[e-KTP][Tim Khusus DPR Awasi Program E-KTP]

Hayooo, tambah lagi pengawasnya. Tapi, apa berfungsi?

Tim Khusus DPR Awasi Program E-KTP

Penulis : Amahl S Azwar

Senin, 04 Juli 2011 19:57 WIB

JAKARTA--MICOM: Lembaga wakil rakyat atau DPR berencana mengontrol ketat program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan akan ada tim DPR yang mengontrol program pelaksanaan e-KTP tersebut.
"Program E KTP ini yang sudah jadi proyek, ini memang harus diawasi. Karena sudah ada tersangkanya, toh?" kata Ganjar saat ditemui di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
Menurut dia, anggota-anggota fraksi di Komisi II telah meminta agar ada rapat yang khusus membahas permasalahan e-KTP. Rapat khusus e-KTP nantinya akan membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan program SIAK dari awal hingga akhir. Tim khusus itu, sambung dia, tidak hanya akan memantau persoalan administrasi e-KTP tetapi juga masuk ke substansi hingga segala kepentingan terkait.
Ganjar juga turut menanggapi kecurigaan anggota dewan mengenai keputusan Kementerian Dalam Negeri memenangkan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menawarkan produk automated fingerprint identification system (AFIS) bermerek L-1 Identity Solutions.
Menurut dia, anggota Komisi II DPR yang berkunjung ke India pada 1-7 Mei lalu, antara lain untuk mempelajari penerapan e-KTP, dapat mengkonfrontasi pemerintah pada pertemuan selanjutnya.
"Kalau (produk) itu gagal nanti kita konfrontasi. Teman-teman DPR yang ke India biar membandingkan itu," pungkasnya. (OL-8)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

Baca selengkapnya

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut mengacu pada...

Baca selengkapnya

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif. Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden. Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...

Baca selengkapnya

The Future of Indonesia

Cari Blog Ini