Langsung ke konten utama

[eKTP] Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri?




Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB
Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target  
Lia Harahap - detikNews


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai.
"Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok.

"Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. Kalaupun ada kurang atau terlambat paling cuma satu atau dua hari, karena jarak dan transportasi," elaknya.

Raydonnyzar memastikan satu set perangkat e-KTP ini tiba di seluruh kelurahan di Indonesia paling lambat tanggal 1-2 Agustus ini. Selain perangkat, Raydonnyzar juga memastikan jaringan internet sudah berfungsi dengan baik.

"Jaringan sudah terjamin. Awal Agustus kita harapkan semua bisa beroperasi karena sekarang kita kerja siang malam, by process lah," jelasnya.

Saat sistem pendataan ini berjalan, Raydonnyzar memastikan tidak akan ada kendala. Kalau pun ada, itu hanya berkaitan dengan kehadiran warga yang diundang untuk melakukan verifikasi data.

"Dari sisi teknis saya pikir tidak ada (error), paling hanya kendala di tingkat kehadiran masyarakat yang diminta datang ke kelurahan dengan menyertakan surat pengantar dari RT dan RW," tandasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan juga mengakui masih banyak kelurahan di DKI yang belum menerima perangkat e-KTP. Dia berharap semua segera terdistribusi agar jadwal pendataan yang telah direncanakan tidak mengalami kemunduran.

"Karena kalau belum lengkap gimana kita mau beroperasi, pasti akan terlambat berapa hari. Tapi kalau target saya rasa tidak akan terganggu," jelas Fadjar.

(lia/rdf)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang...
1 komentar
Baca selengkapnya