Tiga hari ini saya mengikuti proses assessment implementasi e-government, atau lebih tepat tata-kelola TIK pada beberapa kabupaten/kota di sebuah provinsi. Assessment ini baru dilakukan pertama kalinya tahun ini. Sebelumnya, assessment biasanya dilakukan pada tingkat provinsi dan kementerian. Memang ada juga assessment yang dilakukan lembaga-lembaga non formal. Namun, assessment yang saya ikuti ini adalah berbeda pendekatannya.
Ternyata, banyak hal yang sebenarnya memiriskan hati. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih belum sadar tentang pentingnya peran TIK. Karena itu, tidak aneh jika kita melihat bahwa umumnya kualitas pengelolannya pun masih rendah. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih sibuk dengan prioritas pembangunan fisik jalan dan infrastruktur sejenis.
Di luar itu, ternyata ada yang menarik, yaitu umumnya ada perkembangan implementasi TIK yang cukup bagus di kabupaten/kota, yaitu pada sistem pelayanan kependudukan dan pendidikan. Paling tidak, sekarang sudah mulai dibangun jaringan yang menghubungkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan tersebut. Di luar itu, umumnya sistem masih dijalankan secara lokal di gedung OPD atau bahkan masih banyak yang stand-alone.
Sayangnya, saya lihat inisiatif kedua sistem tersebut masih terpisah-pisah. Kabupaten/kota juga hanya menerima apa adanya inisiatif dari pusat tersebut. Akhirnya, duplikasi implementasi tidaklah terhindarkan, terutama pada infrastruktur jaringan. Jika saja semua mau bersinerji, berapa besar penghematan yang bisa diperoleh. Uang rakyat menjadi semakin efisien penggunaannya.
Akhirnya, saya melihat, ada tantangan besar pembangunan TIK di kabupaten/kota. Namun, inisiatif sebuah assessment semacam tersebut akan memberikan perubahan berarti di masa datang. Paling tidak, dari assessment ini, masing-masing pihak mengerti apa-apa saja yang perlu diperbaiki di masa datang.
Jakarta, 18 Februari 2010
Ternyata, banyak hal yang sebenarnya memiriskan hati. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih belum sadar tentang pentingnya peran TIK. Karena itu, tidak aneh jika kita melihat bahwa umumnya kualitas pengelolannya pun masih rendah. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih sibuk dengan prioritas pembangunan fisik jalan dan infrastruktur sejenis.
Di luar itu, ternyata ada yang menarik, yaitu umumnya ada perkembangan implementasi TIK yang cukup bagus di kabupaten/kota, yaitu pada sistem pelayanan kependudukan dan pendidikan. Paling tidak, sekarang sudah mulai dibangun jaringan yang menghubungkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan tersebut. Di luar itu, umumnya sistem masih dijalankan secara lokal di gedung OPD atau bahkan masih banyak yang stand-alone.
Sayangnya, saya lihat inisiatif kedua sistem tersebut masih terpisah-pisah. Kabupaten/kota juga hanya menerima apa adanya inisiatif dari pusat tersebut. Akhirnya, duplikasi implementasi tidaklah terhindarkan, terutama pada infrastruktur jaringan. Jika saja semua mau bersinerji, berapa besar penghematan yang bisa diperoleh. Uang rakyat menjadi semakin efisien penggunaannya.
Akhirnya, saya melihat, ada tantangan besar pembangunan TIK di kabupaten/kota. Namun, inisiatif sebuah assessment semacam tersebut akan memberikan perubahan berarti di masa datang. Paling tidak, dari assessment ini, masing-masing pihak mengerti apa-apa saja yang perlu diperbaiki di masa datang.
Jakarta, 18 Februari 2010
Komentar
terima kasih atas blog nya,
numpang baca-baca yah pak:) tulisannya banyak yang menarik,
budaya TIK di daerah (dan PNS) memang masih kurang pak, maklumlah...
salam kenal dan salam hangat dari bogor
terima kasih
www.heldi.net
yah betul dengan adanya pengenalan itu semoga bisa mendorong budaya TIK di kabupaten/kota lebih menggeliat...
salam kenal
(sekarang lg d bulleng)
akhirnya melalui blog ini saya bisa kirim e-mail ke Bapak untuk konsep IT di RS. Jantung & Pembuluh Darah Harapan KIta Jakarta.
Terima kasih Pak dan salam kenal
berbicara masalah pembangungan TIK di berbagai daerah sungguh miris sekali. Saya sebagai seorang pekerja di sektor IT hanya bisa ngelus dada smp hangat... :D
Bagaimana tidak, pembangunan sektot TIK di daerah dibangun tidak berdasar perencanaan, hanya sekedar untuk penyerapan anggaran.... jadinya impact yg terjadi, adalah ketidaksinambungan pembangunan TIK antar organisasi perangkat daerah. Dimana, mereka membangun sendiri2 yang ujung2nya malah tidak bisa berkomunikasi dgn baik. Sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh penerapan TIK tidak bisa di raih dgn maksimal... Selain itu dari segi SDM yang mengelola TIK, spt nya tidak seimbang bahkan menjurus ke arah asal sekedar tahu dan menjalankan perintah atasan...
Harusnya dalam membangun suatu TIK di level daerah adalah mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran yang ingin di raih... Bukan hanya sekedar ingin menyerap anggaran agar tidak hangus, hehehehe....
Mungkin itu saja sekelumit pengalaman mengerjakan TIK di daerah dari pekerja IT macam saya ini... :D
salam hormat