Langsung ke konten utama

Maklumat Jakarta untuk Penyihir

Oleh
Indra J. Piliang (Bukan Penyihir)

Tukang sihir, mengapa singgah di Jakarta?
Mengapa kau ganggu presidenku, SBY?
Apa karena SBY ingin menjadi presiden lagi?
Kenapa kau tidak menetap di negerimu, di dunia Harry Potter itu?
Ataukah karena serialnya sudah habis, hingga kau ingin memasuki episode: Harry Potter ala Indonesia?

Mau berapa seri? Cukuplah satu seri saja, karena raja-raja sihir telah datang kemari. Satu seri, lima tahun, telah membuat banyak pesolek tiba-tiba terlihat bagai pangeran. Lihat, mereka mulai membangun patung-patung untuk orang hidup di negeri ini.

Para penyihir, mengapa kalian datang ketika pilpres digelar.

Lihat kelakuanmu: kau sihir masyarakat dengan angka-angka statistic. Seolah, semuanya berjalan normal.

Jangan-jangan, kalian juga yang menyihir perdamaian di banyak daerah yang dilakukan oleh org lain, eh, kini dikampanyekan sebagai kerja orang lain.

Jangan-jangan, kalian juga yang menyihir angka-angka pooling menjadi seragam, bukan hanya di lembaga survei, tetapi juga via sms. Unik sekali sihirmu.

Lembaga penyelenggara pemilu juga seperti bekerja laksana robot: bergerak dengan alat-alat sosialisasi hanya untuk satu orang. Kenapa kalian ikut menyihirnya juga?

Tidakkah kau tahu, sihirmu telah menjadi lelakon kuno di alam modern. Mosok demokrasi ada sihirnya? Mosok internet juga dipenuhi penyihir? Mosok jalanan di kota kami penuh sihir juga, ketika debat capres menjelang? Mosok sihirmu tidak mempan di depan televise, ketika presiden kami terdesak oleh pertanyaan kritis penantangnya? Apa itu juga sihirmu?

Pergilah kamu, para penyihir. Adakan pilpres sendiri. Libatkan Ki Gendeng Pamungkas, Mama Laurent, Deddy Corbuzer, Ki Joko Bodo, dan semua orang yang bisa menetralkanmu. Bukan sihir, bukan sulap, para penyihir, silakan tidur lelap.

Kalau presiden kami saja percaya padamu, ketika ia ingin menjadi presiden untuk kedua kalinya, bagaimana nanti kalau ia terpilih? Apakah ia akan berkata bahwa seluruh kritik adalah comberan, seluruh protes adalah sihir? Ataukah akan banyak penyihir masuk istana, sebagaimana Istana Firaun, lalu memamerkan tongkat-tongkatnya untuk menakuti rakyat yang dicambuk dan disiksa?

Ketika sihir berkuasa, maka Musa akan hadir. Kami butuh Musa, wahai para penyihir, bukan Firaun. Firaun telah tenggelam dalam tsunami di laut tengah. Kalau ada reinkarnasinya di republic ini, enyahlah dia.

Karena ini Jakarta, pergilah kalian ke negeri asal. Kami tidak ingin kalian membuat demokrasi kami menjadi ajaib, ghaib dan penuh dengan mantera.

Jakarta bukan Samarkand. "Ajebus, ajebuum!"

Kami sedang pilpres, para penyihir, bukan kontes tongkat. Janganlah kau hadir, hanya untuk membuat dusta di negeri ini muncul laksana kilat: menakutkan, tetapi segera hilang.

Jakarta, 4 Juli 2009, ketika hari kemerdekaan Amerika membuat arransemen lagu Indonesia Raya menjadi mirip Star Spangled Banner.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...