Penyakit Menahun: Kebut Penyerapan Akhir Tahun

Memang, ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi, kenapa kita nggak belajar? Bayangkan, gambar berkas SPM dari kementerian/lembaga yang menumpuk dan antrian di KPPN. Seperti mimpi buruk, kan?

Senin, 19/12/2011 12:32 WIB
Penyakit Lama, Pemerintah Kebut Habiskan Anggaran di Akhir Tahun
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo geram dengan 'penyakit' pengelolaan anggaran yang tak kunjung membaik. Penyerapan anggaran baru dikebut di akhir tahun.
"Kita harus akui eksekusi kita tidak baik, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, mari menyalahkan diri sendiri. Ini tanggung jawab kita, kuncinya eksekusi, bagaimana kita melaksanakan anggaran," ujar Agus dalam pembukaan Workshop Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/12/2011).
Agus Marto menyatakan banyak faktor menjadi penyebab anggaran negara tak terserap secara optimal. Salah satunya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang masih berantakan, seperti belum dilengkapi dokumen pendukung yang menyebabkan DIPA dibintangi, belum disusunnya rencana penarikan dana, dan belum dimulainya proses lelang saat anggaran sudah dimulai.
"Belajar dari pengalaman pelaksanaan APBN 2011, salah satunya adalah persiapan yang kurang memadai," papar mantan direktur utama Bank Mandiri ini.
Agus Marto menyatakan per 7 Desember 2011, anggaran belanja 2011 baru terserap 79,7%. Sementara belanja modal 52%, kemudian belanja barang baru 64%.
"Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya meningkat di akhir triwulan keempat," ujarnya.
Hal ini, lanjut Agus Marto, berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan swasta yang biasanya pada November sudah dapat melebihi target yang telah dianggarkan dalam perencanaan.
"Kalau di perusahaan swasta, November itu, sudah over target, Desember tinggal menyusun laporan anggaran baik dan rapi," pungkasnya.
(nia/dnl)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented) menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing. Jika mereka ingin tetap bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah. Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah. Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal. Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...

Baca selengkapnya

let's fight corruption for better life and performance

Cari Blog Ini