The Future of Indonesia

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo, banyak perubahan yang mulai dilakukan. Salah satu perubahan yang banyak mendapat tantangan adalah pendekatan "resentralisasi" pengelolaan negara. Di satu sisi, hal ini akan menciptakan efisiensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program dan kegiatan. Apalagi, situasi perang saat ini sangat membutuhkan pendekatan ini.  Sayangnya, setelah reformasi dan kejatuhan Soeharto, resentralisasi telah menjadi momok bagi banyak pihak. Tidak aneh jika kemudian para pendukung otonomi daerah menentang pendekatan resentralisasi ini, baik secara terbuka maupun tertutup. Kita bisa melihat, sebagai contoh, beberapa pihak datang langsung ke mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengungkapkan penentangan tersebut.  Itu sebabnya, tidak aneh jika kemudian Presiden Prabowo dalam wawancaranya baru-baru ini meminta agar pemerintah daerah tidak menentang pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi yang menggeser anggaran sekitar Rp308 triliun telah memunc...

 Data-data berikut ini menarik:  Kontribusi SBN terhadap Utang Pemerintah Indonesia Berdasarkan data resmi  DJPPR Kementerian Keuangan , kontribusi SBN terhadap total utang pemerintah adalah  sangat dominan  dan menjadi  komponen terbesar dalam struktur utang negara . 1. Komposisi Utang Pemerintah (Data Terbaru 2025–2026) a. Per 31 Desember 2025 (data dirilis 13 Februari 2026 – Kontan) Total utang pemerintah:  Rp  9.637,90 triliun Porsi SBN:  Rp  8.387,23 triliun Kontribusi SBN:   87,02%  dari seluruh utang pemerintah   [nasional.k...ntan.co.id] b. Per Kuartal III 2025 (Kompas.com) Total utang:  Rp  9.408,64 triliun Porsi SBN:  Rp  8.187,55 triliun Kontribusi SBN:   87,02%    [money.kompas.com] c. Per November 2024 (IGJ – data Kemenkeu) Total utang:  Rp  8.680,13 triliun Porsi SBN:  Rp  7.648,87 triliun Kontribusi SBN:   88,12%    [igj.or.id] Simpul...

Program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah menimbulkan tekanan yang demikian keras kepada pemerintah daerah. Karenanya, jika ingin tetap bertahan dari tekanan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah. Setelah keberadaan Brigade Pangan Daerah, kepemimpinan Brigade Fiskal Daerah akan memungkinkan pemerintah daerah membiayai sendiri pembangunan daerah, termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah secara mandiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Presiden Prabowo dapat memilih alternatif lain, seperti menggabung ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mampu mandiri. Kemungkinan ini juga telah diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam suatu wawancara dengan media elektronik. Penyebabnya, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, terjadinya perang di beberapa wilayah, dan kebijakan Trump, Pemerintah tidak lagi dapat mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tu...

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...

Saya mempunyai langganan tetap penjual empek-empek Palembang. Biasanya saya membeli empek-empek ini setelah sholat tarawih saat Ramadan dari masjid di dekat rumah saya. Setahu saya, empek-empek ini adalah salah satu empek-empek Palembang terenak yang pernah saya coba.  Pada tarawih tahun ini, saya sudah mencari-carinya beberapa hari lalu, tetapi saya tidak menemukannya. Sampai kemarin, ketika sholat tarawih terakhir, saya melihatnya kembali.  Saya kemudian bertanya, "Ke mana saja selama ini?"  Dia jawab, "Tetap berjualan seperti biasa, Pak."  Tapi, memang, dia mengakui bahwa pertanyaan saya juga banyak datang dari pelanggannya yang lain.  Mereka seperti tidak melihat keberadaan penjual tersebut. Mungkin inilah takdir bahwa rezeki setiap manusia sudah ada yang mengaturnya.  Sambil memesan satu paket empek-empek, saya berbincang dengannya. Saya bilang, kesehatannya tampak lebih baik dari tahun lalu.  Kemudian, saya tanyakan tentang usahanya belakangan in...

Baru-baru ini laporan Bank Dunia mengumumkan kualitas pemungutan pajak kita. Media massa bahkan ada yang menulisnya dengan judul "Bank Dunia Bongkar Buruknya Kinerja Penerimaan Pajak Indonesia", seperti di detik.com pada Rabu (26/3).  Laporan tersebut mengungkapkan bahwa rasio pajak kita begitu rendahnya jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu hanya mencapai 9,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021. Penyebab utamanya pada dua hal, yaitu kepatuhan wajib pajak dan kebijakan perpajakan itu sendiri.  Benarkah demikian?  Menurut saya, kalau karena kebijakan perpajakan, biasanya jumlah pajak tetap akan tercatat sebagai penerimaan pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan pegawai negeri itu ditanggung oleh Pemerintah. Akan tetapi, bukan berarti Pemerintah tidak mencatatnya sebagai penerimaan pajak.  Tetap saja pajak penghasilan pegawai negeri itu dicatat sebagai penerimaan pajak. Dengan demikian, tidak terlalu tepat jika rasio pajak te...