Langsung ke konten utama

[BPK] KPK Tahan Ketua Tim BPK Manado

Selama diskresinya tidak ditata, yach seperti ini terus jadinya. Hayoo segera perbaiki sebelum bertambah lagi yang ditahan.


Kamis, 08 September 2011 20:39 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kamis (8/9), menahan Ketua Tim BPK perwakilan Manado Bahar usai diperiksa penyidik. Bahar ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. "Dititipakan di rumah tahanan Bareskrim Polri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siara persnya, Kamis (8/9).


Selain Bahar, KPK juga menahan Munzir, auditor pemeriksa yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap terkait proses pemeriksaan laporan keuangan kota Tomohon pada tahun anggarran 2007. "MM ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya," katanya.
Keduanya, dari hasil penyidikan KPK, diketahui menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka Jefferson Rumajar senilai Rp 600 juta saat memeriksa laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2007.


Selain itu, selama pemeriksaan pada saat itu, tim pemeriksa atau auditor BPK RI perwakilan Sulawesi Utara juga diduga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan yang pembayarannya dibebankan atau menggunakan dana Pemkot sekitar Rp 7,5 juta.

Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Bahar sendiri bungkam saat akan digelandang ke Rutan bareskrim Mabes Polri dengan menggunakan mobil tahanan KPK. Dia menutupi wajahnya dengan kertas. Sikap serupa juga dipilih Munzir.

Redaktur: Krisman Purwoko
Reporter: Muhammad Hafil

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...
Posting Komentar
Baca selengkapnya