let's fight corruption in Indonesia

  Moratorium memang bukan solusi, tetap entry point untuk reform-red. Senin, 29/08/2011 12:46 WIB Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Selama ini pengeluaran negara banyak terkuras untuk gaji pegawai (PNS). dalam APBN 2012 saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun. Angka ini meningkat Rp 32,9 trilliun atau 18 % dari pagu APBN sebelumnya (2011), yang besarnya Rp 182,9 triliun. Beban APBN makin berat, sebab pemerintah juga merencanakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10 % pada 2012. Selain itu pemerintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Kondisi ini semakin parah ketika pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga beban pemerintah daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Bukan untuk belanja modal. Akibatnya banyak pemda yang mengalami kebangkrutan lantaran anggarannya habis untuk bayar gaji pegawainya. Data Forum Indonesia untuk Transp...

Bagi yang akan jual-beli rumah, silahkan gabung ke  https://www.facebook.com/group s/jual.rumah/ . Iklan jual rumah bisa juga dikirim melalui email (ditulis seluruhnya di body email tanpa attachment) ke jual.rumah@groups.facebook.com .

Semua partai dan anggotanya agar berkaca dari pengalaman ini, terutama teman-teman dari PKS yang anggotanya tidak punya pengalaman di birokrasi. Mari kembalikan ke peran masing-masing.   Senin, 15/08/2011 14:20 WIB Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah Elvan Dany Sutrisno - detikNews foto: detikcom Jakarta - Partai Demokrat tak mau anggota DPR dari FPD kembali terjerembab kasus seperti mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. PD pun mengimbau semua anggota FPD DPR untuk tidak memainkan proyek pemerintah. "Background anggota DPR dari FPD ini kan macam-macam. Alangkah baiknya benturan kepentingan di DPR tidak terjadi. Saya kira seperti anggota Banggar tapi punya perusahaan juga kurang pas," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin. Karena itu, Dewan Kehormatan PD akan menyarankan kepada DPP PD agar mengingatkan kader di DPR untuk tidak berkonflik kepentingan. Salah satunya, tidak memainkan proyek-proyek pemerintah dengan meny...

Janji lagi, ya?   Pemprov DKI baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik dari lima kelurahan. SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 09:06 WIB Desy Afrianti, Dwifantya Aquina KTP (Antara/ Saptono) VIVAnews - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta) baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik (e-KTP) untuk lima kelurahan di DKI Jakarta. Itu artinya, baru 0,012 persen penduduk yang terlayani dari total 7,4 juta penduduk wajib KTP di DKI. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kelima kelurahan yang telah melayani KTP elektronik yakni, Menteng, Jakarta Pusat, Cikoko, Jakarta Selatan, Tomang Jakarta Barat, Mampangparapatan, Jakarta Selatan dan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Dari kelima kelurahan itu, hanya Kelurahan Menteng saja yang peralatan KTP elektroniknya mendekati lengkap.  "Lima kelurahan ini sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap, meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang dijanjikan Kementerian Da...

Eng ing eng, sudah mulai masuk proses hukum dan kepentingan lawan politik, nich? JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga konsorsium yang tergabung dalam Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom menduga ada mark-up senilai Rp 1 triliun lebih dalam proyek KTP elektronik (E-KTP). Pada Jumat (12/8/2011) pukul 10.00, Konsorsium Solusi mengadukan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, polisi telah membidik tiga nama yang bakal dijadikan tersangka. Demikian disampaikan kuasa hukum Konsorsium Solusi, Handika. Honggowongso, dan Ketua Tim Teknis Konsorsium PT Telkom Noerman Taufik yang ditemui pada Jumat siang. "Dalam perhitungan kami, kami menduga ada mark-up proyek senilai Rp 1,4 triliun. Pasalnya, proyek senilai Rp 5,84 triliun tersebut hanya bernilai riil Rp 4,4 triliun," ungkap Honggowongso. Hal serupa disampaikan Noerman. "Dalam perhitungan kami, angka riil-nya Rp 1,1 triliun atau 20 persen lebih rendah dari nilai pagu yang Rp 5,8 triliun, seperti kami sam...

Kenapa Menteri Gamawan Fauzi keukeh sekali membela proyek ini? Apakah ada keterlibatan partainya Nazaruddin lagi di sini? Jakarta, Kompas - Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-KTP berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri diminta menghentikan sementara pelaksanaan e-KTP untuk keperluan evaluasi. "Evaluasi itu diperlukan mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program e-KTP," kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo di Jakarta, Rabu (10/8). Arif melihat, dari proses lelang atau tender proyek saja sudah bermasalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dinilai melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah karena menggagalkan sejumlah konsorsium peserta tender dengan dalih tidak lolos administrasi. Padahal, konsorsium itu menawarkan sistem dan teknologi yang relatif b...

Ini yang saya duga sejak lama. Bidang konstruksi masih menganggap sah memberi fee ke pejabat. Bagaimana mengubah mindset mereka, ya?   Jumat, 05/08/2011 11:07 WIB Dirut PT DGI: Succes Fee untuk Pejabat Dalam Proyek itu Biasa Fajar Pratama - detikNews Jakarta - Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, menegaskan bahwa pembagian success fee atau komisi kepada pejabat yang membantu perusahaan memenangkan proses tender adalah hal yang lumrah. Tindakan itu hal biasa dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah. "Dalam bisnis konstruksi itu biasa memberikan success fee bagi pihak-pihak termasuk pejabat negara yang membantu perusahaan dikenalkan oleh pejabat negara lainnya yang berwenang mengurusi proyek," tutur Dudung saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (5/8/2011). Namun, Dudung menampik jika pemberian success fee kepada pejabat negara seperti Sesmenpora, Wafid Muharam dan ...

Ach, masa iya? Kapan tuch? E-KTP Berlaku, BPKB Diganti Baru Sabrina Asril | Hertanto Soebijoto | Kamis, 4 Agustus 2011 | 13:48 WIB KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Rabu (27/7/2011). JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP akan berdampak pada perubahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Nantinya, BPKB baru akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) nasional yang tertera dalam e-KTP. "Seharusnya ikut berubah, namun sampai saat ini pihak kami belum mendapat tembusan tentang hal tersebut dari Dinas Kependudukan. Tapi BPKB itu tentu perlu kekinian data," ungkap Kepala Seksi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Tedy Minahasa, Kamis (4/8/2011) di Polda Metro Jaya. Dia melanjutkan, jika e-KTP sudah diterapkan secara menyeluruh di Jakarta, maka warga yang nantinya mengaj...

  Hayoooo, mau ngeles apa lagi ini Kemdagri? Segera saja ganti itu vendornya.   Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor Padahal pemerintah daerah telah menyiaapkan dana dan penunjang lainnya. Kamis, 4 Agustus 2011, 13:05 WIB Eko Huda S Petugas kelurahan memperlihatkan blanko KTP (Antara/ Saptono) VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011. Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang. Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan. "Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum dat...

Nach, loch, siapa yang mau tanggung-jawab? Dikenakan dendakah, itu kontraktornya?   E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu Clara Wresti | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 1 Agustus 2011 | 13:49 WIB KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Rabu (27/7/2011). JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dijadwalkan akan dimulai hari ini, Senin (1/8/2011) dipastikan molor untuk waktu yang belum ditentukan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, di Jakarta, Senin.  Keterlambatan pembuatan itu disebabkan karena banyak peralatan yang belum sampai dari Amerika Serikat. "Semua peralatan diimpor dari Amarika, lalu dikirim melalui pos. Tetapi sampai sekarang, alatnya belum tiba," kata Purba. Dengan belum sampainya peralatan itu, maka hingga sekarang baru dua kelurahan yang sudah lengkap yakn...

Wach, kalau juga ini Si Foke. Katanya, kalau tidak bisa menepati janji, jangan bikin target! Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Senin, 1 Agustus 2011 | 14:34 WIB KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATKomarudin (kanan), operator kependudukan, mencoba simulasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Minggu (31/7/2011), di Depok. Mereka mencoba memakai alat yang baru dikenalnya sebelum melayani masyarakat saat proses pembuatan KTP elektronik. JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan KTP elektronik atau e-KTP yang ditargetkan pada tanggal 1 Agustus 2011, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan perangkat peralatan e-KTP tidak kunjung datang. "Untuk pelayanan lain seperti perpanjangan KTP tetap akan dilayani, meski peralatan e-KTP belum siap dan e-KTP belum bisa dilayani," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika dijumpai seusai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/8/2011). Hingga saat ini, sebanyak 267 kelurahan di wila...