let's fight corruption in Indonesia

Yang ini baru bener eKTP. Yang diributkan di Indonesia itu sebenarnya belum bisa disebut eKTP. Bayangkan, di luar negeri saja inisiatif eKTP masih perdebatan. Koq yach Indonesia sok gagah-gagahan mau bikin eKTP untuk penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini. Online ID Verification Plan Carries Risks Minh Uong/The New York Times By NATASHA SINGER Published: September 18, 2011 WHO'S afraid of Internet fraud? Consumers who still pay bills via snail mail. Hospitals leery of making treatment records available online to their patients. Some state motor vehicle registries that require car owners to appear in person - or to mail back license plates - in order to transfer vehicle ownership. But the White House is out to fight cyberphobia with an initiative intended to bolster confidence in e-commerce. The plan, called the National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace and introduced earlier this year, encourages the private-sector development and public adoption of online us...

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang...

Kamis, 15/09/2011 15:36 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek M. Rizal - detikNews Jakarta - Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) bak kejatuhan durian. Tergabung dalam konsorsium PNRI, BUMN ini termasuk mendapat ikut kebagian jatah proyek e-KTP senilai hampir Rp 6 triliun. Kontrak menggembirakan itu ditandatangani Kementerian Dalam Negeri bersama Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) secara resmi, 11 Juli 2011. Sebelumnya, panitia lelang proyek e-KTP yang diketuai Drajat Wisnu Setyawan, pada 21 Juni 2011 mengumumkan pemenang tender e-KTP yaitu Konsorsium PNRI dengan nilai penawaran Rp 5,84 triliun. Dalam proyek KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional itu, konsorsium PNRI mengalahkan dua konsorsium peserta tender proyek e-KTP ini, yaitu Mega Global Jaya Grafia Cipta dan PT Astra Graphia. Sesuai kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 antara Konsorsium PNRI dan D...

Kamis, 15/09/2011 16:00 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi e-KTP Tetap Jalan Walau Muncul Skandal M. Rizal - detikNews Jakarta - Bagaimana nasib proyek e-KTP selanjutnya? Apakah proyek senilai Rp 5,8 miliar ini akan dihentikan menyusul mencuatnya dugaan korupsi? Sejumlah kalangan telah mendesak agar proyek ini dihentikan. Desakan muncul dari masyarakat, LSM dan anggota DPR. Fraksi PDIP misalnya, meminta agar program yang saat ini tengah berjalan dievaluasi, bahkan dihentikan dulu sampai ada penjelasan terkait tudingan adanya korupsi dan persekongkolan dalam pemenangan tendernya. “Sejak awal Poksi II PDIP selalu mengkritisi program e-KTP, mulai perencanaan hingga proses tender sampai pelaksanaannya. Sikap kita tetap meminta agar program itu harus dievaluasi dahulu dan dihentikan,” kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo kepada detik+. Selain karena adanya dugaan praktik korupsi, program e-KTP ini dinilai sarat dengan nuansa politis dan berkembang ke arah yang tidak proporsional. “Daripada...

Wach, beritanya koq yach jadi terbalik-balik begini? Wong LKPP komplain tentang prosedur yang diadakan. Koq yach malah dibilang begini. Bagaimana nich Pak Mendagri? REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, soal permainan dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) tidak benar sama sekali. Begitu juga tentang tudingan salah satu perusahaan dalam konsorsium pemenang tender e-KTP yang pemiliknya adalah saudara dekat Mendagri, hanya bentuk tuduhan tendensius. Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Rabu (14/9), mengatakan pemenang tender, yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), tidak memiliki kaitan dengan Mendagri. Bahkan, dalam penunjukan pemenang tersebut Mendagri tidak pernah terlibat komunikasi dengan rekanan siapapun, dari pihak manapun, dengan cara apapapun. Mendagri, kata dia, tidak pernah mau dikontak dan mengontak peserta tender yang menang atau kalah. Serta tidak ada satupun pertemuan atau pihak y...

Selama diskresinya tidak ditata, yach seperti ini terus jadinya. Hayoo segera perbaiki sebelum bertambah lagi yang ditahan. Kamis, 08 September 2011 20:39 WIB REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kamis (8/9), menahan Ketua Tim BPK perwakilan Manado Bahar usai diperiksa penyidik. Bahar ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. "Dititipakan di rumah tahanan Bareskrim Polri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siara persnya, Kamis (8/9). Selain Bahar, KPK juga menahan Munzir , auditor pemeriksa yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap terkait proses pemeriksaan laporan keuangan kota Tomohon pada tahun anggarran 2007. "MM ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya," katanya. Keduanya, dari hasil penyidikan KPK, diketahui menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka Jefferson Rumajar senilai Rp 600 juta saat memeriksa laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2007. Selain itu, selama pemerik...