Langsung ke konten utama

Inilah Hukuman Sosial: Didatangi KPK, Istri Hakim Syarifuddin Histeris

Ketika seseorang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah keluarganya. Bangsa kita umumnya sangat malu dengan hal seperti ini. Hukuman yang terberat bukanlah ketika seseorang sedang terkena hukuman fisik dipenjara, tetapi hukuman sosial itu sendiri, dari mulai dijauhkan, diasingkan, bahkan dicibir.

Hanya saja, kadang yang sulit dalam lingkungan sosial kita, banyak masyarakat kita yang secara tradisional masih mengukur tingkat sosial seseorang dari jabatannya, hartanya, tingkat pendidikannya, besar dana sumbangannya, dan hal-hal lain yang terkait kebendaan. Secara mudah bisa kita lihat dari siapa yang memenangkan pilkada di beberapa daerah. Umumnya adalah orang yang rajin menyumbang kepada lembaga sosial atau perorangan secara langsung.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup--bukan berarti tidak perlu--hanya dengan menghukum seseorang dengan hukuman fisik seperti penjara. Membangun lingkungan sosial yang kondusif terhadap pemberantasan korupsi itu sangat penting.

detikcom - Jakarta, Istri hakim Syarifuddin shock saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediamannya. Istri tersangka kasus dugaan suap ini menangis histeris.

"Istrinya histeris dan menangis. Ia bilang takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Pak Syarifuddin," kata tetangga Syarifuddin, caretaker RT, Sobby Sitompul di rumahnya, Sunter Agung Tengah Blok D 8, RT 9 RW 16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/6/2011).

Sobby mengatakan, putri Syarifuddin yang berusia sekitar 20 tahun juga menyaksikan penggeledahan tersebut.

"Si anak termenung tetapi tidak menangis, mungkin kaget. Dia bilang seakan tidak percaya apa yang terjadi," ujar Sobby yang diminta KPK menyaksikan penggeledahan rumah Syarifuddin pada Rabu malam.

KPK menangkap seorang hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya di Kompleks Kehakiman, Sunter, Jakarta Utara pada Rabu 1 Juni malam. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Suwidya membenarkan, S adalah hakim Syarifuddin.

Selain Syarifuddin, KPK juga menangkap seorang kurator berinisial PW yang diduga menyuap. Duit senilai Rp 250 juta dan 1 mobil Mitsubishi Pajero juga ikut disita. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang asing.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...