Langsung ke konten utama

Postingan

RESENSI BUKU: MEMBERANTAS MAFIA PAJAK, JANGAN DENGAN REKAYASA

Resensi Buku: Memberantas Mafia Pajak, Jangan dengan Rekayasa Oleh: Rudy M. Harahap Robert Klitgard pernah menyatakan dalam bukunya Membasmi Korupsi (1998), salah satu hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah isu korupsi itu sendiri. Isu korupsi sering digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan penguasa untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Artinya, isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Dalam skala kecil, ternyata isu korupsi sering dipolitisasi untuk kepentingan politik kantor. Misalnya, jika ada pejabat yang ingin dipromosikan, ia dengan berani menunjukkan diri dengan menghukum pihak-pihak yang akan dijadikan "korbannya". Inilah yang juga pernah terjadi dalam pemberantasan mafia pajak, sebagaimana ditulis oleh Heri Prabowo dalam buku terbarunya "Catatan Harian Seorang Mafia Pajak". Sebelum membeli buku ini, saya sempat membacanya secara sekilas. Tadinya, saya pikir ini adalah tulisan biasa saja, yang bisa saya baca isinya sekilas di t...

Where are Tomorrow's IT Leaders?

Susan Cramm This week I met with some senior IT leaders to discuss my new book and the future of IT. At the end of the discussion, one of the participants expressed concern about the ability to develop future IT leaders in light of the fact that the company is outsourcing and "we aren't hiring junior IT people anymore." As I looked around the table, I realized that this organization is running on the leaders they developed five, 10, even 15 years ago, in their pre-outsourcing days. These people are getting older and looking tired. Outsourcers, not employees, are performing many of the jobs that helped build their leadership skills. Where will this organization, and others, find their future IT leaders if not from the junior ranks? The most obvious answer is to go where the jobs have gone and recruit from IT outsourcers and vendors. But these candidates are a mixed bag. Using Gartner's IT leadership competencies as context, it's likely that the potential candidates...

BlackBerry dan Perlindungan Rahasia Negara

Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry (BB). Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara. Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BB, tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal, negara maju seperti Singapura, yang sangat “melek” teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan BB. Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BB bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa "berlenggang-kanggung" bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus, menggunakan BB. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang sal...

Does Outsourcing Destroy IT Innovation?

by Susan Cramm Andy Grove penned a fascinating commentary about the impact of outsourcing on American job creation, and the subsequent ability to innovate in the sectors that have been outsourced. He challenges the belief that as long as knowledge work stays in the United States, it doesn't matter what happens to factory jobs. Grove believes that, "not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is important for technological evolution." Grove makes a good argument that, over time, companies lose the ability to innovate in the sectors they outsource. Does this argument apply at a lower level to IT outsourcing? Consider whether or not this statement has merit: With extensive outsourcing, over time, companies lose the ability to innovate IT. Successful outsourcing requires strong internal leadership. Question is, how can an organization attract, develop and retain IT-smart leaders in an environment where many of the developmental assignm...

PELAYANAN VALIDASI SSB BPHTB

Bagi Anda yang dalam waktu dekat akan membeli atau menjual rumah atau tanah, lakukan segera balik-nama surat-surat pembelian dan penjualannya. Mengapa demikian? Dalam jual-beli ini, telah lama berlangsung kewajiban untuk melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sekarang ini, kalau Anda mau mengurus surat-surat rumah/tanah, Anda dipersyaratkan untuk membayar BPHTB tersebut dan menyampaikan bukti pembayarannya (surat setoran bea-SSB) ke PPAT dan Kantor Pertanahan.  Untuk membuktikan bahwa SSB tersebut valid, maka PPAT/Kantor Pertanahan akan meminta Anda untuk datang ke kantor pelayanan pajak (KKP) dan meminta stempel sebagai bukti validasi dari KKP. Namun, sejak 1 Januari 2011, keseluruhan BPHTB akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemda). Yang menjadi masalah saat ini, kepada dinas/satuan kerja apa di Pemda pengurusan stempel tersebut? Apakah ke dinas pendapatan? Atau dinas lain? Beberapa daerah ada yang telah mengubah dinas pendap...

Facebooker: Silahkan Join Diskusi Transisi PBB dan BPHTB ke Pemerintah Daerah

UU 28/2009 telah memperluas objek pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah PBB (pedesaan dan perkotaan) dan BPHTB. Pada dasarnya, perluasan objek pajak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Transisi BPHTB ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun (sampai awal 2011), sedangkan PBB sekitar 4 tahun (sampai awal 2014). Saat ini, peraturan yang terkait dengan peralihan itu sedang disiapkan. Banyak pertanyaan terkait transisi ini. Salah satunya, bagaimana transisi aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB ini sebaiknya. Kita tentu mengetahui bahwa aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB yang selama ini dikelola oleh Ditjen Pajak termasuk yang paling canggih di Indonesia, bila dibandingkan dengan aspek TI pelayanan publik yang ada di instansi lain. Tentu kita juga tahu bahwa saat ini kondisi TI di instansi pemerintah daerah sangat lemah. Hanya beberapa instansi saja yang mempunyai sistem TI yang baik. Karena itu, proses transisi ini harus dipertimbangkan dengan matang. Banyak hal ya...