Langsung ke konten utama

Buku Kudeta Mekkah

Sekitar 2 minggu lalu, saya duduk-duduk di TB Gramedia sambil menunggu anak-anak saya yang sedang bermain di sebuah tempat permainan Bintaro Plaza. Kebetulan, saya duduk di area buku-buku Islam. Iseng-iseng baca, saya tertarik membaca buku "Kudeta Mekkah" tulisan Yaroslav Trofimov yang masih baru terbit. Isi bagian depan buku ini membuat saya tertarik untuk membeli buku ini karena ada hal yang menarik untuk dibaca tentang Mekkah dari perspektif penulis yang bukan beragama Islam.

Dalam buku ini, penulis mencoba berargumentasi tentang adanya kaitan antara kudeta Mekkah yang pernah dipimpin oleh Juhaiman dan gang Al-Qaeda. Saya mencoba membaca buku ini sampai akhir dan selesai pada hari ini. Dengan harga sekitar Rp50 ribu, tulisannya cukup enak dibaca untuk menambah wawasan kita.
Penulis mencoba mengaitkan tindakan Al-Qaeda dengan kaum Wahabbi, Ikhwanul Muslimin, pejuang Afghanistan, dan lainnya di masa sebelumnya. Sayangnya, saya tidak memperoleh informasi yang cukup dari buku ini untuk meyakinkan argumentasi penulis. Terkesan, kejadian yang ada, seperti pembunuhan Anwar Sadad dan lainnya, dicoba untuk dirangkai-rangkai kaitannya dengan Al-Qaeda.

Yang saya tidak mengerti, kenapa TB Gramedia sampai menaruh buku ini di kelompok buku-buku Islam. Saya rasa buku ini lebih tepat ditaruh di kelompok Sejarah atau kelompok buku-buku "Propaganda", kalau memang ada. Mungkin, ini bukan kesengajaan.
Bagi Anda yang mempunyai hubungan kerja dengan TB Gramedia, layak kiranya menginformasikan peletakan ini sebelum nanti malah menjadi isu besar yang dapat menurunkan citra TB Gramedia dari pandangan komunitas Muslim Indonesia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...