Peran Kaum Profesional dalam Penegakan Hukum

Persoalan dugaan tindak pidana korupsi dalam bisnis penyedia jasa internet telah mendapat tekanan yang cukup keras dari masyarakat profesi. Baru kali inilah saya lihat kaum profesional solid dalam menghadapi tuntutan dari penegak hukum. Umumnya, ketika terjadi tuntutan hukum kepada salah satu anggota masyarakat profesional, mereka harus berjuang sendiri. Tidak ada sama sekali proteksi dari anggota profesi lainnya. Lihat contoh ketika seorang pilot akan dikenakan tuntutan pidana. Tidak banyak masyarakat profesi pilot yang berani mengingatkan bahwa dalam hal demikian tidak sembarang orang dapat menyidik. Kesalahan pilot harus ditelusuri dahulu oleh mereka yang mengerti penyidikan kecelakaan, yang tentunya berasal dari profesi pilot juga.

Upaya masyarakat profesi memperjuangkan anggota profesinya akan memberikan banyak manfaat. Pertama, dalam hal penegakan proses hukum. Dengan terlibatnya banyak profesional, penegakan hukum dapat dikontrol sejak awal. Dengan demikian, upaya penegak hukum mempermainkan kasus dapat dihindarkan.

Kita tentu tahu bahwa yang paling bermasalah di negara kita adalah kecenderungan penyalahgunaan aparat hukum. Masyarakat sering dikecewakan dengan proses hukum yang ditransaksikan dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan. Transaksi bisnis ilegal itu biasanya dimulai dari ancaman penahanan. Jika seorang tersangka tidak ingin ditahan, nilai transaksinya sangat besar. Transaksi ini juga melibatkan penyidik dan pengacara. Banyak pengacara yang alih-alih berfungsi untuk menegakkan hukum, malah justru menjadi broker ke penyidik agar kliennya tidak ditahan.

Dengan adanya tekanan dari masyarakat profesi, maka penegak hukum tidak bisa lagi sembarangan dalam pemberian ancaman menahan tersangka. Mereka mestinya sudah mulai belajar dari kalahnya mereka di persidangan pra pradilan dalam kasus Chevron yang menegaskan tidak ada alasan yang cukup bagi penegak hukum untuk menahan tersangka.

Kedua, keterlibatan kaum profesional mengedukasi pemahaman penegak hukum. Kita tentu tahu bahwa sebenarnya banyak penegak hukum yang lemah dalam hal pengetahuannya dalam hal kejahatan kerah putih. Saya bahkan menemui ada penegak hukum yang tidak bisa membedakan deposito dengan promise. Hal-hal yang bersifat teknis di kalangan profesional tertentu sangat sulit dipahami pengertiannya oleh penegak hukum. Apalagi hal-hal teknis di bidang teknologi informasi. Menjelaskan perbedaan bandwidth dengan internet saja tentu sulit ke mereka.

Ketiga, negara akan semakin maju. Dengan keterlibatan kaum profesional dalam urusan-urusan penegakan hukum, yang dalam hal ini birokrasi hukum, negara kita akan cepat maju. Dalam beberapa tahun ini, saya melihat ada kecenderungan dari kaum profesional menghindari berurusan dengan tema-tema birokrasi publik.

Yang memperdebatkan tema-tema birokrasi publik kebanyakan kaum akademisi yang tidak mengerti kondisi real birokrasi publik. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman praktik sama sekali tetapi dijadikan acuan debat publik di media massa. Hal ini mengakibatkan permasalahan birokrasi publik tidak terpecahkan. Dengan keterlibatan kaum profesional dalam diskursus birokrasi publik, maka dapat diberikan solusi yang tepat dalam menata birokrasi publik.

Salah satu yang menarik adalah dalam kasus Indosat, dengan tekanan kaum profesional, nantinya akan ada perbaikan bagaimana hubungan proses penegakan hukum antara penyidik dan auditor negara. Karena itu, ayoo kaum profesional teruslah terlibat dalam diskursus urusan negara. Jangan biarkan negara kita dikuasai oleh mereka yang tidak mengerti kondisi nyata di lapangan.