The Future of Indonesia

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...

It’s fascinating to explore the cultural divide between professionals and bureaucrats. As demonstrated in this interview, the former education minister acknowledged that his failure stemmed from failing to comprehend the nuances of this culture. Therefore, if you aspire to engage with the government system as a professional, it’s crucial to first grasp this significant gap.  https://20.detik.com/detikupdate/20260415-260415233/video-terseret-dugaan-korupsi-nadiem-curhat-tak-paham-budaya-birokrasi 

Slide berikut mencoba menjelaskan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026.  Suatu pandangan berdasarkan Putusan Mahkamah terbaru itu telah diulas secara komprehensif.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

Agar pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) bisa berterima, pihak yang terlibat dalam pengembangan KMP mestinya memahami perbedaan mendasar antara koperasi dan perusahaan. Sepertinya, mereka yang terlibat masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP. Karena itu, kebanyakan mereka bertanya, "Saya dapat untung apa dari KMP?" Padahal, prinsip dasar atau idea koperasi itu sangat berbeda sekali dengan perusahaan.  Sepanjang kita masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP, sepanjang itu juga kita tidak akan bergerak mengembangkan KMP ini. Pada video berikut, saya mencoba menguraikan perbedaan mendasar antara KMP dan perusahaan, pada sisi lini paling bawah ( bottom line ). KMP secara spesifik dalam laporan keuangannya menggunakan istilah "Sisa Hasil Usaha", sedangkan perusahaan menggunakan istilah "Untung Bersih" atau "Laba Bersih". Kedua istilah ini memiliki konsepsi yang berbeda.  Koperasi itu sendiri merupakan...

Menteri Keuangan akhirnya memperpanjang pelaporan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Dari yang sebelumnya akhir Maret 2026, menjadi akhir April 2026. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi melaporkan pajaknya di tengah berbagai permasalahan pada aplikasi Coretax.  Terungkap, realisasi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak tahunannya belum mencapai 60 persen dari target yang melapor atau baru 8,8 juta dari target 15 juta. Yang menarik, Menteri Keuangan mengungkapkan adanya permasalahan desain dari Coretax.  Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan pandangan tersebut. Sebab, sebagai wajib pajak, saya melihat aplikasi Coretax ini sudah memiliki kemajuan besar. Sebagai contoh, data penghasilan kita dari pemberi kerja sudah mulai muncul di proforma SPT kita yang dihasilkan oleh aplikasi Coretax. Jadi, bagi mereka yang hanya mempunyai satu sumber penghasilan, pelaporan pajak tahunan tidak menyulitkan lagi.  Kemudian, aplikasi Coret...

Dalam banyak literatur, telah diungkapkan kesenjangan ( gap ) yang melebar antara teori dan praktik, antara akademisi dan praktisi. Karenanya, muncul dorongan agar tulisan-tulisan yang diproduksi di jurnal akademik harus relevan dengan praktik. Itu juga sebabnya banyak penerbit jurnal yang mensyaratkan seksi khusus " Practical Implications " untuk artikel yang akan dipublikasi.  Pada tulisan Yanuar Nugroho berjudul Republik Tanpa "Premanisme" di KOMPAS tanggal 25 Maret 2026 yang menarik ini, saya juga melihat adanya kesenjangan tersebut. Sepertinya, atas kesenjangan tersebut diperlukan dialog yang lebih intensif antara akademisi dan praktisi atas realita implementasi program nasional saat ini. Sebab, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pernah bilang, sebenarnya ada audit atas program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hal ini masih dipertanyakan. Demikian juga atas KDMP. Semoga dialog ini akan terbangun segera.

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo, banyak perubahan yang mulai dilakukan. Salah satu perubahan yang banyak mendapat tantangan adalah pendekatan "resentralisasi" pengelolaan negara. Di satu sisi, hal ini akan menciptakan efisiensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program dan kegiatan. Apalagi, situasi perang saat ini sangat membutuhkan pendekatan ini.  Sayangnya, setelah reformasi dan kejatuhan Soeharto, resentralisasi telah menjadi momok bagi banyak pihak. Tidak aneh jika kemudian para pendukung otonomi daerah menentang pendekatan resentralisasi ini, baik secara terbuka maupun tertutup. Kita bisa melihat, sebagai contoh, beberapa pihak datang langsung ke mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengungkapkan penentangan tersebut.  Itu sebabnya, tidak aneh jika kemudian Presiden Prabowo dalam wawancaranya baru-baru ini meminta agar pemerintah daerah tidak menentang pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi yang menggeser anggaran sekitar Rp308 triliun telah memunc...

 Data-data berikut ini menarik:  Kontribusi SBN terhadap Utang Pemerintah Indonesia Berdasarkan data resmi  DJPPR Kementerian Keuangan , kontribusi SBN terhadap total utang pemerintah adalah  sangat dominan  dan menjadi  komponen terbesar dalam struktur utang negara . 1. Komposisi Utang Pemerintah (Data Terbaru 2025–2026) a. Per 31 Desember 2025 (data dirilis 13 Februari 2026 – Kontan) Total utang pemerintah:  Rp  9.637,90 triliun Porsi SBN:  Rp  8.387,23 triliun Kontribusi SBN:   87,02%  dari seluruh utang pemerintah   [nasional.k...ntan.co.id] b. Per Kuartal III 2025 (Kompas.com) Total utang:  Rp  9.408,64 triliun Porsi SBN:  Rp  8.187,55 triliun Kontribusi SBN:   87,02%    [money.kompas.com] c. Per November 2024 (IGJ – data Kemenkeu) Total utang:  Rp  8.680,13 triliun Porsi SBN:  Rp  7.648,87 triliun Kontribusi SBN:   88,12%    [igj.or.id] Simpul...

Program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah menimbulkan tekanan yang demikian keras kepada pemerintah daerah. Karenanya, jika ingin tetap bertahan dari tekanan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah. Setelah keberadaan Brigade Pangan Daerah, kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah akan memungkinkan pemerintah daerah membiayai sendiri pembangunan daerah, termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah secara mandiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Presiden Prabowo dapat memilih alternatif lain, seperti menggabung ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mampu mandiri. Kemungkinan ini juga telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam suatu wawancara dengan media elektronik. Penyebabnya, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, terjadinya perang di beberapa wilayah, dan kebijakan Trump, Pemerintah tidak lagi dapat mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tu...

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...

Rudy M. Harahap, sebagai seorang akademisi, pejabat pengawasan, dan penulis yang aktif di platform seperti Birokrat Menulis,  telah menyampaikan berbagai pemikiran terkait tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dimulai pada Oktober 2024. Meskipun tidak ada tulisan spesifik dari Rudy yang secara eksplisit menganalisis pemerintahan Prabowo secara menyeluruh hingga April 2025 (berdasarkan informasi yang tersedia), pemikirannya tentang birokrasi, tata kelola, dan pembangunan nasional dapat dikaitkan dengan visi dan langkah awal pemerintahan Prabowo. Berikut adalah uraian pemikiran Rudy M. Harahap yang relevan dengan konteks tersebut: 1. Birokrasi Efektif dan Efisien sebagai Fondasi Pemerintahan Rudy sering menekankan pentingnya birokrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam tulisannya pada 22 Oktober 2024 di Birokrat Menulis , ia mengomentari pidato pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktobe...

Rudy M. Harahap adalah seorang pejabat publik dan akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui perannya di bidang pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas institusi daerah. Berikut adalah uraian kontribusi Rudy M. Harahap berdasarkan informasi yang tersedia: 1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap berfokus pada pengawasan isu strategis nasional dan daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ia menekankan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan, yang merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, ia menginisiasi Workshop dan Coffee Talk pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) K...

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program ( programme ).  Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek ( project manager ) atau pemimpin program ( program manager ) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek ( project management ).  Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka ( framework ) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP ( Managing Successful Programmes ).  Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini  Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, progra...