Langsung ke konten utama

[eKTP] Komputer Belum Tiba di Kelurahan, Pendataan e-KTP Terancam Tertunda

Hayooo, mana janjinya Pak Menteri?
Senin, 25/07/2011 22:05 WIB
Komputer Belum Tiba di Kelurahan, Pendataan e-KTP Terancam Tertunda
Lia Harahap : detikNews
detikcom - Jakarta, Sebanyak 267 kelurahan di wilayah Jakarta akan melakukan pendataan ulang warga dalam rangka program elektronik KTP (e-KTP). Rencananya, proses pendataan akan dimulai awal Agustus mendatang.
Namun sayangnya sarana pendukung untuk melakukan pendataan seperti komputer belum juga tiba di kelurahan hingga hari ini.
"Memang komputer e-KTP satu pun belum ada yang datang dan diserahkan ke kelurahan di lima wilayah DKI," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea saat dihubungi wartawan, Senin (25/7/2011).
Purba mengatakan, pengadaan komputer menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal sebelumnya, Kemendagri telah menjanjikan sebanyak 707 buah komputer akan didistribusikan untuk mendukung kelancaran pendataan ulang tersebut.
"Kemarin katanya dikirim Senin (25/7) ini, tapi ternyata ditunda sampai Rabu (27/7) besok," keluhnya.
Purba sendiri mengaku kecewa atas penundaan ini. Pasalnya, dengan proses kerja yang dimulai seminggu lagi, harusnya alat-alat pendukung itu tiba tepat waktu.
"Saya harap pusat secepatnya mengirimkan peralatan yang dibutuhkan. Karena kami ingin bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai target yang telah kita tentukan bersama," harap Purba.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika sampai 27 Juli barang-barang itu belum juga dikirim ke kelurahan-kelurahan, maka pelaksanaan program e-KTP terancam mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, target bahwa seluruh warga Jakarta sudah memiliki e-KTP pada akhir Desember 2011 dikhawatirkan tak akan terealisasi.
DKI Jakarta bersama 197 Kabupaten/Kota akan mengikuti gelombang pertama penerapan e–KTP. Mulai 1 Agustus hingga 30 November 2011, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta akan mendata ulang sebanyak 7.498.272 pemegang KTP yang tersebar pada 267 kelurahan di wilayah Jakarta.
Setiap pemegang KTP DKI akan dipanggil untuk memverifikasi data diri, foto, dan sidik jari secara bergilir. Penerapan e-KTP dapat mendata penduduk dengan lebih akurat, apalagi setelah sebelumnya pemerintah menerapkan nomor identitas tunggal (single identification number) secara nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Internal Auditor dan Jasa Consulting

Pernyataan berikut sering muncul: “Bahwa BPKP itu fungsinya audit. Audit itu mencocokan apakah sesuatu sesuai dengan suatu standar tertentu. Jadi harus ada standardnya dulu. Kemudian ada pekerjaan atau proses melakukan sesuatu (yang diatur oleh standardnya) terlebih dulu. Baru kemudian bisa di audit. Oleh BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan? Nah kalau BPKP mendampingi … mestinya ya nggak tepat ??? Kapan meng-audit dan assessment-nya? Kalau ada yang menyimpang, yang salah yang menyimpang atau yang mendampingi?” Hal itu tidaklah salah total. Sebab, masyarakat awam selama ini sering menganggap bahwa kegiatan auditor hanyalah membandingkan antara apa yang diimplementasikan di lapangan dengan apa yang seharusnya. Kegiatan audit ini biasanya dikenal sebagai compliance audit yang sebenarnya hanyalah salah satu peran yang dapat diberikan oleh internal auditor sebagai bagian dari jasa assurance. Padahal, sebenarnya banyak kegiatan jasa assurance lainnya yang dapat diberikan auditor. Ar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya