Langsung ke konten utama

Ketika Seorang Profesional Boleh Menolak Penugasan

Saya sedang iseng-iseng melihat catatan Internet ketika searching nama saya di Internet. Ada satu news yang menarik di masa lalu ketika saya mengomentari menerima atau menolak penugasan seorang akuntan dalam kasus Ghalib, sang Jaksa Agung.

Prasetio Utomo told of risks in Ghalib audit

The Jakarta Post , Jakarta Tue, 07/06/1999 7:26 AM Business

JAKARTA (JP): The Prasetio Utomo & Arthur Andersen accountancy firm has been urged by other public accountants to turn down the government assignment to audit former Attorney General Andi M. Ghalib's bank account because of stringent restrictions imposed by the job.
Henry B.L. Toruan, an accountancy lecturer at the University of Indonesia, said on Monday that if Prasetio Utomo implemented the assignmentunder such strict limitations, the company would not be able to maintain its integrity, independence and professional competence as required by the Accountant Code of Ethics.
The government assigned Prasetio Utomo to audit Ghalib's bank account to verify whether the transfers made to it could be classified as corruption or bribes.
The audit was ordered following the allegation by the Indonesian Corruption Watch (ICW) last month that Attorney General Ghalib abused his position to enrich himself through corruptive practices.
ICW submitted copies of 16 bank accounts said to be under the name of Ghalib and his wife to substantiate the allegation.
President B.J. Habibie last month suspended Ghalib from his position pending the completion of investigations into the allegation.
However, the audit assignment given to Prasetio Utomo was limited only toGhalib's account at the Jakarta Melawai branch of Lippo Bank which was claimed to be a joint account with the Indonesian Wrestling Association which he chaired.
ICW saw the restriction as quite strange because the allegation of corruption against Ghalib was related to 16 accounts under the name of Ghalib and his wife involving transactions of more than Rp 10 billion.
""If the assignment is meant only to verify the authenticity of photocopies of an account, then that is not a job for a public accountant,""Toruan told a seminar on the role of accountants in discovering crimes.
He said Prasetio Utomo would not be able to provide a reliable professional judgment if it was not allowed to verify and audit other bank documents and transactions related to the account.
Rudy M. Harahap of ICW, who also spoke at the same seminar, agreed that if Prasetio Utomo agreed to audit only one of Ghalib's bank accounts, the information to be gathered would be biased and the judgment would be legally flawed.
""The Accountant Code of Ethics stipulates that if a public accountant is restricted in the scope of its audit assignment it shall turn down or quit such an assignment,"" Harahap said.
Harahap criticized the Honorary Council of the Indonesian Accountants Association for remaining silent and not raising the issue about the distorted audit assignment to Prasetio Utomo. (vin)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...