let's fight corruption in Indonesia

Ternyata, tulisan saya tentang " Kesadaran Berkolaborasi Data " mendapat tanggapan lagi. Berikut tulisan pada komentar tersebut: "Komentar singkat. Membangun sistem seperti itu harusnya nggak sulit-sulit amat, tapi yang sulit niat baik dan kemauan keras dari pemerintah untuk mengimplementasikan dengan benar dan baik (tidak harus perfect, minimal sudah dimulai dengan arsitektur yang benar yang secara gradual ditingkatkan/disempurnakan).Contoh belakangan ini adalah SIN (Single Identity Number), secara teknologi maupun kemampuan SDM Indonesia (tidak perlu konsultan asing)kita mampu membangunnya dan tidak sesulit membangun pesawat. Tapi saat ini saya tidak mendengar kabar bagaimana kelanjutannya, yang pernah saya tahu, ini diperebutkan oleh Kementerian PAN, Dirjen Pajak dan Depdagri, dan seperti biasa Presiden kita tidak bisa memutuskannya dengan cepat.Padahal kalau sistem ini ada, sistem ini akan memudahkan administrasi warga negara." Saya setuju memang dibutuhkan lead...

Saya barusan mendapat comment atas tulisan saya tentang "Kesadaran Berkolaborasi Data". Tulisannya adalah sebagai berikut: "Setelah saya membaca seluruh artikel dalam blog sdr, rasanya sungguh sedih sekaligus miris, melihat tulisan anda yg begitu menyentuh dan bersih, padahal kalau melihat sepak terjang anda, sungguh bertolak belakang, Anda ini spt orang yg berlaga bersih tapi kenyataan ternyata nga seperti itu, anda bersikap seolah olah ingin membersihkan negara ini dari koruptor koruptor padahal anda sendiri mlakukan kolusi dan mendapatkan fee dari kolusi tersebut (sama aja koruptor juga tau), saya tau lah pa Rudy jgn terlalu so bersih saya kenal dengan pt. yg suka anda bawa dalam lelang. Negara ini akan semakin rusak dan ancur dengan adanya orang yg munafik seperti anda dan orang orang yg sama dilingkungan anda. Didepan keliatannya bersih tetapi dibelakang melakukan kolusi entah dengan principle, dengan distributor, pola nya dengan membocorkan hasil evaluasi teknis ka...

Saya sedang menyiapkan suatu sistem di mana datanya berasal dari berbagai sistem di kementerian/lembaga. Cukup sulit mau mulai dari mana. Setelah informasi terdefinisikan, ternyata sumber datanya menyebar. Setelah kami mengunjungi beberapa instansi sebagai calon penyedia data, ternyata instansi tersebut belum memiliki datanya. Suatu instansi yang mestinya berperan dalam mengumpulkan data dari berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, ternyata sampai dengan akan berakhirnya rejim saat ini belum melakukan hal yang signifikan. Saya kemudian mencoba melakukan riset tentang apa yang telah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Ternyata, departemen ini telah memiliki rencana untuk membangun Government Data Management Center (GDMC). Sayangnya, setelah saya membaca komentar beberapa pejabatnya, ada hal yang salah ketika kita ingin membangun kesadaran berbagi dan bertukar data ( http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=368 )...

Pada Kamis yang lalu, saya berkesempatan mengikuti Test Potensi Akademik (TPA) dan Test Pengetahuan Pengadaan (TPP) di LKPP. Ketika sampai di ruangan test di Bidakara, saya banyak bertemu orang-orang bagus kantor saya. Juga, orang-orang bagus kantor instansi lain yang saya kenal. Ketika bertemu dengan beberapa orang kantor saya, komentar yang disampaikan beragam. Misalnya, "Ini orang pusat ngapain lagi ikut test?" Ada juga yang bilang, "Ach, Rud, mana mungkin kau meninggalkan kantor kita..." Saya tentu tidak terkejut dengan komentar tersebut. Tapi, ada yang perlu saya ungkapkan kenapa saya tertarik mengikuti test tersebut. Sebagaimana saya obrolkan dengan teman-teman dari instansi lain yang kebetulan juga ikut test tersebut, pertama, adalah karena isi iklannya yang menarik di website http://www.lkpp.go.id/ . Lihatlah, tertulis: "Kami yakin masih banyak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang berdedikasi, berintegritas dan kompeten! Bergabunglah bersama LKPP......

Di kantor saya, Pak Sarjono dari Jogjakarta memposting sebuah tulisan orisinal di Intranet kami yang mengundang banyak komentar. Anda bisa juga menikmati case study ini. Jangan lupa, kalau akan digunakan, ungkapkan sumbernya. GUGATAN SEORANG OFFICE BOY (OB) TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA Pak Adam, seorang akuntan senior pada Pewakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, menerima keluhan dari Dwi, seorang Office Boy (OB) di kantor yang sama. Si-OB merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pak Muji, seorang Ketua Tim yang baru ditempatkan pada bidang APD. “Pak Adam, saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya dirugikan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja”. “Loh, kok bisa gitu? Gimana ceritanya?, tanya Pak Adam. Kemudian si OB pun bercerita : Begini, pak, saya diminta oleh Pak Muji untuk membeli tiket Kereta Api Kamandanu Jurusan Semarang-Jakarta untuk keberangkatan hari Minggu, 13 Juli 2008 pukul 21.00 WIB. Pak Muji ada tugas mendadak untuk menghadiri Rapat di Kantor BPKP Pusat pada har...

Pada Jumat minggu lalu, kami mengorganisasikan stand BPKP di acara Pameran Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepolisian Negara RI. Acara ini dibuka oleh Presiden RI, Bapak SBY. Ketika Presiden RI sedang menyampaikan pengarahan, stand kami yang kebetulan berada di paling depan, dekat pintu masuk, sempat dikunjungi oleh supir pribadi SBY yang berpangkat sersan marinir. Menurut ceritanya, ke mana-mana SBY pergi, beliau harus selalu mendampingi. Termasuk kalau ke luar negeri. Ternyata, supir SBY ini sangat cerdas. Bahkan, beliau ini sempat juga berinteraksi langsung dengan demo sistem Portal PASS yang kami simpan di notebook. Beliau mencoba langsung sistem tersebut. Menurut ceritanya, ternyata beliau ini pernah juga menjadi supir Habibie dan Megawati. Bagi Anda yang belum pernah melihat fotonya, Anda dapat melihatnya dalam blog ini.