Langsung ke konten utama

[eKTP] Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

 

Hayoooo, mau ngeles apa lagi ini Kemdagri? Segera saja ganti itu vendornya.

 

Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

Padahal pemerintah daerah telah menyiaapkan dana dan penunjang lainnya.

Kamis, 4 Agustus 2011, 13:05 WIB

Eko Huda S

Petugas kelurahan memperlihatkan blanko KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011.
Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang.
Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan.
"Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum datang dari pusat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nyoman Gede Narendra, di Denpasar, Bali, Kamis 4 Agustus 2011.
Menurut dia, rencananya Kota Denpasar akan mendapatkan 33 unit mesin e-KTP. Mesin itu direncanakan datang pada minggu ke empat bulan Juli untuk merealisasikan program e-KTP ini. "Tetapi sampai sekarang belum juga datang," kata dia.
Karena mesin pembuat tak kunjung datang, rencana untuk mengganti 460 ribu KTP warga Denpasar menjadi KTP elektronik seperti rencana semula menjadi tertunda. Dia belum bisa memastikan kapan mesin itu akan datang. Padahal, Pemerintah Kota Denpasar sudah menyiapkan unit pendukungnya, seperti SDM, anggaran, dan lainnya.
Untuk tahun 2011, kata dia, Pemkot Denpasar mengalokasikan dana sebesar Rp970 juta untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, I Made Witna mengaku juga mendapat kendala yang sama untuk menerapkan e-KTP. "Badung dapat jatah 12 unit. Mesin menurut rencana datang awal Agustus ini. Tetapi belum datang juga. Padahal, mesin itu akan didistribusikan sebanyak 2 unit untuk masing-masing kecamatan di Badung," kata Witna.
Dalam program e-KTP ini Badung mencoba mengganti KTP 353 ribu penduduk dengan e-KTP. "Namun sepertinya rencana itu bakal molor meski kami prinsipnya sudah menyiapkan segala kebutuhan lainnya untuk menopang suksesnya program pusat ini," katanya. Laporan: Bobby Andalan l Bali (adi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya