Langsung ke konten utama

Merambah Gurita Cikeas

Sebenarnya, saya agak malas menulis ini. Cerita tentang buku George Aditjondro. Tapi, mumpung masih tahun baru, perlu juga sharing apa yang dirasakan.

Saya tidak membaca bukunya yang versi hardcopy. Soalnya, kan kata orang udah nggak ada. Beruntung ada yang mem-posting versi softcopy-nya. Ini pun ada 2 versi, yaitu versi ringkasan dan versi lengkap. Minggu lalu saya mendapat versi ringkasan, hari ini dapat versi lengkapnya.

Kalau menurut saya, sebenarnya tidak banyak hal yang istimewa tentang materi buku tersebut. Sebab, banyak hal yang sebenarnya sudah diketahui orang dan diperbincangkan dari mulut ke mulut. Jadi, sebenarnya tidak banyak hal yang baru.

Yang baru adalah cara George mengemas content-content yang selama ini berseliweran di mana-mana. Untuk itu, George perlu dihargai.

Yang cerdas juga, adalah cara penerbit mempublikasikan buku ini. Momennya sangat tepat. Walaupun, efeknya, bisa dianggap bermaksud untuk mendiskreditkan SBY.

Pendapat saya, setelah membaca buku ini secara lengkap, sebenarnya buku ini tidak terlalu banyak akan mengulas kaitan Bank Century dengan SBY dan kawan-kawan sekitarnya. Awalnya, buku ini akan mendalami Partai Demokrat, sang rising star. Namun, begitu muncul momen yang menarik, akhirnya dicarilah sedikit hubungannya dengan kasus Bank Century.

Yang menarik adalah ketika sebuah tulisan dapat mengaitkan banyak hal, apalagi dari lingkaran seorang ibu negara. Mungkin kalau di negara komunis, orang seperti George ini sudah digantung atau dihukum pancung.

Apa yang bisa disarankan untuk SBY dan lingkaran dalamnya? Menurut saya, take it easy sajalah. Semakin sering mengomentari buku tersebut, orang malah curiga jangan-jangan memang ada apa-apanya. So, untuk saat ini, silent is gold, Pak SBY. Tidak perlu berlelah-lelah untuk membentuk pencitraan positif dalam case ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...