Salah satu perubahan besar di organisasi sektor publik Indonesia ke depan adalah dipindahkan atau ditransformasikannya pembangunan berbagai sistem elektronik instansi sektor publik ke PERURI. Perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menjadi Govtech Indonesia. Ini tentu sangat menarik dan merupakan pilihan yang sangat strategis. Saya melihat, Govtech Indonesia ini bisa menjadi hal yang positif asalkan diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik tatakelolanya. Sebab, menjadikan PERURI sebagai Govtech Indonesia pada dasarnya mirip seperti mengembalikan pekerjaan pembangunan gedung ke Kementerian PUPR atau Dinas PUPR, yang memang sudah menjadi keahlian intinya. Dulu, banyak instansi pemerintah yang membangun sendiri gedungnya. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama banyak membangun gedung universitas atau sekolah sendiri yang akhirnya mangkrak. Kemudian, gedung-gedung ini diteruskan pembangunannya oleh Kementerian PUPR dan berhasil. Belakangan ini, pembangunan gedung-
Dalam governance system , accountability biasanya menjadi beban kolektif dan tidak bisa menjadi beban satu jabatan atau satu orang. Karena itu, kita mengenal adanya governing board . Sementara itu, responsibility biasanya dibebankan pada satu jabatan sesuai dengan tingkatan hirarki, yang biasanya menjadi tanggung jawab manajemen atau executive team , dari tingkatan junior , middle , sampai dengan senior . Karena itu, penting sekali ketika mengukur ( measure ) atau menilai ( assess ) suatu governance system (seperti Opini Auditor atas Laporan Keuangan, SAKIP, RB, SPIP, ZI/WBK/WBBM, MCP, Sistem Integritas, dan SPBE), kita mengidentifikasi terlebih dahulu governing board yang biasanya collective itu. Lebih jelasnya, kita harus mengidentifikasi siapa yang harus accountable , yang berbeda dengan siapa yang responsible . Lebih tegasnya lagi, jika kita menggunakan framework three lines of model (LOM) dari the Institute of Internal Auditor (IIA), governing body harus diidentifikasi se