The Future of Indonesia

Tulisan saya sebelumnya tentang bagaimana membuktikan apakah benar Angelina Sondakh yang telah mengirim pesan ke Rosa Mindo Manulang ternyata telah mendapat tanggapan yang beragam. Beberapa tanggapan telah menulisnya dengan baik. Namun, kembali lagi saya akan mengungkapkan kelemahan dari apek hukum kita. Ingat, sampai sekarang RIM belum mau secara penuh mengikuti aturan hukum kita. Bahkan, janji membuat server di Indonesia juga belum dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan perbaikan bagi para ahli hukum ke depan. Kembali ke awal, soal PIN. Bagi Anda yang biasa menggunakan BlackBerry tentu paham bahwa ketika Anda membeli BlackBerry harus memiliki Simcard terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ketika Anda akan menggunakan Simcard pascabayar, Anda tentu harus meregistrasi identitas Anda ke provider telekomunikasi. Artinya, dengan demikian, kita bisa memastikan siapa pemilik suatu Caller ID (atau dikenal dengan istilah nomor HP bagi orang awam). Namun, di sini...

Sekarang saya mencoba menulis dengan topik hangat yang sama dengan judul di atas. Ini saya maksudkan agar kita lebih fokus dalam pembahasan. Sebab, persoalan korupsi yang melibatkan petinggi partai penguasa negeri ini telah merembet ke hukum teknologi informasi. Mari kita mulai. Dalam persidangan, saksi Angeline Sondakh yang juga masih anggota DPR itu bersikukuh bahwa PIN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak pemberi uang bukanlah miliknya. Pihak Naruddin berjuang habis-habisan untuk membuktikan bahwa PIN itu adalah benar milik Angelina. Apakah persoalan PIN ini penting diperdebatkan, tentu sudah jelas. Sebab, itu bisa merupakan bukti utama adanya permintaan uang secara tidak sah dari bawahan Nazaruddin. Persidangan ini juga semakin membuka mata kita penyebab lambatnya Anagelina ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang menarik adalah bukti fisik adanya BlackBerry itu pun tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Padahal, ini merupakan bukti penting. Seperti halnya senjata ...

Di awal tahun ini, Presiden SBY sudah mulai membuat gebrakan, yaitu dengan mengadakan Rapat Kerja Pemerintah. Jika di tahun-tahun sebelumnya rapat kerja difokuskan pada Rapat Kerja dalam rangka pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baru tahun ini dikenal istilah Rapat Kerja Pemerintah. Tampaknya, pemerintah (dalam hal ini eksekutif) sudah mulai melakukan konsolidasi ke dalam. Setelah bertahun-tahun diobrak-abrik dengan komponen kekuasaan lainnya, pihak eksekutif kini sudah mulai sadar pentingnya untuk melakukan konsolidasi di internal pemerintah sendiri. Rapat Kerja Pemerintah ini dihadiri tidak hanya wakil dari pejabat di instansi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Para gubernur turut mendengar arahan dari Presiden. Lantas, apa maknanya bagi kita? Tentu yang saya tanyakan di sini adalah makna “kita” sebagai warga masyarakat. Apakah dengan terkonsolidasinya unsur pemerintah akan mengganggu keseimbangan check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif?...

Pada tahun 2012 ini, Menteri Keuangan mengubah kebijakannya terkait pembiayaan perjalanan dinas. Jika di tahun-tahun sebelumnya uang harian dianggap sama antara untuk kepentingan perjalanan dinas dan rapat kerja ke luar kota, saat ini tarifnya sudah berubah. Jika Anda pegawai negeri akan mengadakan rapat kerja di Bogor atau sekitaran Jawa Barat, maka uang harian Anda akan sangat rendah. Hal ini berbeda jika Anda mengadakan perjalanan dinas ke suatu kantor di Jawa Barat atau daerah lain. Kebijakan ini tentu ada konsekuensinya. Jika di tahun-tahun sebelumnya banyak pegawai negeri yang berkantor di Jakarta mengadakan rapat kerja di Bogor atau sekitaran Jawa Barat, mereka sekarang akan menghindarinya. Mereka tentu akan memilih melakukan perjalanan dinas ke suatu kantor di daerah lain. Ini tentu akan menghilangkan kesempatan pemilik hotel di sekitaran Bogor atau Jawa Barat. Konsekuensi berikutnya, kantor-kantor pemerintah di Jakarta akan semakin ditinggalkan pegawainya. Mereka akan sibuk...

Presiden begitu resah. Anggaran tahun 2011 ternyata tidak seluruhnya terserap dengan baik. Itu baru APBN. Belum lagi APBD. Pemerintah akhirnya membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang melibatkan UKP4, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Bisa dibayangkan, lucunya negeri ini. Bahkan untuk mendorong penyerapan anggaran saja sampai harus membentuk tim khusus. Tim ini telah memulai tugasnya dengan menerbitkan edaran tanggal 23 Desember 2011. Surat ini ditujukan ke menteri dan pimpinan lembaga. Salah satunya terkait dengan kewajiban pengumuman lelang paling lambat tanggal 13 Januari 2012. Semua orang menjadi tergopoh-gopoh. Anehnya, dalam tim ini tidak melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bukankah materi surat edaran tersebut sudah domain LKPP? Atau jangan-jangan Pemerintah sudah menganggap LKPP tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga penyerapan anggaran terkait dengan proses pengadaan pun menjadi berlarut-larut. Saya hanya perlu...

Memang, ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi, kenapa kita nggak belajar? Bayangkan, gambar berkas SPM dari kementerian/lembaga yang menumpuk dan antrian di KPPN. Seperti mimpi buruk, kan? Senin, 19/12/2011 12:32 WIB Penyakit Lama, Pemerintah Kebut Habiskan Anggaran di Akhir Tahun Ramdhania El Hida - detikFinance Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo geram dengan 'penyakit' pengelolaan anggaran yang tak kunjung membaik. Penyerapan anggaran baru dikebut di akhir tahun. "Kita harus akui eksekusi kita tidak baik, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, mari menyalahkan diri sendiri. Ini tanggung jawab kita, kuncinya eksekusi, bagaimana kita melaksanakan anggaran," ujar Agus dalam pembukaan Workshop Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/12/2011). Agus Marto menyatakan banyak faktor menjadi penyebab anggaran negara tak terserap secara optimal. Salah satunya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang m...

Anda ingin tahu siapakah “pelaku-pelaku utama” e-KTP sesungguhnya? Berikut wajah-wajah mereka dari kiri ke kanan: 1. Husni Fahmi (menggunakan baju dinas Kementerian Dalam Negeri, mantan pegawai BPPT yang kini pejabat eselon 3 di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri), 2. Hammam Riza (Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT), dan 3. Marzan A. Iskandar (Kepala BPPT)   Sumber foto: http://www.sindonews.com/read/2011/10/21/435/518568/listrik-jadi-kendala-penerapan-program-e-ktp   Sampai di mana sekarang hasil kerja mereka? Akankah e-KTP bermanfaat bagi kita? Akan menjadi kasus korupsi berikutnya, kah? Mari sama-sama kita ikuti perjalanan e-KTP ini.