let's fight corruption in Indonesia

Bagi Anda supplier IT, silahkan ikut prakualifikasi untuk lelang IT PON Kaltim Tahun 2008. Lihat detail pengumumannya pada gambar di samping.

Pada bulan Mei 2007, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2008. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2008 adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Sesuai dengan tema tersebut, terdapat 8 prioritas pembangunan, yaitu sebagai berikut: Peningkatan investasi, eksport, dan kesempatan kerja; Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulanan flu burung. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2007, Presiden telah menyampaikan RAPBN Tahun 2008. Dalam pidato tersebut, Presiden menegaskan bahwa belanja modal pada RAPBN Tahun 2008 mengalami kenaikan yang tajam bila dibandingkan den

Last week I attended IBM Discovery Series at Bangkok, 9-10 August 2007. I got many interesting presentations, like SOA, BPM, and ITIL. I think the moment likes this shall be organized by IBM Indonesia for more its customers in Indonesia. However, according to IBM, it is only organized for selected customers like us. In the ITIL, we learned how to organize our IT system, so it will have a good IT governance. I think our organization shall start for something like this.

Dalam 2 hari ini, kami melakukan sosialisasi tentang disposisi elektronik di Perwakilan BPKP Sulawesi Utara. Para peserta terdiri dari pejabat struktural dan sekretarisnya beserta pejabat fungsional auditor. Mereka sangat tertarik dengan sistem ini. Hanya saja, persoalannya, masih ada permasalahan di aspek perkabelan di kantor ini. Perkabelan tidak tersertifikasi dan sering beberapa PC tidak dapat terkoneksi ke jaringan. Kami sebenarnya telah menginformasikan sebelumnya agar perkabelan tersertifikasi. Ternyata, implementasi di lapangan berbeda dari yang kami harapkan. Mudah-mudahan ada perbaikan masalah ini di masa datang.

Pada Jumat yang lalu, saya memberikan presentasi tentang implementasi Sistem Disposisi Elektronik BPKP ke para pegawai Balitbang Kehutanan yang berasal dari berbagai UPT di seluruh Indonesia. Mereka sangat tertarik dengan sistem ini karena dapat diimplementasikan dalam lingkungan yang berbasis jaringan ataupun standalone. Mereka sebenarnya juga sudah memiliki platform yang sama dengan BPKP, yaitu Lotus Notes. Sayangnya platform ini baru diimplementasikan di lingkungan Sekjen Kehutanan. Selain itu, sistem yang dijalankan masih sekedar untuk pengagendaan secara elektronik. Diharapkan, dengan adanya proses sharing dari pengalaman BPKP ini, Balitbang Kehutanan dapat memilih teknologi yang paling tepat yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT INFORMASI PENGAWASAN Jalan Pramuka No 33 Lantai 7 Jakarta Telepon (021) 85910031 Ext. 0747-0748-0749 PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI Nomor : Peng-001/Pusinfo/PBJ/VI/2007 1. Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun Anggaran 2007 akan mengadakan Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi yang sumber dananya berasal dari APBN untuk kegiatan : Nama Paket Pekerjaan Klasifikasi Perkiraan Nilai Pekerjaan (Rp) • Pengembangan Document Management System (DMS) dan Perangkat Pendukungnya Non-Kecil + 5 Milyar • Pengembangan Network Management System (NMS) serta Jaringan Komunikasi Data dan Suara BPKP Non-Kecil + 5,6 Milyar 2. Syarat Pendaftaran: a) Menyerahkan copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahaan terakhir yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan menunjukkan aslinya; b) Menyerahkan copy SIUP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, dengan Kualif

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT INFORMASI PENGAWASAN Jalan Pramuka No 33 Lantai 7Jakarta Telepon (021) 85910031 Ext. 0747-0748-0749 PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI BPKP (BPKP ENTERPRISE ARCHITECTURE) Nomor : Peng-004/Pusinfo/PBJ/V/2007 Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengadakan Prakualifikasi Seleksi Umum yang sumber dananya berasal dari DIPA T.A. 2007 sbb: Nama Paket Pekerjaan Klasifikasi Perkiraan Nilai Paket (Rp) Pembuatan Grand Design Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise Architecture) Non-Kecil 350.000.000,00 Syarat Pendaftaran: a) Menyerahkan copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahaan terkahir yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan menunjukkan aslinya; b) Menyerahkan copy SIUP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, dengan Kualifikasi Sub Bidang yang relevan dengan nama paket pekerjaan; c) Menyerah

DEPARTEMEN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta 10430 Telp. (021) 3925153 -------------------------------------------------------------------------------- PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG Nomor : 11/PBJ-PKH/SIM/JKS/V/2007 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, Tahun Anggaran 2007 akan mengadakan Pelelangan Umum Ulang Pascakualifikasi untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Pendukung Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (SIM PKH) dengan nilai perkiraan pekerjaan sebesar Rp.23.289.109.061,-. Bagi yang berminat dapat mendaftarkan dan mengambil dokumen pelelangan dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki Pengalaman Kerja Sejenis. 2. Menyerahkan foto copy SIUP kualifikasi Besar 3. Pendaftaran dilakukan oleh Direktur Utama atau Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas (KTP). 4.

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru telah memunculkan wajah-wajah baru di dunia lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau bahasa kerennya non-government organization (NGO). Kini kita sering melihat LSM yang tidak hanya didominasi oleh mereka yang kritis terhadap pemerintah, tetapi juga ada yang malah menjadi alat politik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sering sekali kita temui pemerintah tidak mau bergerak, mengambil keputusan, tanpa adanya tekanan dari LSM. Karena itu, tidak aneh jika sekarang malah banyak LSM yang dibentuk oleh orang-orang pemerintah, baik secara terbuka atau secara diam-diam. Mereka—LSM bentukan orang-orang pemerintah—bisa menjadi alat untuk pendukung terhadap setiap pengambilan keputusan yang ada di sekitar instansi pemerintah tersebut. Dengan harapan, setiap proses pengambilan keputusan atas kebijakan publik dapat berjalan mulus. Tanpa dukungan ini, biasanya pengambil keputusan publik belakangan ini agak takut mengambil keputusan, walaupun kepu

Hi, friends. I have my new blog. However, you could also access my blog in http://www.rudymh.8m.com