greg sangat relevan dengan kejadian belakangan ini di Indonesia. Ketika masalah teroris berkembang terus--sebagaimana argumentasi Greg ke pemerintahan Bush--tidak cukup dengan 'memusnahkan' para teroris tersebut. Akar masalahnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Di negara-negara miskin, banyak orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan yang baik. Karena itulah, banyak yang akhirnya dengan mudah direkrut menjadi teroris karena keterbelakangan mereka itu.

Anda tentu bisa setuju atau tidak setuju dengan argumentasi tersebut. Namun, rasanya, sebelum Anda menyatakan setuju atau tidak setuju dengan argumentasi tersebu, Anda layak membaca buku ini terlebih dahului.

Namun, bagi Anda yang merasa belum mampu membeli buku tersebut, silahkan mampir untuk membuka-buka beberapa halaman di Rumah Baca Griya Pipit yang kami bangun bersama.

Selamat membaca!

Selasa, 29 September 2009

DIKOTOMI PERSEPSI

DIKOTOMI PERSEPSI
Oleh: Tutung Handaru Susilo

Tanpa sadar pikiran kita sering terjebak pada dikotomi persepsi. Tanpa sadar pikiran kita digiring dengan berbagai opini oleh para pihak yang memang pandai memainkan 'mind game' dan psikologi publik. Tanpa sadar pikiran kita akan berpersepsi bahwa A lebih baik dari B. Tanpa mengenal sesungguhnya siapa A dan siapa B.

Pun karena sejak kecil kita terbiasa dicekoki dengan ikon-ikon dan simbol-simbol yang membuat kita berpikir bahwa ikon ini baik itu tidak. Mungkin hampir semua anak pernah mendengar dongeng kancil dan buaya. Buaya dipersepsikan jahat sedangkan kancil baik. Tanpa harus berpikir kenapa buaya jahat kepada kancil.

Hampir semua cerita maupun film dinegeri ini tidak pernah ada menampilkan sosok guru atau polisi atau jaksa atau hakim yang jahat. Semua dipersepsikan sebagai orang baik. Terkadang pun dalam suatu waktu kita pernah berpersepsi; orang kaya itu jahat; orang miskin baik; militer itu jahat; sipil itu baik; orang cina itu jahat; pribumi itu baik. Itu semua hanyalah dikotomi persepsi.

Sekarang pun dikotomi persepsi terjadi lagi. Hampir semua orang berpandangan POLRI itu jahat; KPK itu baik, tanpa mengenal lebih jauh apa itu institusi POLRI dan apa itu institusi KPK. Beberapa waktu lalu pun ketika BPKP akan mengaudit KPK; opini yang dibentuk adalah BPKP jahat; KPK baik.

Banyak orang tidak sadar atau tidak tahu bahwa di KPK pun banyak unsur. Ada personil dari POLRI, Kejaksaan, BPKP maupun unsur lainnya. Lalu apakah setiap personil yang masuk ke KPK, bim salabim, langsung bisa berubah menjadi orang bersih tanpa cacat dan cela. Saya rasa tidak semudah itu seseorang bertransendental menjadi pribadi yang sempurna setelah berpuluh tahun berkecimpung diprofesi masing-masing.

Bagaimanapun KPK ataupun POLRI hanyalah institusi yang masing-masing mempunyai personil dengan kepribadian, kekuatan maupun kelemahannya. Tetapi tanpa sadar saat ini (oleh media massa) kita memang sedang diajak berpersepsi bahwa institusi KPK itu baik; sedangkan POLRI tidak. Tanpa sadar bahwa KPK atau POLRI hanyalah baju dan tidak serta merta mencerminkan pribadi yang memakainya. Sama seperti para terdakwa di depan pengadilan yang hampirnya seluruh pasti berbaju kemeja putih lengan panjang dan berpeci. (bahkan Ryan si jagal jombang berpeci putih dan bersorban). Semua itu adalah upaya mind game bukan serta merta menjamin pribadi yang memakainya seputih kemejanya.

Jadi pada intinya cobalah untuk tidak terjebak pada dikotomi persepsi; bahwa KPK itu baik; POLRI itu jahat; Buaya itu jahat; Cicak itu baik (padahal cicak mungkin jahat juga sama nyamuk). Berpikirlah secara jernih. There's good and bad in everyone. Tidak setiap personil KPK pasti baik dan tidak setiap personil POLRI pasti jahat. It's human nature.

Kalau kita memang mendukung pemberantasan korupsi; maka kita juga harus ikut berpikir:
1) Kenapa gaji para penegak hukum lainnya tidak dinaikkan juga setara dengan para personil KPK sehingga kinerjanya meningkat
2) Kenapa kewenangan para penegak hukum lainnya tidak ditingkatkan juga setara dengan KPK sehingga kerjanya menjadi lebih efektif
3) Kalau KPK boleh menyadap, kenapa para penegak hukum lainnya tidak boleh. toh terbukti penyadapan salah satu cara efektif menjerat koruptor.

Last but not least. Bagaimanapun institusi KPK yang baik harus dipertahankan; namun (apabila ada) oknum yang buruk ya harus dibersihkan.

Maju terus maju KPK; maju terus POLRI; bersihkan para oknum di negeri ini.

Selasa, 15 September 2009

Debate: Should the Audit Reports Published on BPK's Website?

In a mailing list, a question arose why this year BPK website had not published BPK reports on the audit results as usuallly in previous years. Then came the debate about whether or not the report should be published. Here I publish one's opinions on the debate:

Regards,

In my opinion, the publication is very necessary, very
important and must as soon as possible. The publication will be useful for all
parties.

In connection with the previous comments, about the arrogance, what happens is there is no 'arms length transactions' in the interaction between the BPK auditor and the auditee (particularly Local Government Prov / District / City) or the 'level playing field' that is not balanced.

I, since June 1, 2009 or five months of FY 2008 ended, always look forward to the publication of BPK audit reports of LKPP and LKPD (for LKPP already published).

I hope someday there is a kind of 'examination' from the accounting profession institutions (auditors), IAI or IAPI boards, to the audit opinion already given by BPK (were the opinion given by the BPK institution or by BPK agency employees?).

Thank you.
Ariawan Prasodjo

Jumat, 11 September 2009

Debat: Perlukah Laporan Audit BPK Dipublikasikan di Website?

Di sebuah milis muncul pertanyaan kenapa pada tahun ini BPK belum juga mepublikasikan laporan hasil auditnya di website BPK sebagaimana lazimnya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya laporan tersebut dipublikasikan. Berikut saya publikasikan pendapat seseorang atas perdebatan tersebut:

Salam,

Menurut saya, publikasi tersebut sangat perlu, sangat penting dan harus sesegera mungkin. Publikasi tsb akan sangat berguna untuk semua pihak.

Berkaitan dengan komentar sebelumnya, tentang arogansi, menurut yang terjadi adalah tidak terdapat 'arms length transactions' pada interaksi antara auditor BPK dengan auditee (terutama Pemda Prov/Kab/Kota) atau 'level playing field' yang dilakukan tidak seimbang.

Saya, sejak 1 Juni 2009 atau lima bulan setelah T.A. 2008 berakhir, selalu menantikan publikasi laporan hasil audit BPK terhadap LKPP dan LKPD (yg LKPP sudah dipublikasikan).

Saya berharap suatu saat ada semacam 'eksaminasi' dari lembaga profesi akuntan (auditor), IAI atau IAPI atau lembaga profesi auditor sektor publik?, terhadap opini audit yang diberikan BPK (opini tsb diberikan oleh BPK sbg lembaga atau diberikan oleh pegawai BPK?).

Terima kasih.
Ariawan Prasodjo

Rabu, 02 September 2009

Penataan Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah: Sebuah Gagasan

Seorang teman, meng-sms saya: "Rud, tim SBY lagi nyiapin program reformasi birokrasi, salah satunya restrukturisasi lembaga pengawasan. Lu punya ide apa?"

Setelah merenung sejenak, saya mencoba membuat tulisan berikut:

Penguatan birokrasi akan sangat tergantung pada kualitas pengendalian internal pemerintah. Telah disadari bahwa lemahnya pengendalian internal pemerintah menjadi salah satu sebab utama dalam lemahnya birokrasi dan pada akhirnya rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran birokrasi dalam pelayanan publik telah mengalami pasang-surut. Pemerintah telah melakukan beberapa penataan terkait dengan birokrasi. Menteri Pendayagunaan telah menerbitkan pedoman reformasi birokrasi dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2008 yang memberikan acuan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi birokrasi, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi itu menyangkut people, process, dan technology.

Terkait dengan reformasi birokrasi ini, dengan surat edaran nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE-1848/MK/2009, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan baru-baru ini telah menerbitkan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Pada bulan Juni 2009, juga telah disahkan Undang-Undang Pelayanan Publik.
Sayangnya, di lapangan, usaha Pemerintah terkait reformasi birokrasi kurang berjalan dengan baik. Kenyataan di lapangan, tidak banyak perubahan berarti yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah kelemahan mesin birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan Pemerintah/Presiden. Implementasi atas kebijakan Presiden juga sering kurang terkordinasi. Sebagai contoh, dalam Program Kerja 100 Hari Presiden SBY ketika pertama kali terpilih terdapat “Program Melanjutkan Reformasi Birokrasi”. Namun, sampai saat ini masyarakat belum merasakan hasil nyata reformasi ini.

Kenyataan di lapangan, pengurusan perijinan masih sulit. Misalnya, ketika seseorang ke kantor imigrasi, praktik bisnis pelayanan imigrasi masih berjalan seperti biasanya. Tanpa melewati calo atau dengan uang tips, pelayanan masih kurang baik. Begitu juga dengan pengurusan KTP dan SIM. Belum lagi jika dibahas aspek single identity number (SIN) yang belum juga berhasil diimplementasikan.

Dalam hubungannya dengan reformasi sektor publik, sebenarnya terdapat tindakan nyata yang dibutuhkan, di mana keberhasilan instansi publik dalam memberikan pelayanan publik akan tergantung kepada proses pelayanan yang ada di dalam instansi pelayanan publik. Dalam kenyataannya, proses tersebut banyak yang tidak sinkron atau malah menimbulkan birokrasi yang rumit. Karena itu, proses ini harus ditata-ulang.

Dari penataan-ulang proses pelayanan publik ini, dapat diperoleh perhitungan yang tepat berapa sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Sumber daya ini terdiri dari manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, pendanaannya, dan perangkat teknologi pendukungnya. Dengan demikian, dari penataan proses ini, Pemerintah dapat membuat program pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Tidak hanya dari segi jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan (skill) yang dibutuhkan.

Dari sini, Pemerintah akan dapat melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif, tidak lagi bersifat parsial. Selama ini, penataan birokrasi kebanyakan hanya dilakukan secara terbatas pada penataan kelembagaannya. Belum secara langsung menyentuh aspek sumber daya manusianya.
Dalam rangka melakukan sebuah langkah penting dalam reformasi sektor publik, yaitu penataan proses pelayanan publik tersebut, lembaga pengawasan internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Lembaga pengawasan internal dapat memberikan peran yang sangat berarti dengan melakukan analisis proses bisnis organisasi publik.

Kegiatan yang pertama sekali harus dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis sektor publik di instansi pemerintah. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara serentak kepada seluruh instansi pemerintah, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Dari evaluasi ini, akan diketahui titik-titik lemah dari proses bisnis instansi pemerintah. Kemudian, dari hasil evaluasi ini akan dilakukan perancangan-ulang proses bisnis di instansi pemerintah, khususnya yang melakukan pelayanan langsung ke publik, termasuk penghitungan kembali sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan masing-masing proses bisnis ini.

Hasil rancangan-ulang ini kemudian dapat diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah secara berkelanjutan dengan bimbingan dari lembaga pengawasan internal. Keberhasilan implementasi rancangan-ulang ini akan mendukung secara langsung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sayangnya, saat ini terdapat permasalahan pada lingkungan lembaga pengawasan internal. Masing-masing lembaga pengawasan internal pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri, tanpa adanya terkoordinasi. Karena itu, kurang dirasakannya sinerji dan suatu arah yang sama dalam optimalisasi lembaga pengawasan internal. Karena itu, keberadaan lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah perlu ditata-kembali.[1]

Salah satu program yang harus dilakukan untuk menata-kembali lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas dan independensi lembaga-lembaga tersebut. Yang diusulkan dalam tulisan ini adalah dengan meletakkan lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah secara operasional di bawah sebuah lembaga di tingkat nasional yang setingkat kementerian. Misalnya, Kementerian Urusan Reformasi Sektor Publik dan Pengawasan Internal merangkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nama lain yang diusulkan adalah Kementerian Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. Namun, secara administratif, lembaga-lembaga pengawasan internal tersebut tetap berada di bawah masing-masing menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota.

Pemerintah/Presiden akan mendapat manfaat langsung dari keberadaan Kementerian Urusan Reformasi Sektor Publik dan Pengawasan Internal/Kementerian Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ini. Selain berperan untuk mempercepat proses reformasi pelayanan publik, lembaga ini juga dapat ditugaskan secara khusus oleh Presiden untuk menangani atau mengkoordinasikan setiap permasalahan yang muncul yang terkait dengan korupsi. Kementerian ini juga dapat ditugaskan secara khusus untuk fokus pada pelaksanaan program pencegahan korupsi.

Demikian gagasan sederhana ini dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa ini.

[1] Lembaga-lembaga pengawasan internal yang saat ini ada adalah inspektorat jenderal/inspektorat yang berada di bawah menteri/pimpinan lembaga, inspektorat wilayah yang berada di bawah gubernur, bupati, atau walikota. Selain itu, terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berada di bawah Presiden. Pada lingkup BUMN/D, terdapat satuan pengawasan intern.

Senin, 31 Agustus 2009

Penggunaan HPS

Minggu lalu, saya mendapat pertanyaan dari seorang pejabat sebuah pemerintah daerah yang juga PPK terkait dengan HPS. Dalam sebuah pengadaan yang telah ditetapkan pemenangnya, tetapi belum sampai ke kontrak, dia menemukan bahwa ternyata terdapat penawaran yang harga satuan beberapa itemnya di bawah harga satuan menurut HPS. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan?

Dalam Pasal 13 Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa PPK wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Menurut penjelasan ayat (1) Pasal tersebut, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:
a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pada Lampiran I Bab II A 1 f 12) c) Keppres tersebut, harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS mesti dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Dalam sebuah tulisan di Forum Pengadaan yang dipublikasikan ke Media Indonesia, hal seperti ini sering menimbulkan masalah. “Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan keuangan negara,” tulis Forum tersebut. Namun, dijelaskan dalam Forum tersebut, “… sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan negara dalam arti korupsi.”

Artinya, jika mengikuti penjelasan tersebut, tidak ada alasan untuk menolak atau mempermasalahkan harga penawaran sebuah item yang di atas harga HPS, sepanjang telah dilakukan klarifikasi.

Anehnya, setelah diteliti kembali, ternyata memang total harga yang ditawarkan di bawah HPS, tetapi harga satuan masing-masing item ternyata di bagi rata. Ini cukup menimbulkan pertanyaan. Jika melihat dari pola ini, biasanya perusahaan penawar tidak menguasai apa yang ditawarkannya. Setelah ditanyakan oleh PPK, ternyata perusahaan penawar menyatakan bahwa mereka hanya mendapat harga total dari prinsipal, tanpa rinciannya.

Setelah diteliti kembali, rupanya perusahaan tersebut adalah yang cukup beruntung, karena peserta lelang lainnya sudah gugur karena masalah administrasi. Pengadaan ini menggunakan pendekatan pascakualifikasi.

Saya bilang, biasanya perusahaan seperti inilah yang selalu menjadi masalah dalam pengadaan. Kemudian, saya menanyakan nama perusahaan penawar tersebut. Ternyata, yang saya dengar, perusahaan tersebut pernah di-blacklist oleh sebuah departemen karena tidak mau menandatangani kontrak setelah menjadi pemenang lelang sebuah pengadaan. Karena itu, kemenangan perusahaan tersebut layak dibatalkan.

Apa yang bisa diambil hikmahnya dari hal ini? Walaupun memang harga per item di HPS itu tidak mengikat, tetapi ketika Panitia Pengadaan atau PPK melihat keanehan dalam harga penawaran per item, sebaiknya segera ditelusuri kemampuan dan keberadaan perusahaan tersebut.

Jumat, 28 Agustus 2009

Lelang Infrastruktur Jaringan di RS Jantung Harapan Kita

Bagi Anda yang tertarik mengikuti lelang ini, segera daftar sebelum ketinggalan. Nilainya lumayan, Rp7 miliar!
.





Senin, 24 Agustus 2009

e-Gov BP Batam

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga.

Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji.

Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Senin, 10 Agustus 2009

Tutung Handaru: Testimoni AA, Viva KPK

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak).

Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri.

Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela.

Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit adalah salah satu cara dari pengawasan. Audit yang baik akan mengungkap terjadinya penyimpangan sehingga tidak perlu terjadi lagi dimasa y.a.d. Pun audit kinerja terhadap KPK akan dapat menjawab pertanyaan yang mungkin timbul di masyarakat seperti:

1. Apakah pengadaan sarana dan prasarana di KPK juga mengikuti prosedur pengadaaan barang/ jasa atau tidak (atau cukup dengan penunjukan langsung, karena selama ini tidak pernah terdengar adanya tender untuk pengadaan sarana/prasarana di KPK).

2. Apakah ada kasus yang mengendap bertahun-tahun tanpa ada kejelasan kelanjutan penanganannya. (Biasanya dengan alasan rahasia maka kita tidak tahu lagi kelanjutannya).

3. Apakah ada kasus yang tidak jelas penanganannya. Seperti kasus proyek mesin jahit Depsos. (sebagian masyarakat mereka-reka apakah karena SHW teman dekat AA itu merupakan anggota tim ahli Depsos?).

Bagaimanapun KPK adalah institusi yang tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan akan membuat kebaikan bukan keburukan dan tanpa perlu dipolitisir sebagai upaya merobohkan dengan membuat jargon ‘cicak lawan buaya’.

Sebaliknya, tanpa pengawasan yang baik, KPK akan menjelma menjadi superbody yang tidak terkontrol dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Aksioma ‘power tends to corrupt’- ‘absolute power, absolute corrupt’bukan tidak mungkin dapat terjadijuga. Kita pun tidak ingin kasus AKP Par dahulu menjelma menjadi fenomena gunung es. KPK yang bersih harus tetap berdiri. Kita dapat membantunya dengan mencegah kemungkinan terjadi pembusukan di dalam tubuh KPK sendiri. Viva KPK.

Tulisan Tutung Handaru. Diambil dari sebuah milis.

Sabtu, 25 Juli 2009

Info Black List-Prakualifikasi Sistem Manajemen Perkara-MA

Bapak/Ibu Yth,

Menunjuk publikasi sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia telah menerima 26 pendaftar sebagaimana list berikut:

1 PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA
2 PT PLEXIS ERAKARSA PIRANTINAGA
3 PT INFORMATIKA SOLUSI BISNIS
4 PT TATA BISNIS SOLUSI
5 PT MANDIRI TELA ADI GUNA
6 PT INTEGRASI
7 PT MITRA INFOPARAMA
8 PT ARTHA INTI PRIMA
9 INFOFLOW SOLUTION
10 PT PRAWEDA CIPTAKARSA
11 PT TARAMITRA INFORMATAMA
12 PT ESA MANDIRI TEKNOLOGI
13 PT EBDESK INDONESIA
14 PT BITNET KOMUNIKASINDO
15 PT ASTRA GRAPHIA Tbk
16 PT SHAFA INDONESIA
17 PT ONE SYSTEM SOLUTION
18 PT MAXITECH UTAMA INDONESIA
19 PT COMMERCE EIGHTEEN TECHNOLOGY
20 PT PINNACLE SYSTEMS INDONESIA
21 PT ANABATIC TEKNOLOGI
22 PT GRAHA CIPTA SOLUSI
23 PT BERCA HARDAYA PERKASA
24 PT MITRA INFOSARANA
25 PT SIGMA CIPTA CARAKA
26 PT CIPTAMAYA MITRA SOLUSI

Untuk membantu Panitia melakukan proses seleksi selanjutnya agar nantinya dapat diperoleh penyedia yang benar-benar berkualitas sehingga proses reformasi di Mahkamah Agung RI dengan dukungan teknologi informasi benar-benar dapat diimplementasikan, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat menyampaikan informasi perusahaan-perusahan pada list ini yang menurut pengetahuan Bapak/Ibu terkena black-list atau pernah lalai dalam menunaikan tugasnya. Informasi agar disampaikan melalui japri.

Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Bapak/Ibu.

Jumat, 24 Juli 2009

Deni Ratno: "The Way We Do Things Around Here"

Friends, I think you should read this article, written by Deni Ratno, an Indonesian investigator who works at PriceWaterhouseCoopers:

It was a clear and sunny sunday morning, when I got on an "angkot" (in case you're not familiar with the term, this is a type of public transport vehicle), and did something that I've never done before: having a chat with the driver. Well, to be honest, if I had to have a chat with somebody, angkot driver would be at the bottom of my list. Most of them are as cold as stone so that you would seem to be talking with a statue. But the other day was different. I sat at the front, just adjacent to the driver, and since I got on the car, I noticed that he had spent Rp 6,000 just to buy a tissue, a newspaper and a cheap energy drink. Each at a different block. (Tissue? Last time I remember they used a small towel wrapped around their neck. Cheaper, and more practical) Interestingly, it appeared that the price of those stuffs has been inflated. The driver paid Rp2,000 for the tissue, which can't be worth more that Rp1,000.

I just couldn't help my curiousity, so I started asking him a straight forward question, "Did you buy those things voluntarily?"
He smiled and looked at me in disbelief, "Are you kidding? Why would I need a tissue and a paper?"
"Then why did you buy them? What would happen had you not bought?" What a naive question. But I just couldn't help it.
He said, "Well, I don't know. You just have to pay, that's the thing you should do around here..."

I was speechless. I used to use public transport like this for years before I stuck on public railways and my car, and I knew extortion occurred in almost every street corner that an angkot passed. It becomes a common thing. So common that this driver could only say "that's the thing you should do around here".

Still I was startled.

Further, he said that almost every street corner has their own gangsters, and they charge angkots for "passing through their domain." When I said gangster you might imagine a young scary person, with tatoo and piercing all around their bodies. Well, that's not quite accurate (and in some cases, not even close). What I saw were young people with clear faces and innocent look (Yes, some of them were hopelessly trying hard to look tough). Surprisingly, the one who sold the papers was a white-haired person and seemed to be at his early sixties.

(That should not be surprising though. We know we have many kinds of crooks here, those young and old, white collar and blue collar, on the street and inside fancy offices, in uniform or plain shirt, what else?)

Now, according to the driver I spoke with, he has to spend at least Rp20,000 per day to pay those illegal taxes. That's around USD2. Quite a lot for a guy who earns Rp10,000 to Rp 25,000 per day.

What have the police done about it? The driver said, "Nothing." (Why was I not surprised to hear that?) It doesn't take a Hercule Poirot to spot extortion like this. You could simply get on an angkot from the departure station, keep your eyes open (no kidding, people could easily fall asleep in an angkot), and see how the driver buys "unnecessary things" along the way. Could the law enforcement have missed such crime? Yeah right. I don't buy such justification. It's just too obvious to overlook. I suspect that they just wanna preserve "harmony". As far as I know no victims have filed a report on these occurrences. Like the angkot driver said, "It's just the way it works around here". So the police must have thought, why rock the boat?

The moral of this situation is clear, it is not about right or wrong, it is whether you can get away with it. And I don't see any reason why you couldn't. We have parliament who act like a bunch of brokers, a government whose bureaucracy is amongst the most corrupt in the world, religious leaders who are too busy spreading hatred, law enforcers who sell their integrity for money ... you name it. I'm not being skeptical, but I think we have all it takes to be a failed community.

Since then I just couldn't get rid of this driver's story from my mind. What would he say to his wife when he got home and didn't bring any money. Would he say he has given their hard-earned money to some crooks on his way home?

More importantly, what should we do about it? I don't know. I don't have the answer today. People say this is just the tip of a bigger societal problem. Well, no doubt about it. I'm just sending out a gentle reminder, do not take everything we see in our daily life for granted. Take a few step back, put things into perspective, you may find that what we call "business as usual" are just unacceptable by any values we know. And if we could share our view and make others understand, hopefully it would change "the way it works around here".

Deni@072009

This article can also be accessed through my website at
http://deniratno.wordpress.com.

Jumat, 17 Juli 2009

Tentang IT KPU (Lagi)

Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Moyong dalam sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Moyong, atau nama lengkapnya Moyong Haryanto, ini ternyata adalah orang KPU yang sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di zamannya Pak Harto.

Dulu, kata Pak Moyong, petugas yang menghitung hasil Pemilu itu di zaman Pak Harto langsung dari tentara. Pernah seorang vendor keceplosan ngomong di media, akhirnya dipanggil ke BIN dan disuruh jongkok 3 hari, katanya.

Pak Moyong ini pernah menjadi Wakil Kepala Biro TI KPU di tahun 2004. Saat ini, beliau itu Wakil Kepala Biro SDM. Beliau juga menjadi panitia pengadaan yang terkait dengan TI di KPU.

Sudah lama saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ceritanya sehingga akhirnya 3 spesifikasi perangkat ICR itu terpilih. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab untuk mengambil keputusan penggunaan ICR tersebut di KPU.

Rupanya, cukup ruwet juga masalahnya. Yang jelas, Pak Boradi, Wakil Kepala Biro Logistik yang juga ada di acara tersebut juga bingung dengan permasalahan ICR tersebut. Yang jelas, itu bukan masuk pengadaan KPU katanya.

Tapi, Pak Moyong menceritakan juga bahwa dulu awalnya akan menggunakan teknologi OMR. Pak Moyong didatangi langsung oleh Pak Hemat untuk menawarkan teknologi tersebut. Namun, dengan beberapa pertimbangan di lapangan nantinya, Pak Moyong menolak ide tersebut.

Kemudian, muncul nama Hafiz yang membawa teknologi tersebut. Ntah bagaimana ceritanya, akhirnya teknologi tersebut digunakan. Kemudian, ditentukan 3 merk perangkat yang bisa menjalankan teknologi tersebut. Katanya, itu diusulkan oleh tim ahli. Ini sebenarnya juga sudah pernah ditulis di vivanews.com (http://teknologi.vivanews.com/news/read/53818-_keputusan_kpu_memilih_icr__vendor_driven_)

Kemudian, saya tanya, apakah memang ada keputusan dari KPU tentang 3 merk tersebut? Sebab, KPUD yang akan mengadakan perangkat tersebut tentu tidak akan berani langsung mengadakan tanpa adanya suatu keputusan. Namun, menurut Pak Moyong itu tidak ada. Yang ada hanyalah KPUD dipanggil untuk mengikuti suatu acara. Kemudian, KPUD diberitahu untuk menggunakan salah satu dari 3 merk tersebut.

Ketika saya tanyakan siapa yang mengundang acara tersebut, Pak Moyong tidak mengetahuinya. Saya teringat posting Pak Hemat tentang pengadaan perangkat ICR ini. Dari sini kelihatan jelas bahwa yang mengundang adalah Sekjen KPU. Acara dihadiri oleh pengurus KPU.
Yang aneh, kenapa sampai sekarang mereka tidak pernah dipanggil KPK, ya? Apakah mungkin alasannya untuk menunggu Pemilu 2009 ini selesai?

Mengenai DPT, dari penjelasan Pak Moyong memang sudah jelas itu adalah karena ketidakprofesionalan Depdagri, dalam hal ini Ditjen Adminduk. Bayangkan, ternyata format file yang berisi data pemilih potensial adalah dalam format yang beragam, yaitu spreadsheet, word processor, dan PDF. Tidak ada satupun yang dalam bentuk database.

Dengan demikian, perbaikan Pemilu ke depan tidak akan terlepas dari perbaikan database kependudukan nasional. Karena itu, konsep single identity number (SIN) sudah harus segera diimplementasikan. Para pihak yang berkepentingan mestinya mulai tahun ini berfikir agar data tersebut dapat dipakai untuk kepentingan Pemilu 2014 dengan baik. Tentu kita tidak ingin terantuk dua kali seperti keledai yang malang, kan?***

Rabu, 15 Juli 2009

Jebak dan Sadap

Editorial Media Indonesia
Rabu, 15 Juli 2009

KORUPSI selalu menggoda. Tidak cuma di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bedanya, koruptor di Indonesia tidak mudah dihukum sedangkan di negara lain lebih gampang dipenjara dengan hukuman berat bahkan mati.

Tingkat impunitas yang masih kuat menggejala menyebabkan dunia masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Walaupun pemerintah sekarang adalah pemerintah yang mampu menyeret koruptor dalam jumlah besar dibandingkan dengan pemerintahan manapun di masa lalu.

Inilah yang menyebabkan publik tetap rindu pada sebuah pemberantasan korupsi yang lebih bertenaga dan karena itu memiliki kewenangan istimewa. Itulah semangat awal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belakangan mulai terlihat keinginan untuk mengoreksi KPK. Dari RUU Pengadilan Tipikor yang belum beres hingga saat ini sampai dengan pertanyaan tentang sejauh mana KPK dikontrol.

Lalu, sekarang muncul lagi perdebatan apakah KPK boleh menjebak koruptor atau tidak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghendaki agar pemberantasan korupsi lebih mengutamakan aspek pencegahan. Dan tidak dibenarkan menjebak.

Menjebak itu salah jika orang yang tidak tahu terpaksa berada pada posisi tertentu untuk tidak bisa mengelak dipersalahkan. Yang agak kasat mata untuk contoh ini adalah di jalan raya.

Polisi lalu lintas, misalnya, bersembunyi di ujung jalan untuk menangkap pengendara yang menerobos jalan yang tidak diberitahu bahwa jalan itu tertutup. Lalu orang-orang yang tidak memiliki niat untuk melanggar ini didenda atau dihukum.

Akan tetapi menjebak adalah benar, bahkan diharuskan, apabila seseorang itu telah memiliki indikasi korupsi. Apalagi dengan bukti yang sangat kuat. Orang-orang dengan indikasi kuat telah melakukan korupsi bisa diintai, dipancing, dan kemudian dibekuk.

KPK, sesuai undang-undang, memiliki hak untuk menyadap. Melalui penyadapan inilah sejumlah anggota DPR dan kalangan pengusaha ditangkap dan dipenjarakan.

Yang menjadi persoalan adalah apakah rekaman pembicaraan telepon yang disadap dijadikan alat bukti dan diperdengarkan dalam persidangan di pengadilan. Ada pertentangan pendapat disini.

Pendapat yang pertama, ini terutama dari kalangan keras, rekaman pembicaraan bisa dijadikan alat bukti sehingga bisa diperdengarkan dalam sidang di pengadilan. Tetapi yang kedua, mereka yang lebih konvensional, menolak rekaman sebagai alat bukti.

Polisi, atau KPK, segera menyimpan rekaman rapat-rapat ketika seseorang yang dicurigai tertangkap tangan. Ketika orang yang diintai melalui penyadapan melakukan korupsi, misalnya mentransfer atau menyogok, transfer dan uang sogok itulah yang menjadi bukti utama. Bukan lagi alat rekaman pembicaraan telepon.

Mengapa rekaman pembicaraan jangan diperdengarkan di depan publik? Karena pembicaraan melalui telepon adalah hak pribadi orang, bahkan hak asasi. Dapat dibayangkan ketakutan yang meluas ketika anggota masyarakat bisa dengan mudah disadap pembicaraan teleponnya oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian jebak dan sadap tidaklah perlu diperdebatkan. Keduanya bisa benar bisa juga salah. Jebak hanya benar ketika seseorang dengan bukti kuat korupsi tetapi licin dan lihai untuk ditangkap. Orang seperti ini harus diakali untuk dibekuk.

Sedangkan sadap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila harus dilakukan, rekaman penyadapan tidaklah diperdengarkan kepada publik. Karena itu mengganggu hak pribadi warga.

Selasa, 14 Juli 2009

Indra J. Piliang: Pak JK yang Saya Kenal

Saya belum lama mengenalnya. Sudah lama saya tahu namanya. Dalam berbagai artikel, saya menulis namanya, sejak tahun 2003. Tetapi secara pribadi, saya baru menjadi bagian dari langkah politiknya dan mengenali lebih dekat sekitar bulan Agustus 2008, tatkala saya beberapa kali datang sholat Jumat di Istana Wapres.

Dia selalu menyapa hangat: "Apa kabar?", kalau sempat bersalaman. Kalau tidak, dia selalu mengangkat tangannya dari kejauhan: "Hai, Indra!"

Sebagai orang yang belajar bahasa, sastra, sejarah, politik, terakhir komunikasi, saya tentu tidak akrab dengan pilihan bahasanya. Terlalu cepat, apa adanya, diwarnai dialeg khas Bugis, kadang seakan bergumam. Kalau memimpin rapat, ia sering menulis angka-angka. Ingatannya luar biasa pada nama dan angka.

Saya hanya mengikutinya dari kejauhan. Maklum, saya sibuk di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Pertama kali, dia yang mengirimkan sms ke saya, menanyakan sesuatu. Tertulis di sana: "JK". Saya perlu mengecek ke teman2 saya yang lain, apa itu benar nomor hpnya. Ternyata benar.

Beberapa kali saya bertemu dengannya lagi, baik di Jakarta atau di Sumbar. Sewaktu dia datang untuk menghadiri pertemuan Saudagar Minang, saya sempat makan pagi dengannya di Hotel Bumi Minang. Dari sanalah saya mengetahui lebih jelas tentang informasi politik kelas tinggi.

Ketika hasil pemilu legislative diumumkan, saya ada di Jakarta. Rapat-rapat marathon dilakukan di rumah anaknya, Jalan Mangunsarkoro, bersebelahan dengan rumah dinasnya di Jl. Diponegoro. Hanya sedikit yang hadir dan mampir, pada awalnya. Bisa dihitung dengan jari jemari. Baru lebih banyak lagi yang datang, ketika dia berpasangan dengan Wiranto untuk menjadi Capres-Cawapres 2009-2014.

Semula, ketika Tim Kampanye Nasional belum dibentuk, saya menyiapkan coretan-coretan naskah pidato deklarasinya di Tugu Proklamasi. Banyak yang dia tambahkan, ketika dibacakan. Kedua kalinya saya membuat naskah untuk bahan Dialog dengan Budayawan di Gedung Kesenian Jakarta. Naskah itu ternyata hilang. Dia menelepon saya mendiskusikan poin-poinnya.

Seiring dengan penempatan saya sebagai Wakil Koordinator Bidang Pencitraan, sejumlah rapat pun menyebabkan saya tidak lagi punya waktu membuatkan naskah apapun. Waktu terus mengejar kami. Apalagi, saya juga secara sporadic menjadi Juru Bicara. Saya hanya sempat bertemu malam hari, itupun kalau memang menyempatkan diri datang ke Mangunsarkoro, dalam beberapa kesempatan. Saya ikut merayakan hari ulang tahunnya ke 67, dengan beberapa orang saja, setelah jam 24.00. Ketika ikut rombongan ke Palu, saya bahkan tidak sempat berbicara sepatah katapun dengannya. Yuddy Chirsnandi, Dradjat Wibowo dan Mochtar Ngabalin yang paling sering ikut bersama rombongannya. Saya memang memutuskan untuk tidak ikut lagi dengan rombongan, karena merasa tidak mengerjakan apa-apa.

Praktis, saya lebih banyak di tim pencitraan yang menangani iklan, event kampanye terbuka, dllnya. Juga, saya lebih banyak ke media massa, terutama televise. Sebetulnya saya tidak terlalu ingin menjalankan tugas ganda ini, tetapi banyak sekali permintaan dari media televise. Kalaupun sudah dibagi dengan anggota tim yang lain, tetap saja minimal sekali saya tampil dalam sehari di televise. Kadang, sampai tiga kali sehari.

Pukulan hebat dari tim sukses pasangan yang lain juga menyebabkan saya harus tampil, sekalipun saya sering merasa jengah dan malu meladeni. Saya masih terlalu muda. Setahu saya, di antara para juru bicara tim sukses ketiga kandidat, yang seumuran hanya saya, Poempida Hidayatullah dan Fadli Zon. Selebihnya adalah senior-senior kami: Mallarangeng bersaudara, Jeffrie Geovanie, Hasto Kristanto, Maruarar Sirait, dllnya. Di televise, kecuali dalam acara CSIS di TVRI, suasana debat sama sekali dibangun berdasarkan isu-isu sesaat. Tapi bagaimanapun, harus ditanggapi, sesuai dengan mandate yang diberikan kepada saya.

Para tim sukses itu sudah lama saya kenal. Dengan Fadli Zon sama-sama masuk UI tahun 1991. Andi Mallarangeng sudah sebelum 2004 dan pasca itu, dalam masalah desentralisasi dan pembuatan buku. Rizal Mallarangeng juga sudah lama, tahun 1995 barangkali, ketika ketemu di ISAFIS. Dengan Rizal pernah satu kantor di CSIS (RM hanya beberapa bulan di CSIS) dan Fox Indonesia (saya hanya sebulan di FOX, Februari 2008, lalu mengundurkan diri dengan gaji bersih Rp. 30 JT dan uang saku Rp. 1 Jt per hari kalau ke daerah). Kalau melihat daftar Dewan Penasehat The Indonesian Institute yang dikomandani oleh Anies Baswedan (silakan cek di website), sebagiannya menjadi anggota tim sukses semua capres-cawapres. Dengan Bara Hasibuan juga sama, yakni sama-sama pernah di DPP PAN, lantas sama-sama keluar pada tgl 21 Januari 2001. Anas Urbaninggrum adalah orang yang mengisi LK II HMI Cabang Depok dimana saya menjadi pesertanya tahun 1994.

Sebagai juru bicara, tentu saya harus menjalankan instruksi. Yang menilai penampilan saya adalah para senior. Memang, public sering memberikan penilaian, terutama di hp dan media online yang saya rasakan dengan cepat "memenggal" sesuai dengan yang mereka maui. Dalam debat-debat itu, saya merasa sudah merasa bicara keras, tetapi tatkala ada rapat, sering malah dikatakan kurang keras. Kalau mengikuti hati nurani, saya tidak ingin bicara keras. Masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu - termasuk istri dan ibu saya --,tidak menyukai pembicaraan yang keras.

Dalam hal ini, saya tentu berhadapan dengan himpitan beragam opini. Terus terang, saya merasa sendirian dalam mengambil keputusan tentang mana yang wajar, mana yang keras. Namun sampai kampanye berakhir, tidak ada dari yang saya katakan masuk kategori black campaign, apalagi sampai kena somasi atau gugatan pihak lain. Orang mungkin menilai saya terlalu keras mengatakan bahwa Istana Bogor dipakai untuk hajatan keluarga, tetapi apa yang saya sampaikan adalah fakta, bukan fitnah.

Dalam seluruh penampilan itu, hanya 2 kali saya mendapat "teguran" halus dari Pak JK.

Pertama, soal komposisi cabinet. Dalam diskusi di DPR memang saya katakan bahwa dibandingkan dengan 24 partai politik SBY-Boediono, tentu cabinet yang ingin dibentuk JK Wiranto lebih sedikit. Saya menyebut angka: 20 kursi, dengan asumsi menteri coordinator dihilangkan. Sayang, kalimat saya dikutip tidak utuh, sehingga yang terkesan adalah pembubaran sejumlah kementerian. Padahal, bukan itu yang saya maksudkan, karena Pak JK sendiri mengatakan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka jumlah PNS di Indonesia masih sedikit. "Teguran" soal cabinet ini disampaikan oleh Yuddy via sms.

Kedua, soal ujian akhir nasional. Dalam debat di Metro TV, saya memang mengkritik soal UAN ini, karena banyak sekali mendapatkan protes di media massa dan juga dari orang-orang yang sms saya. Pak JK, dalam satu kesempatan kemudian, mengatakan ke saya: "UAN itu ide saya." Saya masih mencoba menyanggahnya: "Kan bisa direvisi, Pak?" Pak JK kembali menjelaskan intinya bahwa diperlukan standarisasi peserta didik.

Hanya dua hal itu. Selebihnya, tidak ada masalah. Dialog saya dengan Pak JK banyak dilakukan via sms, tetapi maksimal 2 sms sehari. Saya tahu Pak JK sibuk, sehingga membatasi sms yang saya kirim.

Pak JK tidak pernah marah. Sekalipun terlihat mengantuk, kalau kita masih di sampingnya, maka dia akan selalu berdiskusi tentang banyak hal. Diskusi keras sekalipun. Biasanya, kalau sudah malam dan dikode oleh Paspampres, saya berinisiatif izin duluan, lalu di pos jaga saya sms teman-teman yang ada di dalam untuk pulang. Pak JK tidak pernah menunjukkan muka "mengusir" tamu-tamunya, selelah apapun dia.

Saya beruntung sekali mengenalnya dan menjadi bagian dari Tim Suksesnya. Bagi saya, dia terlalu sederhana untuk posisinya. Dia terlalu apa adanya. Benar, dia senang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan adalah usahanya, idenya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang berlebihan, sebagaimana saya juga akan mengklaim artikel-artikel yang saya tulis yang jumlahnya ratusan, sekalipun saya bekerja di CSIS, dulu.

Barangkali, karena dia adalah Wapres, maka orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berhak mengatakan prestasi itu. Atau, barangkali karena dia adalah seorang Jusuf Kalla, maka dia dianggap kurang etis, kurang santun, ketika menyatakan sesuatu yang memang dia kerjakan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kalau begitu, apakah saya juga tidak berhak mengatakan bahwa ada dua naskah pidato yang saya serahkan ke Pak JK, dengan alasan bahwa yang Capres adalah Pak JK? Saya tidak terlalu mengerti, dimana letak kesalahan Pak JK dalam soal ini.

Saya kira, inilah mentalitas yang buruk itu, ketika segala kesalahan Orde Baru ditumpukan ke pundak Soeharto, bahkan oleh orang-orang terdekatnya! Apakah ini juga akan terulang kepada presiden manapun?

Kini, ketika JK-Wiranto dinyatakan kalah oleh quick count, kembali seluruh kesalahan ditimpakan kepadanya. Saya sungguh tidak mengerti sama sekali pikiran ini. Kenapa orang-orang tidak menyalahkan saya saja, sebagai perpanjangan lidah Pak JK di public?

Kenapa mesti Pak JK yang disalahkan, ketika dia kalah? Apakah hal yang sama juga akan terjadi, ketika Pak JK menang atau Pak SBY menang? Akankah semua orang itu mengatakan bahwa kemenangan JK atau SBY adalah semuanya karena JK atau SBY?

Inilah misteri dari logika itu: ketika orang-orang itu menyalahkan Pak JK, orang-orang itu ingin mengatakan sebaliknya bahwa merekalah yang membantu Pak SBY mengalahkan Pak JK. Merekalah yang berjuang untuk melarikan konstituen Partai Golkar ke SBY, sehingga patut diapresiasi. Mudah-mudahan misteri dari logika ini tidak terbukti.

Pak JK telah kalah, tapi dia tidak salah. Yang salah adalah saya! Kalau tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka salah, silakan timpakan seluruh kesalahan Pak JK ke saya. Dan saya tidak dibayar sesenpun untuk ini, demi nama baik ayah dan ibu saya yang menjadi petani di Basung, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman sana dan kakak-adik saya yang jualan sate dan nasi Padang! Biarlah kesalahan Pak JK di mata orang-orang itu menjadi kesalahan saya, seluruhnya.

Saya belum lama mengenalnya, tapi saya tahu, betapa mimpinya begitu besar untuk Indonesia. Sebagian besar belum terwujud, namun saya tahu: akan ada jalan Allah SWT untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, lewat jalur yang lain.

Jakarta, 11 Juli 2009.

Naskah ini adalah pandangan pribadi saya, seluruh tanggungjawabnya ada pada saya.

Sumber: Forum-Pembaca-KOMPAS

Senin, 13 Juli 2009

Framework Pengembangan Sistem Informasi Instansi Pemerintah: Studi atas BPKP Enterprise System (BEST)

Rudy M. Harahap
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480
rudy.m.harahap@binus.ac.id

Dipublikasikan di Proceeding e-Indonesia Initiative 2009,
Bandung, 24-25 Juni 2009 (dengan beberapa updating)

Abstraksi
Umumnya, instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi di lingkungannya masing-masing. Namun, pengembangan tersebut masih bersifat sporadis yang belum mengacu kepada framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di suatu instansi pemerintah. Di sisi lain, belum terdapat framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah yang bersifat terbuka dan dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu framework pengembangan sistem informasi yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah di Indonesia, yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP. Framework ini mengacu kepada eXtended Enterprise System (XES) yang dikembangkan oleh Murrell G. Shields. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan.

Kata Kunci: pengembangan sistem informasi, framework, instansi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Implementasi teknologi informasi di instansi pemerintah tidak akan terlepas dari perkembangan sistem administrasi pemerintahan. Seberapa besar peran teknologi informasi akan tergantung kepada seberapa maju sistem administrasi pemerintahan di sebuah negara.

Teknologi informasi jika berdiri sendiri tidak akan memberikan manfaat nyata. Karena itu, implementasi teknologi informasi mesti menjadi bagian dari suatu pengembangan sistem informasi, di mana sistem informasi tidak selalu menyangkut peralatan komputer dan telekomunikasi. Sistem informasi lebih dari sekedar teknologi informasi. Namun, kadang kala pengertian teknologi informasi dan sistem informasi dapat saling dipertukarkan.

Di Indonesia, kebanyakan instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi tersebut belum mengacu kepada suatu framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di instansi lain. Karena itu, tidak aneh jika beberapa implementasi sistem informasi di instansi pemerintah dilakukan secara sporadis. Beberapa implementasi teknologi informasi di sektor publik pun dirasakan tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sebagai pengguna langsung layanan publik.

Agar implementasi sistem informasi dapat terarah, instansi pemerintah memerlukan suatu framework pengembangan sistem informasi. Namun, kebanyakan framework tersebut masih mengacu kepada framework negara maju. Framework ini umumnya mengambil model organisasi swasta.

Amerika Serikat telah memiliki Federal Enterprise Architecture Framework [1]. Framework ini merupakan acuan bagi instansi pemerintah di tingkat federal dalam menyusun arsitektur TI masing-masing instansi agar bisa disinerjikan dengan arsitektur federal. Namun, framework ini tidak menguraikan isi (content) dari arsitektur federal tersebut.

Beberapa penelitian umumnya hanya melihat framework pengembangan sistem informasi pada aspek teknis. Sebagai contoh, Maad and Coghlan [20] telah melakukan penelitian tentang framework pengembangan yang terkait dengan implementasi grid portal pada e-government. Penelitian lain terkait dengan enterprise architecture frameworks yang dikembangkan oleh Zachman dan Gartner [17].

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi framework pengembangan sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah di Indonesia, dengan mengambil studi kasus di BPKP. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan suatu benchmark framework pengembangan sistem informasi yang dapat menjadi acuan instansi pemerintah di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan kondisi di mana dianggap sesuatu harus diubah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka, dokumentasi, dan pengamatan. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta dan opini, dan mengidentifikasi kesenjangan (gap). Kemudian, peneliti mengidentifikasi tindakan dan menganalisis hasil dan merekomendasikan tindakan selanjutnya.

2. PEMBAHASAN

Menurut Onno W. Purbo [22] , teknologi informasi, seperti teknologi lainnya, merupakan alat bantu manusia untuk mencapai tujuan. Teknologi informasi adalah berbagai perangkat, baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Komputer yang terhubung ke komputer lain melalui jaringan lokal (local area network) merupakan salah satu contoh dari implementasi teknologi informasi.

Di sisi lain, sistem informasi (information systems) adalah sistem yang terdiri dari manusia dan komponen teknisnya yang menerima, menyimpan, memproses, mengeluarkan, dan mentransmisikan informasi. Sistem informasi kepegawaian yang terdiri dari staf dan komputer yang mengumpulkan data dan memprosesnya menjadi laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan adalah salah satu contoh bentuk sistem informasi.

Budi Rahadjo [23], telah memprediksi implikasi teknologi informasi terhadap kepemerintahan. Pertama, teknologi informasi akan memaksa pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan. Pejabat-pejabat akan dapat dihubungi melalui e-mail. Birokrasi pelaporan akan terkikis dengan Internet. Kedua, aplikasi teknologi informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dapat mendekatkan pejabat dengan rakyatnya. Misalnya, town house meeting dapat dilaksanakan melalui teleconferencing.

Pada praktiknya, peran teknologi informasi di Indonesia semakin populer dengan dikenalkannya e-government. Menurut Wawan Wardiana [32], banyak manfaat yang dapat diperoleh dari e-government. Antara lain, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum; pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh; dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Di negara lain, telah banyak studi yang menyatakan manfaat dari implementasi teknologi informasi. Pada umumnya, manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya efisiensi, tumbuhnya desentralisasi, meningkatnya akuntabilitas, meningkatnya manajemen sumber daya, dan lebih berorientasi pasar [3].

Aplikasi e-government di Indonesia semakin populer terkait dengan perkembangan Internet yang semakin cepat. Dalam Azhar Hasyim dkk [2], Onno W. Purbo telah memprediksi bahwa perkembangan pengguna Internet di Indonesia akan mengikuti deret eksponensial. Menurut catatan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pada pertengahan tahun 2006 saja ternyata jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 20 juta orang, sementara yang menjadi pelanggan adalah 6 juta orang [9]. Pada tahun 2008, total pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 25 juta orang dengan pertumbuhan selama 8 tahun (dari 2000 – 2008) sekitar 1,150%. Jumlah pengguna ini merupakan 10,5% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa [12].

Sayangnya, perkembangan e-government di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi kepemerintahan di Indonesia dimulai dari masuknya komputer pertama kali ke Indonesia pada awal tahun 1970-an. Kemudian, muncul wacana perlunya standar profesi bagi pegawai instansi pemerintah yang bekerja di bagian pengolahan data elektronik pada tahun 1980-an. Kemudian, tahun 1996 pemerintah mulai membangun infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan seluruh kota di Indonesia. Proyek ini dikenal sebagai Nusantara-21. Dengan proyek ini, diharapkan, pada tahun 2001, lebih dari 500 kota telah terhubung di dalamnya.

Pada tahun 1997, dengan Keputusan Presiden Nomor 30 dibentuk Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu produk dari tim ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 ini telah disusun Daftar Rencana Aksi sebanyak 75 kegiatan.

Inpres Nomor 6 Tahun 2001 produk pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini berisi kebijakan tentang acuan dan landasan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Pada tahun 2003, Presiden Megawati menerbitkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ini, instansi pemerintah diharapkan merumuskan rencana tindak masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Walaupun demikian, penyusunan rencana tindak ini kurang berjalan dengan baik.

Pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 ini, Pemerintah juga telah menetapkan Kerangka Arsitektur e-Government. Kerangka arsistektur ini adalah untuk diimplementasikan pada tataran nasional, di mana kerangka arsitektur ini terdiri dari 4 level, yaitu akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Keempat level tersebut ditunjang oleh 4 pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. Namun, kerangka khusus tersebut masih bersifat umum. Karena itulah, umumnya instansi pemerintah belum dapat menyusun action plan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Dalam kamus The American Heritage Dictionary of the English Language, framework adalah suatu kumpulan asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang membentuk suatu cara melihat realitas (a set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality) [5]. Framework juga dapat diartikan sebagai suatu struktur konsep dasar yang digunakan untuk menuntaskan atau mengatasi masalah yang kompleks [6]. Definisi lain dari framework adalah suatu struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan informasi yang kompleks (a logical structure for classifying and organizing complex information) [1].

Pengertian framework ini semakin rumit ketika diimplementasikan terkait dengan teknologi informasi. Menurut Shields [31], hal ini terjadi karena aplikasi teknologi informasi telah diistilahkan dalam beberapa hal, seperti ERP, e-business, CRM, e-strores, e-procurement, SCM, dan data warehousing. Beberapa hal juga menjadi duplikasi dengan aplikasi konvensional. Untuk mensinkronisasikannya, Shield menyusun eXtended Enterprise System Framework (XES) agar pengembangan sistem informasi di sebuah organisasi terarah dan terkelola dengan baik. Shields membagi framework pengembangan tersebut pada aspek technical infrastructures, ERP transactional backbone, advanced applications, cross-application repository, dan management dashboard.

Di BPKP, implementasi teknologi informasi telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak BPKP berdiri pada tahun 1983, sebelum Pusat Informasi Pengawasan –sebagai unit yang bertanggung-jawab di bidang teknologi informasi di BPKP--dibentuk tahun 2001. Pada tahun-tahun awal berdirinya BPKP, teknologi informasi telah digunakan untuk mengkoordinasikan perencanaan, tata-usaha pengawasan, dan administrasi temuan beserta tindaklanjutnya.

Dengan aplikasi TKP 1 berbasis Basic, yang kemudian menjadi Foxbase (sekitar tahun 1990-an dan selanjutnya dikenal sebagai Aplikasi PKPT), masing-masing satuan kerja pemeriksa di BPKP telah dapat mengisi rencana objek yang akan diperiksa. Kemudian, data tersebut dikirimkan ke BPKP Pusat melalui jalur telepon (interlokal). Mengingat Internet belum berkembang seperti saat ini, komunikasi data dilakukan dengan men-dial server di BPKP Pusat.

Setelah data terkirim, kemudian dilakukan kompilasi dengan sistem aplikasi berbasis jaringan komputer dengan sistem operasi SCO xenix. Kemudian, dilakukan peningkatan sistem jaringan yang berbasis sistem operasi VMS dari DEC. Namun, aplikasi yang berbasis sistem operasi VMS ini tidak berjalan optimal.

Untuk mengompilasi ikhtisar temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya, tersedia Aplikasi TKP3. Selain itu, terdapat Aplikasi TKP2 untuk tata-usaha kegiatan pengawasan. Namun, aplikasi ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Sebelum terbentuknya Pusat Informasi Pengawasan tahun 2001, database yang berhubungan dengan administrasi temuan dan tindak-lanjut telah di-upgrade sehingga berbasis relasional. Selain itu, juga terdapat aplikasi Daftar Riwayat Pegawai (DRP) yang dikembangkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk mengadministrasikan data pegawai. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga memiliki Aplikasi Assessment yang mendata hasil assessment pegawai. Selain itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan juga memiliki aplikasi untuk menilai hasil ujian pejabat fungsional auditor.

Dari segi infrastruktur teknologi informasi, sekitar tahun 1999, BPKP telah mulai membangun jaringan lokal yang menghubungkan seluruh gedung yang ada di BPKP Pusat (Hayam Wuruk) dengan kabel fiber optic. Jaringan ini kemudian digunakan untuk berbagi file, printer, dan komunikasi e-mail. Selain itu, server di BPKP Pusat sudah mulai dapat diakses secara online dari jalur Internet oleh masing-masing Perwakilan BPKP sekitar tahun 2002.

Setelah berdirinya Pusat Informasi Pengawasan, kemudian dikembangkan beberapa aplikasi lain, seperti aplikasi untuk kepentingan administrasi pejabat fungsional auditor di Pusat Pembinaan JFA dan sistem monitoring penugasan. Pengembangan aplikasi kepegawaian dan aplikasi administrasi temuan dan pemantauan tindak-lanjutnya juga terus dilakukan. Pengembangan juga dilakukan untuk menambah titik jaringan di BPKP Pusat dan infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, BPKP telah terlibat sejak awal dalam pengembangan e-government. Salah satu rintisannya adalah berupa pembuatan Website BPKP pada tahun 1999. Pada waktu itu, infrastruktur Website BPKP keseluruhannya masih menggunakan infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia. Server masih menyewa dengan space yang terbatas. Mengingat beban anggaran hosting yang cukup besar, kemudian dilakukan pemindahan content Website ke server di gedung BPKP Jalan Hayam Wuruk pada 2001.

Dengan investasi yang terbatas, BPKP Pusat telah memiliki jaringan LAN yang terkoneksi ke Internet. Jaringan tersebut telah didukung oleh sistem keamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan ini juga makin diperkuat dengan pembangunan Intranet BPKP. Selain itu, BPKP sudah mulai merintis e-procurement, yaitu dengan mempublikasikan beberapa informasi pengadaan (tender).

Pada sistem e-mail yang dimiliki saat ini, BPKP juga telah memiliki kunci publik (public key) yang berlaku di internal BPKP. Sistem e-mail juga dilengkapi oleh sistem enkripsi yang cukup memadai. Dengan sistem keamanan ini, pegawai dan pejabat BPKP telah terbiasa menggunakan e-mail untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data hasil pengawasaan yang bersifat reguler maupun crash program, seperti BOS, Pemtak, PKPS-BBM, dan RDI. Selain itu, komunikasi suara antar satuan kerja BPKP di seluruh Indonesia juga telah menggunakan voice over Internet protocol (VOIP) berbasis teknologi Cisco. BPKP juga telah memiliki network management system, termasuk bandwidth management system (Expand).

Agar Website BPKP dapat terus ter-update, dengan Keputusan Sekretaris Utama, BPKP juga telah membentuk Forum Pengelola Website BPKP. Forum ini terdiri dari wakil masing-masing unit kerja. Mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi resmi yang ada di unit kerja dan mempublikasikannya ke Website. Publikasi ini mengacu kepada standar otorisasi yang ada, yaitu melalui otorisasi Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP.

Pada aspek legal, BPKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPKP tentang Kebijakan Sistem/Teknologi Informasi. Kemudian, Kepala BPKP juga telah menerbitkan Pedoman Pengembangan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan BPKP.

Selain itu, sebelumnya Kepala BPKP juga telah menerbitkan Keputusan tentang Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPKP. Dalam pelaksanaan koordinasi sehari-hari, juga telah dibentuk Sub Tim Koordinasi Pengembangan Basis Data, Sub Tim Koordinasi Pengembangan Website, dan Sub Tim Koordinasi Pengembangan Aset Teknologi Informasi.

Pengembangan e-government di BPKP diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang telah dipenuhi oleh BPKP adalah berupa informasi hukum/peraturan-peraturan. Menurut beberapa e-mail yang masuk, informasi hukum/peraturan-peraturan melalui Website BPKP ini merupakan salah satu informasi terlengkap yang pernah ada di Indonesia. Karena itu, peningkatan informasi hukum tersebut terus dilakukan.

Sebelum framework pengembangan sistem informasi disusun di BPKP, implementasi teknologi informasi di BPKP sudah sampai pada suatu titik di mana dirasakan tidak terkoordinasi dan tidak terarah. Karena itu, untuk menciptakan koordinasi dan agar di fase berikutnya implementasi teknologi informasi di BPKP dapat dilaksanakan secara terarah, dipandang perlu untuk menyusun suatu framework pengembangan sistem informasi di lingkungan BPKP.

Selain itu, framework ini disusun mengingat arsitektur pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 masih bersifat global dan pada dasarnya arsitektur tersebut berada dalam tataran nasional (high-level) dan tidak dikhususkan untuk diimplementasikan pada lingkup masing-masing instansi pemerintah. Menurut Instruksi tersebut, masing-masing instansi pemerintah diharuskan menyusun sendiri action plan-nya.

Framework pengembangan sistem informasi BPKP disusun dengan maksud agar implementasi teknologi informasi di BPKP dapat dijaga keberlanjutannya walaupun pejabatnya telah berganti. Karena itu, framework ini disusun dengan cukup komprehensif dan dapat diimplementasikan secara fleksibel dalam 5 tahun pengembangan, tanpa modifikasi yang signifikan. Pada framework ini, selain mengembangkan sisi akses dan pembangunan portal informasi pengawasan, BPKP juga mengembangkan infrastruktur dan aplikasi dasar serta organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Kerangka ini disusun dengan mengacu kepada XES yang disusun oleh Murrell G. Shields (2001).

Setelah melalui due process sekitar dua tahun, framework ini kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama nomor KEP-34/SU/IP/2006 pada tahun 2006 [25], dan dikenal sebagai BPKP Enterprise System (BEST). Mengacu kepada XES, framework pengembangan ini terdiri dari lima aspek (layer) pengembangan, yaitu:

1) Infrastruktur Teknikal (Technical Infrastructure)
2) Aplikasi Transaksi (Transaction Application)
3) Aplikasi Lanjutan (Advance Application)
4) Aplikasi Integrasi/Lintas Satker (Integration Application), dan
5) Portal Pimpinan (Executive Portal)


Secara jelas, lima aspek/ layer tersebut tampak pada Gambar 1.




Gambar 1. Framework Pengembangan Sistem Informasi BPKP
Sumber: Keputusan Sekretaris Utama BPKP nomor KEP-34/SU/IP/2006



Pengembangan infrastruktur teknikal merupakan dasar atau fondasi dari empat pengembangan sistem lainnya. Keberhasilan pengembangan pada fondasi ini akan berpengaruh langsung terhadap pengembangan keempat aplikasi teknologi informasi lainnya. Karena itu, pengembangan infrastruktur teknikal merupakan titik strategis pengembangan sistem informasi di lingkungan BPKP.

Kerangka pengembangan infrastruktur teknikal ini pada dasarnya hampir sama implementasinya di seluruh instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akan membangun layer berikutnya, mestinya mengembangkan terlebih dahulu infrastruktur teknikal ini.

Infrastruktur teknikal yang dibangun di BPKP terdiri dari perangkat keras (hardware), jaringan lokal (local area network), sistem manajemen basis data (database management system), sistem messaging, dan jaringan lintas wilayah (wide area network).

Pengembangan perangkat keras tidak hanya menyangkut perangkat teknologi informasi pada sisi pengguna (client), tetapi juga pada sisi server. Di sini, termasuk juga pengembangan aspek manajemen aset teknologi informasi yang dimiliki oleh BPKP.

Pengembangan jaringan lokal diarahkan pada pembangunan di masing-masing kantor BPKP, terutama sekali kantor Perwakilan BPKP yang berada di daerah, yang tersebar pada 25 ibukota provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan budaya saling-berbagi (sharing) peralatan komputer, seperti printer, dan scanner, sehingga tercipta efisiensi penggunaan perangkat teknologi informasi. Dari sini juga diharapkan muncul rintisan pembangunan berbagai sistem yang terintegrasi.

Pengembangan sistem manajemen basisdata diarahkan pada upaya untuk menciptakan suatu basisdata bersama yang dapat digunakan oleh para pegawai BPKP. Dengan basisdata bersama ini maka akan tercipta basisdata yang terintegrasi sehingga nantinya pengembangan berbagai sistem aplikasi transaksi akan semakin terarah.

Pengembangan sistem messaging adalah untuk menciptakan sistem komunikasi yang cepat dan efisien. Dengan sistem komunikasi ini, setiap data ataupun informasi yang ada di sebuah unit kerja dapat saling dipertukarkan dengan mudah. Pengembangan ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem kolaborasi dan koordinasi dengan dukungan teknologi informasi. Pada akhirnya, pengembangan ini diarahkan untuk menciptakan knowledge management di lingkungan BPKP.

Pengembangan jaringan lintas wilayah dimaksudkan untuk menghubungkan berbagai unit kerja BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya jaringan ini, maka hambatan komunikasi data dan suara karena batasan wilayah akan semakin menipis. Selain itu, setiap pegawai BPKP yang bekerja di suatu wilayah diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor BPKP di wilayah lainnya.

Pengembangan aplikasi transaksi diarahkan untuk mendukung manajemen operasional BPKP, seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, administrasi audit/evaluasi, dan administrasi umum.

Dalam halnya pengembangan di instansi pemerintah lainnya, pada dasarnya semua aplikasi transaksi ini juga perlu dikembangkan. Namun, khusus aplikasi transaksi yang mendukung core activities, akan berbeda dengan yang dikembangkan di BPKP. Sebagai contoh, untuk instansi pemerintah yang berperan di bidang peradilan, maka core activities-nya adalah manajemen kasus (case management) dan bukan manajemen audit/evaluasi seperti halnya di BPKP.

Di BPKP, aplikasi transaksi yang mendukung manajemen keuangan menyangkut aspek keuangan unit kerja. Dengan dicanangkannya anggaran berbasis kinerja, pengembangan sistem ini diarahkan untuk mendukung manajemen anggaran berbasis kinerja.

Aplikasi audit/evaluasi adalah untuk mendukung administasi kegiatan audit/evaluasi yang dilakukan sehari-harinya oleh unit pemeriksa BPKP. Sistem ini terutama untuk memberikan informasi mengenai kemajuan dan status penugasan. Informasi ini diharapkan dapat diakses secara online tidak hanya dalam lingkup unit kerja BPKP di daerah, tetapi juga oleh pimpinan BPKP di kantor pusat.

Aplikasi sumber daya manusia mencakup 3 sistem utama, yaitu sistem aplikasi kepegawaian, JFA, dan kediklatan. Sistem aplikasi kepegawaian diarahkan untuk membangun sistem workflow yang memungkinkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat, dan tepat waktu. Sistem aplikasi JFA diarahkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan SDM JFA, baik yang berada di bawah BPKP maupun yang di luar BPKP. Pengembangan sistem aplikasi kediklatan diarahkan untuk mendukung sistem pendidikan dan pelatihan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk pelatihan di kelas dan di luar kelas.

Aplikasi administrasi umum adalah aplikasi untuk mendukung manajemen umum BPKP. Aplikasi administrasi umum yang akan terus dikembangkan adalah sistem disposisi elektronik dan sistem dokumentasi surat keluar yang memudahkan pelacakan surat-surat yang masuk dan keluar dari BPKP, yang mengarah pada e-office.

Pengembangan aplikasi lanjutan diarahkan untuk mendukung aspek stratejik pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun instansi lain. Sistem yang dibangun tidak hanya diarahkan untuk kepentingan internal BPKP, tetapi juga untuk pihak luar, termasuk publik. Sistem yang dibangun di sini mencakup pengembangan sistem untuk mendukung customers/stakeholders relationship management (C/SRM), supply chain management (SCM)/national internal audit reporting system (NIARS), audit elektronik (e-Audit), web murni (pure web), aplikasi riset, dan aplikasi lainnya, seperti document management system (DMS).

Di instansi pemerintah lainnya, pengembangan layer ini akan berbeda sekali. Untuk instansi pemerintah yang bersifat pelayanan, maka C/SRM masih dibutuhkan. SCM penting untuk instansi pemerintah yang dalam melakukan pelayanan membutuhkan koordinasi secara terintegrasi dengan instansi pemerintah lainnya.

Pengembangan C/SRM di BPKP dimulai dengan adanya sistem aplikasi hasil pengawasan. Nantinya, sistem ini diharapkan dapat diakses dan berinteraksi secara langsung dengan para stakeholders BPKP, yang telah dimulai dengan pengembangan President Accountability Support Systems (PASS) dan SIMHP Online System. Dengan demikian, diharapkan BPKP dapat menerima masukan secara langsung dari stakeholders-nya dalam rangka perbaikan strategi pengawasan nasional.

Pengembangan SCM/NIARS sudah dimulai dengan adanya aplikasi program kerja pengawasan tahunan. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung manajemen pihak-pihak yang menyuplai kegiatan pengawasan, baik dari BPKP maupun dari luar BPKP. Hal ini telah dimulai dari NIARS untuk hasil audit pengadaan.

Pengembangan e-Audit diarahkan untuk membantu pelaksanaan audit secara elektronik. Dengan e-Audit ini, diharapkan dapat dilakukan audit secara elektronik melalui pertukaran data dengan auditee melalui jaringan komunikasi data. Hal ini sudah mulai dikembangkan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu dengan mengembangkan sistem/modul audit pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/e-Procurement System.

Pengembangan web murni diarahkan pada pengembangan sistem web yang menyajikan informasi umum untuk kepentingan publik yang telah dirintis melalui http://www.bpkp.go.id/.

Pengembangan aplikasi riset dan lainnya diarahkan untuk mendukung kegiatan riset dan hal lain di BPKP melalui teknologi berbasis web. Beberapa hal yang sudah dikembangkan adalah e-Library dan e-Reporting pada DMS. Sekarang ini, mayoritas laporan (termasuk laporan periodik) dari Perwakilan BPKP di daerah telah dikirim dalam bentuk elektronik dan tidak dalam bentuk hardcopy. Hardcopy hanya diarsipkan di masing-masing satuan kerja BPKP yang meng-create dokumen tersebut.

Pengembangan aplikasi integrasi diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai basisdata yang ada di BPKP, yaitu melalui pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse menjadi sangat dibutuhkan karena berbagai basisdata dan aplikasi operasional telah berjalan sebelumnya di BPKP. Integrasi berbagai sistem ini tidak dapat dilakukan dengan melakukan perubahan secara parsial pada sistem yang sudah ada. Dengan pengembangan data warehouse, integrasi sistem tidak akan mengganggu berjalannya sistem yang telah ada. Untuk instansi pemerintah lainnya, pengembangan aplikasi integrasi tidak mesti dengan data warehouse.

Di BPKP, dengan adanya data warehouse, diharapkan akan tercipta portal pimpinan. Pengembangan portal pimpinan diarahkan agar pimpinan/eksekutif BPKP dapat langsung mengakses berbagai sistem yang ada secara mudah. Dengan semacam digital dashboard, berbagai indikator penting di BPKP diharapkan dapat dimonitor secara langsung oleh pimpinan BPKP. Dengan demikian, pimpinan dapat memberikan respon yang cepat terhadap kegiatan stratejik BPKP dengan dukungan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Setelah framework ini disusun di BPKP, kemudian sistem informasi yang ada di BPKP dipetakan ke dalam framework pengembangan BEST tersebut, dengan memberikan indikator berwarna hijau, kuning, dan merah. Hijau berarti telah terdapat kemajuan berarti pada suatu sistem, kuning berarti sedang dalam proses, sedangkan merah berarti masih belum mencapai harapan yang diinginkan. Hal tampak pada gambar berikut.


Gambar 1. Status Pengembangan Sistem Informasi BPKP Tahun 2008


Peta kemajuan implementasi framework ini kemudian disampaikan secara rutin ke pimpinan BPKP atau melalui rapat-rapat pimpinan. Beberapa permasalahan terkait dengan implementasi framework tersebut didiskusikan langsung dengan pimpinan untuk memperoleh masukan perbaikan.

3. PENUTUP

Beberapa instansi pemerintah telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Namun, pengembangan sistem informasi ini belum didasarkan oleh suatu framework pengembangan sistem informasi yang telah teruji di instansi pemerintah. Framework yang dikembangkan dan diimplementasikan di BPKP dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan framework pengembangan sistem informasi instansi pemerintah di Indonesia. Framework ini terdiri dari pengembangan pada aspek Infrastruktur Teknikal, Aplikasi Transaksi, Aplikasi Lanjutan, Aplikasi Integrasi/Lintas Satker, dan Portal Pimpinan. Framework ini dirasakan cukup sederhana, fleksibel, dan komprehensif yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya di Indonesia secara terbuka.

4. Daftar Pustaka

[1]. CIO Council, The Federal Enterprise Architecture Framework Version 1.1, Chief Information Officers Council, 1999
[2]. Hasyim, Azhar dkk. “Arah Pergerakan Infrastruktur Internet di Indonesia”, http://bebas.vlsm.org, 11 September 2006
[3]. Heeks, Richard dkk., Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform, Routledge, 1999
[4]. http://203.130.194.234/artikel.php?action=detail&tipe=kliping&id=2006091113093090, 11 September 2006
[5]. http://dictionary.reference.com/browse/framework, 23 Mei 2009
[6]. http://en.wikipedia.org/wiki/Framework, 23 Mei 2009
[7]. http://members.tripod.com/~regionaldua/depdagri.html, 11 September 2006
[8]. http://pengadaannasional.bappenas.go.id, 11 September 2006
[9]. http://www.apjii.or.id/news/index.php?ID=2002052301505&lang=ind, 11 September 2006
[10]. http://www.bappenas.go.id/itf/survey/hasil-survey.htm, 11 September 2006
[11]. http://www.deloitte.com, 10 September 2006
[12]. http://www.internetworldstats.com, 7 April 2009
[13]. http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=211, 11 September 2006
[14]. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/21/brk,20050321-43,id.html, 11 September 2006
[15]. http://www.warta-egov.com/detail.asp?aid=286&cid=3, 11 September 2006
[16]. Indrajit, Eko R., Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, PT Elex Media Computindo, Jakarta, 2000
[17]. Keltikangas, Eero, Enterprise Architecture Documentation and Representation: A Pramatic Documentation Framework, Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Engineering, 2006
[18]. Long, Geoff dan Onno W. Purbo. ”Indonesia Information Technology Activities”, http://onno.vlsm.org, 11 September 2006
[19]. Lubis, Muhammad Safri. “E-Government, Sebuah Prespektif”, http://www.safri-lubis.info, 2006
[20]. Maad, Soha dan Brian Coghlan, ”Assessment of the potential use of grid portal features in e-government”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 2 No. 2, 2008 pp. 128-138
[21]. Office of Government ICT, Queensland Government Enterprise Architecture Framework Version 1.0, The State of Queensland (Department of Public Works)
[22]. Purbo, Onno W. ”Report on the Visit to Canada in September 1998”, http://onno.vlsm.org, 11 September 2006
[23]. Rahardjo, Budi. “Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadapa Pendidikan, Bisnis, dan Pemerintahan: Siapkah Indonesia?”, http://budi.insan.co.id/articles/riau-it.doc, 10 September 2006
[24]. Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government”, 2003
[25]. Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Keputusan Sekretaris Utama nomor KEP-34/SU/IP/2006 tahun 2006 tentang Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise System)”, 2006
[26]. Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Pengembangan Jaringan Komunikasi Data dan Suara BPKP (WAN) serta Perangkat Pendukungnya Tahun 2006”, Bahan Presentasi, 2006
[27]. Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, “Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing), http://www.pajak.go.id, 21 Maret 2006
[28]. Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, “e-Registration: User Manual Aplikasi Wajib Pajak”, http://www.pajak.go.id, 10 September 2006
[29]. Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Banten, Pusat Informasi Bangunan Banten, “Sistem Informasi Arsitektur”, 2004
[30]. Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, “E-Government Sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan-Keberhasilan Implementasi e-Government di Pemerintah Daerah”, makalah tidak dipublikasikan, 2003
[31]. Shields, Murrell G., E-Business and ERP: Rapid Implementation and Project Planning, Jhon Wiley & Sons, 2001
[32]. Wardiana, Wawan, “Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia”, Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli, 2002, http://www.informatika.lipi.go.id, 10 September 2006
[33]. WP, Santika, ”Pengantar Teknologi Informasi”, Diktat Kuliah, http://kur2003.if.itb.ac.id, 11 September 2006

Rudy M. Harahap adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya adalah Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan Pengawasan, dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, BPKP. Selain menduduki jabatan formal tersebut, penulis adalah pengajar pada Universitas Bina Nusantara dan anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), mantan anggota Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi Informasi (Pokja Evatik) pada Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas), dan kini aktif sebagai assessor pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penulis memperoleh ijazah Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1996), Master Manajemen (Sistem Informasi) dari Universitas Bina Nusantara (1999), dan Master of Commerce (Information System) dari Curtin University of Technology (2000). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rudy.m.harahap(at)binus.ac.id. Pandangan dan informasi tentang penulis dapat diakses pada http://pojokgagasan.blogspot.com, http://rudymh.blogspot.com, dan http://www.rudymh.8m.com.