let's fight corruption for better life and performance

Program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah menimbulkan tekanan yang demikian keras kepada pemerintah daerah. Karenanya, jika ingin tetap bertahan dari tekanan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah. Setelah keberadaan Brigade Pangan Daerah, kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah akan memungkinkan pemerintah daerah membiayai sendiri pembangunan daerah, termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah secara mandiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Presiden Prabowo dapat memilih alternatif lain, seperti menggabung ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mampu mandiri. Kemungkinan ini juga telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam suatu wawancara dengan media elektronik. Penyebabnya, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, terjadinya perang di beberapa wilayah, dan kebijakan Trump, Pemerintah tidak lagi dapat mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tu...

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...

Rudy M. Harahap, sebagai seorang akademisi, pejabat pengawasan, dan penulis yang aktif di platform seperti Birokrat Menulis,  telah menyampaikan berbagai pemikiran terkait tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dimulai pada Oktober 2024. Meskipun tidak ada tulisan spesifik dari Rudy yang secara eksplisit menganalisis pemerintahan Prabowo secara menyeluruh hingga April 2025 (berdasarkan informasi yang tersedia), pemikirannya tentang birokrasi, tata kelola, dan pembangunan nasional dapat dikaitkan dengan visi dan langkah awal pemerintahan Prabowo. Berikut adalah uraian pemikiran Rudy M. Harahap yang relevan dengan konteks tersebut: 1. Birokrasi Efektif dan Efisien sebagai Fondasi Pemerintahan Rudy sering menekankan pentingnya birokrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam tulisannya pada 22 Oktober 2024 di Birokrat Menulis , ia mengomentari pidato pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktobe...

Rudy M. Harahap adalah seorang pejabat publik dan akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya melalui perannya di bidang pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas institusi daerah. Berikut adalah uraian kontribusi Rudy M. Harahap berdasarkan informasi yang tersedia: 1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap berfokus pada pengawasan isu strategis nasional dan daerah. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ia menekankan pengelolaan lahan kritis dan penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan, yang merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Di Kalimantan Barat, ia menginisiasi Workshop dan Coffee Talk pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) K...

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program ( programme ).  Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek ( project manager ) atau pemimpin program ( program manager ) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek ( project management ).  Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka ( framework ) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP ( Managing Successful Programmes ).  Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini  Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, progra...

Lebaran kemarin, saya bertemu beberapa saudara jauh di Brebes. Setelah menikmati sate Brebes yang banyak bertebaran di Jatibarang, saya sempat menikmati obrolan dengan seseorang.  Tadinya, saya mengamati kemampuannya menggerakkan beberapa kaum duafa yang datang untuk disangoni oleh salah satu saudara saya yang terkenal memiliki kekayaan berlimpah, tetapi dermawan.  Ia saya lihat paham betul dalam menggerakkan warga desa untuk datang dan antre. Dalam bayangan saya, ia berpeluang besar diminta bantuan "menggerakkan" para pemilih ketika pemilihan umum untuk mendukung kandidat tertentu, bahkan untuk sekelas pemilihan kepala desa (pilkades).  Ternyata, dari obrolan sekilas, dugaan saya tidak meleset. Ia orang lapangan yang paham perpolitikan. Yang menarik, siapa pun kandidat dalam pemilihan umum, biasanya orang seperti inilah pemenangnya. Sebab, ia bisa menjadi tenaga perantara untuk mendistribusikan money politics ke para pemilih. Sering sekali jumlah money politics yang di...

Saya mempunyai langganan tetap penjual empek-empek Palembang. Biasanya saya membeli empek-empek ini setelah sholat tarawih saat Ramadan dari masjid di dekat rumah saya. Setahu saya, empek-empek ini adalah salah satu empek-empek Palembang terenak yang pernah saya coba.  Pada tarawih tahun ini, saya sudah mencari-carinya beberapa hari lalu, tetapi saya tidak menemukannya. Sampai kemarin, ketika sholat tarawih terakhir, saya melihatnya kembali.  Saya kemudian bertanya, "Ke mana saja selama ini?"  Dia jawab, "Tetap berjualan seperti biasa, Pak."  Tapi, memang, dia mengakui bahwa pertanyaan saya juga banyak datang dari pelanggannya yang lain.  Mereka seperti tidak melihat keberadaan penjual tersebut. Mungkin inilah takdir bahwa rezeki setiap manusia sudah ada yang mengaturnya.  Sambil memesan satu paket empek-empek, saya berbincang dengannya. Saya bilang, kesehatannya tampak lebih baik dari tahun lalu.  Kemudian, saya tanyakan tentang usahanya belakangan in...

Baru-baru ini laporan Bank Dunia mengumumkan kualitas pemungutan pajak kita. Media massa bahkan ada yang menulisnya dengan judul "Bank Dunia Bongkar Buruknya Kinerja Penerimaan Pajak Indonesia", seperti di detik.com pada Rabu (26/3).  Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rasio pajak kita begitu rendahnya jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu hanya mencapai 9,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021. Penyebab utamanya pada dua hal, yaitu kepatuhan wajib pajak dan kebijakan perpajakan itu sendiri.  Benarkah demikian?  Menurut saya, kalau karena kebijakan perpajakan, biasanya jumlah pajak tetap akan tercatat sebagai penerimaan pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan pegawai negeri itu ditanggung oleh Pemerintah. Akan tetapi, bukan berarti Pemerintah tidak mencatatnya sebagai penerimaan pajak.  Tetap saja pajak penghasilan pegawai negeri itu dicatat sebagai penerimaan pajak. Dengan demikian, tidak terlalu tepat jika rasio pajak te...

 Grafik berikut, sebagaimana dikutip dari xe.com per hari ini tanggal 27 Februari 2025, menarik untuk dibahas. Tampak pada Grafik berikut, mata uang Rupiah sebenarnya pernah mengalami nilai tukar yang terbaik dalam 5 tahun terakhir, yaitu sekitar Rp14 ribu per 1 US dollar pada awal Januari 2021.  Tentu kita ingat dan bisa berargumentasi bahwa nilai tukar tersebut bisa disebut sebagai keberhasilan berbagai program/kegiatan tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo waktu itu dilantik pada akhir Oktober 2019.  Tentu saja perlu dilakukan penelitian penyebab kuatnya nilai tukar Rupiah tersebut. Bisa jadi, kejadian Pandemi Covid-19 berperan besar, yaitu impor Indonesia dari luar negeri menurun karena kebanyakan rakyat berada di rumah dengan pendapatan yang terbatas. Kemudian, tidak banyak orang Indonesia ke luar negeri yang akan bisa memunculkan peningkatan nilai tukar dollar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia....

Baru-baru ini, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025 ini.  Walaupun Instruksi Presiden ini lebih dipahami sebagai usaha efisiensi, tetapi isinya lebih banyak menyangkut penghematan (keekonomisan). Hal ini mengingat bahwa isinya lebih kepada pemotongan anggaran ( budget cut ) sebelum penggunaan masukan ( input ) daripada upaya peningkatan keluaran ( output ) dengan meminimalkan penggunaan masukan.  Begitu populernya upaya efisiensi sehingga memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa kalangan melihatnya sebagai pemotongan anggaran tanpa didukung kajian yang matang, tetapi beberapa pihak lainnya melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.  Sebab, selama ini anggaran negara/daerah yang tertuang dalam dokumen APBN dan APBD lebih banyak ...