Sabtu, 28 Maret 2009

Panduan Konflik Kepentingan di Pertamina

Tentang konflik kepentingan, pernah diulas khusus di majalah internal Pertamina, yaitu Warta Pertamina, edisi Agustus 2008

"Konflik Kepentingan"

Dalam Wikipedia disebutkan bahwa konflik kepentingan (conflict of interest) adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya.

Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.
Selama ini peraturan yang mengatur konflik kepentingan hanya Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 12i, dan Pasal 3 No.71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diluar itu konflik kepentingan hanya dibatasi dengan norma etika semata.

Seorang pejabat sedang menghadapi hal yang membingungkan. Fungsi di bawah kewenangannya sedang mengadakan tender pengadaan barang dan jasa. Ternyata salah satu peserta tender adalah perusahaan milik keluarganya. Malahan si pejabat memiliki saham di perusahaan keluarga itu. Kasus seperti ini yang mengundang konfik kepentingan (conflict of interest). Yang membingungkan, apakah ia harus berpihak kepada perusahaan milik keluarga atau peserta tender lain?

Kalaupun peserta milik keluarga itu memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan, ia bingung apakah nanti kata orang, kalau keputusannya adalah memenangkan perusahaan itu. Itulah konflik kepentingan.
Seorang blogger bernama Rudy M. Harahap menuturkan bahwa di beberapa negara seperti Australia, konflik kepentingan masih dimungkinkan terjadi. Namun, seseorang yang terlibat konflik kepentingan harus menyatakan di awal adanya konflik kepentingan tersebut. Seseorang bisa dianggap melakukan pelanggaran jika di kemudian hari dia terbukti memiliki konflik kepentingan dan ternyata tidak pernah mengungkapkannya sejak awal. Dalam pengambilan keputusan strategis, orang yang memiliki konflik kepentingan pun dilarang untuk terlibat lebih jauh.

Kalau kasus seperti seorang pejabat yang perusahaan keluarganya ikut, saran yang paling bagus adalah perusahaan itu tidak ikut serta dalam tender tersebut. Tetapi kalau berbicara hak, setiap perusahaan sejauh memenuhi kualifikasi bisa mengikuti tender di manapun, maka langkah minimalnya adalah ketika rapat penentuan pemenang dan rapat-rapat pengambilan keputusan lain si pejabat janganlah terlibat.

Apa yang menjadi rambu-rambu konflik kepentingan?
• Apakah Anda atau pasangan Anda memiliki kepentingan di perusahaan lain?
• Apakah Anda memiliki jabatan khusus di perusahaan lain yang bukan joint venture maupun anak perusahaan Pertamina?
• Apakah Anda memiliki pekerjaan paruh waktu?
• Apakah Anda melakukan transaksi dengan perusahaan di mana keluarga dan teman Anda mempunyai kepentingan financial?
• Apakah Anda mengetahui keluarga dan teman yang sedang atau akan berbisnis dengan Pertamina?
• Apakah Anda menerima bantuan financial atau non financial (selain yang diatur dalam gift and entertainment policy) dari orang lain?
• Apakah Anda diminta oleh orang lain untuk mengeluarkan kontrak, lisensi/izin, rating kinerja tinggi, dan lain-lain?
• Apakah Anda memberikan informasi tentang perusahaan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Contohnya harga perkiraan sendiri, anggaran, informasi penawaran vendor?

• NS

Masih Tentang Konflik Kepentingan di TI KPU

Terkait dengan IT untuk Pemilu di KPU tahun 2009 ini, saya masih melihat adanya konflik kepentingan, yaitu terpilihnya JITM terkait dengan teknologi yang Pak Hemat buat yang juga sebelumnya menjadi tenaga ahli KPU. Mestinya, ketika menjadi konsultan tenaga ahli KPU, Pak Hemat harus berhati-hati di mana saat implementasi rancangannya akan terdapat teknologi Pak Hemat yang akan ditawarkan dan digunakan. Paling tidak, menurut saya, harus dideklarasikan konflik kepentingan tersebut. Kalau tidak, nanti malah jadi kasus besar di masa datang. Namun, terhadap kasus ICR yang diungkapkan Pak Hemat, saya lihat Pak Hemat itu adalah whistle blower.

Ketika Pak Hemat menjadi anggota tim ahli KPU ada produk kerja yang dihasilkannya. Hasil kerja tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun dokumen tender. Walaupun nantinya yang memfinalkan atau yang membikin dokumen RKS-nya (bagian depan dokumen tender) adalah orang KPU dan Pak Hemat tidak mengetahui siapa orang tersebut.

Mestinya, ketika JITM yang kebetulan terkait dengan Pak Hemat melakukan penawaran, mereka mendeklarasikan adanya konflik kepentingan tersebut, yaitu terdapat suatu teknologi yang akan ditawarkannya terkait dengan salah satu orang yang pernah menjadi anggota tim ahli KPU. Dengan demikian, hal itu akan menjadi catatan penting di masa datang bahwa JITM sudah mendeklarasikan adanya konflik kepentingan tersebut dan kalaupun akhirnya terpilih itu bukan kesalahan JITM dan Pak Hemat. Panitia Pengadaanlah yang akan menentukan apakah konflik kepentingan tersebut signifikan atau tidak konsekuensinya terhadap suatu kegiatan pengadaan, bukan tim teknis dari BPPT. Tanggung-jawab akhir atas suatu evaluasi pengadaan adalah pada Panitia Pengadaan, bukan tim teknisnya.

Di kemudian hari, setelah hajatan Pemilu tahun 2009 ini berakhir, konflik kepentingan ini bisa menjadi masalah besar jika tidak dideklarasikan sejak awal. Sebab, pada waktu membuat HPS, bisa terjadi Panitia Pengadaan KPU mengacu pada harga dasar yang diungkapkan oleh Pak Hemat pada waktu menjadi anggota tim ahli KPU. Jika kebetulan yang menang adalah teknologinya pak Hemat, bisa menjadi masalah karena akan timbul pertanyaan, apakah harga teknologi tersebut adalah harga yang wajar di pasar?

Kalau kebetulan teknologi Pak Hemat itu sudah ada price-nya di market, dampak Panitia Pengadaan menggunakan price yang dibuatkan Pak Hemat itu akan tidak masalah. Namun, jika price-nya ternyata tidak ada di market, hal ini bisa dicurigai sebagai markup.

Mestinya, dalam kasus seperti ini, di mana Pak Hemat memiliki teknologi tertentu dan kemudian di market tidak tersedia price-nya, dapat dilakukan penunjukan langsung dengan negosiasi harga. Pada pendekatan ini, Pak Hemat mengungkapkan berapa cost yang benar-benar dikeluarkannya untuk menghasilkan teknologi tersebut dan kemudian dihitung tambahan income yang wajar untuk teknologi tersebut (misalnya, 5%).

Kalau kita lihat dari proses pengadaan di KPU tersebut, Pak Hemat harus berhati-hati, karena selaku whistle blower, jangan malah menjadi berefek buruk pada dirinya, seperti kasus Khairiansyah di KPU. Ternyata, lawannya Khairiansyah dan orang-orang yang tidak suka padanya mencari kesalahan, di mana Pak Khairiansyah pun ternyata pernah menerima uang dari sebuah instansi. Efeknya, sampai-sampai Pak Khairiansyah harus mengembalikan Integrity Award yang diterimanya dari Transparency International yang bermarkas di Jerman. Walaupun dari sebuah info, ternyata Pak Khairiansyah itu hanya menerima honor dari hasil mengajarnya di Depag, yang kebetulan dibebankan ke anggaran Dana Abadi Umat.

Kembali ke awal, deklarasi tentang adanya suatu konflik kepentingan itu sebenarnya adalah untuk proteksi diri jika muncul kasus hukum di kemudian hari. Bukan sekedar untuk law enforcement terhadap pelaku kejahatan.

Jumat, 13 Maret 2009

Remunerasi dan Reformasi Birokrasi

Hari Rabu lalu, ketika kembali dari Samarinda, saya sempat bertemu dengan seorang teman lama di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Teman saya ini alumni Prodip Keuangan jurusan anggaran yang saat ini bekerja di Ditjen Anggaran. Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah di Banda Aceh, sebelum kejadian tsunami, yang melalahruntuhkan sebagian wilayah Aceh. 

Pada saat pertemuan di bandara itu, saya sempat ngobrol tentang bagaimana kesannya terhadap remunerasi yang telah diterapkan di Departemen Keuangan. Ternyata, saya cukup surprise dengan komentarnya. Tampak sekali adanya rasa kejengkelan di wajah teman saya tersebut terkait dengan proses renumerasi di Departemen Keuangan. Maklumlah, dengan remunerasi ini, penghasilan yang diterimanya ternyata justru malah berkurang sekitar Rp200 ribuan setiap bulannya karena ia tidak menduduki jabatan fungsional ataupun struktural. 

Dia malah memaki-maki dengan adanya remunerasi ini. Selain faktor gap penghasilan yang diterimanya terlalu jauh dibanding dengan pejabat struktural, terutama eselon II, kejengkelannya itu karena sudah tidak memungkinkan baginya untuk menerima kick-back atau titipan dari pihak ketiga ketika masih bekerja di kantor kas negara di masa lalu. 

Anehnya lagi, kejengkelannya merembet ke KPK. Ia malah memaki-maki KPK dengan tindakan KPK belakangan ini. Kata teman saya, dengan tindakan KPK, semua menjadi serba takut untuk main-main. Yang dikeluhkannya, KPK hanya berani menangkap dan melawan korupsi pada level-level kroco. "Mana menteri yang ditangkap KPK?" tanyanya.

Nach, inilah sisi negatif reformasi birokrasi. Kita sering sekali suka melakukan eksprimen terhadap banyak hal, tetapi tidak tuntas dalameksperimen tersebut. Sebagai contoh, dengan melihat kasus teman saya itu. Di Departemen Keuangan memang telah dilakukan beberapa tahapan reformasi birokrasi. Sayangnya, tindakan tuntas atas proses reformasi tidak berani dilakukan. 

Yang saya maksud tidak tuntas ini adalah ketika dalam proses reformasi ternyata diketahui terdapat SDM yang sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Sebenarnya, manajemen pemerintahan mestinya berani untuk merumahkan mereka. Dengan demikian, mereka tidak merusak proses reformasi yang sudah dijalankan.

Dalam kasus teman saya tersebut, saya melihat Departemen Keuangan tidak berani untuk merumahkan secara total SDM yang sudah tidak produktif dan tidak bisa dikembangkan lagi. Mereka malah hanya memposisikan SDM ini dalam posisi pelaksana yang tanpa pekerjaan. Atau malah mereka ini tidak mau bekerja karena melihat bosnya memperoleh penghasilan dengan gap yang sangat tinggi. 

Karena itu, suatu proses reformasi birokrasi membutuhkan keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan yang tegas. Setelah proses reformasi berjalan, mestinya SDM yang sudah tidak bisa dioptimalkan diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dengan tawaran tunjangan yang sangat tinggi agar mereka tertarik. Ini seperti halnya proses restrukturisasi di badan usaha milik negara ataupun swasta. 

Sepanjang proses reformasi masih malu-malu, ragu-ragu, dan tanpa tindakan yang tegas, maka potensi ketidakpuasan seperti contoh teman saya tersebut akan berakibat munculnya persepsi yang salah akan reformasi birokrasi yang tidak terhindarkan. 

Ayo Bu Menteri, tuntaskan proses reformasi birokrasi di Departemen Keuangan!