Kamis, 29 Maret 2012

Struktur Renstra Kementerian/Lembaga

Struktur Renstra Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009. Struktur ini tampak pada gambar berikut:

image
 

Lebih jelas lihat peraturannya di http://www.bappenas.go.id/node/127/2005/pedoman-penyusunan-rencana-strategis-kementerianlembaga-renstra-kl-2010-2014/

Rabu, 21 Maret 2012

Hati-Hati Penipuan HP Tertinggal di Bandara

 

Sumber Foto: http://www.thebettingheadhunter.com/about/cabs-methodology/skill-specialisms/fraud-risk-security/

Minggu lalu saya ada kegiatan di Batam. Di sana, saya memberikan materi terkait kebijakan dan kelembagaan bagi calon assessor. Secara kebetulan, ketika saya sedang presentasi, saya mendapat telepon dari rumah. Saya tidak bisa menjawab. Tidak lama kemudian, saya call kembali ke rumah. Anak saya yang menerima telepon bingung. Dia bilang, bukannya HP-nya tertinggal di bandara?

Rupanya, sebelumnya ada orang yang menelepon ke rumah dan menginfokan HP saya tertinggal di bandara. Untungnya, anak saya sekedar mengiyakan saja. Padahal, satu hari ketika tiba di Batam, saya sudah meng-call ke rumah. Bagaimana mungkin HP tersebut tertinggal di bandara, duga anak saya.

Yang cukup menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa rumah saya di-call ketika saya sedang presentasi? Jangan-jangan salah satu orang yang ada di ruangan tahu saya sedang presentasi. Jika saya sedang presentasi, tentu keluarga saya di rumah tidak bisa melakukan konfirmasi ke HP saya, kan?

Jangan-jangan, sekarang ini kelompok penipu HP sekarang sudah berpindah ke hotel di Batam. Saya mencoba melihat di internet apakah ada cerita semacam ini. Rupanya tidak ada. Tetapi, penipuan terkait dengan penjualan HP dari Batam rupanya sangat banyak. Jangan-jangan modus mereka sudah berpindah ke hotel-hotel berhubung banyaknya perusahaan yang mengadakan acara di Batam. Jika Anda mengetahui ini, tolong di-share agar tidak ada yang menjadi korban.

Rabu, 14 Maret 2012

Conflict of Interest dan Pelaporan Kekayaan Pejabat Negara

Ada yang menarik ketika saya mendengar dialog tentang pemberantasan korupsi di TV3, milik pemerintah Malaysia. Kata pimpinan Badan Anti Korupsi di sana, dalam dialog tersebut, dalam hal pelaporan harta kekayaan para menteri, yang difokuskan bukanlah soal harta kekayaan sebelum dilaporkan. Akan tetapi, apakah ada penambahan kekayaan seorang menteri setelah menjabat dari sumber yang mana di dalamnya ada konflik kepentingan.

Bagaimanakah di Indonesia?

Rabu, 07 Maret 2012

Revolusi Pemberantasan Korupsi Telah Memakan Anak Kandungnya Sendiri


Seorang pengamat melihat kini PNS disasar seperti komunis di masa lalu. Menarik juga pengamatannya ini, di mana ternyata ada seorang pengamat yang memahami suasana hati para PNS belakangan ini. Bisa jadi karena pengamat tersebut adalah juga seorang dosen perguruan tinggi negeri. Ia tentu dapat merasakan bagaimana perbedaan suasana di masa sekarang dibandingkan dengan masa lalu.

Di masa lalu, memang PNS itu adalah ibarat untouchable person. Tidak bisa dipecat. Nyaman. Berada pada comfort zone. Dengan kinerja yang tidak jelas. Menjengkelkan. Mereka selalu menjadi keluhan warga masyarakat. Yang dimaksud di sini, tentu tidak hanya warga masyarakat umum. Bahkan, seorang PNS yang sedang menjadi warga masyarakat pun sering mengeluhkan kinerja PNS lain ketika ia sedang berurusan dengan administrasi publik. Dari mulai urusan perijinan sederhana, membuat KTP, mengurus surat tanah, sampai urusan ke layanan penguburan, banyak warga masyarakat yang mengeluhkan cara kerja PNS.

Mereka para PNS sering sekarang dianggap sampah masyarakat, yang tidak bedanya dengan preman, atau bahkan terkesan semua PNS adalah koruptor. Kini, kalau ada PNS yang memiliki kekayaan sedikit menyolok saja, maka PPATK langsung mengangkatnya menjadi isu yang menarik. Bahkan, Ketua PPATK memberikan wawancara khusus untuk menjelaskan modus money laundering para PNS.  Seolah-olah, ia adalah orang yang sangat ahli di bidang itu. Walaupun, bisa jadi data yang dianalisis PPATK adalah salah. Karena itu, seorang PNS yang dipermasalahkan kekayaannya sampai-sampai harus memperjelas perhitungan teknis angka-angka rekening tabungannya.

Saya setuju dengan beberapa argumentasi banyak pihak, perlunya memperjelas tentang boleh tidaknya PNS berbisnis. Namun, di kantor, saya sering bercerita, itulah masalah hukum kita. Kita sering menganggap bahwa regulasi kita sudah bagus, tetapi hanya penerapannya saja yang sering bermasalah. Saya tidak setuju dengan argumentasi ini. Menurut saya, masih banyak hal yang harus dibahas dari segi regulasi. Karena itulah, kenapa pengetahuan dan diskusi hukum terus dikembangkan.

Contohnya saja, regulasi bisnis PNS, atau tentang conflict of interest. Sejak dulu kita sering menghindar untuk memperdebatkan hal ini. Karena itu, dianggap lazim saja seorang PNS berbisnis untuk menutupi gaji yang rendah. Ketika mereka mendapat remunerasi, dan kebetulan juga telah menumpuk kekayaan dari bisnisnya, barulah muncul masalah baru. Seolah-olah, kekayaannya dari money laundering. Akhirnya, sungguh merepotkan.

Kalau kita ingin mencari kesalahan seseorang, sebenarnya itu mudah saja. Tidak ada manusia yang tidak diluputi kesalahan. Karena itu, benarlah yang dikatakan pengamat tadi, PNS sekarang itu dalam posisi terjepit. Apalagi mereka yang bekerja di urusan perpajakan. Selama ini, kekayaan PNS yang bekerja di sana dianggap bombastis, tetapi tabu untuk didiskusikan. Dianggap tahu sama tahu. Bahkan, para saudara atau tetangganya pun banyak yang memuja-muja mereka karena bersedia memberikan sumbangan yang besar pada acara-acara tertentu. Kini, ketika upaya pemberantasan korupsi bergerak, mereka menjadi objek yang menarik untuk mengangkat popularitas pihak-pihak tertentu.

Saya setuju, pemberantasan korupsi harus terus berjalan. Namun, benar juga, upaya tersebut jangan menimbulkan kesan bahwa PNS kini seolah-olah menjadi target operasi. Bagaimana pun, mereka adalah mesin birokrasi yang bekerja mengelola negara. Tanpa PNS yang handal, pengelolaan negara dapat terganggu. Karena itu, jalankanlah penegakan hukum, tanpa tendensi tertentu. Yang salah segera diproses. Jangan sampai revolusi pemberantasan korupsi memakan anak kandungnya.

Senin, 05 Maret 2012

Dosen yang Tegas: Perlu Dicontoh

Walaupun yang dilakukan seorang dosen ini biasa saja, perlu dicontoh. Jika semua dosen bisa tegas begini, maka di masa datang kita akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang bermutu. Tidak yang suka mencontek dan tidak meremehkan sebuah proses pendidikan akademik.

 

Dipukul karena Tak Luluskan Bupati Kampar, Dosen: Dia Sering Nyontek!

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Senin, 05/03/2012 13:14 WIB

Yusrizal/Chaidir AT-detikcom

Pekanbaru Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Persada Bunda Pekanbaru, Yusrizal (55) punya alasan kuat tak meluluskan mata kuliah Hukum Adat untuk Bupati Kampar Jefry Noer. Menurutnya, bupati yang juga mahasiswanya itu jarang masuk kuliah dan sering nyontek!
"Saya tidak mengeluarkan nilainya, karena mahasiswa ini jarang masuk. Dan selalu saja hasil ujiannya nyontek dari orang lain," kata Yusrizal di Hotel Pangeran, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (5/3/2012).
Yusrizal mengaku tidak mungkin memberi nilai kepada sang bupati. Tugas-tugas kuliah juga sering diabaikan.
"Saya minta ngerjakan tugas soal Hukum Adat, yang dia berikan ke saya Hukum Ekonomi. Lha saya ini kapan jadi dosen Ilmu Hukum Ekonomi," kata Yusrizal.
Mantan PNS Panitera di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kampar, itu mengaku tak hanya dipukul, tapi juga diancam dibunuh. Ancaman itu disampaikan usai pemukulan dan disaksikan beberapa mahasiswa lainnya.
"Dia bilang ke saya, Anda jangan coba-coba ya melaporkan masalah ini. Saya akan bunuh kamu," kata Yusrizal.
Bupati Kampar Jefry Noer adalah mahasiswa S1 di sekolah tinggi tersebut. Nilai Hukum Adat selama dua tahun tak keluar.
Catatan detikcom, Jefry Noer termasuk bupati kontroversial. Sekitar tahun 2004 silam, Jefry pernah konflik dengan guru di Kabupaten Kampar. Dia mengusir guru saat mempertanyakan dana soal pendidikan.
Sikap Jefry yang dinilai arogan, menyulut kemarahan kaum 'Oemar Bakrie'. Ribuan guru dan siswa turun ke jalan. Aksi ini mendapat simpati dari seluruh PNS di Pemkab Kampar. Lebih dua pekan, pemerintahan lumpuh total.
Jefry sebelumnya kepada detikcom, membantah memukul sang dosen. "Jangankan memukul, menjentiknya pun tidak. Silakan saja lapor ke Polda Riau. Saya juga akan balik lapor, karena ini pencemaran nama baik," kata Jefry Noer.