The Future of Indonesia

Minggu lalu, saya mendapat pertanyaan dari seorang pejabat sebuah pemerintah daerah yang juga PPK terkait dengan HPS. Dalam sebuah pengadaan yang telah ditetapkan pemenangnya, tetapi belum sampai ke kontrak, dia menemukan bahwa ternyata terdapat penawaran yang harga satuan beberapa itemnya di bawah harga satuan menurut HPS. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Dalam Pasal 13 Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa PPK wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran . Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. Menurut penjelasan ayat (1) Pasal tersebut, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain: a. Harga pasar setempa...

Bagi Anda yang tertarik mengikuti lelang ini, segera daftar sebelum ketinggalan. Nilainya lumayan, Rp7 miliar! .

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga. Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji. Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak). Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri. Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela. Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit a...

Bapak/Ibu Yth, Menunjuk publikasi sebelumnya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia telah menerima 26 pendaftar sebagaimana list berikut: 1 PT CITRATHIRZA ASTARIJAYA 2 PT PLEXIS ERAKARSA PIRANTINAGA 3 PT INFORMATIKA SOLUSI BISNIS 4 PT TATA BISNIS SOLUSI 5 PT MANDIRI TELA ADI GUNA 6 PT INTEGRASI 7 PT MITRA INFOPARAMA 8 PT ARTHA INTI PRIMA 9 INFOFLOW SOLUTION 10 PT PRAWEDA CIPTAKARSA 11 PT TARAMITRA INFORMATAMA 12 PT ESA MANDIRI TEKNOLOGI 13 PT EBDESK INDONESIA 14 PT BITNET KOMUNIKASINDO 15 PT ASTRA GRAPHIA Tbk 16 PT SHAFA INDONESIA 17 PT ONE SYSTEM SOLUTION 18 PT MAXITECH UTAMA INDONESIA 19 PT COMMERCE EIGHTEEN TECHNOLOGY 20 PT PINNACLE SYSTEMS INDONESIA 21 PT ANABATIC TEKNOLOGI 22 PT GRAHA CIPTA SOLUSI 23 PT BERCA HARDAYA PERKASA 24 PT MITRA INFOSARANA 25 PT SIGMA CIPTA CARAKA 26 PT CIPTAMAYA MITRA SOLUSI Untuk membantu Panitia melakukan proses seleksi selanjutnya agar nantinya dapat diperoleh p...

Friends, I think you should read this article, written by Deni Ratno, an Indonesian investigator who works at PriceWaterhouseCoopers: It was a clear and sunny sunday morning, when I got on an "angkot" (in case you're not familiar with the term, this is a type of public transport vehicle), and did something that I've never done before: having a chat with the driver. Well, to be honest, if I had to have a chat with somebody, angkot driver would be at the bottom of my list. Most of them are as cold as stone so that you would seem to be talking with a statue. But the other day was different. I sat at the front, just adjacent to the driver, and since I got on the car, I noticed that he had spent Rp 6,000 just to buy a tissue, a newspaper and a cheap energy drink. Each at a different block. (Tissue? Last time I remember they used a small towel wrapped around their neck. Cheaper, and more practical) Interestingly, it appeared that the price of those stuffs has been inflated....

Hari Rabu yang lalu, saya beruntung bertemu dengan Pak Moyong dalam sebuah acara Transparency International-Indonesia. Pak Moyong, atau nama lengkapnya Moyong Haryanto, ini ternyata adalah orang KPU yang sangat mengetahui betul mengenai IT KPU, bahkan dari mulai Pemilu di zamannya Pak Harto. Dulu, kata Pak Moyong, petugas yang menghitung hasil Pemilu itu di zaman Pak Harto langsung dari tentara. Pernah seorang vendor keceplosan ngomong di media, akhirnya dipanggil ke BIN dan disuruh jongkok 3 hari, katanya. Pak Moyong ini pernah menjadi Wakil Kepala Biro TI KPU di tahun 2004. Saat ini, beliau itu Wakil Kepala Biro SDM. Beliau juga menjadi panitia pengadaan yang terkait dengan TI di KPU. Sudah lama saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ceritanya sehingga akhirnya 3 spesifikasi perangkat ICR itu terpilih. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung-jawab untuk mengambil keputusan penggunaan ICR tersebut di KPU. Rupanya, cukup ruwet juga masalahnya. Yang jelas, Pak Boradi, Wakil Kepala Bir...