Langsung ke konten utama

Tentang Integrasi

Di negeri ini banyak yang salah kaprah, terutama di dunia TI. Salah kaprah yang sering adalah definisi "integrasi". Masyarakat awam yang belajar end-user computing, apalagi yang dasar ilmunya bukan TI (termasuk saya), banyak berkembang di Indonesia. Salah kaprah itu diperparah ketika mereka biasanya belum pernah melewati fase mainframe (kecuali kalau sudah iseng-iseng pernah baca buku mainframe). 

Salah kaprah di persilatan TI Indonesia  adalah dalam mengartikan integrasi adalah integrasi aplikasinya (sisi interface). Padahal, ini adalah salah. Akibatnya, banyak programmer yang tidak berpengalaman mencoba-coba untuk menggabung beberapa aplikasi/fasilitas yang memang mestinya secara interface terpisah, ternyata dipaksa untuk digabung. 

Sebenarnya, yang perlu diintegrasikan adalah datanya (data integration). Namun, perkembangan berikutnya, ternyata data integration pun sulit dilakukan. Karena itu, muncullah "information integration". Itulah kenapa muncul istilah datawarehouse, cube, dan sejenisnya.  Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS) yang dimotori oleh BPKP adalah salah satu contoh ketika kita bicara integrasi informasi, yang bukan lagi bicara pada level integrasi data. Begitu juga ketika kita mulai memasuki dunia Portal. 

Kemudian, saat ini berkembang topik "application integration". Namun, perlu diingat, ini sebenarnya juga bukan aplikasinya yang diintegrasikan, tetapi bagaimana membuat cara di sebuah sistem sehingga data/informasinya bisa dipertukarkan dan diintegrasikan. Nanti, di masing-masing sistem akan dipasang sebuah adapter atau sejenisnya sehingga pertukaran dan integrasi data itu bisa tercapai. Biasanya, di tengah-tengah sistem pertukaran akan dibuat semacam hub. Beberapa hal seperti XML dan web services adalah awalan munculnya topik application integration. 

Jadi, supaya ke depan tidak bingung dan tidak salah arah, kita semua perlu menyadari prinsip dan definisi dari integrasi ini terlebih dahulu.

Sebenarnya, integration itu ada 3 macam, yaitu:
- Tight integration
- Moderate integration
- Loose integration

Kemudian, integration itu juga mencakup 4 aspek:
- Business process integration
- Application/system integration
- Data/Information integration
- IT infrastructure integration

Kita sering mengasumsikan bahwa dalam kehidupan ini bisa dilakukan tight integration. Itu adalah salah. Ketika kita membicarakan tight integration, sebenarnya seperti kita membicarakan cita-cita yang setinggi langit. Dalam praktiknya, orang hanya bisa optimal dan berusaha melakukan moderate integration, yaitu dengan teknologi datawarehouse. Biasanya, ini berjalan dengan baik jika inisiatif integrasi dilakukan dalam satu entiti. Dalam hal tertentu, jika moderate integration tidak bisa dilakukan, yang paling optimal adalah melakukan loose integration, yaitu pertukaran data (data exchange). Ini biasanya terjadi dalam praktik B to B system. 

Yang sering juga kita lupa, kita sering hanya membahas data/information integration, tanpa menengok lebih dulu business process integration. Beberapa hal menjadi bermasalah karena tidak adanya pengkajian BP integration terlebih dahulu. Mestinya, BP-nya dulu yang diintegrasikan, baru kemudian kita bicara data/information integration. Kemudian, perlu dilihat apakah memang application system-nya perlu diintegrasikan, termasuk IT infrastructure-nya. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya