let's fight corruption in Indonesia

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri? Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target   Lia Harahap  - detikNews Jakarta   - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai. "Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011). Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok. "Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. K...

Masalahnya, apakah benar e-KTP-nya jadi beroperasi? Sampai di mana sekarang status pekerjaannya? Rabu, 27/07/2011 14:20 WIB Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP   Lia Harahap  - detikNews Jakarta   - Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut. "Pak menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7/2011). Pihaknya, lanjut Irman, sudah menegaskan larangan itu dalam surat panggilan kepada warga. Dalam surat panggilan tersebut, Dukcapil memastikan tidak akan ada pungutan liar. Menurut Irm...

Hayooo, mana janjinya Pak Menteri? Senin, 25/07/2011 22:05 WIB Komputer Belum Tiba di Kelurahan, Pendataan e-KTP Terancam Tertunda Lia Harahap : detikNews detikcom - Jakarta, Sebanyak 267 kelurahan di wilayah Jakarta akan melakukan pendataan ulang warga dalam rangka program elektronik KTP (e-KTP). Rencananya, proses pendataan akan dimulai awal Agustus mendatang. Namun sayangnya sarana pendukung untuk melakukan pendataan seperti komputer belum juga tiba di kelurahan hingga hari ini. "Memang komputer e-KTP satu pun belum ada yang datang dan diserahkan ke kelurahan di lima wilayah DKI," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea saat dihubungi wartawan, Senin (25/7/2011). Purba mengatakan, pengadaan komputer menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal sebelumnya, Kemendagri telah menjanjikan sebanyak 707 buah komputer akan didistribusikan untuk mendukung kelancaran pendataan ulang t...

Lihat, tidak tampak adanya peran BPK dalam pertemuan konstitusi. Semakin tidak jelas posisinya apakah bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Apakah masih tepat kita bilang BPK sebagai lembaga negara setingkat presiden, DPR, atau MA? Mari kita letakkan kembali pada tempat yang tepat, yaitu BPK adalah perangkatnya DPR, sebagaimana banyak dipraktikkan di negara lain. Senin, 11 Juli 2011, 07:35 WIB NASIONAL   SBY Bertemu MK, DPR, DPD dan MPR di Istana » SBY dan Mahfud MD Arfi Bambani Amri, Nur Eka Sukmawati | Senin, 11 Juli 2011, 06:22 WIB VIVAnews - Memperingati Ulang Tahun Ke-8, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menggelar Simposium Internasional di Jakarta mulai hari ini, Senin 11 Juli sampai dengan 14 Juli 2011. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sambutan dan keynote speech kepada delegasi peserta Simposium Internasional. Simposium dengan tema 'Constitutional Democratic State' yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini akan...

Hasil evaluasi UKP4 menunjukkan hanya separuh instruksi Presiden yang bisa dijalankan kementerian terkait. Ada berbagai hal yang membuat instruksi tersebut tidak dapat dijalankan secara penuh. "Perintah itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011), sebagaimana dikutip dari Detik.com. Data yang menyebutkan bahwa hanya 50 persen instruksi yang dijalankan merupakan evaluasi kinerja dan capaian kementerian. Data yang dipaparkan Kuntoro dalam rapat sidang kabinet adalah rekapitulasi evaluasi sejak Januari 2011. Hanya saja, Kuntoro menyatakan bahwa hal itu bukan berarti bahwa 50 persen program kerja pemerintah tidak berjalan sama sekali, tetapi kemajuan hasil yang berhasil dicapai sampai pada tenggat waktu yang dijadwalkan tidak sepenuhnya terpenuhi. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas Sebenarnya, menurut saya, hanya 50 persen instruksi Presiden yang ...

Jika Anda tidak memperbaiki prosedur audit Anda, maka risiko ini akan tetap tinggi dan selalu berulang.     KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara Tribunnews.com - Kamis, 30 Juni 2011 23:27 WIB   Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Usai memeriksa beberapa pejabat Tomohon, kini giliran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara disambangi KPK, Kamis (30/6/2011). Pemeriksaan tertutup dan penjagaan sekuriti ketat. Sejumlah pemburu berita hanya diperbolehkan berada di area ruang penjagaan. Saat sejumlah wartawan masuk dan menunggu di dalam gedung dihalang-halangi oleh sekuriti. Terkait pemeriksaan terhadap BPK yang dilakukan KPK, John Leo dari LSM anti Korupsi Sulut INCEOR mengatakan, kedatangan KPK untuk menelusuri sisa uang indikasi suap yang belum diketahui rimbanya. "Mereka telusuri Rp 900 juta yang belum diketahui , dari total Rp 1,5 miliar," ujarnya. Menurut Leo itu merupakan sambungan kasus dugaan suap ...

  Ini kesempatan kita mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan bentuk nyata. Bagi Anda yang memiliki kesempatan ini, jangan takut untuk segera diraih. Percayalah, ini peluang besar untuk Anda!   Selasa, 05/07/2011 16:32 WIB Cuma Lulus SMA, 2.000 PNS Kemenkeu Bakal Kena Pensiun Dini Ramdhania El Hida - detikFinance Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan sedang menggodok rencana program pensiun dini. Ada sekitar 2.000 pegawai di Ditjen Perbendaharaan yang berpotensi kena pensiun dini. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011). "Ada sekitar 2.000-an (karyawan). Mereka masa kerjanya di atas 20 tahun dan pendidikannya hanya SMA. Pegang komputer saja gemetar," ujar Agus. Menurut Agus, 2.000 karyawan tersebut besaran gajinya beragam. Tapi rata-rata mereka adalah lulusan SMA yang direkrut pada tahun 1970-an-1980an. "Sekarang umur mereka masuk 50 tahun dan dia nggak bisa d...

Anda yakin, Agustus 2011 bakalan online semua? Hmmm… Proyek e-KTP sudah Sesuai Prosedur Penulis : Anata Syah Fitri Senin, 04 Juli 2011 20:54 WIB      KTP Elektronik---ANTARA/Dewi Fajriani/ip JAKARTA--MICOM: Kementerian Dalam Negeri menyatakan proses tender e-KTP telah berjalan sesuai prosedur. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Elfius Dailaimi menyatakan proyek e-KTP akan terus berjalan karena pemenang tender telah ditetapkan melalui proses yang telah diawasi BPKP. "Silakan saja kalau mau melaporkan. Pemenangnya kan sudah ditetapkan," ujarnya, ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (4/7). Elvius pun membantah adanya pinjaman dari China terkait penggunaan merek AFIS L One pada proyek e-KTP. "Semuanya murni rupiah," lanjutnya. Dia mengatakan, tidak ada perjanjian apa pun dengan China, terkait dengan penggunaan L One. Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II, Elfius menjanjikan e-KTP maupun NIK akan selesai dan bisa di...

Hayooo, tambah lagi pengawasnya. Tapi, apa berfungsi?   Tim Khusus DPR Awasi Program E-KTP Penulis : Amahl S Azwar Senin, 04 Juli 2011 19:57 WIB      JAKARTA--MICOM: Lembaga wakil rakyat atau DPR berencana mengontrol ketat program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan akan ada tim DPR yang mengontrol program pelaksanaan e-KTP tersebut. "Program E KTP ini yang sudah jadi proyek, ini memang harus diawasi. Karena sudah ada tersangkanya, toh?" kata Ganjar saat ditemui di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (4/7). Menurut dia, anggota-anggota fraksi di Komisi II telah meminta agar ada rapat yang khusus membahas permasalahan e-KTP. Rapat khusus e-KTP nantinya akan membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan program SIAK dari awal hingga akhir. Tim khusus itu, sambung dia, tidak hanya akan memantau persoalan admi...

Kata Mendagri, ia sudah minta pengawasan KPK. Tapi, apa kata KPK, ya? Spesifikasi juga ditetapkan oleh 15 kementerian. Apa iya? Duch Pak Menteri, lihatlah ke bumi!   Tender e-KTP Mendagri Sudah Minta Pengawasan KPK Penulis : Dika Dania Kardi Senin, 04 Juli 2011 22:03 WIB        JAKARTA--MICOM: Menteri Dalam Gamawan Fauzi membantah ada kecurangan dalam tender e-KTP, justru ia menegaskan agar KPK mengawasi proses tender tersebut. "Saya meminta KPK mengawasi ini dari awal. Laporkan saja (ke KPK) jika ada yang curiga," tukas Gamawan pada Media Indonesia di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (4/7). Gamawan menegaskan pada 24 Januari 2011 dirinya mendatangi kantor KPK untuk mengonsultasikan pengadaan e-KTP tersebut. Waktu itu, tutur Gamawan, dirinya bilang ke KPK untuk mengawasi panitia tender e-KTP. Saat itu, kata Gamawan dirinya menanyakan bagaimana caranya agar proses lelang tidak rawan korupsi. Salah satu syarat katanya lakukan dengan e-procurement. Gamawa...