Senin, 29 Oktober 2012

Idealisme Aktivis dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Saya sering melihat mudah lunturnya idealisme para aktivis civil society di Indonesia. Dalam jangka pendek, banyak aktivis yang bisa mempertahankan idealismenya. Namun, dalam jangka panjang, tidak banyak aktivis yang bisa bertahan dengan idealismenya. Karena itu, kalau kita melihat pergerakan kaum muda dari catatan sejarah, pergerakan itu umumnya malah dimotori oleh kaum birokrat. Lihatlah contoh Budi Utomo yang dimotori oleh birokrat atau priyayi kedokteran. Bandingkan misalnya dengan aktivis PRD yang kini kendor idealismenya ketika menjadi staf khusus kepresidenan atau menjadi anggota parlemen.

Hal ini telah mengganggu pikiran saya sejak lama. Saya membandingkannya dengan dunia civil society atau non-government organisation di negara maju. Pertanyaan saya, kenapa aktivis civil society bisa bertahan lama di negara-negara Eropa? Bahkan, di sana tidak jarang jika aktivis civil society menjadi profesi seseorang dan ditekuni sampai akhir hayatnya. Kenapa di Indonesia tidak? Kenapa akhirnya di Indonesia malah mereka beralih menjadi orang government? Baik dalam bentuk sebagai anggota parlemen, anggota komisi, atau kepala daerah. Sebagai contoh, sekarang ini rekan saya dari aktivis civil society sedang berjuang menjadi kepala daerah.

Saya mempunyai asumsi bahwa hal itu dikarenakan tidak adanya social safety net yang sistematik di negara kita. Yang ada baru bersifat sporadis, seperti BLT, PKH, dan sejenisnya. Wajar saja di negara lain idealisme para aktivis itu bisa dipertahankan karena kebutuhan minimal mereka sudah terpenuhi. Sebagai contoh, jika seorang aktivis dipecat dari organisasinya, mereka tidak perlu takut tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, seperti makan dan kesehatan, karena pasti dapat dipenuhi dari social safety net, asalkan mau antri dan seadanya.

Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Jika seseorang dipecat dari organisasinya, mereka para aktivis tidak memiliki jaring pengaman. Paling-paling, jaring pengaman mereka adalah keluarganya. Karena itu, aktivis yang bisa mempertahankan idealismenya adalah mereka yang memiliki keluarga yang mapan. Aktivis yang keluarganya tidak mapan akan mudah "dibeli" oleh kekuasaan. Sumber kekuasaan terdekat adalah di government. Karena itu, banyak aktivis civil society yang akhirnya merapat ke government.

Berdasarkan hal itu, saya memiliki pandangan bahwa, jika kita ingin mempertahankan sebanyak-banyaknya orang yang berprofesi sebagai aktivis civil society, Indonesia harus mengimplementasikan social safety net yang dapat dipertahankan sustainability-nya. Syukurnya, di Indonesia akhirnya mulai dibentuk hal sejenis melalui UU Nomor 40 Tahun 2004. Waktu itu, terjadi perdebatan panjang tentang UU ini. Namun, tidak sekeras perdebatan Obamacare di Amerika Serikat. Aneh juga memang. Padahal, isinya hampir sama dengan Obamacare.

Rencananya, UU ini sudah mulai diimplementasikan tahun 2014 (BPJS I) dan 2015 (BPJS II). Hari ini saya berkesempatan memoderatori pendefinisian requirement Sistem Informasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dipresentasikan Prof. Zainal Hasibuan. Walaupun pesertanya tidak banyak, tapi dihadiri oleh key stakeholdersnya, yaitu orang-orang penting dari Kementerian Kesehatan, Askes, Jamsostek, dan lainnya.

Banyak pertanyaan yang muncul. Tentu yang sangat penting adalah pertanyaan: Mulai dari mana membuat sistem tersebut mengingat sudah banyaknya sistem existing. Semua tentu akan menyatakan bahwa sistemnya yang terbaik. Bagaimana mengintegrasikannya? Kemudian, muncul juga pendapat perlunya memulainya dari pembuatan data dictionary.

Yang menarik adalah pendapat Prof Zainal. Ia menyatakan bahwa pendekatan data dictionary itu sebenarnya sudah usang. Menurutnya, yang perlu dibenahi pertama kali adalah IT governing process-nya, termasuk data governance. Saat ini sudah ada governing body, yang mirip super body, yaitu BPJS, yang meng-govern jaminan sosial nasional. Jika IT governance process bisa disusun, maka persoalan teknis lain terkait arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur bisa diselesaikan satu persatu.

Anda mempunyai pendapat lain? Silahkan posting di sini.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Kenapa SPBU Petronas Gagal Berbisnis di Indonesia?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia.

Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat.

Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat.

Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah memilih konsultan riset. Bisa jadi Petronas untuk menjaga citranya memilih konsultan riset dari orang asing, bukan konsultan riset Indonesia. Akibatnya, banyak interpretasi yang salah dari riset pasar. Sebagai contoh, bisa jadi periset menanyakan ke responden apakah jika Petronas membangun SPBU-nya di Indonesia mereka mau menggunakan SPBU tersebut? Tentu orang Indonesia cenderung menjawab "ya". Padahal jawaban tersebut harus divalidasi lagi. Sebab, bagaimanapun orang Indonesia itu sangat nasionalis. Jika perbedaan harga dan kualitas tidak signifikan, tentu orang Indonesia lebih memilih perusahaan nasional.

Interpretasi yang salah terhadap persepsi orang Indonesia ini pernah saya temui ketika saya rapat dengan orang asing yang berkewarganegaan Australia. Orang asing yang konsultan ini sangat senang karena, katanya, rapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Semua pihak sepakat dengan apa yang diusulkan dengan indikator tidak adanya debat frontal dari peserta rapat. Saya terpaksa harus menjelaskan interpretasi yang salah tersebut, yaitu dengan menjelaskan bahwa peserta rapat sungkan menyatakan pendapatnya karena di rapat tersebut ada pimpinannya. Dari bahasa tubuh, peserta rapat tampaknya tidak setuju. Akhirnya, konsultan tersebut mendalami lagi apa yang diinginkan peserta rapat dan mengubah strateginya.

Penyebab kedua kesalahan Petronas memilih strategi memasuki pasar, dugaan saya, bisa jadi adalah adanya konflik kepentingan konsultan perencana. Ada kebiasaan buruk di Indonesia yang mungkin tidak diketahui Petronas, yaitu konsultan perencana cenderung tidak mengambil untung pada waktu pelaksanaan kontrak konsultan. Mereka biasanya berharap mengambil untung dari fee kontraktor terpilih.

Kebiasaan ini, jika tidak dikendalikan hati-hati, bisa mengakibatkan apa yang direncanakan akan jauh lebih besar dari kebutuhan market. Lihat saja dari jumlah pompa yang dibangun per stasiun. Jumlahnya sangat tidak logis sekali untuk pemula yang akan memasuki pasar Indonesia.

Dugaan saya, konsultan perencana sengaja memperbesar kebutuhan agar nilai proyek pada waktu diimplementasikan sangat besar. Dengan demikian, konsultan perencana juga akan mendapat fee yang besar dari kontraktor.

Harapan saya, mudah-mudahan bukan karena dugaan kedua, tetapi lebih karena salah interpretasi hasil riset pasar. Namun, pembelajaran yang diperoleh, para investor mesti lebih bijak ketika akan berinvestasi di Indonesia.

Jumat, 12 Oktober 2012

Catatan Seputar e-Audit BPK

Pagi ini saya menghadiri sosialisasi e-Audit BPK. Menarik juga. Idea yang sudah berkembang 3 tahun lalu, ternyata baru hidup lagi hari ini. Walaupun nara sumber BPK bilang, bahwa yang dulu itu baru pilot.

Bahkan, sampai-sampai, ada seorang auditor BPK yang eks Plh. Kepala Perwakilan BPK gemas dengan acara tersebut. Terasa lama implementasi e-Audit tersebut. Sudah 3 tahun berlalu, dari tahun 2010. Dia bilang, kenapa BPK tidak menerbitkan saja Peraturan BPK sebagai dasar kewajiban auditee untuk menyiapkan data/informasi yang dapat diakses. Ini jeruk makan jeruk namanya. Acaranya mengundang auditee, yang gugat malah dari internal sendiri, sang senior auditor. Syukurnya, wakil dari ahli hukum BPK memberi jawaban cerdas. Peraturan BPK bisa dibuat dan mengikat auditee kalau itu dipersyaratkan Undang-Undang. Masalahnya, untuk akses data ini tidak diatur di Undang-Undang manapun. Karena itu, mereka mengembangkan MOU dan Peraturan Bersama. Suatu ide cerdas.

Lantas, apa yang akan dilakukan dalam sistem e-Audit? Nyatanya sederhana saja. Sebagian malah baru pada tataran konsep. Bagaimana data/informasi Anda sebagai auditee bisa diupload ke dalam sistem BPK. Setelah itu, terserah auditor BPK akan digunakan untuk apa melalui akses ke portalnya. Begitu juga auditee, diharapkan bisa akses ke portal tersebut. Tampaknya, pertukaran secara host to host belum bisa dilakukan. Ini implementasi yang paham realitas Indonesia. Koneksi pun cukup menggunakan internet. Sekuriti cukup dengan mengenkripsi file yang akan ditransmit. Sebenarnya, solusi email dalam tahap awal, bisalah menjadi jawaban. Sayang tidak dilakukan. Toch, data auditee K/L/pemda itu tidaklah
terlalu besar.

Yang menarik, komentar peserta. Cukup detail. Misalnya, spesifikasi datanya akan seperti apa. Ini tentu akan dibahas dalam peraturan bersama yang adalah juknis MOU. Tinggal, masing-masing pihak harus membahasnya. Kemudian, kenapa tidak menggunakan VPN. Dan seterusnya.

Sayangnya, tidak ada yang bertanya tentang bagaimana memastikan bahwa data/informasi yang ditransmisikan adalah data yang valid. Apa alat kendalinya? Anehnya, nara sumber BPK hanya bilang bahwa instansi harus memastikan data yang akan ditransmisikan adalah data yang valid. Bagaimana memastikan si operator hanya mentransmisikan data yang sudah diapprove oleh atasannya? Bukankah itu juga tugas penerima data untuk memastikan bahwa data yang akan diproses lebih lanjut adalah data yang valid? Bukankah ini prinsip boundary control yang sederhana, sebelum masuk ke input control?

Waktu tentu tidak cukup bagi saya untuk berkomentar. Sebab, sang nara sumber itu adalah adik kelas yang juga rekan kerja saya di asosiasi profesi. Nanti jeruk makan jeruk. Apalagi, nara sumber sudah menyebut nama saya dari awal, terasa penghormatan bagi saya, walaupun hanya pendengar yang baik. Tentu tidak pas untuk berkomentar lebih banyak. Tapi, cukuplah tulisan ini untuk perenungan.

Bravo BPK!

Senin, 08 Oktober 2012

Benarkah Kapolri Terlibat?


Beberapa waktu ini kita ditontonkan oleh pertarungan Polri dan KPK. Tontonan itu, dari diskusi saya ke beberapa rekan, ternyata menjadi tontonan yang tidak mengenakkan bagi banyak pihak. Bagi yang memiliki naluri keadilan sangat tinggi, tontonan tersebut terasa sangat menyesakkan dada. Apapun penjelasan dari Polri, selalu dipersepsikan negatif oleh masyarakat. 

Sialnya, banyak pihak kini menghubungkan tindakan Polri yang membabi-buta, terutama ketika terjadi  unjuk gigi Polri untuk menangkap penyidik KPK di sarang KPK, dengan keterlibatan Kapolri secara langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi alat simulator. Mereka melihat indikasi ini dari adanya keputusan Kapolri terkait dengan petapan pemenang pengadaan alat simulator. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu saudara penyidik KPK yang akan ditangkap oleh Polri di media sosial.

Sebenarnya, Kapolri sudah menyatakan bahwa ia menetapkan pemenang tersebut karena persyaratan peraturan, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54/2010. Namun, entah karena media yang tidak mampu menangkap isi pernyataan Kapolri atau memang penjelasan Kapolri yang tidak memadai, kesan keterlibatan Kapolri semakin mengental. Apalagi, ketika upaya mengkrimaninalisasi KPK semakin kentara, tidak kelihatan adanya upaya tegas dari Kapolri untuk menghentikan hal tersebut. Belakang ini, bahkan persepsi negatif sudah berkembang ke arah Presiden. Entah sengaja dibentuk atau tidak, sekarang terbentuk persepsi bahwa Presiden dalam posisi tersandera oleh Polri. Karena itu, terkesan Presiden tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan upaya "kriminalisasi" tersebut. Karenanya, tidak terhindarkan jika akhirnya para tokoh dan penggiat anti korupsi turun langsung ke jalan untuk menghentikan upaya kriminalisasi tersebut.

Sebelum hal ini semakin meruncing, dengan kemungkinan kejatuhan seorang presiden, perlu rasanya saya sedikit mengulas peran Kapolri terkait regulasi pengadaan. Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk menjadi ajang pembelaan bagi Kapolri, tetapi semata-mata untuk pembelajaran bersama.

Prosedur Pengadaan
Dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2010, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70/2012, memang ada pemberian peran terhadap Kapolri. Sebab, ia adalah Pengguna Anggaran Polri. Kapolrilah yang paling bertanggung-jawab dalam manajemen penggunaan anggaran yang ada di Polri. Namun demikian, walaupun ia penanggung-jawab utama, sebenarnya tugas dan kewenangannya dalam pengadaan itu telah dibagi-bagi ke banyak pihak, yaitu pejabat pembuat komitmen, panitia/unit pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Ketiga pihak inilah yang sehari-hari melakukan kegiatan pengadaan. Sebagai contoh, panitia/unit pengadaanlah yang menetapkan siapa yang akan menjadi rekanan suatu pengadaan (pemenang lelang).

Masalahnya, untuk kepentingan pengendalian, khusus untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp100 miliar, terdapat risiko yang sangat besar jika penetapan pemenang diberikan kewenangannya ke panitia/unit pengadaan. Karena itu, khusus untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp100 miliar, penetapan pemenang tetap berada di bawah kewenangan Kapolri. 

Memang jika dipandang secara umum, seolah-olah Kapolri terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut. Sebenarnya, hal ini tidak demikian. Seluruh proses tetap berjalan di ketiga pihak tersebut. Kapolri hanya terlibat dalam penetapan pemenang. Artinya, yang membuat kontrak dengan rekanan tetap saja pejabat pembuat komitmen. 

Sudah pasti, ketika melakukan penetapan tersebut, ada risiko terjadinya korupsi. Namun, sebelum kita curiga bahwa Kapolri terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi, pertama sekali kita harus menentukan di mana dugaaan korupsi itu terjadi. Jika memang dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi dalam penetapan pemenang lelang, barulah Kapolri terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dari beberapa publikasi di media, tampaknya korupsi tidak terjadi di proses tersebut, tetapi pada waktu implementasi kontrak, yaitu tidak dipenuhinya hal-hal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Jika hal ini yang terjadi, tentu yang sangat bertanggung-jawab adalah pejabat pembuat komitmen dan panitia penerima hasil pekerjaan. 

Persepsi Negatif
Hanya saja, karena kurang cerdasnya dalam membuat komunikasi publik, akhirnya apapun yang disampaikan oleh Polri menjadi semacam bumerang. Alih-alih ingin memperjelas permasalahan, ketika setiap unsur dari Polri berbicara ke masyarakat cenderung malah menambah persepsi negatif masyarakat ke Polri. Polri pun tampak kelelahan dalam menyikapi ini. 

Walaupun telah memiliki divisi khusus untuk komunikasi publik, tampaknya Polri perlu merenungkan kembali strategi dalam berkomunikasi dengan publik. Mereka perlu mencontoh praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh kepolisian di negara lain. 

Saya melihat, jika pemerintah tidak bisa mengatasi ini dengan baik, akan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan yang semakin tinggi kepada pemerintah. Pemerintah pun bisa dianggap sudah tidak efektif. Jika sudah tidak efektif, tentu bisa berakibat drastis. Jangan dianggap enteng. Kejatuhan seorang presiden bisa bukan karena ia melanggar hukum saja. Bisa jadi malah kejatuhannya karena tidak kemampuannya mengelola konflik dengan baik, termasuk ketidaktegasan dalam bersikap.