Langsung ke konten utama

[eKTP] Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri?




Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB
Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target  
Lia Harahap - detikNews


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai.
"Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok.

"Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. Kalaupun ada kurang atau terlambat paling cuma satu atau dua hari, karena jarak dan transportasi," elaknya.

Raydonnyzar memastikan satu set perangkat e-KTP ini tiba di seluruh kelurahan di Indonesia paling lambat tanggal 1-2 Agustus ini. Selain perangkat, Raydonnyzar juga memastikan jaringan internet sudah berfungsi dengan baik.

"Jaringan sudah terjamin. Awal Agustus kita harapkan semua bisa beroperasi karena sekarang kita kerja siang malam, by process lah," jelasnya.

Saat sistem pendataan ini berjalan, Raydonnyzar memastikan tidak akan ada kendala. Kalau pun ada, itu hanya berkaitan dengan kehadiran warga yang diundang untuk melakukan verifikasi data.

"Dari sisi teknis saya pikir tidak ada (error), paling hanya kendala di tingkat kehadiran masyarakat yang diminta datang ke kelurahan dengan menyertakan surat pengantar dari RT dan RW," tandasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan juga mengakui masih banyak kelurahan di DKI yang belum menerima perangkat e-KTP. Dia berharap semua segera terdistribusi agar jadwal pendataan yang telah direncanakan tidak mengalami kemunduran.

"Karena kalau belum lengkap gimana kita mau beroperasi, pasti akan terlambat berapa hari. Tapi kalau target saya rasa tidak akan terganggu," jelas Fadjar.

(lia/rdf)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENYERAHAN DAN PENUTUPAN PROYEK (PROJECT CLOSURE) SECARA PROFESIONAL

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program ( programme ).  Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek ( project manager ) atau pemimpin program ( program manager ) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek ( project management ).  Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka ( framework ) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP ( Managing Successful Programmes ).  Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini  Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, progra...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

FRAMING DAN REDUPNYA SOKONGAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...