Seorang teman, Pak Hemat, yang juga menjadi konsultan TI di KPU mengirimkan laporannya ke Ketua KPU. Cerita tidak sampai di sini. Ternyata, teman saya itu mempublikasikan laporannya ini ke berbagai milis dan ditembuskan juga ke banyak pihak, termasuk ke berbagai redaksi media massa dan vendor-vendor. Wow, hebat juga ini Pak Hemat. Transparan sekali.
Hanya saja, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah seorang konsultan tidak terikat dengan pasal kerahasiaan? Kalau suratnya ditujukan ke Ketua KPU, dan Pak Hemat dikontrak sebagai konsultannya, apakah tepat untuk me-cc kan isi surat ini ke banyak pihak?
Saya rasa, perlu dibuat edisi khusus atas suatu laporan yang memang kepentingannya untuk dipublikasikan secara luas. Dan itu mestinya juga dikeluarkan secara resmi oleh KPU, bukan oleh konsultannya.
Jangan-jangan, dalam pandangan saya, Pak Hemat ini sudah frustasi dengan KPU sehingga surat ini perlu diungkapkan secara terbuka seperti ini. Namun, saya melihat, persoalan TI KPU pada Pemilu kali ini akan lebih ruwet dibandingkan dengan Pemilu yang lalu. Hal ini didukung oleh kenyataan ternyata Biro TI KPU pun sudah dibubarkan. Dengan demikian, siapa penanggung-jawab TI di KPU sudah tidak jelas.
Untuk meminimalkan risiko, saya sarankan agar KPU tidak lagi menggunakan TI yang rumit untuk kepentingan pemilu tahun ini. Toch, perhitungan yang dijadikan acuan secara resmi adalah yang manual. Untuk mengimbangi dan sebagai control terhadap perhitungan tersebut, jika dipandang perlu, sebaiknya banyak pihak independen (entahitu berasal dari LSM atau universitas), dengan didukung oleh donor tentunya, mengadakan alat TI untuk kepentingan counting ini. Dengan demikian, ketidakefisienan penggunaan uang negara bisa diminimalkan.
Waktu sudah tidak ada lagi untuk membuat kegiatan semacam ini di KPU. Kalau pun mau dijalankan, malah makin tinggi risikonya.
Komentar