Jumat, 31 Desember 2010

Do you want to know how to be a great boss?

This morning I read an article on Harvard Business Review about leadership from Linda A. Hill, a professor at Harvard Business School, and Kent Lineback, an ex-executive in business and government. They discussed about how to be a great boss. They wrote, too often managers underestimate how much time and effort it takes to keep growing and developing. They argued becoming a great boss is a lengthy, difficult process of learning and change, driven mostly by personal experience. As a result, so much time and effort are required. It is like a journey – journey of years.

They added, what makes the journey especially arduous is that the lessons involved cannot be taught. Leadership is using ourselves as an instrument to get things done in the organization. No doubt, it is about self-development.

As a manager, usually we face chaotic workdays, day by day. To deal with the chaos, we need a clear underlying sense of what’s important we and our group to be in the future. Management is responsibility for the performance of a group of people. Management is defined by responsibility, but done by exerting influence. They argued, to influence others we must make a difference not only in what the staffs do, but also the thoughts and feeling that drive the actions. The question is: How do we actually do this?

They wrote, the answer is very simple, we need overarching, integrated way of thinking about our work as a manager. But what is an integrated way of thinking? Linda and Kent proposed an approach, based on their studies, observation, and knowledge, which they called it three imperatives, i.e.:

  1. Manage ourselves;
  2. Manage our network; and
  3. Manage our team.

If you want to know more about the three imperatives, these are the indicators:

  1. Manage ourselves:
    • Use formal authority effectively;
    • Creating thoughtful, but not overly personal relationship;
    • Others trust us as a manager;
    • Exercise influence effectively;
  2. Manage our networks:
    • Identify systematically who should be in the network
    • Build and maintain network;
    • Use network to provide protection and resources for our team;
    • Use network to accomplish our team’s goals;
  3. Manage our team:
    • Define and constantly refine our team’s vision for the future;
    • Clarify roles, work rules, our team culture, and feedback about performance of the team;
    • Know and manage people as individuals as well as team members.

However, the last one that is also important: We should use daily activities and problems to pursue the three imperatives.

But note: back to first paragraph, becoming a great boss is a long, long, process. You should maintain the sustainability to be a great boss. For maintaining the sustainability, it is very important for you to maintain your health condition first through sport, meditation, and praying.  So, go for Friday praying now!

Rabu, 29 Desember 2010

WikiLeaks, BB, dan Keamanan Informasi Negara

Oleh: Rudy M. Harahap

Akhirnya, jadi juga Wikileaks dikaji oleh komunitas sandi. Setengah hari  tadi saya mengikuti seminar “Kasus Wikileaks, Sebuah Cermin Diri dari Keamanan Informasi” di Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Ciseeng, Bogor. Ada 2 pembicara. Mereka masih muda-muda. Dulunya juga alumni dari STSN dan kemudian bekerja di Lembaga Sandi Negara  (LSN). Sayang sekali, sekarang ini mereka sudah “berpraktik” di sektor swasta, menjadi konsultan, katanya. Hilanglah kader unggulan di sektor publik dalam bidang sekuriti. Jadi, siapa lagi yang tersisa di sektor publik?

Kepada salah satu teman yang juga pejabat setingkat direktur di LSN, saya bilang, sayang sekali kita kehilangan kader potensial tersebut. Memang, tidak mudah untuk dapat mempertahankan kader-kader potensial dengan sistem reward dan punishment yang masih seperti ini, kecuali mereka yang sudah mulai mengimplementasikan remunerasi. Kesan kental makin muncul bahwa sektor publik sudah tidak kompetitif lagi untuk tempat berkarya. Kita mestinya mempunyai cara agar kader-kader tersebut tidak hilang, kata saya. Mereka sangat dibutuhkan untuk melindungi keamanan informasi negara, yang bukan semata-mata melindungi pemerintah, tetapi juga rakyatnya.

Judul seminar menarik untuk diikuti. Walaupun kurang berhasil mengulas secara mendalam kasus Wikileaks, untuk pembelajaran awal, itu sudah baik. Yang saya bingung adalah, walaupun judulnya tentang Wikileaks, ada topik yang membicarakan “Alur Perjalanan BBM Anda Hingga Tampil di Wikileaks”. Ini sebenarnya judul yang menantang. Tentu kita berharap akan ada ulasan bahwa kebocoran informasi di Wikileaks adalah, salah satunya, karena BBM, jika melihat judul tersebut. Sayangnya, bukan itu yang diulas.

Namun demikian, ada data yang menarik dari seorang pembicara. Dari riset yang dilakukannya secara sederhana, BB itu ternyata digunakan lebih dari 50% perwira menengah TNI, 40 dari 80 staf di KBRI Washington, dan 20 orang di KBRI Brazil. Apa konsekuensinya atas data tersebut? Tidak diulas oleh pembicara. Yang diulas adalah alasan kenapa angka tersebut muncul, yaitu karena ditengarai aparat kita selalu ingin terkoneksi ke internet, baterai tahan lama, stabilitas koneksi, fitur, dan tuntutan sosial.

Memang, diuraikan oleh pembicara, bahwa selama ini ada salah persepsi di masyarakat, bahwa BB aman. Padahal, BB yang aman itu adalah yang BES, di mana terdapat fitur S/MIME, PGP, key management, dan IT policy management. Itu tidak ada di BIS. Karena itu, sempat juga ia bertanya dalam makalahnya, bagaimana keamanan pengguna BB, termasuk home staff di KBRI, pejabat, dan anggota TNI? Apakah pemerintah setempat bisa mengakses komunikasi home staff KBRI? Padahal, diuraikan olehnya, bahwa pemerintah memiliki perhatian bahwa informasi berklasifikasi milik Indonesia tidak boleh bocor ke pihak yang tidak memiliki otoritas, terutama luar negeri.

Semua itu tidak terjawab oleh pembicara. Alih-alih, ia malah menyajikan paparan 10 langkah standar mengamankan BB! Langkah tersebut adalah:

  1. Berikan password;
  2. Amankan password di password keeper utility;
  3. Matikan bluetooth jika tidak digunakan;
  4. Enkrip data dalam device;
  5. Enkrip data dalam media card;
  6. Backup data;
  7. Hapus memori dalam device (setelah mem-backup terlebih dahulu);
  8. Hapus event log; dan
  9. Disable event log.

Well, 10 langkah pengendalian itu semua kan di bawah kendali RIM. Lagi pula, itu baru 9 langkah! Anehnya lagi, pembicara juga menyampaikan materi mengenkripsi email yang mengambil tools-nya dari alamat website blackberry.com. Walah, kenapa bukan tools dari tim sandi negara yang dibahas?

Saat diskusi, saya menanyakan kenapa komunitas sandi negara belum membuat aplikasi sandi di atas BB? Kalaupun sudah dibuat, apakah kita sudah menghubungi RIM selaku CA-nya BB agar aplikasi sandi tersebut bisa berjalan di BB?

Bayangkan pula, sekarang ini ada satuan kerja di Kementerian Keuangan yang meminta data untuk kepentingan rekonsiliasi data asset negara dari database masing-masing instansi untuk dikirim ke email gmail. Tidak perlu rumit-rumit untuk melakukan cracking, data keamanan nasional kita sebenarnya sudah bocor ke gmail, dan ke negara lain. Bisa dibayangkan, bahwa dalam daftar asset tersebut terdapat daftar asset militer. Dengan demikan, dengan mudah negara lain mengetahui kekuatan militer kita. Wajar sajalah jika kita tidak berani berperang dengan Malaysia, apapun pelecehan yang telah dilakukan. Mereka jangan-jangan sudah tahu betul kekuatan militer kita.

Pembicara tidak bisa menjawab pertanyaan pertama saya, dan menyerahkan kepada yang kompeten, katanya, yaitu pejabat di LSN. Untuk kasus gmail, ia mengakui storage di gmail tersebut dengan mudah untuk dibobol.

Jadi, apakah kita masih kurang sadar pentingnya keamanan informasi?  Perlukah Wikileaks sampai menampilkan seluruh daftar asset militer kita? Para petinggi negeri ini, segera sadarlah bahayanya alat komunikasi yang kita gunakan saat ini! Bagi komunitas sandi negara, segeralah tegur instansi yang lalai dalam mengendalikan komunikasi informasinya. Jangan sungkan-sungkan, itu adalah domain dan kewenangan Anda, walaupun sampai tingkat presiden. Sebab, yang Anda lindungi adalah negara, bukan hanya pemerintahnya.

Pondok Aren, 29 Desember 2010

Penulis adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat tempat penulis bekerja.

Selasa, 28 Desember 2010

Penggunaan SmartPhone dan Penghematan Bahan Bakar Nasional

Ada tulisan dari Pak Sumitro yang diposting di beberapa milis, mantan direksi di PT Pos Indonesia yang sekarang aktif di Mastel. Idenya adalah bagaimana agar beberapa organisasi memperkenankan pegawainya bekerja di rumah 1 – 2 hari. Untuk memantau hasil kerjanya, dapat digunakan SmartPhone. Ide ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di negara maju. Mengimplementasikannya di Indonesia, tentu masih banyak perdebatannya. Silahkan ditanggapi untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Masyarakat Indonesia memang sangat trendy, gadget yang baru muncul pasti diserbu oleh masyarakat Indonesia yang ingin tampil lebih dibandingkan yang lainnya. Ini sudah terbukti sejak awal tahun 1990-an, dimana Indonesia menjadi pengguna Nokia Communicator 9000 terbesar didunia yang saat itu menjadi simbol status bagi pemiliknya.

Di tahun 2010 ini memang lebih banyak pilihan bagi masyarakat, mulai dari iPhone 4GS, iPad, BlackBerry sampai berbagai model smartphone terbaru berbasiskan Operating System Android, seperti Samsung Galaxy Tab, Motorola Nexus One, dan lain-lainnya.
Apple iPad memang saat ini menjadi simbol status yang tertinggi, mulai dari Presiden SBY, Menteri, dan Direksi BUMN dan Swasta, pejabat Pemerintahberlomba-lomba untuk dapat menampilkan kesan bukan Gaptek kalau ditiap pidato dan sambutannya selalu didampingi oleh iPad, bak buku catatan elektroniknya. Harganya-pun selangit, sekitar Rp 14-jutaan.

Bagi yang lainnya, BlackBerry menjadi pilihannya, sebab selain trendy, benda itupun sangat bermanfaat bagi para pebisnis yang sangat sibuk, sebab dapat membuatnya tak lepas dari urusan bisnisnya melalui email, BBM dan SMS, yang dapat mereka pantau dan jawab secara efektif dan efisien. Keunggulan utama dari BlackBerry adalah kemampuan Push Mail-nya yang canggih, karena disediakan melalui Server khusus dan dengan sistem transmisi yang dikompressi, sehingga membuatnya mampu menembus saluran komunikasi data yang berkecepatan rendah (GPRS) dan kondisi yang buruk. Berbeda dengan Apple iPad, iPhone dan Android, yang menjadi kurang berguna kalau kecepatan transmisnya turun dibawah 3G.

Itulah sebabnya maka BlackBerry menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia, mulai dari karyawan biasa, manajer, maupun para Direksi perusahaan, sebab harganya yang variatif dan cukup murah untuk versi yang GPRS/EDGE.

Bangsa ini akan dapat meraih manfaat dari tren meningkatnya penggunaan smartphone BlackBerry, yang pada tahun 2010 ini melonjak 140% dari tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan BlackBerry TELKOMSEL saat ini mencapai yang tertinggi diantara para operator lainnya, yaitu 960.000 orang.

Ditengah ancaman dikuranginya supply Bensin Premium mulai 1 Januari 2010, sehingga masyarakat Indonesia harus meningkatkan biaya transportasi ke/dari kantor, makin macetnya laululintas di Jakarat dan kota-kota besar lainnya pada jam kantor, maka saya ingin mengusulkan kepada para Pimpinan Institusi danPerusahaan-perusahan BUMN dan Swasta, agar memperbolehkan para karyawan yang memiliki smartphone BlackBerry untuk bekerja dari rumah untuk1-2 hari dalam seminggu, asalkan pekerjaan yang harus diselesaikan masing-masing dapat selesai tiap akhir hari hari kerja.

Kalau hal ini dilaksanakan secara Nasional, maka dampak penghematan Bahan Bakar, efisiensi kerja dan pengurangan kemacetan lalulintas menjadi sangat besar dan secara nasional meningkatkan produktivitas nasional bangsa Indonesia, dan tren kesukaan masyarakat Indonesia memanfaatkan gadget terbaru menjadi tidak mubazir.


Silahkan ditanggapi dan diberikan dukungan dan pelaksanaannya di kantor masing-masing.


Semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.
Wassalam,
S Roestam
http://wirelesstekno.blogspot.com
http://wartamastel.blogspot.com
http://wartaduniamaya.blogspot.com

Selasa, 21 Desember 2010

Toko Online: Informasi Tidak Update

Saya mencoba membeli batterai Fujitsu P 1610 lewat tokobaterai.com. Di websitenya tampak bahwa baterai tersebut masih ready stock. Kemudian, saya melakukan booking. Selanjutnya, mendapat konfirmasi nota untuk pembayaran dan dinyatakan dalam notanya bahwa barang akan dikirim 1 hari setelah uang ditransfer. Nota saya terima melalui email. Tadinya, saya mau melakukan pembayaran lewat ATM. Tapi, saya ragu kalau nanti ini penipuan.

Saya mencoba telepon ke alamat toko. Ternyata, teleponnya susah masuk. Satu hari kemudian, ada yang menerima telepon. Saya tanyakan apakah bisa saya beli langsung ke tokonya. Dia bilang bisa. Katanya, tunjukkan saja nota hasil konfirmasinya.

Akhirnya, saya suruh supir saya untuk datang langsung ke tokonya. Ternyata, baterai tersebut tidak ada. Saya komplain lewat telepon. Ech, dengan entengnya penerima toko menyatakan informasi di websitenya tidak update. Katanya, orang gudang yang lebih tahu stocknya ada atau tidak.

Pertanyaannya, jika publikasi informasi melalui website tidak update apakah termasuk penipuan atau kelalaian? Apakah pemilik toko bisa dituntut dengan penipuan atau kelalaian tersebut?

Senin, 20 Desember 2010

Reformasi Birokrasi: Mengambil Pengalaman dari Korea Selatan

101. Program reformasi di Indonesia substansinya terlalu formalitas, tidak ada ukuran yang jelas. Indonesia hanya melakukan reformasi terhadap sektor publik, yaitu reformasi birokrasi, tanpa melakukan reformasi pada sektor lain, yaitu reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi, dan seterusnya.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9K501J7arTrMDFjMWJhYWItNTE0Yy00Zjg0LTllZWQtODBkZTM4NDNlNWZl&hl=en&authkey=CM6wpM8B

Jumat, 17 Desember 2010

Keynote Speech: Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Tata Kelola TI (IT Governance) di Sektor Publik

Keynote Speech
Deputi Program Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pertemuan Nasional Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik

Diselenggarakan oleh BPKP di Hotel Savoy Homann Bandung, 14 Desember 2010

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat,
Kepala BPKP
Para Deputi dan Sestama di lingkungan BPKP
Para Peserta Seminar
Hadirin Undangan yang kami muliakan.

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara seminar sehari yang bertema : Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik.

Saya berterimakasih kepada penyelenggara seminar ini yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang upaya percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi tata kelola teknologi informasi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Ada empat hal yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu (1). Harus ada komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, (2). Harus ada mesin penggerak reformasi birokrasi, (3) Harus ada muatan reformasi birokrasi yang tepat dan mengarah pada tujuan yang benar, dan (4). Harus ada proses reformasi birokrasi yang dijalankan sesuai dengan kondisi implementasi.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada dasarnya berpegang pada keempat hal tersebut di atas.

Sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam RPJMN 2010 – 2014. Selain itu, Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 juga mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sebagai engine of reform pemerintah juga sudah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. KPRBN langsung dipimpin oleh Wakil Presiden, sedangkan TRBN diketuai oleh Menteri Negara PAN dan RB. KPRBN mempunyai peran dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. TRBN memiliki peran merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk pengelolaan reformasi birokrasi sehari-hari, dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Disamping itu, juga telah dibentuk Tim Independen yang memiliki peran memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Tim Quality Assurance yang memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi harus memiliki muatan yang tepat, terarah dan terencana dengan baik. Dalam kaitan itulah maka disusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Kedua kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan, meskipun dibuat dalam level kebijakan yang berbeda. Grand Design Reformasi Birokrasi akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, karena sifatnya yang dinamis sehingga merupakan suatu living document yang dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan perubahan lingkungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi juga tergantung pada prosesnya. Karena itulah, maka reformasi birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak dan bertahap, serta terkoordinasi.

Terdesentralisasi, artinya setiap K/L dan Pemda, dengan arahan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, memiliki peluang untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan karakteristik dan kemajuan yang sudah diperolehnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong/membuka kesempatan K/L dan Pemda melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka.

Serentak dan bertahap, artinya adalah bahwa setiap K/L dan Pemda harus melakukan reformasi birokrasi dengan tahapan-tahapan yang jelas sesuai dengan arahan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi.

Terkoordinasi artinya bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan dalam koordinasi nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, dan dalam koordinasi instansional dipimpin langsung oleh Pimpinan K/L dan Pemda, dengan langkah-langkah sebagaimana telah digariskan dalam Grand Design dan Road Reformasi Birokrasi.

Hadirin yang saya hormati,

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan sasaran per tahun yang jelas. Tujuan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi adalah agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Grand Design mencakup substansi : visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi pelaksanaannya.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi ditetapkan Visi reformasi birokrasi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Selanjutnya misi Reformasi Birokrasi adalah:

a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;

c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang mencakup Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber daya manusia aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik, Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah:

a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Sering dikatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Lalu bagaimana sebenarnya peran Tatakelola Teknologi Informasi (IT Governance) dalam kaitan implementasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi? Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, setiap organisasi, baik pemerintah/publik maupun swasta, mau tidak mau harus menyandarkan keberhasilan mereka pada kerangka data dan informasi, yang arusnya dapat dikendalikan melalui penerapan teknologi informasi. Melalui penerapan teknologi informasi, arus informasi dapat dikendalikan dengan kriteria effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance dan reliability.

Kedua, penerapan teknologi informasi sangat penting dalam implementasi reformasi birokrasi. Karena itu salah satu program reformasi birokrasi , yaitu Program Penguatan Tatalaksana ditujukan antara lain pada upaya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerapan teknologi informasi, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, ekonomis dan cepat.

Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati. Karena itulah implementasi IT Governance perlu ditekankan dalam rangka implementasi teknologi informasi di sektor publik.

IT governance (tatakelola teknologi informasi) mencakup domains: Perencanaan dan organisasi (plan and organise); Pengadaan dan implementasi (acquire and implement); Pengantaran dan dukungan (deliver and support); dan Pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate). Oleh karena itu, tatakelola teknologi informasi sangat diperlukan dalam implementasi teknologi informasi; dengan beberapa alasan antara lain:

1. Investasi yang digunakan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan investasi yang mahal. Oleh karena itu, penerapan tatakelola teknologi informasi (IT Governance) pada dasarnya adalah untuk menjamin investasi yang mahal tersebut dapat benar-benar memberikan manfaat bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Penerapan IT Governance juga untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi secara terus menerus sehingga tidak terputus dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan;

3. IT Governance memberikan arahan yang jelas mengenai strategi dan kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan;

4. IT Governance memberikan kerangka pemikiran bahwa semua sumber yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (people, applications, information and infrastructure) bukan merupakan bagian yang terpisah dari organisasi. Semua adalah bagian yang saling berkaitan dan saling mendukung;

5. IT Governance juga mampu memitigasi berbagai risiko yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, maka berbagai contingency plan dapat disusun untuk mengurangi efek dari risiko yang kemungkinan terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan teknologi informasi dapat menjadi obyek dari reformasi birokrasi, dan juga dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi obyek reformasi birokrasi, karena masih banyak diantara K/L dan Pemda yang belum sepenuhnya mampu menerapkan tatakelola teknologi informasi (IT Governance), dan belum sepenuhnya dapat memenuhi kriteria pengendalian penerapan teknologi informasi. Oleh karena itu, diharapkan forum ini dapat memberikan gambaran sejauhmana penerapan IT Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya penggunaan teknologi informasi dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi, karena pada dasarnya penerapan IT Governance akan merubah berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tatakelola Teknologi informasi tidak terlepas dari tujuan pemanfaatan teknologi informasi yaitu untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, dan menghindari tumpang tindih alokasi waktu, biaya dan sumber daya manusia. Dengan demikian, birokrat harus menyadari pentingnya data dan informasi yang harus tersedia dalam real time dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, birokrat harus melek teknologi informasi; birokrat harus secara terus menerus melihat berbagai perkembangan yang terjadi sehingga mereka selalu memiliki data dan informasi terkini; birokrat harus secara terus menerus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam rangka pengambilan keputusan; dan masih banyak lagi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Saya percaya dan berharap bahwa seminar ini, akan menghasilkan banyak masukan, tidak hanya melihat dan belajar dari berbagai best practices di beberapa negara, tetapi juga secara teknis masukan pada metodologi IT Governance yang dipergunakan dalam kaitan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi.

Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam seminar sehari ini. Semoga seminar ini memberikan kemanfaatan yang besar bagi implementasi tata kelola teknologi informasi di sektor publik, dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

Terima kasih,

Wass. Wr. Wb,

Ismail Mohamad

Kamis, 16 Desember 2010

Buah Simalakama Sistem Pencairan Anggaran Akhir Tahun

Seorang direktur di sebuah kementerian mengeluhkan tentang adanya keanehan dalam proses pengajuan pembayaran seorang kontraktor teknologi informasi di kementeriannya. Melalui pesan singkatnya, ia menyatakan bahwa inspektorat jenderalnya pun merasakan keanehan dengan pengajuan pembayaran tersebut. Sebab, progress pekerjaan, berdasarkan yang diamati oleh mereka, belum tampak kemajuan nyata dari proyek tersebut. Anehnya, pembayarannya sudah diproses.

Pada saat akhir tahun seperti ini, memang ada yang aneh dalam sistem penganggaran kita, di mana kita sangat kaku menerapkan cash basis dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Akhirnya, tidak ada pembayaran sama sekali yang dibolehkan setelah tanggal 31 Desember. Akibatnya, semua pembayaran harus sudah diproses ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) pada waktu menjelang akhir tahun. Dalam sebuah sosialisasi, dipresentasikan deadline masing-masing proses pembayaran tersebut, yaitu:

No

Jenis SPM

SPM Paling Lambat Disampaikan (sebelum akhir TA)

SP2D Paling Lambat Diterbitkan(sebelum akhir TA)

1

SPM-GUP/UP

16 hari kerja (8 Des)

13 hari kerja (13 Des)

2

SPM-TUP

13 hari kerja (13 Des)

11 hari kerja (15 Des)

3

SPM-LS

8 hari kerja (20 Des)

2 hari kerja (29 Des)

4

SPMKP/KB/ KC/IB
SPM-KPBB/KBPHTB

8 hari kerja (20 Des)

2 hari kerja (29 Des)

5

SPM-GUP Nihil (tertanggal akhir TA)

4 hari kerja (7 Jan) SETELAH AKHIR TA

6 hari kerja (11 Jan) SETELAH AKHIR TA

6

SPM-LS Gaji Januari 2010

14 hari kerja (10 Des)

Paling Lambat 29 Des (Tertanggal 3 Januari 2011)

Khusus terhadap pembayaran ke pihak ketiga, atau biasa disebut pekerjaan yang bersifat kontraktual, terdapat catatan sebagai berikut:

  1. SPM LS diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 20 Desember 2010 dengan dilampiri :
    • Surat Perjanjian Pembayaran (KPA dgn Rekanan);
    • Asli Jaminan Bank (berlokasi dalam wilayah KPPN)
    • Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank;
    • Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank;
    • Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan
  2. Dalam hal pekerjaan selesai tepat pada waktunya, KPA wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari sejak kontrak selesai

Nach, khusus untuk pekerjaan yang belum selesai sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 (artinya, pekerjaan yang berdasarkan kontraknya memang diperjanjikan akan berakhir antara tanggal 21 - 31 Desember 2010), terdapat catatan sebagai berikut:

  1. KPA wajib membuat pernyataan jika pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi (paling lambat 1 hari setelah terjadi wanprestasi).
  2. KPA menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan BAPP dan BAP terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai.
  3. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya, setelah menerima laporan, mengajukan klaim pencairan jaminan bank sebesar pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.
  4. Dalam hal KPA tidak menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN (untuk pekerjaan tepat waktu), dan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan (pekerjaan tidak tepat waktu), Kepala KPPN wajib menerbitkan surat teguran kepada KPA yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak batas waktu yang ditentukan berakhir.
  5. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat teguran diterbitkan KPA tidak memberi tanggapan yang memadai, Kepala KPPN mengajukan KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK.
  6. Dalam hal Bank tidak bersedia mencairkan jaminan bank, maka KPA wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut.
  7. Dalam hal Bank tidak bersedia mencairkan jaminan bank, Bank tersebut tidak diperkenankan lagi menjadi Bank Penjamin atau dalam segala bentuk jaminan pada tahun – tahun berikutnya.

Hal ini telah menjadi buah simalakama bagi kementerian/lembaga saat ini. Bisa dibayangkan, berdasarkan ketentuan tersebut, adalah dimungkinkan untuk melakukan proses pembayaraan kepada kontraktor sementara secara fisik sebenarnya pekerjaannya belum selesai dengan jaminan bank tertentu. Namun, pada awal tahun, kementerian/lembaga harus melakukan konfirmasi-ulang ke KPPN apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai, berupa penyampaian BAPP. Jika tidak selesai, maka jaminan bank yang ada akan dicairkan ke bank oleh KPPN. Artinya, uang tersebut kembali ditarik oleh negara.

Saya tidak yakin akan cukup banyak kementerian/lembaga yang berani atau mau repot-repot melakukan konfirmasi ulang terhadap pekerjaan yang tidak selesai pada 31 Desember 2010. Apalagi, jika telah terjadi kolusi antara pihak tertentu di internal kementerian/lembaga dengan kontraktor tersebut. Akhirnya, kelalaian seorang kontraktor akan terbawa terus ke tahun berikutnya. Posisi kementerian/lembaga pun akan menjadi serba-salah.

Kondisi inilah nantinya, pada tahun berikutnya, yang akan menyebabkan pejabat, terutama menteri/pimpinan lembaganya, berurusan dengan tindak pindana korupsi. Ketika akhirnya pekerjaan kontraktor tidak benar-benar dikerjakan, maka merekalah yang pertama sekali akan berurusan dengan aparat hukum.

Sebenarnya, dalam hal implementasi cash basis, seharusnya kita tidak mengimplementasikannya secara kaku. Dalam halnya dengan akuntansi, sebenarnya kita sudah mengenal istilah subsequent event. Hanya saja, kita belum mau menerapkan itu karena malas dengan urusan yang akan merepotkan pada waktu pekerjaan closing akhir tahun.

Saya rasa, ini tidak bisa dibiarkan terus. Jika masih berlarut seperti ini, maka urusan governance di negara kita dalam hal pengelolaan keuangan negara tidak akan pernah beres. Semua pihak akhirnya terperangkap sendiri dengan sistem yang ada tersebut.

Minggu, 12 Desember 2010

Kepemimpinan dan Reformasi

Pada proses reformasi, sering terjadi keluhan tentang rendahnya dukungan kepemimpinan dalam proses reformasi. Terkait dengan itu, banyak pihak beranggapan bahwa reformasi di Indonesia seperti berjalan di tempat karena tidak jelas dan kurangnya kepemimpinan dari presiden saat ini. Terkesan bahwa, jika ingin berhasil, suatu perubahan sangat tergantung atau menggantungkan diri kepada kapasitas kepemimpinan seorang presiden. Benarkah demikian? Apakah dengan kepemimpinan presiden yang kuat maka reformasi akan berhasil?

Saya tidak setuju sepenuhnya dengan argumentasi tersebut. Argumentasi saya, jika kita terlalu menggantungkan diri kepada kepemimpinan seorang presiden, maka kita akan malas dan cenderung berfikir lebih baik tidak melakukan apapun sampai dengan dipilihnya presiden yang kuat dalam hal kepemimpinan reformasi. Sampai kapan kita harus menunggu agar diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat? Apakah tahun 2014 akan merupakan tahun menjanjikan untuk itu?

Argumentasi kedua, apakah jika nantinya sudah diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat lantas proses reformasi akan dijamin pasti berhasil? Tentu tidak. Sebab, kepemimpinan yang kuat dari seorang presiden hanyalah salah satu prasyarat berhasilnya reformasi.

Jika kita mengambil pelajaran dari Korea Selatan -- yang pemimpinnya baru saja berkunjung ke Indonesia -- kepemimpinan reformasi di sana dapat dibagi dalam 3 layer, yaitu kepemimpinan di tingkat politik, kepemimpinan di tingkat nasional, dan kepemimpinan di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Kepemimpinan di tingkat politik dipimpin langsung oleh presiden dan perdana menteri. Kepemimpinan tingkat nasional dilakukan oleh sebuah komite yang diketuai secara bersama antara wakil pemerintah dan wakil masyarakat sipil. Kepimpinan di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Ketiga pihak ini melakukan kerja-sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama reformasi, yaitu bagaimana organisasi publik bisa menjadi kompetitif, negaranya bisa melalui krisis ekonomi, dan masyarakatnya menjadi sejahtera.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan layer pertama adalah dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian, kepemimpinan layer kedua dilakukan oleh Komite Pengarah Reformasi (Birokrasi) Nasional yang juga dipimpin oleh wakil presiden dengan anggotanya beberapa menteri. Komite Pengarah ini juga didampingi oleh Tim Independen yang anggotanya umumnya dari akademisi dan sektor swasta serta Tim Quality Assurance yang anggotanya dari sektor publik dan swasta. Tim Independen saat ini dipimpin oleh Erry Riyana yang juga adalah mantan anggota KPK, sedangkan Tim Quality Assurance dipimpin oleh Prof. Mardiasmo yang juga adalah Kepala BPKP. Pada layer ketiga, tentu sama dengan Korea Selatan, yaitu menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/kepala daerah.

Dengan demikian, sebenarnya prasyarat dari diperlukannya kepemimpinan reformasi memang sudah tersedia di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, tentu saja, kenapa kita sebagai warga masyarakat belum merasakan hasil yang signifikan dari proses reformasi tersebut? Seolah-olah buah reformasi hanyalah bahasa di atas kertas, suatu karya yang bersifat klise, dengan keluhan tentang slogan-slogan untuk pencitraan kepemimpinan yang terlalu banyak.

Dalam sebuah diskusi muncul pendapat bahwa salah satu sebab belum jalannya reformasi di Indonesia adalah tidak adanya pihak yang bekerja secara full-time untuk kepentingan reformasi. Para pakar dalam diskusi tersebut menyarankan agar Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi segera diperankan sebagai Sekretariat Komite Reformasi Nasional dan bekerja secara full-time hanya untuk kepentingan reformasi, tanpa dibebani oleh tugas lain yang tidak berhubungan dengan reformasi birokrasi.

Saya setuju dengan argumentasi pakar pada diskusi tersebut. Namun, yang saya rasa juga penting adalah adanya insentif untuk melakukan reformasi. Di Korea Selatan, keberhasilan reformasi suatu organisasi akan dihubungkan langsung dengan penganggaran. Artinya, adalah memungkinkan diberikan insentif penambahan anggaran dan kesejahteraan bila suatu organisasi berhasil melakukan reformasi.

Saya melihat, saat ini umumnya pegawai publik (yang organisasinya belum memperoleh remunerasi) terlalu disibukkan dengan aktivitas tambahan agar bisa survive untuk mengatasi living cost sehari-hari. Kita sering mendengar istilah “ngamen” untuk pegawai publik pada eselon puncak yang sering mondar-mandir ke sana-sini hanya untuk mendapatkan honor nara-sumber dan uang harian perjalanan dinas. Akhirnya, mereka tidak sempat lagi mengurus tugas utamanya. Apalagi jika disuruh untuk menjalankan program reformasi.

Kedua, ketiga layer kepemimpinan itu harus mau saling bekerja-sama untuk kepentingan nasional dan tidak malah mengutamakan egonya masing-masing. Kerja-sama ini sangat penting karena hambatan reformasi biasanya datang dari para oposan yang tidak ingin reformasi berjalan dengan baik, karena akan mengganggu vested interest pihak tertentu.

Ketiga, yang juga sangat penting, dan ini juga disetujui banyak pakar, adalah hubungan dengan media yang kuat. Hal ini penting sebab tantangan reformasi saat ini di Indonesia ternyata lebih banyak datang dari politisi. Saat ini kita bisa melihat bahwa para politisi yang “bercokol” di DPR dan DPRD, dan bahkan para staf khusus di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sebenarnya kebanyakan bukan mereka yang dulunya pro-reformasi. Mereka adalah hasil produk dari Orde Baru dan Orde Lama yang bermetamorfosis dengan nama partai baru yang seolah-olah pro-perubahan dan reformasi.

Seorang pakar menyarankan agar para anggota pemerintahan yang memimpin reformasi sudah sejak awal mengajak media untuk memahami program reformasi yang ada di organisasinya. Dengan demikian, media mengerti rencana pemerintah sejak dini. Ini akan membantu pemerintah ketika nantinya membawa rencana ini ke parlemen untuk disetujui.

Jika nantinya parlemen yang memiliki vested interest dan adalah kebanyakan  “musuh” reformasi tidak menyetujui rencana tersebut, maka media dan masyarakat sipillah yang akan membelanya. Dengan demikian, pemerintah tidak akan kelelahan menghadapi tekanan dari vested interest yang tidak setuju dengan program reformasi. Saran ini saya rasa perlu dipertimbangkan oleh pemerintahan saat ini. 

*) Penulis adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, peserta High Level Officer Workshop on Bureaucratic Reform di Seoul, Korea Selatan, 3 – 11 Desember 2010. Pandangan yang dikemukakan pada tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili organisasi di mana tempat penulis bekerja.

Jumat, 10 Desember 2010

Reformasi Birokrasi dan Performance Management

Saat ini kita sibuk dengan reformasi birokrasi. Dari pengalaman Korea Selatan, saya lihat istilah reformasi birokrasi sebenarnya sudah ditinggalkan. Mereka dulu pun tidak secara khusus menggunakan julukan reformasi birokrasi, tetapi reformasi yang bersifat nasional. Artinya, mereka tidak hanya melakukan reformasi di sisi administrasi publik/birokrasi, tetapi juga reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi kinerja, reformasi e-government, dan seterusnya.

Saat ini, saya melihat euforia reformasi telah dilewati di Korea Selatan. Mereka sekarang sudah bicara sampai manajemen kinerja, baik pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, tetapi juga tingkat kepresidenan. Karena itu, mereka kini memiliki Government Performance Evaluation Committe. Proses evaluasi dilakukan melalui integrated evaluation system (e-ipsis). Seluruh proses evaluasi kini diintegrasikan ke dalam e-ipsis.

Hal ini tentu bisa dilakukan setelah peraturan-peraturan yang menyangkut pelaporan untuk kepentingan evaluasi. Kini, proses evaluasi terintegrasi di bagi 2, yaitu:
1. Self-evaluation
2. Specific-evaluation

Self-evaluation dilakukan di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sementara specific-evaluation dilakukan di tingkat kantor perdana menteri. Seluruh hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Government Performance Evaluation Committe.

Rabu, 08 Desember 2010

Cabinet Meeting System

Minggu lalu, saya bersama Pak Ibenk diundang menjadi nara sumber dalam diskusi grand design sistem informasi Sekretariat Kabinet. Pada diskusi ini, dipaparkan rencana ke depan pengembangan sistem informasi di Sekretariat Kabinet.

Pada acara tersebut, Sekretariat Kabinet mulai mendeklarasikan arah mereka ke depan kepada wakil kementerian/lembaga yang diundang. Salah satu hal penting adalah pengembangan cabinet meeting system. Dengan sistem ini, pemerintah sudah mulai berfikir bagaimana agar ke depan, untuk kepentingan rapat kabinet semua materi rapat sudah dapat diterima secara digital. Selain itu, peserta rapat kabinet juga dapat mengikuti hasil rapat kabinet (dokumentasi) melalui media online, yang tentunya sudah melalui jalur yang diamankan.

Selain itu, pemerintah juga mulai berfikir untuk membangun sistem pemantauan atas kemajuan implementasi kebijakan. Dengan sistem ini, kementerian/lembaga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan tersebut. Informasi hasil implementasi ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan rapat kabinet.

Menurut saya, ini merupakan kemajuan besar yang ada di negeri ini. Jika ini diteruskan, maka Indonesia akan dapat menjadi unggulan dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk kepentingan pemerintahan, yang biasa disebut e-government.

Kenapa demikan? Sebab, selama ini pengembangan e-government di Indonesia tidak memiliki arahan yang jelas dan di-lead bukan oleh mereka yang mengerti substansinya, yaitu para business process owner. Yang terjadi di negara kita, pengembangan e-government seolah-olah milik orang TI dan dikembangkan oleh kementerian atau dinas informatika.

Padahal, seperti di negara Korea Selatan, yang menjadi acuan dalam pengembangan e-government, pengembangan e-government diarahkan oleh kantor perdana menteri, dan tidak terlepas dari agenda reformasi nasional mereka. Ada 4 agenda utama reformasi di Korea Selatan, yaitu:
- Mengurangi ukuran (downsize) kelembagaan pemerintahan;
- Menggabungkan kantor pemerintah;
- Meng-outsource fungsi pemerintahan; dan
- Privatisasi dan restrukturisasi perusahaan publik.

Selasa, 30 November 2010

Enterprise Integration

Beberapa hari ini saya membaca buku enterprise integration yang diberikan oleh staf saya. Tadinya, buku ini diberikan staf saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategic business analysis (SBA). Ia ingin memperjelas argumentasi saya bahwa selama ini kita sering salah dalam melakukan analisis kebutuhan informasi. Kebanyakan kita dididik dengan pendekatan business process analysis (BPA). Padahal, untuk organisasi sektor publik, di mana proses bisnis biasanya sangat rentan terhadap perubahan politik, adalah salah hanya menggunakan pendekatan BPA. Pendekatan BPA juga diterapkan untuk mendukung efisiensi organisasi melalui TI, bukan untuk kepentingan stratejik. Di sektor publik, mengharapkan efisiensi dengan TI tampaknya hanya cerita siang bolong. Jarang terjadi TI dapat menciptakan efisiensi, apapun argumentasinya.

Buku yang diberikan staf saya menguraikan dalam salah satu babnya SBA. Namun, bukan itu yang menarik bagi saya di buku tersebut, tetapi teknologi EA. Salah satunya adalah portal. Dalam buku ini diuraikan beberapa organisasi yang telah berhasil meningkatkan kualitas bisnisnya melalui portal. Saya membayangkan banyak perusahaan TI yang berskala internasional sudah bisa menerapkan integrasi enterprise ini dengan baik. Ternyata tidak demikian.

Buktinya, saya beberapa minggu lalu melakukan aplikasi melalui IBM untuk kepentingan training tim saya ke Melbourne. Yach, memang saya bisa melakukan registrasi langsung secara online. Yang membuat saya jengkel, ternyata apa yang saya registrasi tidaklah terpantau oleh IBM Indonesia. Rupanya, untuk perusahaan sekelas IBM pun, integrasi enterprise, di mana sudah cross-country, tidak terlalu berhasil dilaksanakan.

Yang kemudian merepotkan adalah ketika kita meminta support dari IBM Indonesia, di mana support tersebut dibebankan pada bill yang akan diterbitkan oleh IBM Australia. Itu semua ternyata totally tidak bisa dilayani. Artinya, masing-masing mereka masih menjalankan bisnisnya secara tidak terintegrasi, berupa silo-silo.

Well, kalau perusahaan sekelas IBM saja tidak bisa melakukan integrasi enterprise, bagaimana mungkin untuk integrasi enterprise di sektor publik. Atau, integrasi enterprise hanyalah cita-cita?

Minggu, 07 November 2010

Good Political Party Governance

Sebuah milis mendiskusikan anggotanya, Misbakhun, yang terkena kasus Century. Ada kecenderungan anggota partai yang lain, teman yang terkena kasus, mencoba mengklarifikasi temannya yang sudah terkena kasus hukum tersebut. Namun, penulis lain menjelaskan dari perspektif yang berbeda. 

Materi tersebut menurut saya bagus sekali untuk didiskusikan setelah merebaknya peran anggota partai yang menyebar ke mana-mana. Di masa lalu, peran ini hanya terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu Suharto. Sekarang ini tidak ada lagi panutan yang powerful, sehingga kekuasaan dan pengaruh anggota partai menjadi tidak terkendali dan semakin “menggemaskan”.

Memang hal ini tidak bisa dipandang secara sederhana. Seringkali sesuatu yang kita lihat sederhana, ternyata tidak sesederhana itu. Secara simpel, memang benar jika kita sudah memasuki dunia politik praktis, banyak risiko yang bisa terjadi. Karena itu, kita harus siap-siap terhadap segala konsekuensinya.

Sering pula, apa yang dilakukan seperti halnya kasus Misbakhun sebenarnya tidak ia lakukan secara langsung. Tapi, sebagai komisaris, jika ia tidak melarang direksi perusahaannya melakukan pelanggaran pun bisa dikenakan sanksi hukum karena ia adalah pengurus perusahaan yang dapat dikenakan sanksi.

Ini juga yang sebenarnya sedang saya diskusikan dengan seorang anggota partai, teman lama saya, terkait dengan beberapa aktivitas partainya di beberapa kementerian. Sekarang ini banyak pihak di kementerian yang mengeluhkan "penggalangan dana" dari partai-partai (ingat juga kasus konsorsium asuransi tenaga kerja yang melibatkan sebuah partai). Yang saya lihat, karena banyak partai baru yang sedang belajar menjadi partai, pengendalian terhadap ini di lapangan sangat lemah. Dengan demikian, banyak pihak mengklaim bahwa penggalangan dana itu adalah untuk "kepentingan ummat".

Kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Negara ini sudah diisi oleh orang-orang yang pintar untuk menghantam pihak lain yang tidak suka dengan salah satu pihak. Mirip seperti kasus Misbakhun, nantinya sekecil apapun kesalahan itu, pada era berikutnya kita tinggal menunggu waktu akan banyak Misbakhun-Misbakhun lainnya jika partai tidak mengendalikan cara melakukan penggalangan dana itu. Entah itu benar untuk dana partai atau tidak.

Yang jelas, sebuah partai harus mempunyai good political party governance juga. Mereka adalah juga salah satu komponen governance sebuah negara. Karena itu, setiap ada info tentang penyalahgunaan “pengaruh” partai oleh anggota partainya, pengurus partai harus menyelidikinya. Jika tidak benar, partai harus membangun kembali image buruk yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Jika benar, partai harus berani menarik anggotanya dan memberi sanksi yang tegas sebelum malah nanti diadili oleh hukum negara, walaupun anggota partai itu adalah ustadz yang sangat dihormati.

Yang lebih parah lagi, sekarang ini bukan hanya anggota-anggota partai yang terlibat di sebuah kementerian yang sudah menjengkelkan para pihak. Ternyata, keluarga anggota partai yang kebetulan menjadi menteri pun ikut-ikutan terlibat. Entah itu benar atau tidak.

Khusus untuk partai teman saya itu, anehnya, saya belum melihat tindak-lanjut apapun terhadap yang sudah saya sampaikan kepadanya tentang ini, walaupun respon sms cepat dilakukan.

Saya tidak ingin kita mengulangi masa lalu. Di mana kita pernah saking membencinya pada pihak tertentu, misalnya anggota partai, karena tingkah-lakunya, akhirnya kita membantai seluruh anggota atau pihak yang terlibat dengannya secara habis-habisan di periode pemerintahan berikutnya (ingat kasus partai komunis). Kita harus menjaga agar bangsa ini semakin beradab. Salah satu cara sederhana adalah segera menindaklanjuti "kegerahan" yang sekarang muncul di kementerian-kementerian terhadap terlalu masuknya komponen-komponen partai ke dalam urusan-urusan internal kementerian.

Itu kalau kita tidak ingin mucul Misbakhun-Misbakhun baru. Terlepas ia sebenarnya bersalah atau tidak.

Hotel Horison, Bandung, 7 November 2010

Minggu, 24 Oktober 2010

Mengefektifkan Bisnis Konsultan TI di Sektor Publik: Sebuah Pemikiran

Pada artikel sebelumnya (21/10), saya menguraikan betapa sulitnya tahun 2010 ini bagi mereka yang berbisnis di bidang teknologi informasi. Umumnya, proyek-proyek teknologi informasi di sektor publik, sebagai salah satu penggerak ekonomi, menjadi andalan mereka. Apalagi, belakangan ini pengadaan teknologi informasi adalah hal penting dalam proses penataan pelayanan publik. Hampir-hampir tidak ada instansi pemerintah yang tidak mengadakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnisnya, walaupun dengan skala ekonomi yang beragam. Hal ini juga didorong oleh gencarnya promosi e-government dari penggerak teknologi informasi.

Bagi mereka yang bisnisnya tidak tergantung proyek-proyek pemerintah, tentu tidak terlalu masalah. Mereka bisa mengambil income dari pasar retail. Hanya jumlahnya masih tidak terlalu besar. Sebab, pada negara berkembang seperti Indonesia, ekspansi perekonomian tentu masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Apalagi jika di daerah yang baru dibentuk hasil dari pemekaran wilayah. Biasanya para vendor setempat akan sangat tergantung pada rencana belanja instansi pemerintah setempat.

Namun, sebenarnya pada tahun ini masih ada bisnis menjanjikan bagi mereka yang berbisnis di dunia teknologi informasi. Dalam pengamatan saya, tahun ini banyak sekali instansi pemerintah yang menggunakan konsultan untuk merencanakan dan merancang bagaimana teknologi informasi suatu instansi pemerintah ke depannya. Artinya, mereka para konsultan ini sangat dibutuhkan untuk merencanakan apa-apa saja yang perlu diadakan oleh instansi pemerintah dalam 3-5 tahun ke depan, tidak hanya dalam hal hardware, tetapi juga application software dan system software, bahkan pengembangan SDM di instansi tersebut.

Dalam pengamatan saya, kebutuhan tenaga konsultan ini demikian besarnya. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan hal tersebut? Menurut saya, hal itu dipengaruhi oleh proses governance di negara kita. Saya percaya bahwa faktor pendorong utama adalah kecenderungan negara kita menuju good governance.

Di masa lalu, kebutuhan konsultan ini tidak tampak. Walaupun memang banyak pengadaan jasa konsultan, saya melihat bahwa mereka sebenarnya tidak difungsikan dengan baik. Kecenderungannya, mereka hanya dipakai untuk kepentingan formalitas pertanggungjawaban. Dalam bahasa praktik disebut “pinjam bendera”. Kemudian, yang merencanakan dan merancang teknologi informasi dikerjakan oleh pihak internal instansi pemerintah, yaitu para pegawainya. Tentu bisa dibayangkan bagaimana kualitas rencana dan rancangan tersebut. Umumnya tidak lebih dari daftar belanja infrastruktur teknologi informasi, kalau tidak mau kita bilang hanya sekedar belanja personal computer dan notebook, yang akhirnya sering menjadi isu sensitif di media massa.

Sayangnya, setelah memasuki era good governance, kebutuhan tenaga konsultan ini tidak diimbangi oleh sisi supply. Umumnya, saya lihat kualitas konsultan kita dalam bidang teknologi informasi sangat terbatas. Memang telah banyak dari mereka yang memiliki gelar master atau doktor di bidang yang terkait dengan teknologi informasi. Hanya saja, penguasaan terhadap permasalahan dan “ruh” dari instansi pemerintah, atau sektor publik, sangat terbatas. Akhirnya, rekomendasi yang ditawarkan dalam sebuah rencana atau rancangan menjadi tidak bisa diimplementasikan.

Tentu saja para konsultan akan berargumentasi bahwa hal tersebut karena ketidaksiapan para penggunanya di sisi instansi pemerintah. Namun, menurut pengamatan saya, para konsultan ini kurang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak di internal instansi pemerintah. Mereka umumnya tidak paham “internal politics” yang sering membentuk bagaimana sebuah proses bisnis instansi pemerintah dioperasikan. Akhirnya, permasalahan yang ditangkap oleh konsultan menjadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam bahasa Gus Dur, mantan presiden kita, istilahnya, sebuah permasalahan sering “diplintir”.

Sebab, sering terjadi bahwa para pihak di instansi pemerintah hanya menyampaikan hal-hal yang baik ke konsultan. Mereka enggan menyampaikan permasalahan yang ada atau permasalahan ke depan karena informasi tersebut dapat mengakibat citra salah satu pihak menjadi terganggu, baik citra di sisi pemberi informasi maupun di sisi rekan kerjanya.

Selain itu, sering sekali konsultan tersebut bukan benar-benar direkrut karena kebutuhan internal yang telah disepakati banyak pihak. Kebanyakan, saya lihat, rekruitmen konsultan teknologi informasi datang dari pimpinan atau tingkat tertinggi sebuah instansi pemerintah, dan bukan dari unit TI atau para penggunanya.

Dengan pendekatan ini, sering sekali para konsultan tersebut malah ditempatkan sebagai “lawan” para pihak di lingkungan internal, tetapi menjadi “kawan dari pimpinannya. Akhirnya, ternjadi rivalitas dalam menyusun rencana dan rancangan teknologi informasi. Tentunya, konsultan tidak akan memiliki banyak waktu untuk menghadapi rivalitas tersebut. Jalan tengahnya mereka hanya menyusun rencana atau rancangan yang disepakati dengan pimpinan instansi pemerintah atau menyusun rencana dan rancangan yang bersifat “basa-basi” karena tidak ingin “menyinggung” perasaan pihak lain yang ada di internal instansi pemerintah.

Parahnya, “umur ekonomis” sebuah jabatan pimpinan instansi publik di negeri sangat pendek dan rentan terhadap “move-move” yang ada di sebuah instansi pemerintah. Dalam hitungan saya, umur para pejabat eselon 2, di mana merekalah yang me-lead perubahan atau improvement sebuah instansi pemerintah, tidak lebih dari satu tahun.

Hitungan saya begini, seorang presiden, jika tidak “dirusuhi” dengan isu penggulingan adalah 5 tahun. Kemudian, presiden akan mengevaluasi menterinya setiap tahun. Tapi, presiden, karena sungkan dengan partai politik asal menteri tersebut, tentu tidak men-drop seorang menteri jika tidak perform dalam 1 tahun tersebut. Biasanya, tuan presiden tentu akan memberi waktu paling tidak 2 tahun agar fair. Jika dalam tahun kedua tidak perform juga, maka tidak ada ampun sang presiden tentu akan me-resuffle menteri tersebut. Tapi, ini tentunya dilakukannya ketika masuk tahun ke-3, dimana evaluasi 2 tahunan telah dilakukan.

Nach, jika kita turunkan sampai ke level bawah, pola tersebut tentu berlaku terhadap para direktur jenderal atau pejabat setingkat eselon 1 lainnya. Tentu, untuk mengejar kinerjanya agar tidak di-drop di tahun ke-3, para menteri akan sangat ketat dalam mengevaluasi kinerja para pejabat eselon 1-nya. Namun, karena proses penghentian seorang pejabat eselon 1 harus melalui presiden, seorang menteri hanya bisa menghentikan seorang pejabat eselon 1 pada tahun ke-2, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya perbedaan afiliasi politik atau pelanggaran signifikan dari pejabat eselon 1 tersebut.

Jika kita turunkan ke umur jabatan eselon 2, maka bisa diperkirakan bahwa seorang eselon 2 bisa diturunkan dari jabatannya jika dalam 6 bulan pertama tidak menunjukkan kinerja atau pimpinannya tidak menyukai cara kerjanya atau faktor lain yang bersifat subjektif.

Dengan demikian, jika konsultan hanya meng-approach seorang pimpinan instansi setingkat eselon 2 atau 1, bisa terjadi di mana rencana dan rancangan teknologi informasi sebuah instansi pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat tersebut malah tidak bisa diimplementasikan. Yang saya maksud dengan pimpinan instansi pemerintah di sini tidak hanya kementerian/lembaga di tingkat pusat atau daerah, tetapi juga sebuah organisasi corporate yang dikelola seperti instansi pemerintah, yang biasa dikenal sebagai badan layanan umum (BLU) seperti rumah sakit dan juga badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D).

Biasanya, ketika terjadi penggantian pejabat eselon 2 atau 1, sebuah rencana atau rancangan tidak otomatis bisa dijadikan acuan oleh para pihak. Beberapa pihak yang sebelumnya tidak setuju atau tidak merasa dilibatkan dalam proses penyusunannya, akan cenderung melakukan lobi sehingga rencana atau rancangan itu tidak diimplementasikan. Lobi yang paling sederhana adalah menyatakan bahwa sebuah rencana atau rancangan adalah terlalu luas, kurang spesifik, sampai dengan menyatakan bahwa rencana atau rancangan tersebut salah total.

Seorang konsultan teknologi informasi perlu mengetahui aspek politik internal tersebut jika ingin hasil kerjanya dapat diimplementasikan. Memang, untuk dapat mencapai hal ini, banyak proses melelahkan harus dilalui oleh seorang konsultan, dari mulai harus sering melakukan brainstorming ke para key users, konsinyir di luar kota, rapat berhari-hari, sering “mengumbar” senyum yang tidak perlu, sampai sering “mentraktir” para key users tersebut. Proses ini, menurut saya, harus dilalui oleh seorang konsultan, walaupun akhirnya akan mengakibatkan cost, waktu, dan enerji yang harus dikeluarkan menjadi signifikan, yang mestinya diantisipasi sejak penawaran harga dari konsultan ke instansi pemerintah pada saat proses lelang.

Bagi saya, dalam kasus seperti ini, konsultan teknologi informasi harus mengutamakan efektivitas sebuah proses, daripada efisiensi. Adalah hal lazim, bahwa ketika terjadi konflik antara efektivitas dan efisiensi, maka konsultan teknologi informasi harus mengutamakan efektivitas.

Menurut saya, akuntabilitas ketidakefisienan sebuah proses masih bisa diterima jika pada akhirnya efektif. Sebab, jika kita hanya memperhatikan efisiensi, sering sekali produk teknologi informasi menjadi tidak dimanfaatkan oleh penggunanya, menjadi rongsokan, dan akhirnya merugikan keuangan negara, yang tentunya akan dibebankan ke kita semua.

Suatu ketidakefisienan dapat ditoleransi dalam skala tertentu. Ini bisa kita anggap semacam toleransi tingkat error dalam perhitungan statistik. Sebuah proses komunikasi dan pengendalian mutu yang terus menerus nantinya akan semakin menurunkan tingkat ketidakefisienan tersebut.

Anda mempunyai pendapat lain tentang artikel ini? Silahkan posting di sini.

Kamis, 21 Oktober 2010

Sebuah Catatan Memimpin Perubahan

Pemerintahan SBY Periode Kedua telah memasuki tahun kedua. Banyak kritik yang masuk dari masyarakat. Sebuah diskusi di stasiun televisi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pemerintahan saat ini sangat menarik untuk diikuti. Ada juga sebuah penelitian yang baru di-release yang menceritakan harapan masyarakat agar Wapres Budiono mau berperan seperti JK, mengisi keterbatasan--kalau tidak mau disebut kekurangan--SBY.

Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa perekonomian kita tidak berubah banyak. Orang-orang miskin masih mudah ditemui. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan nafkah oleh masyarakat tertentu masih sering dirasakan. Walaupun, dengan indikator kurs valas yang semakin menguat, indikator semacam ini tampak menjadi bertolak-belakang. Seakan-akan, kita sudah semakin baik dengan kurs mata uang rupiah yang semakin menguat terhadap dollar.

Rasa frustasi di kalangan birokrasi juga semakin tampak. Setiap saya mengikuti pertemuan, cerita-cerita tentang pesimisme masa depan selalu saya dengar. Dari mulai tidak beraninya melakukan pengadaan, karena pimpinan instansi yang tidak berani mengambil risiko, sampai proses pemilihan eselon I yang berlarut-larut. Ada juga saya dengar beberapa Keppres sudah diteken, tetapi tidak jadi disampaikan kepada yang bersangkutan, karena pertimbangan tertentu. Misalnya, seperti kasus Anggito (yang masih perlu dikonfirmasi lagi tentunya).

Maklum saja, dahulu semua proses dengan mudahnya bisa di-bypass jika tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Masa lalu adalah masa tanpa good governance. Ketika akhirnya kita harus menjalankan good governance, dengan tekanan dari masyarakat yang semakin cerdas, ternyata banyak yang tidak kuat untuk bertahan. Banyak cara untuk menolak good governance tersebut, dari mulai berusaha melobi pihak tertentu, sampai dengan tidak melakukan apa-apa dengan alasan takut jadi sasaran penegak hukum.

Yang membedakan dengan pemerintahan periode sebelumnya, memang adalah di figur JK. Di masa SBY-JK, terasa sekali setiap ada hambatan pembangunan, JK dengan gayanya, berani pasang badan. Walaupun akhirnya tetap tercium aroma tidak sedap, di mana seolah-olah itu semua adalah untuk kepentingan kaum pebisnis, di mana JK termasuk di dalamnya.

Dalam era good governance, kekuasaan sudah semakin tersebar. Tidak hanya dalam tingkatan tertinggi di pemerintahan, di mana presiden sebenarnya sudah berbagai kekuasaan sangat signifikan dengan DPR, tetapi juga dalam lingkup paling rendah di pemerintah daerah. Karena itu, jika negara ini akan berjalan menuju yang lebih baik, peningkatan good governance tidak hanya perlu ditanamkan ke tingkat pemerintahan, tetapi juga anggota parlemen, yang juga bagian dari penyelenggara negara, dan tentunya masyarakat itu sendiri (civil society). Merekalah tiga pilar good governance jika ingin dijalankan. Satu tonggak lemah, maka lemahlah upaya implementasi good governance itu sendiri.

Memang, tahun ini adalah tahun berat bagi semua pihak. Tahun awal di mana pemerintahan baru dibentuk bukanlah hal aneh jika banyak hal yang belum bisa bergerak. Masing-masing masih sungkan untuk menjalankan perannya. Salah-salah, bisa terkena reshuffle di tingkat menteri atau pejabat level bawah.

Tahun ini saya melihat banyak proyek pemerintah yang tidak berjalan optimal. Bahkan, cenderung pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, tampak kurang bisa berperan. Jelas saja, secara ekonomi mikro akan banyak karyawan swasta yang akan terkena dampaknya, terutama para sales yang langsung berhubungan dengan customer.

Teman saya seorang sales yang biasa berhubungan dengan proyek-proyek TI sangat merasakan itu. Saking frustasinya, ia pun bingung entah apa lagi yang harus dilakukan. Setelah munculnya kasus TI adminduk, yang secara rutin prosesnya di-release di website Kejagung, banyak pihak yang semakin hati-hati untuk menjalankan proyek TI dan bahkan cenderung menghindarinya.

Namun, saya bilang ke dia, kita perlu bersabar. Tentu biasa dalam sebuah kehidupan, kadang-kadang kita perlu berada di titik nol. Dengan ini, kita akan bisa merefleksikan apa saja yang kita lakukan selama ini. Tidak hanya melakukan business as usual. Tentu saja kita berharap semua pihak bisa melakukan introspeksi. Tidak lagi melakukan pengadaan TI sekedarnya hanya untuk mengejar jumlah kick-back yang akan kita terima.

Teman saya itu kurang percaya dengan yang saya sampaikan. Dia masih menganggap, situasi saat ini hanyalah proses tiarap untuk sementara waktu. Ketika "keran" dibuka, semua akan kembali ke habitat normalnya, business as usual. Walaupun begitu, saya tetap percaya dan optimis bahwa kita semua akan mau menjalankan good governance dengan baik di masa datang, bukan memikirkan kepentingan sesaat.

Dengan mulai dijalankannya inisiatif remunerasi di beberapa kementerian/lembaga, saya yakin itu akan menjadi motivasi banyak pihak. Percayalah, ketika kita ikhlas dalam mencapai sesuatu, jalan pasti akan selalu dibukakan dari Yang Maha Mengarahkan. Kita pasti akan menuju perubahan yang lebih baik lagi.

Pramuka, 21 Oktober 2010, di tengah hujan yang turut dengan lebat.

Rabu, 06 Oktober 2010

Benarkan Peraturan Kita Sudah Cukup Baik?

Selama ini, kita sering mendengar argumentasi bahwa sebenarnya permasalahan di negara kita bukanlah soal kurangnya peraturan. Banyak peraturan yang telah diterbitkan di negara kita. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Peraturan tersebut banyak yang tidak berhasil diimplementasikan. Artinya, bukan persoalan tidak adanya peraturan, tetapi lebih kepada tidak diimplementasikannya peraturan tersebut. Karena itu, tidak perlu lagi menerbitkan peraturan.

Namun, belakangan ini, saya menjadi ragu dengan argumentasi tersebut. Apakah benar kesalahan kita selama ini adalah karena kita tidak mau menjalankan peraturan tersebut? Atau, jangan-jangan karena peraturan tersebut memang tidak implementable?

Kita perlu melakukan refleksi kembali, jangan-jangan banyaknya peraturan yang tidak bisa berjalan di negeri ini karena terlalu banyaknya peraturan yang saling tumpang-tindih, tidak jelas, dan hanya disusun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

Saya menganggap bahwa kita perlu melakukan refleksi terhadap peraturan yang ada. Itulah gunanya kita hidup. Untuk melakukan improvement terus-menerus. Mestinya, kita tidak selalu menyalahkan sisi manusia yang tidak mengimplementasikan peraturan saja, tetapi harus memikirkan juga dari sisi peraturan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda?

Groningen, 5 Oktober 2010

Minggu, 19 September 2010

Resensi Buku: Memberantas Mafia Pajak, Jangan dengan Rekayasa



Resensi Buku: Memberantas Mafia Pajak, Jangan dengan Rekayasa
Oleh: Rudy M. Harahap

Robert Klitgard pernah menyatakan dalam bukunya Membasmi Korupsi (1998), salah satu hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah isu korupsi itu sendiri. Isu korupsi sering digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan penguasa untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Artinya, isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.

Dalam skala kecil, ternyata isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan politik kantor. Misalnya, jika ada pejabat yang ingin dipromosikan, ia dengan berani menunjukkan diri dengan menghukum pihak-pihak yang akan dijadikan "korbannya". Inilah yang juga pernah terjadi dalam pemberantasan mafia pajak, sebagaimana ditulis oleh Heri Prabowo dalam buku terbarunya "Catatan Harian Seorang Mafia Pajak".

Sebelum membeli buku ini, saya sempat membacanya secara sekilas. Tadinya, saya pikir ini adalah tulisan biasa saja, yang bisa saya baca isinya sekilas di toko buku. Ternyata, catatan harian yang ditulis dalam bentuk novel fiksi ini memang benar-benar enak dibaca. Dalam beberapa jam saja saya telah menyelesaikannya setelah akhirnya saya membeli buku yang tidak terlalu mahal ini, seharga dua kali makan siang saya.

Apa yang ditulis Heri Prabowo sebenarnya sederhana saja. Namun, mantan pegawai pajak di Surabaya ini, dan alumni STAN-Prodip, menuliskannya dengan lugas, terutama pengalamannya berhubungan dengan mafia pajak. Sebenarnya, bukan secara khusus tentang mafia pajak, tetapi mafia peradilan di negeri ini.

Sambil membaca buku ini, saya tertarik untuk mengetahui tokoh-tokoh yang difiksikan oleh penulis. Ternyata, tokohnya adalah ada, termasuk penulis buku ini sendiri. Beberapa pejabat penting yang tampak disamarkan adalah Hadi Purnomo,mantan Direktur Jenderal Pajak, sekarang menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang difiksikan sebagai Pak Budi Permana. Kemudian, mantan Kepala Kanwil Pajak Jawa Bagian Timur I Fadjar Siahaan, yang disamarkan sebagai Pak Roy, yang akhirnya mengambil pensiun dini.

Walaupun cerita awal penyebab penulis terlibat dalam korupsi pajak tidak terlalu menarik -- yaitu ditinggal pacarnya yang menikah dengan pengusaha kaya, kemudian penulis berusaha menjadi pengusaha juga, tetapi gagal -- buku ini telah memberikan liku-liku penting tentang korupsi pajak dan prilaku aparatnya. Dari buku ini, banyak hal yang bisa diambil pelajaran.

Salah satu pelajaran penting: Tidak boleh ada skenario penyelematan tersangka, tidak boleh ada tersangka yang di-DPO-kan, tidak boleh ada penurunan barang sitaan, dan tidak boleh ada lagi rekayasa sidang (hal 292). Demikian tulis Heri Prabowo.

Rekayasa dalam kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif tahun 2005 ini telah mengakibatkan tidak tuntasnya pembersihan korupsi pajak sejak reformasi birokrasi Departemen Keuangan digulirkan. Akibatnya, pemain yang sama mengulanginya lagi (hal 291). Dan bisa jadi terulang lagi seperti yang baru ditemukan pada 2010 ini, sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri.

Buku ini penting dibaca oleh aparat penegak hukum, dan tentunya para birokrat. Intinya, jika Anda aparat hukum bermain-main dengan rekayasa kasus hukum, maka permasalahan yang sama akan berulang. Anda harus mau jujur untuk menuntaskan ke akarnya sejak dini, dari mulai korupsi skala kecil, oleh orang rendahan, sebelum mengakar dan mereka menjadi orang besar. Jangan tinggalkan penyakit yang akan merepotkan generasi ke depan, yang mereka adalah anak-anak atau cucu-cucu Anda sendiri.

*) Penulis adalah pengamat akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Jumat, 03 September 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Bagi Anda yang membutuh peraturan tentang pedoman pengadaan barang/jasa ini, versi dokumen lengkap yang diperoleh dari Sekretariat Kabinet dapat diakses pada link berikut:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Rabu, 11 Agustus 2010

Where are Tomorrow's IT Leaders?

Susan Cramm

This week I met with some senior IT leaders to discuss my new book and the future of IT. At the end of the discussion, one of the participants expressed concern about the ability to develop future IT leaders in light of the fact that the company is outsourcing and "we aren't hiring junior IT people anymore." As I looked around the table, I realized that this organization is running on the leaders they developed five, 10, even 15 years ago, in their pre-outsourcing days. These people are getting older and looking tired. Outsourcers, not employees, are performing many of the jobs that helped build their leadership skills.

Where will this organization, and others, find their future IT leaders if not from the junior ranks?

The most obvious answer is to go where the jobs have gone and recruit from IT outsourcers and vendors. But these candidates are a mixed bag. Using Gartner's IT leadership competencies as context, it's likely that the potential candidates will have strong technical skills but equally likely that they will lack the necessary insider understanding of the business and how to exert influence and lead change. As a CIO, I admire the work ethic, drive and process discipline of consultants and I have tried on many occasions to bring them into the organization, usually with little success. Unfortunately, most lacked the ability and patience to sell-in strategies and foster motivation for change (from the inside vs. the outside), lead and grow diverse teams, and deal with the sometimes mind-numbing routine responsibilities inherent in management roles.

Even if the external hires are perfectly qualified, hiring senior level leaders from the outside has a spotty track record. Overall, leaders are built, not bought. And building leaders requires a pipeline and a process. The pipeline is fed by junior and mid-level positions and the process is one of developing leaders by positioning them in a sequence of powerful on-the-job experience. One of the most powerful ways to develop leaders is through cross boundary moves, from line to staff, from region to corporate, from Asia to the United States to South America, from manufacturing to IT to marketing. As a practical matter, cross boundary moves should start relatively early in an employee's career. Doing so not only lowers the risk (to the organization and the individual) but also opens to the doors to further cross boundary moves as the leader progresses in their career.

Outsourcing reduces the pipeline and impacts the process since it reduces the number of junior and mid-level roles and the number of positions available for on-the-job training.

Developing leaders has always been difficult. Broad based outsourcing exacerbates this difficult challenge by removing the number of rungs on the IT leadership development ladder.

There has to be a path out of this conundrum. How is your organization developing its future IT leaders?

http://blogs.hbr.org/hbr/cramm/2010/08/where-are-tomorrows-it-leaders.html?cm_mmc=npv-_-DAILY_ALERT-_-AWEBER-_-DATE

Senin, 09 Agustus 2010

BlackBerry dan Perlindungan Rahasia Negara


Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry (BB). Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara.

Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BB, tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal, negara maju seperti Singapura, yang sangat “melek” teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan BB.

Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BB bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa "berlenggang-kanggung" bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus, menggunakan BB. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan Lembaga Sandi Negara? Mestinya, merekalah yang paling kompeten berbicara tentang aspek keamanan negara pada penggunaan BB. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara, sementara penggunaan BB tidak dikendalikan dengan ketat.

Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:

"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BB terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada.”

“Jika Pemerintah Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BB, Pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada Pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat Pemerintah Kanada kepada Indonesia."

“Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?” tanyanya.

Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.

Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.

Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.

Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan “mendulang” sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sayang, katanya, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.

“Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM,” tutupnya.

Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari UGM menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya content komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya. Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi content komunikasi privat itu. BB menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan content komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan userid dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BB (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.

Apakah pengguna BB dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry userid dan password.

Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.

Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat “Menjaga Kedaulatan Informasi NKRI”. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.

Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BB membangun data center (DC) di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui DC tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BB, Facebook (FB), dan lain-lain.

“Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BB, maka adalah uang receh untuk sekedar membangun DC di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini,” katanya.

Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BB!

Anda mempunyai tanggapan tentang ini? Silahkan posting di sini.

Jumat, 30 Juli 2010

Does Outsourcing Destroy IT Innovation?

by Susan Cramm

Andy Grove penned a fascinating commentary about the impact of outsourcing on American job creation, and the subsequent ability to innovate in the sectors that have been outsourced. He challenges the belief that as long as knowledge work stays in the United States, it doesn't matter what happens to factory jobs. Grove believes that, "not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is important for technological evolution." Grove makes a good argument that, over time, companies lose the ability to innovate in the sectors they outsource.

Does this argument apply at a lower level to IT outsourcing? Consider whether or not this statement has merit: With extensive outsourcing, over time, companies lose the ability to innovate IT.

Successful outsourcing requires strong internal leadership. Question is, how can an organization attract, develop and retain IT-smart leaders in an environment where many of the developmental assignments are outsourced? In the case study outlined in the last blog, the organization needed leaders with expertise if they had any hope of realizing:


1.The project was buried under too many layers of management.
2.Even though there were multiple managers involved, the project lacked the level of management expertise and clear delineation of accountabilities and authorities.
3.The process for defining requirements consisted of too much paper and not enough hands-on prototyping.
4.The project team did not have any practical way to manage scope given that success factors were not defined.
5.The recommended technology approaches were too risky.
6.In spite of strong senior level commitment, the level of front line organizational churn and user dissatisfaction necessitated cancelling and restarting the project.

Relying solely on external service providers for this expertise isn't the answer. Even if our case study vendor knew everything listed above (and, believe me, they did not), vendors often don't know how to be heard and are conflicted about the messages they should send in light of the fact that these messages could negatively impact their relationships and, potentially, their revenue.

Some researchers are questioning the value of broad-based outsourcing. Research on IT management practices within the banking industry found that top-performing companies outsource less, and those that outsource IT on a wholesale basis "struggle to use IT to drive value and have limited strategic flexibility as the business context evolves and hardware prices plummet."

What do you think? Is it possible that large scale outsourcing not only limits strategic flexibility but also the capability to innovate with IT and therefore use IT as a strategic asset?

Source: http://blogs.hbr.org/hbr/cramm/2010/07/does-outsourcing-destroy-it-in.html?cm_mmc=npv-_-DAILY_ALERT-_-AWEBER-_-DATE

Minggu, 11 Juli 2010

Pelayanan Validasi SSB BPHTB

Bagi Anda yang dalam waktu dekat akan membeli atau menjual rumah atau tanah, lakukan segera balik-nama surat-surat pembelian dan penjualannya. Mengapa demikian? Dalam jual-beli ini, telah lama berlangsung kewajiban untuk melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sekarang ini, kalau Anda mau mengurus surat-surat rumah/tanah, Anda dipersyaratkan untuk membayar BPHTB tersebut dan menyampaikan bukti pembayarannya (surat setoran bea-SSB) ke PPAT dan Kantor Pertanahan. Untuk membuktikan bahwa SSB tersebut valid, maka PPAT/Kantor Pertanahan akan meminta Anda untuk datang ke kantor pelayanan pajak (KKP) dan meminta stempel sebagai bukti validasi dari KKP. Namun, sejak 1 Januari 2011, keseluruhan BPHTB akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemda).

Yang menjadi masalah saat ini, kepada dinas/satuan kerja apa di Pemda pengurusan stempel tersebut? Apakah ke dinas pendapatan? Atau dinas lain? Beberapa daerah ada yang telah mengubah dinas pendapatan menjadi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, ada juga yang memindahkan seluruh proses pelayanan ke kantor perijinan satu atap. Dapat dibayangkan, apakah pemerintah daerah sudah siap untuk melakukan pelayanan tersebut? Apakah sudah jelas satuan kerja mana yang akan melayani kebutuhan validasi tersebut?

Kemudian, yang menjadi issu, adalah apakah pelayanan validasi tersebut akan semudah seperti selama ini? Akankah kita malah harus membayar biaya illegal untuk memudahkan proses validasi tersebut? Sampaikan pendapat Anda di sini!

Selasa, 15 Juni 2010

Facebooker: Silahkan Join Diskusi Transisi PBB dan BPHTB ke Pemerintah Daerah

UU 28/2009 telah memperluas objek pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah PBB (pedesaan dan perkotaan) dan BPHTB. Pada dasarnya, perluasan objek pajak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Transisi BPHTB ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun (sampai awal 2011), sedangkan PBB sekitar 4 tahun (sampai awal 2014).

Saat ini, peraturan yang terkait dengan peralihan itu sedang disiapkan. Banyak pertanyaan terkait transisi ini. Salah satunya, bagaimana transisi aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB ini sebaiknya. Kita tentu mengetahui bahwa aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB yang selama ini dikelola oleh Ditjen Pajak termasuk yang paling canggih di Indonesia, bila dibandingkan dengan aspek TI pelayanan publik yang ada di instansi lain.

Tentu kita juga tahu bahwa saat ini kondisi TI di instansi pemerintah daerah sangat lemah. Hanya beberapa instansi saja yang mempunyai sistem TI yang baik. Karena itu, proses transisi ini harus dipertimbangkan dengan matang. Banyak hal yang perlu dipertanyakan pada proses transisi ini. Salah satunya, bagaimana tahapan ideal proses transisi tersebut? Berapa estimasi cost yang harus disiapkan? Bagaimana partisipasi yang diharapkan dari masing-masing pihak? Dan seterusnya.

Silahkan bergabung di Forum Diskusi PBB dan BPHTB di Facebook. Saya berharap Anda semua yang sudah berpartisipasi pada group ini dapat mulai memberikan pandangannya. Semua pandangan yang disampaikan adalah tanggung-jawab masing-masing pihak dan tidak mewakili perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Namun, semua hal yang didiskusikan pada group ini hanya akan digunakan untuk pemberian masukan ke Pemerintah, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersial pihak manapun.

Terima kasih dan selamat berdiskusi!

Rabu, 09 Juni 2010

Paper: Pengukuran Risiko Manajemen Proyek Teknologi Informasi



PENGUKURAN RISIKO MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PADA SEBUAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA)

Rudy M. Harahap, Andri Setiawan, Adi Subakti Kurniawan, Merlin Mulia
Jurusan Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Bina Nusantara
rudy.m.harahap@binus.ac.id

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengukur risiko-risiko dalam pengerjaan proyek-proyek teknologi informasi. Pengukuran risiko teknologi informasi yang dilakukan akan menampilkan nilai tingkatan dari frekuensi terjadinya risiko terhadap dampak yang dapat dihasilkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memitigasi risiko pada proyek teknologi informasi. Penelitian ini menemukan perbedaan prioritas risiko dari penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang dapat membantu untuk meminimalkan risiko yang ditemukan. Penelitian ini dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan kegagalan suatu proyek teknologi informasi.

Kata Kunci : Pengukuran risiko, proyek teknologi informasi, dampak, frekuensi



1. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan persaingan dunia bisnis di Indonesia yang semakin pesat dan luas diiringi dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin pesat pula. Untuk mencapai tujuan bisnisnya, banyak perusahaan menggunakan teknologi informasi sebagai basis dalam memberikan pelayanan yang berkualitas maupun dalam mengoptimalisasi proses bisnisnya.

Jika penerapan teknologi informasi tidak sesuai dengan arah bisnis perusahaan, maka akan menimbulkan risiko. Risiko yang timbul akibat penerapan teknologi informasi yang salah dapat menyebabkan implementasi proses bisnis yang tidak optimal, kerugian finansial, menurunnya reputasi perusahaan, atau bahkan akan berakibat hancurnya bisnis perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen risiko terhadap penerapan teknologi informasi bagi perusahaan.

Sejauh ini, tingkat keberhasilan proyek teknologi informasi masih rendah. Merujuk pada survey pertengahan tahun 1990-an lalu, hanya sekitar 10% proyek pengembangan software yang diselesaikan sesuai dengan budjet dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya (Anonymous, 2008). Data dari Standish Group Study (CHAOS) menemukan bahwa pada 1995 hanya 16,2% proyek teknologi informasi yang sukses, sementara lebih dari 31% proyek teknologi informasi dibatalkan sebelum proyek rampung. Belum lagi, banyak ditemukan proyek teknologi informasi yang mengalami pembengkakan biaya.

Bila disimak, salah satu pemicu kegagalan proyek teknologi informasi adalah dilupakannya manajemen risiko proyek teknologi informasi. Padahal, mengingat investasinya yang mahal, proyek teknologi informasi dituntut agar dapat berjalan mulus, tanpa cacat. Di sinilah manajemen risiko proyek teknologi informasi menjadi penting. Karena hal itulah, penelitian ini mengambil judul “Pengukuran Risiko Manejemen Proyek Teknologi Informasi: Studi Kasus pada Sebuah Perusahaan Teknologi Informasi di Indonesia”. Penelitian ini akan berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko, kemudian melakukan respon risiko sehingga dapat meminimalkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut.

Pada penelitian ini, perusahaan yang dijadikan objek studi adalah perusahaan yang bergerak di bidang software house, yang menyediakan jasa pembuatan sistem. Sampai saat ini, perusahaan belum pernah menerapkan manajemen risiko proyek teknologi informasi sehingga risiko kegagalan suatu proyek teknologi informasi sangat besar. Mengingat pentingnya hal tersebut, perusahaan memerlukan suatu pengukuran risiko teknologi informasi yang dapat mendeteksi potensi risiko sehingga pengerjaan proyek teknologi informasi dapat berjalan lancar dan sukses.

Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan manajemen risiko teknologi informasi sehingga pengerjaan proyek teknologi informasi dapat berjalan lancar.

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pengerjaan proyek teknologi informasi serta faktor penyebab munculnya risiko tersebut; terukurnya risiko pada pengerjaan proyek teknologi informasi; dan didapatkannya rekomendasi berupa strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang ditimbulkannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan melaporkan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Pada studi pustaka, dilakukan pengumpulan data dari buku teks yang berkaitan dengan pengukuran risiko dan buku-buku lainnya yang menyediakan informasi terkait dengan risiko proyek teknologi informasi. Kemudian, diperoleh juga informasi berupa artikel-artikel dari jaringan internet yang menyediakan informasi terkait dengan pengukuran risiko proyek TI.

Pada studi lapangan di objek studi, dilakukan observasi lingkungan kerja pada divisi software solutions group. Kemudian, dilakukan wawancara dengan project manager yang berhubungan dengan proyek teknologi informasi. Selain itu, telah dilakukan penelaahan dokumentasi yang ada di perusahaan. Pada studi lapangan, juga dilakukan penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Metode analisis data mengacu pada framework dasar (Kathy Schwalbe, 2002) dan 12 faktor risiko proyek teknologi informasi (Zhang dan Lee, 2008).

2. PEMBAHASAN
Pada penelitian sebelumnya, ditemukan 6 risiko yang menjadi prioritas pada proyek teknologi informasi, yaitu (1) perencanaan teknologi yang kurang baik, (2) kurangnya keahlian, (3) pengaturan proyek yang tidak efektif, (4) ketidakserasian organisasi, (5) pembaharuan teknologi, dan (6) ketidakcukupan sumber daya (Zhang dan Lee, 2008). Zhang dan Lee menemukan bahwa risiko tertinggi adalah risiko level teknologi. Yang kedua adalah risiko level organisasi, sementara risiko level ekonomi berada di urutan terakhir.

Penelitian ini mengambil dua sampel proyek teknologi informasi dan menemukan beberapa risiko yang dapat terjadi pada saat pengerjaan proyek teknologi informasi. Risiko-risiko tersebut diukur dari kecenderungan dan dampaknya, kemudian diberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Risiko-risiko dijelaskan dalam Prioritas Risiko (Top 5), sedangkan kecenderungan dan dampak risiko dijelaskan dalam sebuah matriks probabilitas-dampak dari keseluruhan 4 level yang ada.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa risiko yang menjadi prioritas setelah pengendalian yang diterapkan ternyata terpusat pada level organisasi. Hal ini terlihat dari 5 deskripsi risiko dengan nilai rating tertinggi ternyata berasal dari level organisasi. Risiko yang menempati urutan teratas yang paling membahayakan pengerjaan proyek teknologi informasi perusahaan adalah pengerjaan proyek menjadi terhambat. Risiko ini disebabkan oleh anggota tim yang kurang mendukung pengerjaan proyek. Hal ini mencakup rendahnya keinginan dari anggota tim untuk bekerja maksimal dan kemungkinan keluar atau mengundurkan diri dari proses pengerjaan proyek setiap saat. Selain itu, hal ini juga dipertegas dengan tidak adanya pengendalian untuk mencegah maupun mengurangi dampak bila risiko ini terjadi.

Risiko yang menempati urutan kedua adalah penyelesaian proyek yang bukan prioritas menjadi tidak sesuai dengan ketetapan awal. Risiko ini disebabkan oleh adanya perubahan sumber daya karena perubahan prioritas organisasi. Seperti halnya terjadi pada sebuah proyek, dimana proyek ini tidak dapat selesai tepat waktu, dikarenakan anggota tim yang lebih difokuskan untuk membantu menyelesaikan proyek lain yang lebih diprioritaskan. Hal ini juga dipertegas dengan tidak adanya pengendalian untuk mencegah maupun mengurangi dampak bila risiko terjadi.

Risiko yang menempati urutan ketiga adalah tidak adanya kesepakatan permintaan dari user (konsumen). Risiko ini disebabkan oleh adanya konflik di antara user (konsumen). Hal ini dipertegas dengan pengendalian yang ada di perusahaan saat ini, yaitu menunggu permintaan dari konsumen hingga fix. Walaupun pengendalian tersebut telah diterapkan, tetapi tidak mencegah maupun mengurangi dampak bila risiko terjadi.

Risiko yang menempati urutan keempat adalah requirement proyek sulit didapat. Risiko ini disebabkan oleh konsumen yang kurang komitmen. Hal ini dipertegas dengan pengendalian yang ada di perusahaan saat ini, yaitu proyek akan di freeze / tidak dikerjakan. Walaupun pengendalian tersebut telah diterapkan, tetapi tidak mencegah maupun mengurangi dampak bila risiko terjadi.

Risiko yang menempati urutan kelima adalah proyek harus disesuaikan dengan perubahan permintaan. Risiko ini disebabkan oleh adanya perubahan permintaan dari user. Hal ini dipertegas dengan pengendalian yang ada di perusahaan saat ini, yaitu menentukan besarnya perubahan dan mengestimasikan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Walaupub pengendalian tersebut telah diterapkan, tetapi tidak mencegah terjadinya risiko dan hanya sedikit mengurangi dampak dari risiko yang terjadi.



Pada gambar 1.1, tampak risiko yang bernilai High Risk ditunjukkan oleh 4 poin yang berasal dari level organisasi (3 poin) dan level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi (1 poin), di mana poin-poin tersebut terletak tepat di titik tengah perpotongan garis antar kuadran (level organisasi), pada kuadran 2 (level organisasi), dan pada kuadran 3 (level organisasi dan level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi).

Risiko yang bernilai Medium Risk ditunjukkan oleh 5 poin yang berasal dari level organisasi (2 poin), level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi (2 poin), dan level teknologi (1 poin), di mana poin-poin tersebut terletak tepat pada garis batas antara kuadran 1 dengan kuadran 2 (level organisasi) dan garis batas antara kuadran 2 dengan kuadran 3 (level organisasi, level teknologi, dan level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi).

Risiko yang bernilai Low Risk ditunjukkan oleh 12 poin yang berasal dari level organisasi (4 poin), level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi (4 poin), level teknologi (2 poin), dan level ekonomi (2 poin), di mana poin-poin tersebut terletak pada kuadran 1 (level organisasi, level teknologi, level ekonomi, dan level ancaman terhadap komputer dan sistem komunikasi) dan tepat pada garis batas antara kuadran 1 dengan kuadran 2 (level ekonomi).

Berdasarkan pada Prioritas Risiko (Top 5), maka strategi mitigasi risiko yang dapat direkomendasikan pada penelitian ini untuk meminimalisasi risiko khususnya pada prioritas risiko terdiri dari beberapa rekomendasi. Pada risiko urutan teratas, yaitu pengerjaan proyek menjadi terhambat yang disebabkan anggota tim yang kurang mendukung pengerjaan proyek, mitigasi risiko yang direkomendasikan adalah membuat suatu prosedur / aturan tentang profesionalisme dalam bekerja, memberikan suatu sanksi, dan penggantian anggota tim proyek.

Pada risiko urutan kedua, yaitu penyelesaian proyek yang bukan prioritas menjadi tidak sesuai dengan ketetapan awal yang disebabkan oleh adanya perubahan sumber daya karena perubahan prioritas organisasi, mitigasi risiko yang direkomendasikan adalah perekrutan karyawan kontrak untuk menjadi anggota tim sementara.

Pada risiko urutan ketiga, yaitu tidak adanya kesepakatan permintaan dari user (konsumen) yang disebabkan oleh adanya konflik di antara user (konsumen), mitigasi risiko yang direkomendasikan adalah menjadi penengah dan memberi masukan agar kesepakatan permintaan segera tercapai.

Pada risiko urutan keempat, yaitu requirement proyek sulit didapat yang disebabkan oleh konsumen yang kurang komitmen, mitigasi risiko yang direkomendasikan adalah memberikan masukan pentingnya proyek dan memberlakukan sanksi denda apabila requirement tidak diserahkan sesuai jadwal.

Pada risiko urutan kelima, yaitu proyek harus disesuaikan dengan perubahan permintaan yang disebabkan oleh adanya perubahan permintaan dari user, mitigasi risiko yang direkomendasikan adalah menentukan besarnya perubahan dan mengestimasikan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan.

Pada penelitian sebelumnya hanya terdapat 3 level risiko, yaitu level ekonomi, level organisasi, dan level teknologi (Zhang dan Lee, 2008). Zhang dan Lee menemukan bahwa risiko tertinggi adalah risiko level teknologi. Yang kedua adalah risiko level organisasi, sementara risiko level ekonomi berada di urutan terakhir.

Sementara itu, pada penelitian ini, ditemukan bahwa risiko tertinggi adalah risiko level organisasi. Sedangkan risiko level teknologi berada pada urutan kedua, dan untuk urutan terakhir sama-sama ditempati oleh risiko level ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko level ekonomi tidak terlalu berpengaruh pada pengerjaan sebuah proyek di perusahaan pada studi kasus di Indonesia ini.

Perbedaan dari karakteristik perusahaan yang melakukan pengerjaan proyek teknologi informasi pada penelitian yang sebelumnya (Zhang dan Lee, 2008) dengan penelitian ini kemungkinan menjadi faktor penyebab berbedanya risiko yang paling mempengaruhi dalam pengerjaan proyek teknologi informasi. Pada penelitian sebelumnya, proyek yang diteliti adalah proyek untuk menerapkan service oriented system yang bersifat kompleks, seperti publishing industry, rumah sakit, consulting industry, dan lain-lain. Pada proyek tersebut risiko level teknologi memiliki urutan prioritas lebih tinggi dibandingkan risiko level organisasi. Pada penelitian ini risiko dari level organisasi memiliki urutan prioritas lebih tinggi dibandingkan risiko level teknologi.

3. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah:
1. Perusahaan yang dijadikan objek studi belum menerapkan manajemen risiko teknologi informasi pada pengerjaan proyek teknologi informasi sehingga risiko yang dapat mengganggu pengerjaan proyek teknologi informasi belum teridentifikasi;
2. Pada penelitian ini terdapat 5 prioritas risiko yang ditemukan, yaitu: (1) Pengerjaan proyek menjadi terhambat; (2) Penyelesaian proyek yang bukan prioritas menjadi tidak sesuai dengan ketetapan awal; (3) Tidak adanya kesepakatan permintaan dari user (konsumen); (4) Requirement proyek sulit didapat; dan (5) Proyek harus disesuaikan dengan perubahan permintaan. Pada penelitian sebelumnya (Zhang dan Lee, 2008), risiko level teknologi memiliki urutan prioritas lebih tinggi dibandingkan risiko level organisasi. Pada penelitian ini risiko dari level organisasi memiliki urutan prioritas lebih tinggi dibandingkan risiko level teknologi.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah:
1. Untuk dapat meminimalisasi risiko yang dapat muncul dari pengerjaan proyek teknologi informasi, diperlukan penerapan manajemen risiko pada pengerjaan proyek teknologi informasi;
2. Perusahaan yang dijadikan objek studi dapat menggunakan mitigasi risiko yang direkomendasikan dalam penelitian ini agar dapat meminimalisasi risiko yang dapat muncul dari pengerjaan proyek teknologi informasi, yaitu membuat suatu prosedur/ aturan tentang profesionalisme dalam bekerja, memberikan suatu sanksi, penggantian anggota tim proyek, perekrutan karyawan kontrak untuk menjadi anggota tim sementara, serta menjadi penengah dan memberi masukan agar kesepakatan permintaan dari konsumen segera tercapai;
3. Walaupun memiliki keterbatasan, penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai pengukuran risiko pada pengerjaan proyek teknologi informasi di Indonesia, yaitu dengan memperbanyak jumlah proyek dan objek studi yang dijadikan sampel.

4. Daftar Pustaka
[1]. Anonymous. 2008. IT Software Project Gagal dan Berhasil. http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/manajemen-proyek-dan-teknologi/it-software-project-gagal-dan-berhasil
[2]. Alberts, Christopher dan Dorofee, Audrey. (2004). Managing Information Security Risks: The OCTAVE Approach. Addison Wesley, Boston.
[3]. Audittindo Education, 2006. Manajemen Risiko. http://e-learning.if-unpas.org/iwank/IT%20Audit/COBIT%204.1/Risk%20Based%20Auditing/Slide/Slide%203%20-%20MR.pdf
[4]. Darmawi, Herman Drs. (1994). Manajemen Resiko. Bumi Aksara, Jakarta.
[5]. Djojosoedarso, Soeisno. (2003). Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi. Salemba Empat, Jakarta.
[6]. Gallegos, Frederick, Dana R. Richardson dan A.Faye Borthick. (1987). Audit and Control Of Information System. South-Western Publishing, Ohio.
[7]. Jordan, Ernie dan Silcock, Luke. (2005). Beating IT Risk. John Wiley & Sons, England.
[8]. Kertonegoro, Sentanoe. (1996). Manajemen Risiko dan Asuransi. PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
[9]. McLeod, Raymond dan Schell, George. (2007). Management Information Systems. Edisi ke-10. Pearson Prentice-Hall International, New Jersey.
[10]. O’Brien, James A. (2003). Pengantar Sistem Informasi. Edisi ke-12. PT Salemba Empat, Jakarta.
[11]. Olson, David L. (2003). Introduction to Information System Project Management. McGraw-Hill, New York.
[12]. Peltier, Thomas R. (2001). Information Security Risk Analysis. Auerbach Publications, Washington DC..
[13]. Post, Gerald V. dan Anderson, David L. (2006). Management Information Systems: Solving Business Problems with Information Technology. Edisi ke-4. McGraw-Hill, New York.
[14]. Rakos, John J. (1990). Software Project Management for Small to Medium Sized Projects. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
[15]. Schwalbe, Kathy. (2002). Information Technology Project Management. Edisi ke-2. Thomson Learning, Canada.
[16]. Turban, Efraim, Kelly R. Rainer, Jr. dan Richard E. Potter. (2005). Introduction to Information Technology. Edisi ke-3. John Wiley & Sons., New York.
[17]. Whitten, Jeffrey L., Lonnie D. Bentley dan Kevin C. Dittman. (2001). Systems Analysis and Design Methods. Edisi ke-5. McGraw-Hill, New York.
[18]. Williams, Brian K. & Sawyer, Stacey C. (2005). Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications. Edisi ke-6. McGraw-Hill, New York.
[19]. Zhang, Xian Lu dan Lee Jia Pei, 1997. Exploring Risk Factors in Implementing Service-Oriented IT Project. http://nccuir.lib.nccu.edu.tw/bitstream/ 140.119/36945/5/601705.pdf