Langsung ke konten utama

[eKTP] Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

 

Hayoooo, mau ngeles apa lagi ini Kemdagri? Segera saja ganti itu vendornya.

 

Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

Padahal pemerintah daerah telah menyiaapkan dana dan penunjang lainnya.

Kamis, 4 Agustus 2011, 13:05 WIB

Eko Huda S

Petugas kelurahan memperlihatkan blanko KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011.
Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang.
Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan.
"Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum datang dari pusat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nyoman Gede Narendra, di Denpasar, Bali, Kamis 4 Agustus 2011.
Menurut dia, rencananya Kota Denpasar akan mendapatkan 33 unit mesin e-KTP. Mesin itu direncanakan datang pada minggu ke empat bulan Juli untuk merealisasikan program e-KTP ini. "Tetapi sampai sekarang belum juga datang," kata dia.
Karena mesin pembuat tak kunjung datang, rencana untuk mengganti 460 ribu KTP warga Denpasar menjadi KTP elektronik seperti rencana semula menjadi tertunda. Dia belum bisa memastikan kapan mesin itu akan datang. Padahal, Pemerintah Kota Denpasar sudah menyiapkan unit pendukungnya, seperti SDM, anggaran, dan lainnya.
Untuk tahun 2011, kata dia, Pemkot Denpasar mengalokasikan dana sebesar Rp970 juta untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, I Made Witna mengaku juga mendapat kendala yang sama untuk menerapkan e-KTP. "Badung dapat jatah 12 unit. Mesin menurut rencana datang awal Agustus ini. Tetapi belum datang juga. Padahal, mesin itu akan didistribusikan sebanyak 2 unit untuk masing-masing kecamatan di Badung," kata Witna.
Dalam program e-KTP ini Badung mencoba mengganti KTP 353 ribu penduduk dengan e-KTP. "Namun sepertinya rencana itu bakal molor meski kami prinsipnya sudah menyiapkan segala kebutuhan lainnya untuk menopang suksesnya program pusat ini," katanya. Laporan: Bobby Andalan l Bali (adi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. Setelah b
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat-IM3 dan munculnya diskusi kerugian perekonomian negara, saya jadi teringat lagi dengan tulisan lama saya beberapa dekade lalu yang sayang untuk dibuang di KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000.   Menafsirkan Kerugian Negara Rudy M. Harahap Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah                                       Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tung
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke
Posting Komentar
Baca selengkapnya