My Paper at Simposium Ahli Pengadaan Nasional Ke-2

Permasalahan Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah: Pengalaman Pendampingan oleh BPKP[1]

Oleh: Rudy M. Harahap[2]


Daftar Isi

Latar Belakang. 3
Studi Kasus. 3
Pembelajaran yang Diperoleh. 5
Titik-Titik Kritis Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah. 7
Penyusunan Anggaran. 8
Pembentukan Tim.. 9
Pembuatan Requirements. 10
Perencanaan Pengadaan. 11
Penerbitan RFI/RFQ.. 11
Penentuan Lingkup Pengadaan. 12
Penulisan RFP.. 12
Penerbitan RFP dan Pengendalian Pengadaan. 12
Evaluasi Penawaran. 13
Pengajuan dan Persetujuan Pemenang. 13
Pembahasan Kontrak. 14
Penyerahan Barang/Jasa. 14
Uji-Terima. 14
Operasi dan Dukungan Teknis. 15
Penutup. 15



Latar Belakang
Belakangan kita menghadapi banyak permasalahan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Permasalahan ini tidak terlepas dengan gencarnya upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia. Beberapa pejabat/pegawai pemerintah pun mulai enggan untuk terlibat dalam urusan pengadaan. Selain itu, telah terjadi perubahan yang signifikan pada manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah setelah revisi Keppres 80/2003 (terutama Perpres 8/2006). Misalnya, kini tidak dikenal lagi istilah Pemimpin Proyek. Kita kini hanya mengenal istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, kini suatu kegiatan pengadaan di instansi pemerintah biasanya hanya dikelola oleh pejabat/pegawai satuan kerja yang berada pada satuan kerja tersebut. Di masa lalu, pengadaan biasanya dikelola oleh seorang pemimpin proyek yang mengelola kegiatan pengadaan yang lintas satuan kerja. Selain itu--yang kurang disosialisasikan dan dipahami dengan baik--setelah munculnya Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, sebenarnya kegiatan pengadaan sudah dapat dimulai satu tahun sebelum pelaksanaan pengadaan/kontrak.

Di sisi lain, pada APBN tahun 2008, akan terjadi kenaikan signifikan untuk belanja investasi/modal (48,6%), termasuk untuk pengadaan infrastruktur (termasuk belanja infrastruktur teknologi informasi).[3] Dalam perkiraan penulis, belanja infrastruktur teknologi informasi (TI) tahun 2008 akan mengalami kenaikan 100 – 200%. Tentu saja kenaikan ini adalah kenaikan yang sangat signifikan. Padahal, dengan anggaran yang ada pada tahun 2007 saja sudah banyak permasalahan yang ditemui pada pengadaan infrastruktur TI instansi publik. Jika permasalahan ini tidak ditangani segera, maka ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam belanja infrastruktur TI instansi pemerintah akan makin tidak terkendali.

Studi Kasus
Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, penulis akan menguraikan sebuah gambaran permasalahan pengadaan insfrastruktur TI yang pernah didampingi oleh BPKP. Di sini, penulis akan menguraikan pengalaman pendampingan di sebuah instansi. Namun, analisis permasalahan yang akan diuraikan berikutnya sebenarnya bukan hanya berdasarkan pengalaman pendampingan pada satu instansi ini saja, tetapi juga ke beberapa instansi lain yang pernah penulis dampingi.

Instansi yang menjadi gambaran awal ini sebenarnya akan mengadakan 2 kegiatan pengadaan, yaitu pengadaan jasa konsultansi pembuatan sistem aplikasi dan pengadaan perangkat TI. Total anggaran yang tersedia sekitar Rp3 miliar. Sistem aplikasi yang diadakan adalah untuk mendukung sistem informasi dalam rangka mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kemajuan pemberantasan korupsi di tanah air.

Ketika kami mulai melakukan kegiatan pendampingan, terdapat beberapa permasalahan awal. Pada instansi ini sebenarnya telah tersedia anggaran pengadaan infrastruktur TI, tetapi tidak jelas apa saja yang harus diadakan. Permasalahan berikutnya ternyata belum ada dokumen arah pengembangan TI di instansi ini. Yang tersedia barulah TOR untuk mengajukan anggaran. Memang, telah terdapat tim teknis yang terdiri dari dosen perguruan tinggi negeri, pegawai swasta, dan instansi pemerintah yang akan mendampingi kegiatan pengadaan. Namun, tim teknis yang ada ternyata belum menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ataupun Kerangka Acuan Teknis (KAT) untuk pengadaan ini. Masing-masing anggota tim teknis tampaknya dalam posisi menunggu. Pengguna barang/jasa pun dalam posisi tertekan karena sudah menyampaikan janji kinerja ke menterinya mengenai beberapa harapan yang akan dicapai dari pengadaan ini. Misalnya, menteri telah dijanjikan bahwa dalam pengadaan ini nantinya akan tersedia ruang untuk video conference, ruang operation control, dan sebagainya.

Dalam pengamatan kami, ternyata juga masih tidak jelas keterkaitan antara sistem dan infrastruktur yang akan diadakan dengan existing system. Hal itu terjadi karena belum jelasnya penanggung-jawab formal pengelolaan TI di instansi ini. Waktu pengadaan pun tinggal sedikit lagi. Padahal, kegiatan pengadaan baru dimulai pada Juli tahun tersebut. Anehnya, masih tidak jelas siapa yang akan menjadi PPK pada kegiatan pengadaan ini. Panitia pengadaan pun ternyata tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat tim teknis sebelumnya. Para pengguna (user) kegiatan pengadaan ini sebenarnya berlatar belakang teknis (engineer). Namun, mereka tidak memahami (atau memang tidak mau memahami aspek teknis pengadaan TI!). Itulah sebabnya, seorang pejabat pada instansi tersebut—yang kebetulan berasal dari BPKP—menghubungi ke seorang temannya di BPKP. Anehnya, pejabat instansi ini meminta bantuan untuk mencari orang BPKP yang mengerti audit sistem informasi. Padahal, sebenarnya adalah berbeda antara peran auditor sistem informasi dengan peran pengembang (developer). Auditor tentunya tidak akan dapat berperan dengan baik selaku pengembang. Sebab, ibarat sebuah mobil, posisi auditor sebenarnya adalah sebagai rem, sedangkan pengembang adalah sebagai gas.

Setelah kami terlibat dalam kegiatan pendampingan, kemudian kami mulai membantu menyusun draft Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk rekruitmen konsultan sistem aplikasi dan draft Kerangka Acuan Teknis (KAT) untuk pengadaan perangkat TI serta membahasnya dengan tim teknis yang sudah diangkat sebelumnya beserta pengguna dan Panitia pengadaan. Beberapa hal penting yang kami muat dalam KAK/KAT adalah adanya persyaratan bahwa setelah direkrut konsultan dipersyaratkan untuk mereview KAT pengadaan perangkat TI. Kemudian, baru dilakukan proses pengadaan perangkat TI. Tim Teknis mengawasi konsultan, konsultan mengawasi kontraktor. Konsultan dan kontraktor diwajibkan mengintegrasikan sistem baru dengan existing system. Gambaran mengenai arah pengembangan TI di instansi ini juga kami masukkan ke dalam draft KAK dan KAT dengan maksud agar konsultan dan kontraktor terpilih memahami arah kegiatan pengadaan ini.

Setelah itu, kami melakukan pendampingan lelang ke Panitia pengadaan dan melakukan monitoring--hari per hari--terhadap pekerjaan konsultan dan kontraktor. Akhirnya, pekerjaan pengadaan selesai dengan beberapa keterbatasan yang sebenarnya uncontrollable, seperti kenyataan di lapangan bahwa ternyata para pengguna terlalu mengandalkan Tim Teknis. Para pengguna ternyata tidak terlalu concern dengan pekerjaan konsultan dan kontraktor, tetapi malah sibuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Akibatnya, pengendalian dari pengguna terhadap konsultan dan kontraktor sangat rendah dan transfer pengetahuan (transfer of knowledge) ke pengguna pun terhambat. Kontraktor pun terlambat menyerahkan beberapa item pekerjaan yang sebenarnya berasal dari kelambatan approval pengguna untuk kegiatan tertentu. Akhirnya, keterlambatan ini menjadi temuan BPK dan kontraktor dikenakan denda dari nilai kontrak.

Belakangan pun baru diketahui bahwa konsultan bersama sub-konsultannya (principal perangkat lunaknya) ternyata baru bekerja sama pertama kali pada proyek ini. Mereka pun akhirnya “bersengketa” tentang lingkup pekerjaan. Sejumlah pembayaran ke sub-konsultan pun tidak diselesaikan oleh konsultan utama. Walaupun satu alumni, kedua perusahaan yang berafiliasi ini pun akhirnya “pecah kongsi”.

Pembelajaran yang Diperoleh
Berdasarkan pengalaman pendampingan pada instansi ini, ada beberapa pembelajaran yang sebenarnya dapat diambil hikmahnya. Salah satunya adalah bahwa pengadaan sistem aplikasi sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor. Pengadaan sistem aplikasi mestinya dilaksanakan sebagai pengadaan barang, pengadaan jasa pemborongan[4], atau pengadaan jasa lainnya, dan bukan jasa konsultansi. Selama ini, ada kesalahpamahaman pengadaan insfrastruktur TI, di mana pengadaan sistem aplikasi diperlakukan sebagai pengadaan jasa konsultansi. Padahal, jika kita mengacu kepada pengadaan dalam rangka konstruksi bangunan, sebenarnya ada 3 tahap pengadaan yang dilalui, yaitu pengadaan jasa konsultan perencana, pengadaan kontraktor, dan pengadaan konsultan pengawas. Untuk pengadaan konstruksi bangunan yang kompleks, biasanya pertama sekali harus diadakan konsultan manajemen konstruksi (MK). Manajemen konstruksi inilah yang akan membantu PPK dalam mengelola kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sejak perencanaan, konstruksi, sampai dengan pengawasan selama konstruksi.

Mestinya, pengadaan sistem aplikasi juga mengacu ke pengadaan konstruksi bangunan. Sebelum sistem aplikasi dikonstruksikan (di-coding), mestinya terlebih dahulu telah tersedia rancangan sistem aplikasi yang akan dibangun. Rancangan sistem aplikasi harus terlebih dahulu dikerjakan oleh konsultan perencana (pengadaan jasa konsultan) atau dilaksanakan oleh tim internal (swakelola). Dalam praktiknya, penulis jarang menemui pelaksanaan pengadaan sistem aplikasi yang seperti ini. Pengadaan sistem aplikasi di Indonesia biasanya disatukan antara penyusunan rancangan dengan konstruksinya dan dikerjakan oleh konsultan yang sama. Hal inilah salah satu penyebab sering gagalnya implementasi sistem aplikasi di Indonesia. Sebab, penyedia (konsultan) akan cenderung mengerjakan apa yang mampu mereka kerjakan, bukan apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan kebutuhan nyata pengguna sistem.

Hikmah lain dari pengalaman pendampingan pada instansi ini adalah perlu adanya regulasi yang mewajibkan setiap pengadaan instrastruktur TI harus terintegrasi dengan existing system di sebuah instansi. Selama ini, pengadaan infrastruktur TI di instansi pemerintah jarang memperhatikan existing system. Sering pengadaan yang dilakukan berakibat duplikasi atas existing system. Bahkan, dapat terjadi existing system belum digunakan, ternyata sudah diadakan lagi sistem baru. Akibatnya, tingkat ketidakefisienan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sangat tinggi.

Menurut penulis, hal ini juga disebabkan oleh kelemahan kompetensi penyedia infrastruktur TI di Indonesia. Dalam pengamatan penulis, penyedia infrastruktur TI di Indonesia kebanyakan hanya mampu menyediakan infrastruktur TI baru. Dalam bahasa sederhana, mereka hanya mampu membangun hal yang baru. Ketika diwajibkan untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada atau membangun di atas layer infrastruktur yang sudah ada biasanya mereka kurang mampu. Hanya beberapa penyedia di Indonesia yang memiliki kemampuan ini.

Hikmah lainnya, perlu adanya regulasi manajemen proyek TI yang mengatur kewajiban partisipasi pengguna, terutama sekali setelah kontrak ditandatangani. Sebab, regulasi Keppres 80 tahun 2003 kebanyakan hanya mengatur proses pengadaan sampai dengan kontrak ditandatangani. Akibatnya, pengawasan terhadap pengadaan infrastruktur TI masih lemah. Keberhasilan dalam proses seleksi penyedia ternyata sering tidak diiringi oleh keberhasilan dalam pengawasan ketika kegiatan implementasi infrastruktur TI sedang dilaksanakan.

Titik-Titik Kritis Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah
Untuk menganalisis permasalahan pengadaan infrastruktur TI di instansi pemerintah, penulis akan menggunakan framework pengadaan infrastruktur TI menurut Custer Consultants (2003). Menurut Custer Consultants, metodologi pengadaan infrastruktur TI idealnya terdiri dari proses penyusunan anggaran, pembentukan tim, pembuatan requirements, perencanaan pengadaan, penerbitan request for information (RFI) dan request for qualification (RFQ), penentuan lingkup pengadaan, penulisan request for proposal (RFP), penerbitan RFP dan pengendalian pengadaan, evaluasi penawaran, pengajuan dan persetujuan pemenang, pembahasan kontrak, penyerahan barang/jasa, uji-terima, serta operasi dan dukungan teknis.[5] Proses ini secara jelas tampak dalam gambar berikut.

Sumber: Custer Consultants, Inc. (2003), dengan modifikasi

Beberapa analisis penulis tentang permasalahan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah berdasarkan framework tersebut diuraikan berikut ini.

Penyusunan Anggaran
Menurut pengalaman pendampingan oleh penulis, Term of Reference (TOR) untuk memperoleh anggaran pengadaan infrastruktur TI tahun berikutnya di sebuah instansi pemerintah biasanya hanya memperhatikan kebutuhan satu tahun ke depan (jangka pendek). Jarang sekali instansi pemerintah yang memperhatikan dan mengantisipasi pengadaan infrastruktur TI dalam jangka menengah/panjang. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak adanya Blue Print TI di sebuah instansi pemerintah.

TOR pengadaan infrastruktur TI sebuah instansi pemerintah pun sering kurang dibahas secara mendalam oleh instansi perencanaan (Bappenas atau Bappeda) dalam proses evaluasi perencanaan. Akibatnya, interaksi sebuah pengadaan infrastruktur TI di satuan kerja dengan inisiatif/proyek TI di satuan kerja lain yang masih dalam satu instansi pemerintah kurang diperhatikan. Apalagi jika memperhatikan keterkaitan antara suatu inisiatif di suatu instansi pemerintah dengan instansi lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya sinkronikasi pengembangan TI instansi pemerintah secara nasional. Memang, dapat saja instansi perencanaan berargumentasi bahwa dalam aspek substantif pengadaan infrastruktur TI mestinya yang berperan adalah kementerian yang bertanggung-jawab di bidang teknologi informasi (Depkominfo). Namun, tampaknya instansi ini belum memberikan peran yang berarti dalam mensinkronkan perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah secara nasional. Mungkin karena posisi organisasi ini yang belum berhasil mentransformasikan dirinya dari instansi yang bertanggung-jawab dalam aspek public relations ke aspek teknologi informasi atau belum dipahami pentingnya peranan tersebut dioperasionalkan dengan baik.

TOR pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah yang diajukan ke instansi perencanaan pun biasanya sangat sederhana. Biasanya TOR ini hanya disampaikan dalam beberapa lembar kertas saja. Bahkan, sering sekali tanpa didukung oleh feasibility study terlebih dahulu.

TOR pengadaan infrastruktur TI sebuah instansi pemerintah pun sering disusun langsung oleh vendor. Sering sekali inisiatif pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah bukan berasal dari inisiatif pegawai internal instansi tersebut, tetapi justru di-drive oleh vendor. Apa yang diusulkan oleh vendor pun sering bukan benar-benar yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, tetapi hanyalah karena munculnya suatu teknologi baru, yang bisa jadi teknologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya justru belum dimanfaatkan atau masih layak untuk digunakan.

Dalam praktiknya, sering kali TOR pengadaan infrastruktur TI dari sebuah instansi pemerintah diajukan penganggarannya oleh satuan kerja yang sebenarnya tidak bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Satuan kerja instansi pemerintah sering mengajukan rencana pengadaan TI ke instansi perencanaan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja yang bertanggung-jawab di bidang pengelolaan TI sebuah instansi pemerintah. Memang, dalam hal tertentu, hal ini dapat terjadi karena pengelola TI di sebuah instansi pemerintah sering belum diatur secara jelas dalam struktur organisasi sebuah instansi pemerintah.

Pembentukan Tim
Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, sering struktur tim yang telah dibentuk masih terbatas pada tim pengadaan dan tim penerima barang/jasa. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah membentuk tim dan mengatur sampai ke struktur dan pengorganisasian pengguna.

PPK pun sering tidak didukung oleh struktur tim yang komprehensif. Mestinya, dalam pengadaan infrastruktur TI dibentuk tim yang terdiri dari tim pengguna, tim pengembang, tim pengadaan, tim penerima, tim teknis, dan seterusnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas infrastruktur yang diadakan. Jika pun telah dibentuk, sering sekali di instansi pemerintah tidak terdapat orang yang memahami kondisi existing system di tim tersebut.

Tim yang dibentuk pun sering tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Sering sekali dalam praktiknya diasumsikan bahwa pembiayaan untuk tim internal sebuah instansi pemerintah akan dibebankan pada anggaran yang dibayarkan dalam kontrak ke kontraktor/konsultan. Kondisi ini dapat mengakibatkan tim yang dibentuk tidak dapat bekerja dengan baik sebagai pengendali pelaksanaan implementasi pengadaan karena munculnya conflict of interest. Kontraktor/konsultan pun akan merasa sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Sebab, pembayaran ke mereka juga akan terkait langsung dengan pembayaran ke pegawai internal sebuah instansi.

Pembuatan Requirements
Dalam praktiknya, instansi pemerintah biasanya masih tidak mampu untuk menyusun requirements document pengadaan infrastruktur TI. Yang baru dapat disediakan oleh mereka adalah Term of Reference (TOR) untuk pengajuan penganggaran. Sering kali TOR ini dipakai langsung sebagai requirements document untuk pelelangan pengadaan infrastruktur TI. Padahal, requirements document untuk keperluan pelelangan akan sangat berbeda dengan TOR untuk keperluan penganggaran.

Dalam pengamatan penulis, kalau pun ada, belum banyak instansi pemerintah yang menyusun sendiri requirements document oleh pihak internal instansi pemeirntah (swakelola). Biasanya, requirements document ini dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan perencana. Itu pun terbatas dilakukan oleh instansi BUMN atau instansi pemerintah yang sudah melakukan modernisasi pelayanan.

Masalahnya, requirements document yang dibuat oleh konsultan perencana pengadaan infrastruktur TI sering tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Biasanya pun pejabat pengguna sebuah instansi pemerintah sering berganti dalam jangka pendek dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Akibatnya, sering tidak ada komunikasi lagi antara konsultan perencana yang sebelumnya menyusun requirements document dengan pejabat pengguna berikutnya. Pejabat pengguna berikutnya pun sering harus berimprovisasi dengan dokumen yang ada.

Sayangnya, sering sekali requirements document yang telah disusun masih memuat apa yang “diinginkan”, bukan apa yang harus “dilakukan/dipersyaratkan” harus di-supply oleh kontraktor/konsultan. Yang terberat dalam penyusunan requirements document sebenarnya adalah apa yang benar-benar perlu dipersyaratkan (baik aspek fungsional maupun teknis) karena persyaratan inilah yang menjadi indikator penting dalam penilaian teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Perencanaan Pengadaan
Perencanaan pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah biasanya masih terbatas pada penyusunan skedul. Dalam perencanan pengadaan, belum direncanakan betul siapa melakukan apa untuk setiap skedul. Sering sekali perencanaan pengadaan ini hanya dilakukan oleh ketua/sekretaris, tanpa melibatkan anggota pengadaan lainnya. Anehnya, sering ditemui pengadaan sudah direncanakan, tetapi KAK/KAT pun belum disusun. Hal ini dapat mengakibatkan pengadaan menjadi terburu-buru dan tidak diperoleh infrastruktur TI yang berkualitas.

Penerbitan RFI/RFQ
Dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah, proses penerbitan RFI jarang dilalui. Padahal, dalam pengadaan infrastruktur TI sangat diperlukan RFI, terutama sekali untuk mengetahui apakah suatu produk yang akan diadakan masih diproduksi oleh prinsipal/pabrikan. Menurut informasi dari sebuah instansi pemerintah, RFI biasanya jarang dilalui untuk menjaga kesan bahwa principal/vendor memiliki harapan untuk nantinya terpilih dan meminimalkan peluang kolusi. Sebenarnya, proses penerbitan RFI dapat dilakukan melalui surat formal dan presentasi langsung ke pihak internal instansi secara terbuka serta diberikan kesempatan tidak hanya ke satu principal/vendor. Dengan demikian, penyadaran ke pihak principal/vendor bahwa proses penerbitan RFI tidak mengakibatkan adanya perikatan dapat dilakukan dan meminimalkan peluang kolusi.

Di sisi lain, penerbitan RFQ di Indonesia hanya dilakukan untuk pengadaan infrastruktur TI yang melalui prakualifikasi. Terutama sekali jika pengadaan infrastruktur TI tersebut dipandang cukup kompleks. Padahal, setiap pengadaan infrastruktur TI mestinya melalui RFQ. Walaupun hanya sekedar pengadaan perangkat komputer PC misalnya, pasti ada kegiatan konfigurasi (setup) yang harus dilakukan oleh penyedia. Selain itu, prakualifikasi dimaksudkan agar proses evaluasi teknis tidak terlalu banyak memakan waktu. Menurut pengalaman penulis, proses penilaian atas penawaran teknis infrastruktur TI yang melebihi dari 5 berkas penawaran biasanya sangat melelahkan dan akan mengakibatkan proses penilaian tidak fokus dan malah salah dalam memilih yang lolos seleksi.

Penentuan Lingkup Pengadaan
Dalam pengadaan infrastruktur TI, lingkup pengadaan yang didefinisikan instansi pemerintah biasanya hanya terbatas pada pengadaan sistem atau perangkat yang akan diadakan. Jarang sekali instansi pemerintah yang telah memasukkan lingkup pengadaan infrastruktur TI termasuk menguraikan unit/satuan kerja mana saja yang akan diimplementasikan, fitur-fitur yang harus di-supply, time frame dan tahapan-tahapan, serta waktu tenaga ahli yang diperlukan.

Penulisan RFP
Umumnya untuk pengadaan infrastruktur TI, instansi pemerintah hanya menyampaikan daftar jumlah perangkat dan spesifikasinya, tanpa menguraikan apa yang harus di-install, di-setup, atau dikonfigurasi oleh kontraktor pada waktu perangkat di-supply. Dengan kondisi ini, pada waktu implementasi, kontraktor akan menginstalasi, men-setup, atau mengkonfigurasi apa yang mampu dilakukan oleh tenaga ahli kontraktor, bukan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau dipersyaratkan untuk dikerjakan.

Dalam praktiknya pun, seperti diuraikan sebelumnya, RFP tidak begitu dikenal di lingkungan instansi pemerintah (masih terbatas TOR). Biasanya RFP hanya tersedia pada pengadaan infrastruktur TI yang sumber dananya berasal dari loan/grant donor. RFP ini pun biasanya dibuatkan oleh konsultan technical assistance (TA).

Selain itu, jarang sekali dalam RFP (KAK/KAT) pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah telah memuat existing environment and constraints, business requirements and systems features, serta technical requirements and specifications.

Penerbitan RFP dan Pengendalian Pengadaan
RKS beserta KAK/KAT pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sering disampaikan terlambat ke peserta pengadaan. Bahkan, pada beberapa instansi pemerintah masih ada yang disampaikan pada saat pertengahan aanwijing. Akibatnya, peserta tidak membaca terlebih dahulu apa yang akan diadakan. Kegiatan aanwijing pun akhirnya hanya berisi pembacaan dokumen KAK/KAT, bukan penjelasan dengan diskusi dan tanya-jawab yang berbobot. Aanwijing sering hanya berisi perdebatan tentang aspek administratif. Permasalahan akibat hal ini biasanya muncul setelah peserta akan mengajukan penawaran. Biasanya, peserta pengadaan menghubungi langsung panitia pengadaan melalui telepon atau datang langsung yang memunculkan peluang kolusi. Pada waktu pembukaan penawaran pun sering timbul perdebatan karena pada saat aanwijing banyak hal yang tidak dibahas sebelumnya.

Sering kali RFP (KAK/KAT) justru sudah “bocor” ke peserta pengadaan (bidder) sebelum diumumkan secara resmi. Permasalahan lainnya, masih terdapat RFP yang disebarkan dalam waktu pendek sehingga tidak sempat bagi bidder yang baru mengetahui adanya suatu kegiatan dapat menyiapkan penawaran teknis yang komprehensif. Karena waktu yang terbatas, peserta pengadaan akhirnya hanya menyampaikan dokumen penawaran yang kualitasnya rendah.

Dalam pengadaan infrastruktur TI, HPS detail pun sering sekali disampaikan secara informal ke bidder tertentu sehingga harga penawaran yang diperoleh tidak kompetitif.

Evaluasi Penawaran
Dalam evaluasi pengadaan infrasktruktur TI, sering sekali rancu antara evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Sering kali hasil evaluasi administrasi diberi bobot penilaian teknis, yang semestinya penilaiannya hanya pada aspek memenuhi atau tidak memenuhi syarat administrasi (sistem gugur). Evaluasi teknis pun sering dilakukan oleh Panitia pengadaan tanpa melibatkan tim teknis yang kompeten.

Kriteria evaluasi teknis pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah pun biasanya dibuat rumit. Jarang sekali yang membuat kriteria evaluasi teknis secara sederhana. Mestinya, kriteria evaluasi teknis cukup dibatasi pada aspek kesesuaian penawaran dengan requirements; apek dukungan teknis, pemeliharaan, dan pelatihan; aspek perencanaan implementasi; dan fleksibilitas pengembangan sistem di masa datang.

Pengajuan dan Persetujuan Pemenang
Dalam praktiknya, sering panitia pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah sudah mengusulkan pemenang tanpa menyebutkan urutan pemenangnya. Akibatnya, pemenang yang ditunjuk oleh PPK hanya berdasarkan pemenang yang diusulkan panitia pengadaan, tanpa menelaah kembali atau melakukan koreksi terhadap usulan sehingga memungkinkan terpilih urutan berikutnya. Hal ini biasanya untuk menghindari sanggahan atau perdebatan internal. Kalau pun terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan panitia pengadaan, biasanya berkas evaluasinya yang diubah dan bukan dibuat dokumentasi yang lengkap tentang perbedaan pandangan tersebut.

Dalam pemilihan pemenang, biasanya peserta yang terpilih akan melakukan sanggahan. Namun, sanggahan sering diajukan ke panitia pengadaan. Padahal, sanggahan mestinya disampaikan ke PPK. Sanggahan pun menyangkut hal-hal yang sebenarnya di luar ketentuan Keppres 80/2003. Biasanya nilai teknis yang disanggah hanyalah yang menyangkut penyanggah saja. Jarang peserta yang menyanggah aspek pelanggaran prosedur dan yang menyangkut keseluruhan peserta.

Pembahasan Kontrak
Jarang sekali dilakukan pembahasan terlebih dahulu kontrak pengadaan infrastruktur TI antara PPK dan penyedia. Biasanya kontrak hanya diselesaikan oleh panitia pengadaan dan PPK tinggal menandatanganinya. PPK pun saat ini sering tidak mempunyai tim yang ditugaskan khusus untuk mengurusi kontrak.

Kontrak yang ada pun sering tidak pernah di-update dan menggunakan template lama, tanpa modifikasi yang mendasar. Padahal, sering sekali persyaratan kontrak berbeda antara satu pengadaan dengan pengadaan lainnya. Misalnya, antara pengadaan konsultan akan berbeda persyaratan kontraknya dengan pengadaan kontraktor. Pembuatan kontrak yang pengadaannya kompleks pun jarang sekali melibatkan ahli hukum dari internal ataupun lawyer profesional. Karena cacatnya sebuah kontrak, akibatnya sering PPK tidak bisa meng-enforce suatu hal yang sebenarnya harus di-supply oleh penyedia infrastruktur TI.

Penyerahan Barang/Jasa
Sering dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah barang/jasa yang dikirim ternyata belum dilengkapi surat pengantar/DO. Laporan-laporan dan dokumentasi yang sebenarnya dipersyaratkan dalam kontrak pun sering dianggap bukan keluaran dan tidak diserahkan ke PPK.

Source code pengadaan sistem aplikasi juga sering tidak diserahkan ke PPK. Hal ini adalah salah satu penyebab timbulnya permasalahan pada waktu sistem aplikasi tersebut akan dimodifikasi lagi di kemudian hari. Begitu juga dengan as built-drawing atau konfigurasi sistem. Dokumentasi ini sering tidak dicek kembali oleh pengguna kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, sering dokumentasi infrastruktur TI yang diadakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Uji-Terima
Dalam uji-terima pengadaan infrastruktur TI, oleh PPK tanggung-jawab serah-terima sering dibebankan ke tim penerima barang/jasa. Namun, tidak ada anggotanya yang kompeten untuk melakukan uji-terima. Dalam Keppres 80/2003, memang tidak jelas peran tim penerima ini. Peran mereka sering hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pembayaran karena pada akhirnya yang paling bertanggung-jawab adalah PPK.

Uji-terima pun sering dilakukan langsung di sisi pengguna, tanpa dilalui terlebih dahulu di sisi internal kontraktor. Akibatnya, produk yang diujiterimakan sering masih bermasalah. Di sisi lain, dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah jarang ditunjuk konsultan pengawas yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pekerjaan konsultan/kontraktor.

Operasi dan Dukungan Teknis
Dalam aspek operasi dan dukungan teknis, sering kali sistem/perangkat TI instansi pemerintah sudah dioperasikan tanpa melalui uji-terima. Pengorganisasian pada saat dimulainya pengoperasian pun sering tidak jelas dan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Dalam praktiknya, penyedia sistem aplikasi pun sering harus membiayai kegiatan pengoperasian pada tahap awal (baik pembiayaan SDM, ATK, dan sejenisnya). Padahal, hal ini mestinya diantisipasi oleh instansi pemerintah sejak penganggarannya.

Kontrak pengadaan infrastruktur instansi pemerintah pun sering lupa mempersyaratkan dukungan teknis dan pemeliharaan oleh penyedia (baik jasa maupun spare-part). Jangka waktu dukungan teknis dan pemeliharaan pun terlalu pendek (biasanya hanya 1 tahun). Mestinya, lamanya dukungan teknis dan pemeliharaan infrasktruktur TI adalah sampai estimasi operasi dan tranfer of knowledge telah berjalan dengan baik (maturity product). Biasanya untuk infrastruktur TI membutuhkan waktu minimal 3 tahun.

Penutup
Demikian beberapa permasalahan pengadaan infrastruktur IT instansi pemerintah. Dengan analisis permasalahan ini, diharapkan adanya kajian di masa datang yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga efesiensi dan efektivitas dalam pengadaan infrastruktur TI instansi pemerintah dapat dicapai.


Daftar Pustaka

Asian Development Bank, “Guidelines on the Use of Consultants by ADB and Its Borrowers”, February 2007
Asian Development Bank, “Procurement Guidelines”, February 2007
http://www.storesonline.com/site/custerconsultants/
Rahardjo, Agus, “Reform Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BPKP, 1 November 2007
Republik Indonesia, “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia”, 16 Agustus 2007
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Catatan Kaki

[1] Disampaikan pada Simposium Ahli Pengadaan Nasional Ke-2, yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta tanggal 5 Desember 2007. Simposium dihadiri oleh para ahli pengadaan yang telah memperoleh sertifikasi ahli pengadaan yang berasal dari instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

[2] Penulis adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain menduduki jabatan formal tersebut, penulis adalah pengajar pada Universitas Bina Nusantara dan anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII) dan salah satu anggota Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi Informasi (Pokja Evatik) pada Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas). Penulis memperoleh ijazah Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1996), Master Manajemen (Sistem Informasi) dari Universitas Bina Nusantara (1999), dan Master of Commerce (Information System) dari Curtin University of Technology (2000). Penulis dapat dihubungi melalui email rudy.m.harahap@bpkp.go.id. Pandangan dan informasi tentang penulis dapat diakses pada http://rudymh.blogspot.com dan http://www.rudymh.8m.com.

[3] Pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2007 ketika menyampaikan RAPBN Tahun 2008.

[4] Walaupun sayangnya pengadaan jasa pemborongan menurut Keppres 80 tahun 2003 hanyalah dikenal sebagai pengadaan dalam rangka konstruksi bangunan.

[5] http://www.storesonline.com/site/custerconsultants/

Presentasi Permasalahan Pengadaan TI Instansi Pemerintah

Tanggal 5 Desember lalu, saya memberikan presentasi tentang permasalahan pengadaan TI instansi pemerintah. Materi presentasi dapat diakses pada forum egov-Indonesia (http://groups.yahoo.com/group/egov-indonesia/files/Pengumuman%20Lelang%20Instansi/).

Mungkin Anda harus menjadi member terlebih dahulu di group tersebut sebelum dapat mengakses file tersebut.

Broadcast Diskusi Panel

Tanggal 22 yang lalu kami mengadakan broadcasting sesi diskusi yang diadakan BPKP. Diskusi panel ini dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. Hasil gambar yang diperoleh, lumayahlah.

My Paper Lolos Seleksi Simposium Ahli Pengadaan Nasional

Paper "Permasalahan Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah: Pengalaman Pendampingan oleh BPKP" lolos seleksi untuk dipaparkan pada Simposium Ahli Pengadaan Nasional Ke-2 yang akan diselenggarakan oleh Bappenas tanggal 5 Desember 2007.

Menurut situs http://pengadaannasional.bappenas.go.id, paper peserta yang lolos seleksi berhak memperoleh transportasi, akomodasi, dan honorarium selama simposium berlangsung.

Beberapa topik lain yang akan dipaparkan dalam simposium tersebut adalah:

1. "Pengukuran dan Analisis Kinerja Pengadaan Barang di Universitas Diponegoro" oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa UNDIP
2. "Metode Kerja dan Perencanaan Jaringan Kerja (Network Planning) sebagai Alat Kontrol dan Evaluasi Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi" oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri Makassar.
3. "Menciptakan Sistem Pengendalian bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh UNDIP
4. "Long Road to Heaven--Sebuah Upaya Kecil Berbuat Benar" oleh Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bogor
5. "Potret (Gambaran) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan dan KB serta RSD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo" oleh PPK/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan KB serta RSD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
6. "Pakta Integritas" oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur
7. "Perlunya Surat Jaminan Tender Dilakukan Audit" oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. "Upaya Peningkatan Kinerja Pengadaan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

Para ahli pengadaan dapat mendaftar untuk mengikuti acara tersebut ke Bappenas. Acara akan diadakan di Ruang Serbaguna 1-5 Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta.

Prakualifikasi Lelang IT PON Kaltim

Bagi Anda supplier IT, silahkan ikut prakualifikasi untuk lelang IT PON Kaltim Tahun 2008.

Lihat detail pengumumannya pada gambar di samping.

PANDUAN PENULISAN SKRIPSI KELOMPOK AUDIT SISTEM INFORMASI













Universitas Bina Nusantara2007


DAFTAR ISI
DAFTAR ISI. 2
PENDAHULUAN.. 3
Latar Belakang. 3
Sistematika. 3
PANDUAN PENULISAN.. 4
Pengertian Audit Sistem Informasi 4
Bab I Pendahuluan.. 8
Bab II Landasan Teori 9
Bab III Sistem yang Berjalan.. 9
Bab IV Evaluasi Sistem... 10
Bab V Simpulan dan Saran.. 11
PENUTUP.. 12

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bersama, agar dapat lulus dari program kesarjanaannya, para mahasiswa Program Studi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara harus menyusun skripsi. Salah satu topik skripsi tersebut adalah Audit Sistem Informasi. Namun, dalam perjalanannya, kualitas penyusunan skripsi dengan topik ini dirasa masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dipandang perlu adanya penyamaan persepsi dalam penyusunan skripsi dengan topik ini mengingat bahwa masih sering timbul persepsi yang berbeda-beda, baik dari sisi mahasiswa, para pembimbing, dan penguji skripsi di lingkungan Universitas Bina Nusantara.
Di sisi lain, panduan penyusunan skripsi yang telah diterbitkan belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan penyusunan skripsi dengan topik Audit Sistem Informasi. Saat ini, panduan yang ada baru memenuhi kebutuhan penyusunan skripsi dengan topik Penelitian dan Pengembangan Sistem. Karena itulah, Program Studi Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara memandang perlu untuk membuat panduan khusus untuk penyusunan skripsi dengan topik Audit Sistem Informasi.
Sistematika
Sistematika panduan ini terdiri dari pengantar, panduan penulisan pada masing-masing bab skripsi, dan penutup.
PANDUAN PENULISAN
Pengertian Audit Sistem Informasi
Pengertian audit sistem informasi pada beberapa literatur, tampaknya, masih belum memiliki keseragaman. Masing-masing penulis memiliki pandangan yang berbeda tentang audit sistem informasi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa para penulis literatur audit sistem informasi biasanya berasal dari beragam latar belakang. Terdapat penulis yang menganggap bahwa audit sistem informasi hanyalah terbatas pada audit sistem aplikasi, yang sebenarnya cenderung masuk sebagai lingkup pengujian sistem aplikasi (application testing). Namun, ada juga penulis yang sudah berpandangan maju, di mana audit sistem informasi lebih ditekankan pada audit teknologi informasi.
Di sisi lain, para penulis yang memiliki latar belakang akuntansi lebih menekankan audit sistem informasi pada audit atas “pengendalian internal suatu sistem informasi” daripada audit terhadap sistem informasi itu sendiri. Karena itu, para mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang mengambil topik audit sistem informasi harus berhati-hati dalam menentukan judul skripsinya. Mahasiswa dapat memilih judul skripsi audit sistem informasi dari literatur yang masih menggunakan pendekatan audit sistem informasi konvensional ataupun yang sudah maju/kontemporer. Namun, sebaiknya para mahasiswa mempertimbangkan kemampuan diri dan lingkungan objek yang dijadikan studi sebelum menentukan judul skripsinya.
Hal yang juga penting untuk diketahui adalah pada skripsi dengan topik audit sistem informasi idealnya para mahasiswa melakukan keseluruhan proses audit sistem informasi, sebagaimana lingkup proses audit sistem informasi yang diuraikan oleh Wilkinson dkk (2004) pada Gambar 1. Namun, mengingat adanya keterbatasan waktu dan ketersediaan objek yang dijadikan studi—dan para mahasiswa sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai auditor karena seorang dinyatakan sebagai auditor jika telah melalui proses sertifikasi, memiliki kompetensi sesuai standar profesi, dan memiliki kewenangan—pada dasarnya sulit bagi mahasiswa untuk melakukan keseluruhan lingkup proses audit sistem informasi.
Gambar 1: Lingkup Proses Audit Sistem Informasi
Yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa adalah sebatas pada pengujian pengendalian internal pada objek yang dilakukan studi. Karena itu, judul skripsi yang disarankan untuk dipilih oleh para mahasiswa adalah “Evaluasi atas Pengendalian Internal atas Sistem X pada PT ABC”. Namun, jika memang memungkinkan, dapat saja seorang mahasiswa menyusun skripsi audit sistem informasi dengan pendekatan audit sistem informasi kontemporer, misalnya dengan judul “Audit atas Efektivitas Pemanfatan Teknologi Informasi pada PT X”. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara harus cermat memilih judul skripsi yang paling sesuai untuk dirinya setelah mempertimbangkan aspek internal dan lingkungan objek studinya. Beberapa judul lain yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi atas Pengendalian pada Divisi TI di PT ABC;
2. Evaluasi atas Pemanfaatan Teknik Audit Berbantuan Komputer pada Divisi Audit di PT ABC;
3. Evaluasi atas Pengendalian Sistem Aplikasi pada PT ABC;
4. Evaluasi atas Pengendalian Sistem X pada PT ABC;
5. Evaluasi atas Pengendalian Proyek Pengembangan Sistem X pada PT ABC;
6. Evaluasi atas Kompetensi Auditor Sistem Informasi pada Divisi Audit di PT X.
Yang juga harus dipahami oleh para mahasiswa adalah mengenai pengertian “standar profesi audit sistem informasi” dan perbedaannya dengan “standar audit sistem informasi”. Kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Standar profesi audit sistem informasi adalah standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi audit sistem informasi. Standar profesi ini mengikat diri para anggota profesi tertentu. Standar profesi ini harus dijadikan acuan para anggota profesi dalam berinteraksi dengan pihak pemberi penugasan, objek yang diaudit, dan lingkungannya, baik selama proses audit atau setelah proses audit. Jika melanggar standar profesi ini, seorang anggota profesi dapat dikenakan sanksi oleh organisasinya, baik sanksi ringan berupa skorsing ataupun sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan profesi.
Di sisi lain, standar audit adalah “kriteria atau indikator” yang dijadikan dasar oleh seorang auditor sistem informasi dalam menilai suatu sistem informasi apakah sesuai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Kriteria atau indikator ini biasanya diterbitkan oleh organisasi yang berwenang untuk dijadikan acuan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Implementasi kriteria atau indikator ini ada yang bersifat wajib (mandatory) dan ada juga yang bersifat sukarela (volunteer).
Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat menerbitkan aturan mengenai sistem back-up bagi bank-bank di Indonesia. Aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini bersifat mandatory untuk melindungi para nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Namun, bank-bank di Indonesia juga dapat mengikuti aturan pada Basel II. Hanya saja, implementasi Basel II tersebut bersifat sukarela karena aturan-aturan yang ada di Basel II belum wajib ditaati oleh bank-bank yang ada di Indonesia (kecuali beberapa bank asing). Secara jelas, perbedaan antara “standar profesi audit sistem informasi” dan “standar audit sistem informasi” tampak dalam Gambar 2.
Gambar 2: Perbandingan Standar Profesi Audit Sistem Informasi dan Standar Audit Sistem Informasi
Untuk memudahkan para mahasiswa dalam menyusun skripsi, maka suatu skripsi dengan topik audit sistem informasi minimal harus memuat hal-hal berikut pada masing-masing isi bab yang disusunnya.
Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini, mahasiswa harus menguraikan latar belakang, tujuan, dan manfaat skripsi yang disusunnya beserta metodologi penelitiannya. Dalam latar belakang terutama harus dijelaskan alasan penulis memilih judul skripsi yang diajukan. Pada alasan pemilihan judul harus ditegaskan permasalahan yang ditemui (baik permasalahan saat ini maupun potensi permasalahan) sehingga penulis memilih judul skripsi tersebut.
Dalam metodologi penelitian harus ditekankan bahwa metodologi yang digunakan adalah pendekatan audit, yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Dalam persiapan audit, harus diuraikan program audit yang digunakan. Program audit agar didokumentasikan dalam lampiran.
Dalam pelaksanaan audit, harus diuraikan teknik yang digunakan, seperti interview, penyebaran kuesioner, observasi, dan sebagainya. Contoh panduan wawancara, contoh kuesioner, dan dokumentasi hasil observasi harus disajikan dalam lampiran.
Bab II Landasan Teori
Pada Bab ini, mahasiswa harus menguraikan referensi yang terkait dengan topik penyusunan skiripsi, terutama sekali referensi mengenai definisi sistem yang akan dijadikan objek studi. Jika objek yang diaudit adalah customer relationship management (CRM) system pada sebuah perusahaan, misalnya, maka harus diuraikan referensi mengenai CRM system.
Pada Bab ini, mahasiswa juga harus menguraikan indikator/kriteria audit yang digunakan pada proses audit, misalnya indikator/kriteria Cobit, COSO, atau ITIL.
Bab III Sistem yang Berjalan
Pada Bab ini, mahasiswa harus menguraikan gambaran umum perusahaan, seperti latar belakang pendirian, sejarah, komposisi pemegang saham, struktur organisasi, dan uraian tugas. Selanjutnya, mahasiswa harus menguraikan gambaran umum mengenai sistem yang dijadikan objek studi. Dalam gambaran umum, harus diuraikan sistem aplikasi yang digunakan, fungsi-fungsi apa yang ada pada aplikasi tersebut, apa saja masukannya, bagaimana proses yang berjalan, serta keluaran-keluaran dari sistem aplikasi tersebut. Dalam uraian mengenai sistem aplikasi ini juga harus diinformasikan mengenai infrastruktur teknologi untuk menjalankan sistem aplikasi tersebut, seperti software yang digunakan (baik untuk database maupun pembuatan aplikasinya/interface), konfigurasi jaringan, perangkat hardware yang digunakan (baik server maupun client), serta banyaknya user yang menggunakan sistem. Gambaran mengenai proses yang berjalan agar disajikan dalam bentuk narasi dan diagram (baik DFD fisik, system flowchart, dan rich picture).
Dalam bab ini juga harus disajikan ikhtisar mengenai kondisi pengendalian yang berjalan, yang diperoleh dari wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi.
Contoh interface sistem aplikasi berdasarkan masing-masing fungsinya, panduan wawancara, contoh kuesioner, dan hasil observasi—baik berupa contoh dokumen-dokumen masukan dan keluaran, tabel-tabel, tabulasi kondisi pengendalian, gambar-gambar, audit program, dan sejenisnya—agar dimasukkan dalam lampiran.
Bab IV Evaluasi Sistem
Pada bab ini, mahasiswa harus melakukan analisis dengan membandingkan antara kondisi pengendalian yang berjalan dibandingkan dengan indikator/kriteria yang digunakan pada Bab III. Mahasiswa harus membuat pengkategorian atas temuan-temuan yang ditemui berdasarkan perspektif tertentu, misalnya perspektik manajemen SDM, prosedur kerja, dan infrastruktur teknologi informasi. Atau, dapat juga berdasarkan perspektif pengendalian umum dan pengendalian aplikasi jika menggunakan kriteria dari COSO.
Setelah itu, mahasiswa harus menganalisis penyebab-penyebab kondisi pengendalian tidak sesuai dengan indikator/kriteria, akibatnya (baik yang telah terjadi atau potensinya), dan rekomendasinya.
Alternatif lain dalam analisis, mahasiswa melakukan penilaian risiko (risk assessment) atas setiap temuan tersebut dengan melihat besarnya pengaruh (impact) dan kemungkinan terjadinya (likelihood). Kemudian, mahasiswa mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada untuk meminimalkan risiko tersebut, yang dilihat dari aspek perancangan (design) dan efektivitas (effectiveness) implementasi pengendaliannya. Setelah itu, mahasiswa menilai tingkat masing-masing risiko (rendah, sedang, atau tinggi). Jika ternyata tingkat risiko tersebut tidak dapat diterima (misalnya tinggi), mahasiswa harus memberikan rekomendasi action plan untuk meminimalkan risiko tersebut.
Tabel penilaian risiko agar ditaruh dalam lampiran. Mahasiswa juga disarankan untuk menyusun contoh laporan hasil evaluasi yang disajikan pada lampiran.
Bab V Simpulan dan Saran
Pada Bab ini, mahasiswa menguraikan simpulan dan sarannya. Simpulan dan saran agar dapat disajikan secara terkelompok dan dimulai dari perpektif keseluruhan, yaitu bagaimana simpulan evaluasi mahasiswa terhadap sistem yang dijadikan objek studi. Setelah itu, baru diuraikan simpulan yang lebih rinci, berdasarkan pengelompokannya. Misalnya, berdasarkan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Atau, pengelompokan berdasarkan manajemen SDM, prosedur, dan infrastruktur.

PENUTUP
Demikian panduan ini disusun. Diharapkan setelah membaca panduan ini, mahasiswa, para pembimbing, dan para penguji dapat memiliki persepsi yang sama tentang topik skripsi audit sistem informasi dan semakin meningkatkan kualitas penyusunan skripsi di lingkungan Universitas Bina Nusantara.
Pertanyaan yang berhubungan dengan panduan ini dapat ditujukan ke:
Ketua Program Studi Komputerisasi Universitas Bina Nusantara
Email: yanthi@binus.ac.id
Atau penyusun panduan ini di rmharahap@iasii.or.id.

Sistem Monitoring Kinerja Perencanaan

Pada bulan Mei 2007, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2008. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2008 adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Sesuai dengan tema tersebut, terdapat 8 prioritas pembangunan, yaitu sebagai berikut:

• Peningkatan investasi, eksport, dan kesempatan kerja;
• Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan;
• Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi;
• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
• Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
• Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
• Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulanan flu burung.
  

Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2007, Presiden telah menyampaikan RAPBN Tahun 2008. Dalam pidato tersebut, Presiden menegaskan bahwa belanja modal pada RAPBN Tahun 2008 mengalami kenaikan yang tajam bila dibandingkan dengan RAPBN-P 2007, yaitu sebesar 48,6%, dari Rp68,3 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Agar penyerapan anggaran berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan masalah pengadaan barang.

Menurut pidato Presiden, beberapa departemen yang memiliki peran dan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur, energi, dan produksi pangan adalah:

• Departemen Pekerjaan Umum,
• Departemen Perhubungan,
• Departemen Pertanian, serta
• Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
  

Departemen Pekerjaan Umum direncanakan mendapat alokasi Rp35,6 triliun (naik 41,1%), Departemen Perhubungan Rp16,2 triliun (naik 64,1%), Departemen Pertanian Rp8,9 triliun, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp5,6 triliun.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum akan digunakan untuk: Program peningkatan dan pembangunan jalan lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; serta Program rehabilitasi/pemeliharaan sekitar 30 ribu kilometer jalan nasional dan 50,5 ribu meter jembatan yang tersebar di berbagai provinsi.

Anggaran Departemen Perhubungan akan digunakan untuk: Program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera; Penyediaan pelayanan angkutan laut printis dan penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 18 provinsi; Pembangunan bandara Kualanamu Medan, penyelesaian bandara Hasanuddin Makassar, serta bandara di daerah perbatasan, daerah terpencil dan rawan bencana; Pemasangan 135 paket fasilitas bantu pengamanan dan pelayanan penerbangan; dan Pemasangan 259 paket fasilitas keselamatan penerbangan di bandara.

Anggaran Departemen Pertanian akan digunakan untuk: Mendukung produksi pertanian berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian dan percepatan diseminasi dan inovasi pertanian, serta pengendalian hama, penyakit hewan, dan karantina;
Subsidi pupuk, bunga kredit program, dan benih; Subsidi beras untuk rakyat miskin; Rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, dan rawa.

Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral akan digunakan untuk: Program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; Subsidi BBM dan listrik; Pemberian jaminan untuk pinjaman PLN dalam rangka program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW.

Permasalahan

Dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak dinyatakan secara jelas sistem monitoring implementasi RKP. UU tersebut lebih fokus pada penyusunan dokumen perencanaan. Dalam Pasal Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sedikit diuraikan mengenai monitoring.

Dinyatakan dalam Pasal tersebut, pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya, sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Di sisi lain, saat ini belum tersedia database ataupun datawarehouse yang menampung hasil evaluasi tersebut. Sampai saat ini pun belum ada prosedur formal yang mengukur kinerja realisasi pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, terbatas pada Inpres No. 7 Tahun 1999. Akibatnya, dalam kenyataannya di lapangan, penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya bukan berdasarkan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya, tetapi dari asumsi-asumsi.

Dapat disederhanakan bahwa selama ini perencanaan Nasional/Daerah hanya terbatas pada kegiatan merencanakan, tanpa adanya evaluasi atas implementasi hasil perencanaan, dan kemudian hasil evaluasi tidak digunakan untuk perencanaan periode berikutnya. Karena itu, dipandang perlu untuk menyusun suatu sistem monitoring atas implementasi rencana pembangunan, yang dimulai dari RKP 2008.

Mekanisme Sistem Monitoring

Pada masing-masing instansi pemerintah diharapkan tersedia basisdata perencanaan. Kemudian, basisdata tersebut diupdate, terutama untuk realisasi RKP dan hasil evaluasinya. Database RKP mencakup program yang menjadi tanggung-jawab masing-masing Departemen/LPND.

Setelah database tersedia di masing-masing instansi pemerintah, baik perencanaan, realisasi, dan hasil evaluasinya, kemudian basisdata tersebut dikirim secara reguler ke unit pemerintah yang bertanggung-jawab dalam memantau implementasi hasil perencanaan tersebut.

Database ini akan disimpan ke dalam sebuah datawarehouse yang dikelola oleh unit pemerintah yang bertanggung-jawab memantau implementasi hasil perencanaan. Dari datawarehouse ini, kemudian dapat dilakukan analisis secara reguler terhadap permasalahan yang terjadi pada proses implementasi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Pengorganisasian

Agar sistem monitoring ini dapat dikembangkan dengan baik, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dalam lingkup internal penanggung-jawab, perlu terdapat tim yang fokus untuk mengembangkan sistem ini.

Kerja sama dengan instansi lain, terutama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda juga sangat diperlukan. Diperlukan juga keterlibatan Inspektorat/Bawasda untuk melakukan evaluasi nantinya dan sebagai sumber informasi.

Jadual Kerja

Kegiatan yang harus dilakukan pertama sekali adalah menyusun prosedur evaluasi perencanaan beserta prosedur penyampaian informasi hasil evaluasi.

Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, barulah disusun arsitektur sistem beserta rancangan aplikasinya.

Setelah itu, disiapkan aplikasi beserta manualnya.
Setelah aplikasi siap, beserta infrastrukturnya, kemudian dilakukan pelatihan ke calon pengguna.

Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi menyeluruh.

Estimasi Biaya

Estimasi biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini belum diperhitungkan secara rinci. Namun, beberapa komponen yang diperlukan adalah seperti pembiayaan tim, penyiapan perangkat (di sisi server dan client), dan pelaporan.

Penutup

Wacana ini masih dalam tahap awal dan dibutuhkan masukan dari berbagai pihak.

IBM Discovery Series

Last week I attended IBM Discovery Series at Bangkok, 9-10 August 2007. I got many interesting presentations, like SOA, BPM, and ITIL. I think the moment likes this shall be organized by IBM Indonesia for more its customers in Indonesia. However, according to IBM, it is only organized for selected customers like us.

In the ITIL, we learned how to organize our IT system, so it will have a good IT governance. I think our organization shall start for something like this.

Sosialisasi di Perwakilan BPKP Sulawesi Utara

Dalam 2 hari ini, kami melakukan sosialisasi tentang disposisi elektronik di Perwakilan BPKP Sulawesi Utara. Para peserta terdiri dari pejabat struktural dan sekretarisnya beserta pejabat fungsional auditor. Mereka sangat tertarik dengan sistem ini. Hanya saja, persoalannya, masih ada permasalahan di aspek perkabelan di kantor ini. Perkabelan tidak tersertifikasi dan sering beberapa PC tidak dapat terkoneksi ke jaringan.

Kami sebenarnya telah menginformasikan sebelumnya agar perkabelan tersertifikasi. Ternyata, implementasi di lapangan berbeda dari yang kami harapkan. Mudah-mudahan ada perbaikan masalah ini di masa datang.

Presentasi Sistem Disposisi Elektronik di Balitbang Kehutanan

Pada Jumat yang lalu, saya memberikan presentasi tentang implementasi Sistem Disposisi Elektronik BPKP ke para pegawai Balitbang Kehutanan yang berasal dari berbagai UPT di seluruh Indonesia. Mereka sangat tertarik dengan sistem ini karena dapat diimplementasikan dalam lingkungan yang berbasis jaringan ataupun standalone.

Mereka sebenarnya juga sudah memiliki platform yang sama dengan BPKP, yaitu Lotus Notes. Sayangnya platform ini baru diimplementasikan di lingkungan Sekjen Kehutanan. Selain itu, sistem yang dijalankan masih sekedar untuk pengagendaan secara elektronik.

Diharapkan, dengan adanya proses sharing dari pengalaman BPKP ini, Balitbang Kehutanan dapat memilih teknologi yang paling tepat yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
Jalan Pramuka No 33 Lantai 7 Jakarta
Telepon (021) 85910031 Ext. 0747-0748-0749
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
Nomor : Peng-001/Pusinfo/PBJ/VI/2007
1. Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun Anggaran 2007 akan mengadakan Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi yang sumber dananya berasal dari APBN untuk kegiatan :
Nama Paket Pekerjaan Klasifikasi Perkiraan Nilai Pekerjaan (Rp)
• Pengembangan Document Management System (DMS) dan Perangkat Pendukungnya Non-Kecil + 5 Milyar
• Pengembangan Network Management System (NMS) serta Jaringan Komunikasi Data dan Suara BPKP Non-Kecil + 5,6 Milyar
2. Syarat Pendaftaran:
a) Menyerahkan copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahaan terakhir yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan menunjukkan aslinya;
b) Menyerahkan copy SIUP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, dengan Kualifikasi Sub Bidang yang relevan dengan nama paket pekerjaan;
c) Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing Pimpinan/Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dan tidak dapat diwakilkan dengan menunjukkan identitas diri asli (KTP) dan menyerahkan copy-nya.
3. Masing-masing perusahaan dapat mengikuti salah satu atau kedua paket pekerjaan tersebut diatas. Bagi perusahaan yang akan mengikuti sekaligus kedua paket pekerjaan tersebut di atas, wajib menyerahkan 2 berkas pendaftaran.
4. Pendaftaran, Pengambilan serta Pengembalian Dokumen Prakualifikasi dapat dilakukan pada Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP, Jl. Pramuka No. 33 Lt. 7, Jakarta Timur.
5. Waktu Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tanggal 5 – 15 Juni 2007, jam 10.00 – 14.00 WIB
6. Panitia berhak menolak Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dan di luar batas waktu yang ditentukan;
7. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia pada jam kerja.
Jakarta, 4 Juni 2007

TTD
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN

Jalan Pramuka No 33 Lantai 7Jakarta
Telepon (021) 85910031 Ext. 0747-0748-0749

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI
GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI BPKP
(BPKP ENTERPRISE ARCHITECTURE)
Nomor : Peng-004/Pusinfo/PBJ/V/2007


Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengadakan Prakualifikasi Seleksi Umum yang sumber dananya berasal dari DIPA T.A. 2007 sbb:

Nama Paket Pekerjaan
Klasifikasi
Perkiraan Nilai Paket (Rp)
Pembuatan Grand Design Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise Architecture)
Non-Kecil
350.000.000,00

Syarat Pendaftaran:

a) Menyerahkan copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahaan terkahir yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan menunjukkan aslinya;
b) Menyerahkan copy SIUP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, dengan Kualifikasi Sub Bidang yang relevan dengan nama paket pekerjaan;
c) Menyerahkan Biodata Perusahaan/Company Profile;

Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing Pimpinan/Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukkan identitas diri asli (KTP) dan menyerahkan copy-nya. Apabila yang bersangkutan berhalangan maka pendaftaran dapat dikuasakan dengan membawa surat kuasa asli yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan di atas materai Rp 6.000,00.

Pendaftaran, Pengambilan serta Pengembalian Dokumen Prakualifikasi dapat dilakukan pada Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP, Jl. Pramuka No. 33 Lt. 7, Jakarta Timur.

Waktu Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tanggal 22 – 31 Mei 2007, jam 10.00 – 14.00 WIB

Panitia berhak menolak Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi yang tidak memenuhi persyaratan dan di luar batas waktu yang ditentukan;

Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia pada jam kerja.



Jakarta, 21 Mei 2007


TTD


PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengumuman Pelelangan Ulang Pekerjaan Pengadaan Sarana Pendukung Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (SIM PKH)

DEPARTEMEN SOSIAL RI
DIREKTORAT JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta 10430 Telp. (021) 3925153

--------------------------------------------------------------------------------


PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG
Nomor : 11/PBJ-PKH/SIM/JKS/V/2007

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, Tahun Anggaran 2007 akan mengadakan Pelelangan Umum Ulang Pascakualifikasi untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Pendukung Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (SIM PKH) dengan nilai perkiraan pekerjaan sebesar Rp.23.289.109.061,-.
Bagi yang berminat dapat mendaftarkan dan mengambil dokumen pelelangan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Pengalaman Kerja Sejenis.
2. Menyerahkan foto copy SIUP kualifikasi Besar
3. Pendaftaran dilakukan oleh Direktur Utama atau Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas (KTP).
4. Waktu dan tempat pendaftaran tanggal 21 s.d. 28 Mei 2007 pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB, di Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Lantai III, Ruang 306, Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat.

Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Lantai III, Ruang 306, Gedung Departemen Sosial, Jln. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3925153.


Jakarta, 15 Mei 2007

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

MENGAUDIT LSM

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru telah memunculkan wajah-wajah baru di dunia lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau bahasa kerennya non-government organization (NGO). Kini kita sering melihat LSM yang tidak hanya didominasi oleh mereka yang kritis terhadap pemerintah, tetapi juga ada yang malah menjadi alat politik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sering sekali kita temui pemerintah tidak mau bergerak, mengambil keputusan, tanpa adanya tekanan dari LSM. Karena itu, tidak aneh jika sekarang malah banyak LSM yang dibentuk oleh orang-orang pemerintah, baik secara terbuka atau secara diam-diam.

Mereka—LSM bentukan orang-orang pemerintah—bisa menjadi alat untuk pendukung terhadap setiap pengambilan keputusan yang ada di sekitar instansi pemerintah tersebut. Dengan harapan, setiap proses pengambilan keputusan atas kebijakan publik dapat berjalan mulus. Tanpa dukungan ini, biasanya pengambil keputusan publik belakangan ini agak takut mengambil keputusan, walaupun keputusan tersebut benar. Maklumlah, birokrat kita dikenal sebagai safety player. Belum lagi diperparah dengan kondisi birokrasi yang saat ini takut berbuat sesuatu karena takut dituduh korupsi.

Baru-baru ini saya mengunjungi Medan. Sekembalinya dari sana, di pesawat saya membaca isi sebuah media cetak Medan yang memberitakan adanya tekanan dari sebuah LSM ke pemerintah daerah karena tidak kunjung dikucurkannya anggaran pembangunan sebuah gedung olah raga. Di sebuah media cetak Jakarta, kita juga baru membaca adanya konflik kepentingan antara seorang pejabat Departemen Kesehatan dengan sebuah LSM internasional.
Memang, sudah menjadi kecenderungan bahwa belakangan ini banyak warga masyarakat yang mengambil keuntungan dari keberadaan LSM. Secara tidak sadar, kini kita sering menghadapi LSM yang mestinya memperjuangkan kepentingan komunitasnya justru malah mengambil keuntungan sendiri. Bahkan, tidak aneh jika ada LSM yang dituduh ikut mengkorupsi anggaran publik.

Hal ini dapat terjadi karena pendiri-pendiri LSM yang muncul belakangan ini tidak mengerti filosofi LSM itu sendiri. Mereka hanya melihat bahwa banyak orang-orang besar di negeri ini yang lebih didengar oleh pemerintah karena mereka berlatar belakang LSM, misalnya baru-baru ini Adnan Buyung Nasution yang telah diangkat sebagai penasehat Presiden. Jarang yang menyadari bahwa pemerintah lebih mendengar orang-orang berlatar-belakang LSM tersebut bukan karena mereka berasal dari LSM, tetapi justru karena kematangan mereka itu sendiri dalam melihat fenomena permasalahan di masyarakat.

Jika kita tengok lebih jauh, saat ini banyak LSM yang beroperasi tidak hanya dari anggaran pribadi orang per orang. Akan tetapi, menggunakan anggaran publik, seperti sumbangan BUMN, donasi asing, dan bahkan ada yang dari APBN/APBD. Karena itu, penggunaan anggaran oleh LSM haruslah dikendalikan dan diaudit secara periodik.

Sebenarnya, saat ini banyak LSM yang sudah diaudit. Hanya saja, sayangnya, audit tersebut hanya terbatas pada proyek-proyek yang dibiayai donor internasional. Jarang sekali kita menemui laporan keuangan LSM yang diaudit secara komprehensif. Kita juga jarang menemui adanya opini audit atas laporan keuangan LSM. Apalagi, LSM yang mengumumkan secara terbuka hasil audit laporan keuangannya di koran-koran.

Karena audit masih terbatas pada proyek yang dibiayai donor, audit terhadap laporan keuangan LSM pun masih bersifat parsial. Kecurangan-kecurangan berupa penggunaan bukti transaksi di dua kegiatan yang berbeda pun menjadi mudah terjadi dan sulit untuk ditelusuri oleh auditor, kecuali untuk penugasan yang sifatnya investigatif.

Tampaknya, kini LSM sudah menjadi ajang bisnis yang menarik. Banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bisnis LSM ini. Itulah sebabnya, mesti segera dikeluarkan aturan yang memaksa para LSM bersifat transparan melalui audit laporan keuangan yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka. Sebaiknya, LSM pun mulai sekarang harus berani mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka, tidak ditutup-tutupi, sebagaimana sikap yang ingin dijunjungnya sehari-hari. Mereka juga mesti tahan untuk dikritik jika ada hasil audit yang mengoreksi pengelolaan keuangannya.

Para auditor juga mesti turun ke LSM-LSM untuk mensosialisasikan manfaat dari audit tersebut. Jika akuntan publik tidak memiliki anggaran yang cukup, layak kiranya auditor-auditor negara memainkan peran sosialisasi tersebut. Pada akhirnya, secara nasional kita akan dapat menegakkan good governance, tidak saja pada level aparat negaranya, tetapi juga masyarakatnya, yang direpresentasikan oleh LSM.***

My New Blog

Hi, friends. I have my new blog. However, you could also access my blog in http://www.rudymh.8m.com