The Future of Indonesia

Setelah bulan lalu, satu minggu lalu saya mengikuti kembali proses assessment tentang tata-kelola TIK pada pemda kabupaten/kota. Kali ini dilakukan pada provinsi yg lokasinya terujung di pulau Jawa. Banyak hal menarik sebenarnya jika dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa. Salah satunya adalah begitu sibuknya kabupaten/kota dengan riuhnya pemilu kepala daerah. Anehnya, ketika ditanyakan mengenai kualitas tata-kelola TIK di kabupaten/kota masing-masing, umumnya mereka berharap ada perubahan yang lebih baik dengan bupati/walikota yang baru.Seolah-olah semua tergantung kualitas pimpinannya. Saya tidak yakin dengan anggapan tersebut. Jika semua menunggu pemimpin yang baru, lantas Anda kerja apa?

Dalam beberapa literatur, dan advise para konsultan, selalu didengungkan pentingnya dukungan pimpinan dalam menjaga berhasilnya proyek teknologi informasi. Dengan melihat pengalaman saya selama ini, saya menjadi bertanya, apakah benar dukungan pimpinan yang sangat besar akan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi proyek TI di sektor publik? Kalau memang benar demikian, kenapa banyak proyek TI yang gagal di sektor publik, walaupun dukungan pimpinan sudah sangat besar? Saya rasa benar bahwa dukungan pimpinan itu sangat penting untuk membuat sebuah proyek TI berjalan dengan baik. Namun, asumsi ini umumnya berlaku untuk sektor swasta. Di perusahaan swasta, jika Anda ingin proyek TI berhasil, maka hal utama adalah inisiatif proyek berasal dari bos Anda. Lain halnya dengan sektor publik. Walaupun bos Anda sudah mendukung penuh, kenyataan di lapangan bisa berbeda jauh. Sebab, di sektor publik sangat sulit mendefinisikan siapakah sebenarnya yang bisa disebut bos tersebut. Dalam kenyata...

Kemarin saya sharing di sebuah pertemuan, tentang salah kaprahnya istilah aplikasi on-line vs off-line. Ternyata kita juga masih belum bisa memahami hubungan antara on-line dengan real-time. Tampaknya, sesuatu yang on-line pasti real-time. Anda mau sharing lebih lanjut tentang ini? Silahkan posting di sini. Saya akan segera merespon Anda.

Tiga hari ini saya mengikuti proses assessment implementasi e-government, atau lebih tepat tata-kelola TIK pada beberapa kabupaten/kota di sebuah provinsi. Assessment ini baru dilakukan pertama kalinya tahun ini. Sebelumnya, assessment biasanya dilakukan pada tingkat provinsi dan kementerian. Memang ada juga assessment yang dilakukan lembaga-lembaga non formal. Namun, assessment yang saya ikuti ini adalah berbeda pendekatannya. Ternyata, banyak hal yang sebenarnya memiriskan hati. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih belum sadar tentang pentingnya peran TIK. Karena itu, tidak aneh jika kita melihat bahwa umumnya kualitas pengelolannya pun masih rendah. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih sibuk dengan prioritas pembangunan fisik jalan dan infrastruktur sejenis. Di luar itu, ternyata ada yang menarik, yaitu umumnya ada perkembangan implementasi TIK yang cukup bagus di kabupaten/kota, yaitu pada sistem pelayanan kependudukan dan pendidikan. Paling tidak, sekarang sudah mulai ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara ? Kemudian perhatikan kata " dapat merugikan ". Apakah Kasus Century sudah merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara? Kelihatan, kan, perbedaan 2 UU tersebut dalam melihat definisi kerugian keuangan negara? UU mana yang lebih luas melihat definisi kerugian keuangan/perekomian negara? Apakah hal yang "dapat merugikan" keuangan negara atau perekonomian negara bukan termasuk korupsi? ...

Catatan debat Century: Perbedaan "uang negara" dan "keuangan negara" Sedemikian tidak terkendalinyakah sebuah UKP3R sehingga tidak jelas mekanisme pelaporannya ke Presiden? Bagaimana pengendalian SBY terhadap lingkungannya di istana? Tidak terkendalikah? Bagaimana akhirnya ia mampu mengendalikan negara ini? Apakah tidak terjadi pemanfaatan posisi Marsilam menjadi nara sumber sementara dirinya diundang atas nama UKP3R? Tidak kah terjadi konflik kepentingan di sini? Apakah debat Century di DPR memberi manfaat untuk peningkatan kecerdasan masyarakat? Semakin runtuhkah kemesraan Depkeu dan BPK? Akhirnya, pepatah "jangan memelihara anak macan" tidak ada salahnya dalam kasus ini. Sekarang semua sudah menjadi bubur. Mana itu kemesraan kerja sama reformasi keuangan yang sudah dijalin selama ini?

Sebenarnya, saya agak malas menulis ini. Cerita tentang buku George Aditjondro. Tapi, mumpung masih tahun baru, perlu juga sharing apa yang dirasakan. Saya tidak membaca bukunya yang versi hardcopy. Soalnya, kan kata orang udah nggak ada. Beruntung ada yang mem-posting versi softcopy-nya. Ini pun ada 2 versi, yaitu versi ringkasan dan versi lengkap. Minggu lalu saya mendapat versi ringkasan, hari ini dapat versi lengkapnya. Kalau menurut saya, sebenarnya tidak banyak hal yang istimewa tentang materi buku tersebut. Sebab, banyak hal yang sebenarnya sudah diketahui orang dan diperbincangkan dari mulut ke mulut. Jadi, sebenarnya tidak banyak hal yang baru. Yang baru adalah cara George mengemas content-content yang selama ini berseliweran di mana-mana. Untuk itu, George perlu dihargai. Yang cerdas juga, adalah cara penerbit mempublikasikan buku ini. Momennya sangat tepat. Walaupun, efeknya, bisa dianggap bermaksud untuk mendiskreditkan SBY. Pendapat saya, setelah membaca buku ini secara le...