Langsung ke konten utama

Inovasi di Balik Kegundahan Pemerintah

Setelah pertarungan di DPR, siapapun pemerintahnya saat ini akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, pemerintah menghadapi kemungkinan dibatalkannya undang-undang yang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Di sisi lain, pemerintah juga dalam posisi kesulitan untuk membiayai investasi dalam negeri. Di satu sisi pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM, di sisi lain pemerintah tidak boleh menambah hutang luar negeri dengan cara yang fleksibel. Jika Anda dalam posisi tersebut, tentu bisa terbayang pusingnya Anda dalam posisi pemerintah.

 Pada tulisan ini, saya tidak akan membahas tentang posisi yang dapat menimbulkan kegundahan tersebut. Saya lebih fokus terhadap pertumbuhan. Jika mayoritas anggaran telah dialokasikan untuk kebutuhan subsidi dan belanja operasional, tentu tidak banyak lagi anggaran yang tersedia untuk investasi. Akibatnya, pertumbuhan nasional tidak bisa seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah kita memelihara status quo. 

Jika saya dalam posisi pemerintah, tentu saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengeluh tidaklah pada waktunya saat ini. Apalagi gundah. Sebagai pemerintah, saya akan mengambil langkah-langkah inovatif. Salah satunya, adalah mengembangkan public private partnership agar investasi dapat terus bertumbuh. Anda punya inovasi lain jika dalam posisi pemerintah? Silahkan di-posting di sini. Siapa tahu pemerintah menjadi terinspirasi. Tidak gundah atau galau lagi.

Komentar

Anonim mengatakan…
Inovasi :
Agar dibangun dan diimplementasikanenergi alternatif -AU :)
Mitos Gagal Panen mengatakan…
Kalau saya tidak akan mengomentari apa yang dilakukan pemerintah, karena saya tidak mungkin bisa sebaik pmerintah, dan hanya akan berdo'a semoga langkah yang mereka ambil tepat.

salam kenal gan, berkunjung dan berkomentar balik ya
Anonim mengatakan…
Sudah banyak yg mempunyai ide inovasi, silahk klik link ini :
https://www.facebook.com/questions/10150720530187641/

:)

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. ...

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang...