Langsung ke konten utama

Bagi Anda yang Masih Bingung Menentukan Pilihan pada Pilpres Mendatang

Bagi Anda yang masih bingung menentukan pilihan pada Pilpres nanti, berikut tulisan dari Gunawan Setiyaji dari sebuah milis. Tambah bingung, kan?

sebenarnya kita satu paham, SBY-JK terbaik untuk saat ini. Cuma mereka
sudah telanjur pisah Gimana lagi... Saya awalnya juga bingung. Tapi ya,
saya waktu SBY-JK juga pake prinsip mencari mana yang terbaik. Tanpa meremehkan kandidat lain. Prinsip itu juga yang saya pake sekarang. Saya sepakat bahwa ketiga pasangan ini pasti nggak main-main untuk mengurus rakyat. Kebijakannya juga pasti nggak jauh beda, kok. Cuma semangat dan pembuktiannya yang berbeda. Boediono dengan sejarah liberalismenya. Wiranto dan Prabowo dengan kenangan buruk masa perjuangan reformasi. Megawati dengan tragedi penjualan aset negara. JK yang gesit tapi sembarangan dan pro-pengusaha. SBY yang anti korupsi tapi peragu, mau tegas pun diragukan. Di Indonesia peran parpol juga penting, dan sedang diperkuat. Jadi parpol pendukungnya yang mana juga perlu dipertimbangkan. Sampe saat ini hanya satu parpol yang bersih dari korupsi. Mudah2an tetap bersih. Cuman kemaren bikin blunder. Saya tunggu mereka tobat deh, katanya partai kalem dan santun...

Komentar

Gunawan Setiyaji mengatakan…
Mas Rudy saja bingung, gimana saya yang bingung nggak tambah bingung ? hehehe...
8 Juni 2009 pukul 14.54
agus mengatakan…
Bingung itu untuk yang mau memilih ya :) Terlepas dari siapa pilihannya dan siapa yang akhir terpilih, semoga pempimpin itu bisa menjaga amanah dan bisa membawa Indonesia lebih baik di masa depan
29 Maret 2010 pukul 09.44
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang...
1 komentar
Baca selengkapnya