Langsung ke konten utama

[eKTP] Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target

Wach, kalau juga ini Si Foke. Katanya, kalau tidak bisa menepati janji, jangan bikin target!

Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target

Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Senin, 1 Agustus 2011 | 14:34 WIB

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATKomarudin (kanan), operator kependudukan, mencoba simulasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Minggu (31/7/2011), di Depok. Mereka mencoba memakai alat yang baru dikenalnya sebelum melayani masyarakat saat proses pembuatan KTP elektronik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan KTP elektronik atau e-KTP yang ditargetkan pada tanggal 1 Agustus 2011, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan perangkat peralatan e-KTP tidak kunjung datang.

"Untuk pelayanan lain seperti perpanjangan KTP tetap akan dilayani, meski peralatan e-KTP belum siap dan e-KTP belum bisa dilayani," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika dijumpai seusai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Hingga saat ini, sebanyak 267 kelurahan di wilayah Jakarta memang belum melayani pembuatan e-KTP bagi penduduk. Bahkan di dua kelurahan yang perangkat sudah lengkap yakni Kelurahan Menteng dan Kelurahan Cikoko belum mengundang para warga untuk pembuatan e-KTP.

"Jangan memberikan target jika memang tidak bisa konsekuen untuk menepatinya," ungkap Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Hari ini sebenarnya akan dilakukan uji coba e-KTP di sepuluh kelurahan, yaitu Kelurahan Kemanggisan, Tomang, Kebon Sirih, Menteng, Cikoko, Mampang Prapatan, Cipinang Cempedak, Klender, Rawa Badak Selatan dan Semper Timur. Kemudian sebanyak 244 kelurahan sudah menerima perangkat alat, namun tidak lengkap.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Purba Hutapea mengungkapkan bahwa setelah uji coba di sepuluh kelurahan tersebut berhasil maka warga akan segera diundang untuk dilayani pembuatan e-KTP-nya.

"Nantinya di dalam undangan akan ditetapkan hari, tanggal dan jam untuk datang ke kelurahan dan melakukan perekaman data. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan warga," kata Purba.

Sebelumnya diberitakan, Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Tomang yang seharusnya melakukan uji coba pembuatan e-KTP pada pukul 10.00 WIB Senin (1/8/2011) ini terlambat dilakukan. Hal ini lantaran hingga pukul 12.00 WIB, dua kelurahan tersebut hanya menerima perangkat berupa komputer dan kamera saja. Padahal sebanyak 267 kelurahan di Jakarta dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri akan diberikan peralatan lengkap untuk e-KTP pada hari Rabu (27/7/2011). Namun pada kenyataannya hingga hari ini belum juga datang peralatannya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang...
1 komentar
Baca selengkapnya